Connect with us

BOGOR

Bupati Bogor Berkolaborasi dengan KPK untuk Ciptakan Budaya Anti Korupsi

Published

on

Bupati Bogor, Ade Yasin usai Rapat Koordinasi dan Monev Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Selasa, 25 Mei 2021./Dok. bogorkab.go.id. (25/5).

MEDIA EMITEN –  Bupati Bogor Ade Yasin, ingin kolaborasi dengan Tim Pemberantasan Korupsi Wilayah II Jawa Barat untuk dapat menciptakan sistem pemerintahan Kabupaten Bogor yang transparan, kondusif dan dapat menciptakan budaya anti korupsi.

Hal itu di ungkapkan Bupati Bogor didampingi oleh Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Siswanto, pada Rapat Koordinasi dan Monev Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Selasa, 25 Mei 2021.

Baca Juga: Bupati Bogor Sampaikan Duka Cita kepada Keluarga Korban KRI Nanggala 402

Ade mengatakan untuk mendukung kolaborasi pencegahan korupsi  tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kabupaten Bogor.

“Kami juga ingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Bogor tentang bahaya gratifikasi dan korupsi, salah satunya melalui surat edaran anti korupsi,” tuturnya dikutip mediaemiten.com dari laman bogorkab.go.id.

Ade menambahkan, beberapa upaya dilakukan Pemkab Bogor dalam pencegahan korupsi dilakukan melalui pembenahan keuangan APBD.

“Pembenahan pengelolaan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pendanaan barang dan jasa, dan pengelolaan aset, sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan,” ucap Bupati Bogori.

Ketua Tim Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah II Jabar, Dwi Aprilia Linda Astuti mengatakan kegiatan program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kabupaten Bogor dilakukan untuk mengecek langsung upaya-upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Bogor, dan menindaklanjuti dari kegiatan penandatangan komitmen bersama antara Bupati Bogor dengan KPK Wilayah II Jabar. 

“Monito dan evaluasi ini kami lakukan untuk memastikan sejauhmana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkab Bogor, karena pemberantasan korupsi ini tidak hanya tugas KPK, akan tetapi menjadi tanggung jawab setiap daerah untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan korupsi secara terintegrasi,” ujar Dwi.

Simak Pula: BKN: Mulai Juli, ASN dan PTT Non-ASN Wajb Lakukah Pemutakhiran Data Pribadi

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Siswanto mengatakan sinergitas antara Pemkab Bogor, DPRD Kabupaten Bogor dan Tim KPK Wilayah II Jabar menjadi langkah kongkrit guna memberantas korupsi dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Kami memandang penting kerjasama antara KPK dan Pemkab Bogor, kami dalam hal ini DPRD Kabupaten Bogor sangat mendukung penuh langkah-langkah Pemkab Bogor untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,” ucap Rudi. (Tim)


BOGOR

Terkait Soal Istilah Wartawan Bodrex, Begini Klarifikasi Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin

Published

on

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin. /Instagram.com/@ademunawarohyasin

MEDIA EMITEN – Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin memberikan klarifikasi soal beredarnya tanggapan terkait wartawan bodrex.

Mengenai sebutan tersebut Ade Yasin menjelaskan bahwa istilah wartawan bodrex ini disematkan bagi “oknum” yang mengaku sebagai wartawan ataupun pers.

“Karena “oknum”, jadi sebenarnya hanya sebatas wartawan gadungan yang tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Bupati.

Dia menjelaskan, oknum wartawan ini biasanya juga disebut juga wartawan tanpa surat kabar (media).

“Karena beberapa dari mereka bukan wartawan asli yang berafiliasi dalam sebuah perusahaan pers, sehingga beritanya fikitif dan tidak pernah tayang,” imbuhnya.

Klarifikasi Bupati Ade Yasin tersebut disampaikan kepada jajaran pengurus Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor.

Demikian, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Apakabarbogor.com dari Tim Humas PWRI Kabupaten Bogor, pada Selasa, 22 Juni 2021.

Pages: 1 2


Continue Reading

BOGOR

Pengembangan Potensi-potensi yang Ada di Desa Semakin Cepat dengan Program SAMISADE

Published

on

Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor, Rohmat Selamat SH MKn. /Dok. PWRI Bogor Raya

MEDIA EMITEN – Bupati Ade Yasin telah meluncurkan SAMISADE atau Program Satu Miliar Satu Desa, bertempat di Kantor Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 17 Februari 2021.

Program ini diluncurkan guna mendongkrak perekonomian desa dan upaya untuk meningkatkan infrastruktur desa.

Seperti pembangunan jalan desa, tebing desa, drainase desa, menghapus desa tertinggal dan lainnya.

“Program SAMISADE resmi kita luncurkan, ini program yang ditunggu-tunggu masyarakat desa. Selain peningkatan perekonomian desa, program ini juga fokus pada pembangunan infrastruktur desa.”

“Terutama pembangunan jalan desa di wilayah yang berkepentingan dengan urusan ekonomi, seperti sentra UMKM, persawahan dan kawasan wisata,” terang Ade Yasin, saat itu.

Ade mengungkapkan, program SAMISADE diperuntukkan bagi 352 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, bagi desa yang lolos verifikasi sebagai penerima bantuan SAMISADE.

“Saat ini kita sedang refocusing anggaran, kalau ada yang bisa kita geser, akan kita geser, sehingga jumlahnya bisa bertambah. Sementara penerima masih di angka 329 desa.”

Pages: 1 2 3


Continue Reading

BOGOR

Pemkab Bogor Perketat Wilayah, Tak Bisa Tunjukkan Surat Bebas Covid-19 Diminta Putar Balik

Published

on

MEDIA EMITEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali memperketat wilayah dan mewajibkan wisatawan dari luar yang datang ke Kabupaten Bogor menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 melalui test swab antigen atau PCR.

Pengetatan wiayah ini harus dilakukan lantaran kembali meningkatnya angka kasus harian Covid-19.

Baca Juga: Resmi, Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, Cuti Natal dan Tahun Baru Dihapus

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan wisatawan luar yang datang ke Kabupaten Bogor wajib membawa bukti rapid test atau PCR negatif.

Apabila tidak dapat menunjukan, petugas di lapangan akan memutar balik kendaraan.

“Kami memilih penyekatan melalui pemeriksaan surat test antigen atau PCR  untuk mengurangi mobilitas masyarakat,” katanya dikutip mediaemiten.com.

Menurutnya, Kabupaten Bogor ini luas, dan memiliki banyak pintu masuk, jadi tidak memungkinkan untuk memberlakuan sistem kendaraan ganjil-genap. 

Kapolres Bogor, AKBP Harun mengatakan Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor yang terdiri dari TNI, Polri, Petugas Damkar, BPBD, dan Satpol PP telah disiagakan untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

“Kami bersama aparat yang lain bersinergi untuk sama-sama menjaga pos-pos penyekatan untuk mengurangi mobilitas warga. Ini tanggung jawab kita semua untuk menjaga masyarakat agar tidak terpapar Covid-19,” ungkap AKBP Harun.

Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Inf. Sukur Hermanto menghimbau masyarakat Kabupaten Bogor untuk terus patuhi protokol kesehatan dimanapun berada.

Jika ada kesempatan untuk mengikuti vaksinasi, dianjurkan untuk segera divaksin.

“Kita sukseskan rencana Presiden untuk membentuk kekebalan komunal di Kabupaten Bogor yang ditargetkan terwujud pada Agustus mendatang,” tuturnya.

Simak Pula: Di Depan Prabowo Ma’ruf Amin Sebut Hadapi Tantangan Global dengan Perkuat Pertahanan dan Keamanan

Ia menambahkan, kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor meningkat.

“Ini darurat, untuk itu masyarakat mohon patuhi protokol kesehatan dan yang belum divaksin ayo vaksin. Vaksin bertujuan agar lebih sehat dan terbebas dari pandemi Covid,” ucap Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Inf. Sukur Hermanto. (wan)

 


Continue Reading

Trending