Connect with us

NASIONAL

DPR: Pemerintah Harus Investigasi Bocornya 279 Juta Data Diduga Milik BPJS Kesehatan

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena. Dok/dpr.go.id.

MEDIA EMITEN – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena meminta aparat penegak hukum menginvestigasi kasus kebocoran data pribadi yang diduga milik peserta BPJS Kesehatan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi Informasi (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri kronologi kejadian yang sebenarnya.

“Investigasi perlu dilakukan untuk memastikan kronologi dari kebocoran 279 data peserta yang diduga milik BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di luar negeri,” ucap Melki dikutip mediaemiten.com dari portal dpr.go.id, Senin, 24 Mei 2021.

Baca Juga: BKN: Mulai Juli, ASN dan PTT Non-ASN Wajb Lakukah Pemutakhiran Data Pribadi

Setelah investigasi, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai peristiwa tersebut secara transparan.

Di sisi lain, BPJS perlu menjelaskan penyebab bocornya data.

“Harus dijelaskan, dampak dari kebocoran data, serta risiko yang akan dihadapi masyarakat akibat bocornya data pribadi,” tutur Melki.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, pemerintah harus mengambil langkah konkret agar kejadian kebocoran data ini tidak terulang kembali.

Sebab, data BPJS Kesehatan ataupun data pribadi masyarakat harus dilindungi  oleh semua institusi yang terkait penanganan dengan pengamanan data pribadi warga negara Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Komisi IX akan segera memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk memberikan penjelasan perihal kebocoran data.

Selama ini BPJS kesehatan sering menyampaikan kepada Komisi IX selaku mitra kerja, sistem komputerisasi penyimpanan data yang dimiliki sangat terjamin keamanannya.

“Data-data itu mestinya terpelihara dengan benar, jangan sampai bocor. Karena itu, nanti kami akan mengusulkan BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus kepada Komisi IX terkait kebocoran data,” ungkap Saleh.

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus kebocoran data yang diduga milik peserta BPJS Kesehatan yang diperjual-belikan di sebuah forum online.

Menurutnya, data tersebut seharusnya tidak diumbar ke publik, apalagi sampai diperjual-belikan.

“Jika dugaan jual beli data itu benar, maka ini bukan perkara main-main,untuk itu, saya minta BPJS Kesehatan dapat mempertanggungjawabkan masalah ini dengan benar dan transparan,” ucap Netty. 

Pemerintah dan pihak berwenang juga harus segera menindaklanjuti kasus ini dan jangan membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan.  

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, jika benar data tersebut bersumber dari BPJS Kesehatan, pasti ada rekam identitas seseorang yang seharusnya  terlindungi dengan aman. 

Kebocoran 279 juta data ini dikhawatirkan akan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi peserta dan memanfaatkan BPJS Kesehatan dalam program JKN pemerintah.

Saat ini tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai program JKN masih belum memenuhi target.

Program sosialisasi masih digencarkan guna menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta mandiri. 

Baca Juga: Menhub Budi Karya: Masyarakat dari Sumatera Mau ke Jawa Wajib Tes Antigen

Dengan mencuatnya kasus ini, tentu akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat.

“Bisa jadi membuat masyarakat semakin skeptis terhadap BPJS Kesehatan, masih banyak masalah dengan pelayanan, sekarang ditambah dengan isu ketidakamanan data pribadi,” ungkap anggota DPR itu. []


NASIONAL

Berlaku Hingga 5 Juli 2021, Begini Aturan Lengkap PPKM Mikro yang Diperketat untuk 11 Sektor

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. /Instagram.com/@airlanggahartarto_official.

MEDIA EMITEN – Ketua Komite Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menerangkan, PPKM Mikro dengan pengetatan aturan akan berlaku mulai Selasa, 22 Juni 2021 hingga Senin 5 Juli 2021.

“Yang kita lakukan adalah penguatan dari PPKM Mikro yang mengatur berbagai kegiatan, di mana kegiatan itu dilakukan dalam zonasi yang sudah ditentukan.”

“Jadi mengatur kegiatan-kegiatan masyarakat di 11 sektor,” tutur Airlangga dalam siaran persnya, di YouTube Sekretariat Presiden, Senin 21 Juni 2021.

Airlangga menjelaskan, kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam merespon kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin masif di Tanah Air.

Menurut data KPC-PEN yang dilaporkan ke Jokowi, ada 87 kabupaten/kota di 29 provinsi yang tingkat keterisian tempat tidurnya telah mencapai di atas 70 persen.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media INFO BUMN dalam artikel Berlaku Hingga 5 Juli 2021, Begini Aturan Lengkap PPKM Mikro yang Diperketat untuk 11 Sektor


Continue Reading

NASIONAL

Resmi, Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, Cuti Natal dan Tahun Baru Dihapus

Published

on

Ilustrasi Libur Nasional. /Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Baca Juga: Di Depan Prabowo Ma’ruf Amin Sebut Hadapi Tantangan Global dengan Perkuat Pertahanan dan Keamanan

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih belum bisa tuntas, maka kemudian Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama,” ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy dalam keterangannya, Jumat, 18 Juni 2021 yang dikutip mediaemiten.com.

Muhadjir mengatakan berdasarkan arahan tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama.

“Sesuai arahan Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend,” ujarnya.

Menko PMK menambahkan, keputusan pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu.

Simak Juga: Di Depan Jokowi, Ade Yasin Sebut Pemkab Bogor Siap Lanjutkan Vaksinasi Massal

“Pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19,” ucap Muhadjir.

Adapun perubahan hari libur nasional cuti bersama tahun 2021 yang tertuang dalam SKB yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni ini adalah sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021;
2. Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad saw. yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021; dan
3. Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021 dihapuskan.

Berikut daftar lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 berdasarkan SKB 3 Menteri terbaru:

Libur Nasional
1. Jumat, 1 Januari, Tahun Baru 2021 Masehi
2. Jumat, 12 Februari, Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3. Kamis, 11 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
4. Minggu, 14 Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5. Jumat, 2 April, Wafat Isa Al Masih
6. Sabtu, 1 Mei, Hari Buruh Internasional
7. Kamis, 13 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
8. Kamis-Jumat, 13-14 Mei, Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah
9. Rabu, 26 Mei, Hari Raya Waisak 2565
10. Selasa, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila
11. Selasa, 20 Juli, Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah
12. Rabu, 11 Agustus, Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13. Selasa, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14. Rabu, 20 Oktober, Maulid Nabi Muhammad saw.
15. Sabtu, 25 Desember, Hari Raya Natal

Cuti Bersama
Rabu, 12 Mei, Cuti Bersama untuk Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah. (Tim)


Continue Reading

NASIONAL

Di Depan Prabowo Ma’ruf Amin Sebut Hadapi Tantangan Global dengan Perkuat Pertahanan dan Keamanan

Published

on

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menghadiri penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Juni 2021./ Dok. setkab.go.id.

MEDIA EMITEN – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menyebutkan, saat ini, tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin kompleks dan dinamis. Hal itu dikatakan Wapres pada pada acara Penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Juni 2021 yang dihadiri Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dikutip mediaemiten.com

Menurut Ma’ruf Amin, tantangan tersebut dapat datang dari aspek militer, nonmiliter, dan hibrida. Oleh karena itu untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang datang, diperlukan penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan.

Baca Juga: Indonesia Mampu Kuasai Pasar Halal Dunia, Wapres Ma’ruf Amin: Ada Potensi Besar

“Menghadapi kasus global yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan, maka peran sektor pertahanan dan keamanan menjadi semakin penting untuk diperkuat,” ucap Ma’ruf Amin pada acara Penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Juni 2021 dikutip mediaemiten.com

Wapres menegaskan, berbagai kemungkinan harus mampu diantisipasi untuk melindungi segenap bangsa, negara, dan seluruh warganya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan tersebut, dapat dilakukan melalui pemberian pembekalan kepada seluruh komponen bangsa, baik militer maupun nonmiliter, agar seluruh komponen dapat berkolaborasi secara efektif dalam menghadapi tantangan.

“Segenap komponen bangsa baik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan, sehingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik,” ucap mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Hal tersebut, ucap Wapres, harus dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa.

“Kesiapsiagaan dan kewaspadaan tersebut semestinya dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa, dan membutuhkan kepedulian, inovasi, dan kreativitas yang tinggi, agar sumber daya nasional yang dimiliki, meskipun terbatas, dapat diberdayakan secara efektif dan efisien,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ma’ruf Amin menjelaskan tentang berbagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Ia menilai bahwa pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan sejak dini untuk semakin memperkuat sistem pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Berbagai komponen tersebut diharapkan menjadi bagian dari suatu mekanisme dan garda terdepan di masyarakat dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme,” ucap Wapres.

Wapres memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21 ini.

Ia berharap agar apa yang sudah dihasilkan dalam pembahasan konferensi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Dokumen hasil konferensi ini bernilai sangat strategis dalam mendorong gerakan berskala nasional untuk mengoptimalkan implementasi dari sishankamrata menghadapi ancaman terhadap NKRI di abad ke-21. Saya minta agar apa saja yang sudah dirumuskan tersebut, jangan sampai hanya menjadi dokumen di atas meja, namun dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi NKRI,” kata Ma’ruf Amin.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam laporannya menyampaikan, selama ini pemahaman tentang sishankamrata lebih sering dijumpai untuk personil di kalangan militer saja.

Untuk itu, diperlukan juga sosialisasi sishankamrata untuk kalangan nonmiliter.

Baca Juga: Pertamina Buka Banyak Lowongan Kerja untuk D4/S1, Cek Persyaratannya

Prabowo menilai dokumen sishankamrata yang ada saat ini usianya sudah cukup lama sehingga terdapat urgensi untuk memperbaharui dokumen tersebut agar dapat diimplementasikan sesuai dengan tantangan zaman yang ada saat ini.

“Produk yang dihasilkan oleh konferensi ini adalah cukup membanggakan. Bisa saya katakan aktual dengan kondisi abad ke-21 dan menampung serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pertahanan negara di lapangan,” ujar Prabowo. (Tat)


Continue Reading

Trending