MEDIA EMITEN – Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dengan Menlu Rusia, Menlu Retno L.P Marsudi mendorong kerja sama dalam memproduksi vaksin.

Menteri Retno dan Menlu Rusia Sergey Lavrov memimpin bersama Pertemuan Khusus Tingkat Menteri ASEAN-Rusia, Selasa, 06 Juli 2021) secara virtual.

Baca Juga: Pemkab Bogor Kembali Gelar Vaksinasi Massal untuk 2.500 Orang di TSI Puncak

Pertemuan tersebut membahas kerja sama kemitraan strategis ASEAN dan Rusia yang tahun ini memasuki tahun ke-25.

Dikutip mediaemiten.com dari laman setkab.go.id, Selasa, 07 Juli 2021, pertemuan tersebut membahas kerja sama kemitraan strategis ASEAN dan Rusia yang tahun ini memasuki tahun ke-25.

Dalam pertemuan tersebut, Retno mendorong penguatan kerja sama dalam sektor kesehatan, khususnya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Ditambahkan, kenaikan kasus Covid-19, kemunculan berbagai varian baru dan kesenjangan vaksinasi global merupakan pengingat bahwa ASEAN dan Rusia harus bekerjasama dengan lebih baik dalam menghadapi pandemi.

“Namun di sisi lain, upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tetap harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Retno menyampaikan dua isu utama. Pertama, mengenai kerja sama penanganan pandemi.

Ia mendorong Rusia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan vaksin di kawasan melalui doses-sharing, memprioritaskan negara ASEAN sebagai penerima vaksin Rusia serta menjajaki kemungkinan joint-production dengan negara anggota ASEAN.

Menteri Retno juga mengajak ASEAN dan Rusia untuk bersama-sama memperkuat dukungan terhadap COVAX Facility, negosiasi TRIPS Waiver serta kesetaraan pengakuan terhadap vaksin.

Selain ituia menegaskan pentingnya penguatan ketahanan kesehatan kawasan.

Kolaborasi dengan Rusia diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kawasan dalam industri kesehatan dan farmasi, penelitian serta penguatan sistem pencegahan dini kawasan.

“ASEAN-Rusia juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat WHO dan tatanan kesehatan global untuk mengantisipasi munculnya pandemi di masa mendatang,” ujarnya.

Kedua, terkait arsitektur kawasan. Retno melihat persamaan prinsip-prinsip visi Rusia mengenai arsitektur kawasan dan ASEAN Outlook on The Indo Pacific (AOIP), yang menjadi semakin relevan di masa pandemi.

“Saatnya kita mengedepankan kerja sama dibandingkan persaingan, kolaborasi dibandingkan kompetisi,” ucapnya menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan kolaborasi kedua belah pihak.

Dikatakan Indonesia juga mengajak Rusia untuk mendukung sentralitas ASEAN serta upaya mengatasi situasi di Myanmar, termasuk implementasi Five-Point Consensus.

Terkait usulan Rusia untuk menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Rusia pada Oktober 2021, Retno menekankan bahwa KTT harus menjadi momentum penguatan kemitraan ASEAN dan Rusia untuk mengatasi berbagai tantangan dan juga meningkatkan kontribusi Rusia di kawasan.

Pertemuan yang diselenggarakan untuk mendorong komitmen dan peran aktif Rusia di kawasan Asia Tenggara tersebut telah menghasilkan outcome document berupa Co-chairs Summary yang pada intinya menyepakati untuk mempercepat proses pemulihan pascapandemi, termasuk menekan dampak-dampak sosio-ekonomi, mengembalikan stabilitas makroekonomi dan finansial, supply chain, konektivitas dan memperkuat ketahanan lingkungan.

Simak Pula: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Luar Jawa-Bali, Pengetatan di 43 Kabupaten/Kota

Pertemuan juga menyepakati rencana diselenggarakannya KTT ASEAN-Russia pada bulan Oktober 2021, dan berbagai kesepakatan kerja sama di berbagai bidang, antara lain keamanan maritim, keamanan teknologi komunikasi dan informasi, penanganan bencana, serta penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas.

Menurut Retno, Rusia telah menjadi mitra strategis ASEAN sejak tahun 1996, dan dalam kurun waktu 25 tahun tersebut telah mengembangkan hubungan dan kerja sama yang erat di berbagai bidang, termasuk politik dan keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia menjadi negara koordinator kemitraan ASEAN-Russia untuk periode tahun 2018-2021. (EMA)

MEDIA EMITEN – Seperti tahun lalu, pemerintah Arab Saudi kembali tidak memberikan kuota kepada warga asing untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.

Arab hanya memberikan 60 ribu kuota haji untuk warga lokal dan ekspatriat dengan alasan masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pemberangkatan Haji Batal, Anggota DPR: Kinerja BPKH Kita Awasi Jangan Salah Urus

Arab juga memberlakukan persyaratan ketat untuk calon jemaah haji.

“Calon jemaah haji harus sudah divaksin dan bebas dari penyakit kronis, berusia antara 18 tahun hingga 65 tahun,” kata keterangan Kementerian Urusan Haji Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam sebuah keterangan resmi yang dikutip mediaemiten.com dari aljazeera.com.

Kementerian menambahkan, pembatasan pelaksanaan dengan pertimbangan pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang angkanya masih tinggi, ditambah dengan adanya varian virus baru.

“Otoritas terus memantau situasi kesehatan global,” ucap Kementerian.

Tahun lalu, Kerajaan membatasi kuota haji hanya 1.000 untuk warga lokal dan warga asing yang menetap di Arab untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, warga negara dari negara lain tidak diijinkan untuk menjalankan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima.

Tahun ini, pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada pertengahan Juli 2021.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, setiap tahun sebanyak sebanyak 2,5 juta jemaah datang ke Arab untuk melaksanakan rukun haji.

Simak Juga: Haji Batal, Begini Prosedur Pengembalian Setoran Biaya Menurut Kementerian Agama

Ibadah haji menjadi sumber pemasukan utama bagi Arab.

Menurut data resmi, Arab Saudi meraup sekitar US$ 12 miliar per tahun dari pelaksanaan ibadah haji. (wan)

MEDIA EMITEN – Pemerintah Italia memblokir ekspor pengiriman vaksin Covid-19 yang diproduksi Oxford-AstraZeneca ke Australia.

Akibatnya, keputusan tersebut mempengaruhi 250.000 vaksin yang diproduksi di fasilitas AstraZeneca di Australia.

Italia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang menggunakan peraturan baru blok yang memungkinkan ekspor dihentikan jika perusahaan penyedia vaksin gagal memenuhi kewajiban kepada UE.

Dikutip Mediaemiten dari BBC.com, Jumat, 5 Maret 2021, Australia menyebutkan bahwa kehilangan “satu pengiriman” tidak akan berdampak buruk pada peluncuran vaksin.

Diketahui, langkah Italia ini mendapat dukungan Komisi Eroa.

AstraZeneca berada di jalur yang tepat untuk menyediakan hanya 40% dari pasokan yang disepakati kepada negara-negara anggota UE dalam tiga bulan pertama 2021.

Januari 2021 lalu, Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte menyebutkan bahwa penundaan pasokan vaksin Covid-19 oleh AstraZeneca dan Pfezier tidak bisa diterima.

Conte menuduh AstraZeneca dan Pfizer melanggar kontrak. (RIN)