MEDIA EMITEN – Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Srengsengsawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengeluh lantaran namanya dicoret dari daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Mereka mempertanyakan peran Menteri Sosial, Tri Rismaharani, akrab disapa Risma yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

Pada penyaluran BST 18 April 2021 lalu, banyak warga Srengsengsawah yang pada tahap sebelumnya mendapatkan jatah kini namanya tidak masuk lagi dalam daftar warga yang berhak mendapatkan bantuan.

Baca Juga: 848 Warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan Terima Bantuan Sosial Tunai

Menurut sejumlah warga yang ditemui mediaemiten.com, mengungkapkan nama mereka dicoret oleh Kementerian Sosial sebagai penerima BST.

Padahal Menteri Risma yang belum lama ini dilantik menjadi Mensos berjanji semua warga KPM akan mendapatkan BST.

Dalam penyaluran BST tahap pertama Januari 2021 dan tahap kedua kedua Februari 2021, semua warga KPM mendapatkan bantuan sesuai data yang masuk di kelurahan.

Namun pada tahap ketiga tidak ada penyaluran BST lantaran akan digabung dengan April 2021.

BST akhirnya cair di tanggal 18 April 2021, namun banyak warga kecewa karena sebelumnya dapat kini tidak lagi, mereka menilai Menteri Risma telah ingkar janji.

Mereka pun protes dan mempertanyakan ke perangkat RT da RW kenapa namanya dicoret dari penerima jatah BST.

“Saya gak tahu kalau banyak warga yang tadinya dapat sekarang tidak. Itu urusan Mensos yg mencoret nama bapak ibu,”ucap Sabarudin, Ketua RW 07 kelurahan Srengsengsawah.

Chepy, Ketua RT 005/07 Srengsengsawah mengungkapkan kekesalannya lantaran banyak warganya yang tidak lagi mendapatkan jatah BST.

“Kalau saya maunya warga yang berhak semua dapat, tapi nyatanya ada yang tidak. Warga nanya ke saya sebagai ketua RT, tapi saya kan gak mungkin nanya ke Bu Risma,” tutur Chepy.

“Seharusnya Bu Risma jangan main coret nama saja dong,” katanya lagi.

Petugas Kantor Pos Srengsengsawah menjadi sasaran kekesalan warga yang mendatangani mereka.

“Maaf ya bapak bapak, saya hanya menjalankan tugas, saay tidak tahu kalau ada nama yang dicoret,” ujar Awang petugas Kantor Pos yg mendistribusikan BST di RT 005/07.

Warga juga mendatangi kantor Kelurahan Srengsengsawah.

Staf Kelurahan Srengsengsawah, Adhi Suryo juga mengatakan tidak tahu menahu masalah pencoretan nama warga penerima BST.

“Saya menyayangkan kenapa ini bisa terjadi, kami tidak pernah mencoret nama warga yg sudah terdaftar sebagai penerima BST,” kata Adhi.

Simak Pula: Ibu Walikota Jaksel Kunjungi Panen Raya Tanaman Hidroponik di Binawarga Farm Srengseng Sawah

“Kalau begitu ini ulah Risma yang tidak mau memikirkan nasib warga DKI. Bagaimana maujadi menjadi gubernur DKI kalau tidak becus ngurusin warganya.”ujar seorang warga yang merasa kesaal dengan Mensos Risma.

BST adalah salah satu program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Januari 2021.

Pemerintah menyiapkan anggaran BST senilai Rp 12 triliun untuk penyaluran selama empat bulan dari Januari hingga April 2021.

Namun Mensos, Tri Rismaharini mengumumkan tidak akan memperpanjang program BST lantaran tidak ada anggaran. (TIM)

Infofinansial.com, Jakarta – Wartawan senior Indonesia sekaligus pendiri dan pemilik Kompas Gramedia Group, Jakob Oetama (88), tutup usia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

“Telah meninggal dunia pendiri Kompas Gramedia, Pak Jakob Oetama,” demikian pernyataan dari Kompas TV.

Dikutip dari Kompas TV, jenazah rencananya akan dibawa ke tempat persemayaman di Gedung Kompas Gramedia.

Jakob Oetama mengawali karirnya pertama kali menjadi seorang guru. Namun, dia kemudian memilih jalan sebagai wartawan hingga kemudian mendirikan jaringan media bernama Kompas Gramedia.

Di bawah kepemimpinannya, Kompas berkembang pesat hingga kini memiliki beberapa anak perusahaan, mulai dari yang bergerak di bidang media massa, percetakan, hingga Universitas Multimedia Nusantara di Tangerang . (*/tim)

Mediaemiten.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/8/2020) yang merilis DKI Jakarta menjadi provinsi paling demokratis se-Indonesia. 

“Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia,” kat Anies di akun Facebooknya, Rabu (5/8/2020). 

Dilaporkan BPS, capaian indeks demokrasi (IDI) DKI Jakarta 2019 sebesar 88,29 (kinerja baik), meningkat 3,21 poin dari IDI 2018 yang sebesar 85,08. Angka ini sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun penghitungannya.

Menurut BPS, peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada Aspek Hak-hak Politik meningkat dari 75,43 (tahun 2018) menjadi 83,86 (tahun 2019) atau naik 8,43 poin. (diantaranya peningkatan voters turn out pada Pemilu Legislatif 2019).

Selain itu, capaian Aspek Lembaga Demokrasi di tahun 2019 ini juga membaik 4,07 poin dari 87,82 (tahun 2018) menjadi 91,89 (tahun 2019). (diantaranya perbaikan transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta). Bahkan aspek Kebebasan Berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100.

“Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini sudah cukup tinggi, namun masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah,” kata BPS.

IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, capaian IDI merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta. (rad)