Connect with us

INTERNASIONAL

Kena Sanksi Barat Soal Pelanggaran di Xinjiang, China Balas Uni Eropa

Avatar

Published

on

Pengunjuk rasa melakukan aksi meminta pemerintah China menghentikan aksi genosida terhadap muslim Uighur./Dok. Reuters

MEDIA EMITEN – Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Sanksi yang dijatuhkan pada Senin, 21 Maret 2021 itu merupakan tindakan Barat terkoordinasi yang pertama terhadap Beijing di bawah Presiden baru AS, Joe Biden.

Dikutip mediaemiten.com dari laman channelnewsasia.com, Selasa, 22 Maret 2021, China tidak tinggal diam dan langsung bereajsu atas sanksi tersebut.

Pemerintah China menutup pintu perdagangan terhadap Uni Eropa (UE), termasuk anggota parlemen Eropa, diplomat, lembaga serta para keluarganya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Barat berusaha meminta pertanggungjawaban Beijing atas penahanan massal muslim Uighur di barat laut China.

AS menyebutnya China telah melakukan pembunuhan massal (genosida) muslim Uighur.

Namun pemerintah China menyangkal semua tuduhan tersebut.

Pejabat senior AS mengatakan mereka setiap hari melakukan kontak dengan pemerintah di Eropa mengenai masalah terkait China – mereka menyebutnya sebagai “roadshow Eropa”.

“Di tengah meningkatnya kecaman internasional, China terus melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam pernyataannya menjelang pertemuan dengan para menteri Uni Eropa dan Nato di Brussel, Belgia, pekan ini.

Kementerian Luar Negeri Kanada menyatakan, telah ditemukan bukti yang kuat soal pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik oleh pemerintah China.

Aktivis dan pakar hak asasi PBB menyebutkan, setidaknya satu juta muslim Uighur telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.

Namun pemerintah China mengklaim kamp-kamp tersebut menyediakan pelatihan dan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstrimisme.

Uni Eropa merupakan yang pertama menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat China, termasuk direktur keamanan tertinggi, dan satu entitas, yang kemudian diikuti oleh Inggris dan Kanada.

Mereka yang juga menjadi sasaran AS adalah Chen Mingguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang dan pejabat senior lainnya di wilayah tersebut yakni Wang Junzheng. (BUD)















INTERNASIONAL

Italia Blokir Pengiriman Vaksin Covid-19 AstraZeneca ke Australia

Avatar

Published

on

Ilustrasi vaksin./Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Pemerintah Italia memblokir ekspor pengiriman vaksin Covid-19 yang diproduksi Oxford-AstraZeneca ke Australia.

Akibatnya, keputusan tersebut mempengaruhi 250.000 vaksin yang diproduksi di fasilitas AstraZeneca di Australia.

Italia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang menggunakan peraturan baru blok yang memungkinkan ekspor dihentikan jika perusahaan penyedia vaksin gagal memenuhi kewajiban kepada UE.

Dikutip Mediaemiten dari BBC.com, Jumat, 5 Maret 2021, Australia menyebutkan bahwa kehilangan “satu pengiriman” tidak akan berdampak buruk pada peluncuran vaksin.

Diketahui, langkah Italia ini mendapat dukungan Komisi Eroa.

AstraZeneca berada di jalur yang tepat untuk menyediakan hanya 40% dari pasokan yang disepakati kepada negara-negara anggota UE dalam tiga bulan pertama 2021.

Januari 2021 lalu, Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte menyebutkan bahwa penundaan pasokan vaksin Covid-19 oleh AstraZeneca dan Pfezier tidak bisa diterima.

Conte menuduh AstraZeneca dan Pfizer melanggar kontrak. (RIN)


Continue Reading

INTERNASIONAL

Donald Trump Dituding Tidak Punya Rencana untuk Mendistribusikan Vaksin Covid

Avatar

Published

on

Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk bekerjasama dengan pemerintah lokal dan negara bagian untuk membentuk lokasi-lokasi penyuntikan vaksin. /Instagram.com/@joebiden.

MEDIA EMITEN – Mantan Presiden Doland Trump dituding tidak memiliki rencana untuk mendistribusikan vaksin virus corona.

“Tidak ada rencana untuk proses distribusi vaksin, terutama di luar panti jompo dan rumah sakit untuk komunitas luas, saat kami masuk ke Gedung Putih,” kata Ron Klain dalam acara “Jumpa Pers” NBC.

Baca Juga: Daftar & Dapatkan Kredit Bermain 20 Ribu [Ads]

Ron Klain adalah Kepala staf Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mengatakan hal itu pada Minggu, 24 Januari 2021.

Baca Juga: Sedih Kehilangan Calon Buah Hati, Hal Ini yang Ditakutkan Nathalie Holscher

Program vaksinasi Amerika, tertinggal jauh di belakang target administrasi Trump, yakni 20 juta orang Amerika yang disuntik pada akhir 2020.

Selanjutnya, baca berita versi lengkapnya di media Hallobogor.com dalam artikel  Donald Trump Dituding Tidak Punya Rencana untuk Mendistribusikan Vaksin Covid


Continue Reading

INTERNASIONAL

Ternyata Ini, Kemenhan Angkat Bicara Soal Temuan Drone Bawah Laut

Avatar

Published

on

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak. /Instagram.com/@dahnil_anzar_simanjuntak.

MEDIA EMITEN – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengapresiasi pihak TNI yang tanggap menangani temuan drone bawah laut di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. 

Mereka juga meminta masyarakat tak berpolemik terkait penemuan ini.

“Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, khususnya Angkatan Laut pasti akan menangani permasalahan (temuan drone) tersebut,” ungkap Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Senin 4 Januari 2021.

Saat ini, kata Dahnil, TNI-AL sudah menyatakan bahwa drone yang ditemukan tersebut adalah Sea Glider. 

Drone jenis ini biasa digunakan untuk survei data oseanografi.

“Untuk lebih rinci, pihak TNI AL melalui Pusat Hidrografi dan Oseanografi akan menyelidiki lebih lanjut drone tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudho Margono menyatakan belum bisa mengungkap pemilik drone bawah air atau belakangan disebut seaglider itu.

Pages: 1 2


Continue Reading

Trending