Connect with us

BOGOR

Warga Perumahan Dian Asri II Cibinong Dukung Pengurus RW Lawan Gugatan PT BPJ

Published

on

Tembok pembatas yang dibangun pengembang, PT Berkat Properti Jabar./Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Warga perumahan Dian Asri II Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor mendukung pengurus rukun warga (RW) 08 untuk maju melawan gugatan yang dilakukan pengembang PT Berkat Properti Jabar (BPJ) terkait masalah akses jalan.

Warga telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hade Indonesia Raya untuk melawan gugatan dari PT BPJ, pengembang yang akan membangun perumahan cluster berbatasan dengan Dian Asri II.

Menurut salah seorang warga, Ketut Parta, sikap pengurus RW 08 Dian Asri II untuk tidak memberikan akses jalan kepada PT BPJ merupakan keputusan yang tepat.

“Kami mendukung pengurus RW untuk tidak memberikan akses jalan karena perumahan Dian Asri II belum masuk dalam tata ruang Pemda Kabupaten Bogor,” ucap Ketut kepada Mediaemiten, Selasa, 2 Maret 2021.

Kecuali, tutur Ketut, kalau perumahan Dian Asri II sudah masuk dalam tata ruang Pemda Kabupaten Bogor, maka warga tidak punya hak menutup akses jalan untuk pembangunan perumahan PT BPJ.

Ketut menambahkan, sikap warga untuk menutup akses jalan tidak dimaksudkan menghalang-halangi PT BPJ.

“Sebagai warga negara yang baik, tentu kami akan mematuhi regulasi yang
berlaku khususnya UU Pokok Agraria terkait masalah penggunaan akses jalan,” ucapnya.

Namun, kata Ketut, keputusan warga Dian Asri II sudah bulat untuk tidak
memberikan akses jalan.

Menurutnya, warga sebelumnya sudah memberikan kesempatan dialog untuk mencari titik temu yang terbaik, namun tidak mendapat respon positif.

Waktu itu sekitar tahun 2018, perwakilan pengembang mengirimkan surat
permintaan izin untuk membangun perumahan.

“Pengurus RW meminta dialog dengan pemilik perusahaan, namun
tidak mendapat tanggapan,” tutur Ketut.

Menurutnya, ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pengembang.

Ketut juga mempertanyakan legalitas pembangunan perumahan PT BPJ.

“Apakah PT BPJ sudah mendapat izin dari Pemda Kabupaten Bogor, masih perlu dipertanyakan,” katanya.

Selain itu, karena pembangunan PT BPJ berdekatan lokasinya dengan perumahan yang sudah lebih dulu ada, seharusnya meminta izin dulu dengan Dian Asri II.

“Istilahnya sowan, ini tidak ada sama sekali, tahu-tahu sudah membangun
tembok pembatas, ya memang tidak salah si, tapi tetap harus beretika,” ucapnya.

Ia juga mempersoalkan dampak pembangunan perumahan terhadap lingkungan dan ketentraman warga.

Menurut Ketut yang merupakan pemborong, dalam hitung-hitungannya perumahan di lahan bekas empang dengan luas sekitar 5.000 m2, membutuhkan 30 ribu meter kubik tanah untuk pengurukan.

“Berapa banyak truk membawa tanah untuk menguruk emang, keluar masuk wilayah Dian Asri 2, tentu saja sangat mengganggu warga dan dampaknya terhadap lingkungan, ini yang menjadi alasan kami untuk tidak memberikan akses jalan,” kata Ketut.

Hal yang sama juga dikatakan warga bernama Mahadir.

Seperti warga lainnya, ia juga mendukung pengurus RW untuk tidak memberikan akses jalan kepada PT BPJ.

“Kami hanya ingin mengamankan aset, PT BPJ ingin membangun perumahan silakan, kami tidak bisa mengintervensi,” ucap Mahadir yang berprofesi sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Wilayah Cibinong.

Menurutnya, warga tetap tidak akan membuka akses jalan.

“Selain dampak lingkungan, pembangunan perumahan oleh PT BPJ juga akan menimbulkan kerugian materil dan immateril serta gangguan bagi warga Dian Asri 2 selama proses pembangunan berlangsung,” kata Mahadir.

Menurutnya, mereka sudah dua kali diundang untuk mediasi, tapi tidak pernah hadir, jadi warga ambil sikap tidak akan memberikan akses jalan.

Seperti halnya Ketut, Mahadir juga mempertanyakan apakah PT BPJ sudah mengantungi ijin lingkungan dari Pemda Kabupaten Bogor.

Kedua warga perumahan Dian Asri 2 Cibinong, Bogor mendukung pengurus RW 08 untuk terus maju di pengadilan hingga keluarnya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga saat ini, kasus gugatan PT BPJ terhadap warga Dian Asri 2 di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor masih berjalan. (wan)


BOGOR

Nekat Beroperasi Saat PPKM Darurat, 2 Pabrik di Citeureup Bogor Ditutup

Published

on

Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah saat mendatangi pabrik PT Banteng Pratama di Citeureup, Bogor./ Dok. bogorkab.go.id.

MEDIA EMITEN – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah menutup sementara dua perusahaan di wilayah Citeureup yakni PT Banteng Pratama Citeureup dan PT Shihan Garmen, Selasa, 13 Juli 2021. Penutupan  dilakukan karena dua perusahaan itu nekad beroperasi di masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Agus Ridhallah mengatakan, selaini tu juga ada pelanggaran yang dilakukan PT Banteng Pratama Citeureup karena tidak melapor kepada Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Kabupaten Bogor terkait adanya 60 karyawan di perusahaan itu yang positif Covid-19.

Baca Juga: Ade Yasin Bentuk Posko Pengendalian Ketersediaan Oksigen

“Penutupan dua pabrik ini berdasarkan aduan dari masyarakat kepada Bupati Bogor. Kemudian kami diinstruksikan Ibu Bupati untuk menutup dua pabrik ini karena nekad beroperasi di masa PPKM Darurat,” ujar Agus dikutip mediaemiten.com dari laman bogorkab.go.id.

Ditambahkan Agus bahwa dirinya sudah bertemu dengan manajemen pabrik tersebut untuk diberikan penjelasan terkait penutupan tersebut lantaran beroperasi saat PPKM Darurat.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina menyatakan, pihaknya juga diinstruksikan untuk melakukan tracking ke para karyawan di PT Banteng Pratama.

“Hari ini pihak Puskesmas Citeureup sudah kami turunkan untuk melakukan tracking PT Banteng Pratama,” ucapnya. (wan)

Simak Pula: Pertamina Targetkan Portofolio Energi Hijau 17% Pada 2030


Continue Reading

BOGOR

Ade Yasin Bentuk Posko Pengendalian Ketersediaan Oksigen

Published

on

Bupati Bogor, Ade Yasin saat menjelaskan pembentukan Posko Pengendalian Ketersediaan Oksigen./ Dok. bogorkab.go.id.

MEDIA EMITEN – Bupati Bogor, Ade Yasin membentuk Pos Komando (Posko) Ketersediaan Oksigen Untuk Kebutuhan Medis Penanganan Covid-19.

Pembentukan pos komando ini sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/365/Kpts/Per-UU/2021 yang ditetapkan di Cibinong pada tanggal 12 Juli 2021.

Baca Juga: Ade Yasin Ikut Doa Bersama Memohon Pandemi Covid-19 Segera Berakhir 

Ade Yasin mengatakan, pembentukan Posko Pengendalian Ketersediaan Oksigen ini untuk meningkatkan ketersediaan oksigen di rumah sakit. Hal ini butuh partisipasi dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan.

“Untuk mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen di rumah sakit dan pengendalian distribusinya, maka dibentuklah Pos Komando,” tutur Ade dikutip mediaemiten.com dari laman bogorkab.go.id

Dijelaskan, tugas Posko diantaranya mengupayakan ketersediaan oksigen untuk keperluan medis penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Kemudian menyusun rencana kebutuhan oksigen untuk keperluan medis penanganan Covid-19, baik untuk fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), masyarakat, maupun buffer stock untuk pengamanan kebutuhan oksigen. 

“Selanjutnya, mengendalikan pendistribusian oksigen mulai dari pabrik, distributor, agen penyalur hingga ke Fasyankes dan masyarakat. Mengoordinasikan dan menyinkronkan antara kebutuhan dengan suplai oksigen serta sarana pendukungnya,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. 

Simak Pula: Pertamina Targetkan Portofolio Energi Hijau 17% Pada 2030

Ia menambahkan, tugas berikutnya adalah membentuk kesekretariatan Posko oksigen dan layanan call center, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan oksigen untuk keperluan medis penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah.

“Dalam Posko oksigen juga melibatkan unsur dari Lanud Atang Sendjaja, unsur Kodim 0621, Polres Bogor, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam bidang pengadaan dan distribusi, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi dan mengawal distribusi oksigen dari produsen, distributor, agen, sampai ke Fasyankes dan masyarakat,” ucap Bupati Ade Yasin. (wan)


Continue Reading

BOGOR

Ade Yasin Ikut Doa Bersama Memohon Pandemi Covid-19 Segera Berakhir

Published

on

Bupati Bogor, Ade Yasin bersama jajaran Pemkab Bogor ikut rangkaian doa bersama yang bertajuk Pray From Home, Dari Rumah untuk Indonesia, Minggu, 11 Juli 2021./ Dok. bogorkab.go.id.,

MEDIA EMITEN – Bupati Bogor, Ade Yasin ikut rangkaian doa bersama yang bertajuk Pray From Home, Dari Rumah untuk Indonesia, memohon agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

Dalam doa bersama yang dilakukan secara serentak dan virtual ini diikuti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri kabinet Indonesia Maju, TNI, Polri, gubernur, bupati, walikota serta seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bogor Melonjak 75,8%, Ini Penjelasan Bupati Ade Yasin

Doa bersama yang disiarkan secara langsung oleh TV nasional dan kanal informasi lainnya diselenggarakan oleh Kementerian Agama. 

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, doa bersama dari rumah ini kelanjutan dari acara Hening Cipta Indonesia. Hari Sabtu, 10 Juli 2021, untuk mengenang dan mendoakan para tenaga kesehatan, pemuka agama, guru, dosen, PNS, karyawan, pejabat publik, TNI, Polri, aktivis kemanusiaan, pemuda dan warga masyarakat yang telah wafat karena terpapar virus Covid-19. 

”Ditengah pandemi Covid-19 ini, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa berdoa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing, agar Allah SWT memberi rahmat ampunan perlindunganNya kepada Bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia,” ujar Yaqut. 

Dikatakan, dalam agama selalu diajarkan bahwa doa adalah senjata orang-orang beriman.

Doa adalah penenang jiwa dan penambah optimisme di dalam kehidupan. Semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir.

“Untuk itu mari kita semua perkuat keimanan serta ketaqwaan kita terhadap Allah. Kita tingkatkan kedermawanan sosial, semangat berbagi serta rela berkorban untuk saling membantu saudara-saudara kita yang terkena Covid-19,” ucap Menteri Yaqut.

Bupati Bogor mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 terus fokus berupaya menekan angka penyebaran Covid-19 melalui pemberlakukan PPKM Darurat hingga 20 Juli.

Simak Pula: Indonesia Dapat Kiriman Tiga Juta Vaksin Moderna dari Amerika Serikat

Ade Yasin mengajak seluruh masyarakat agar bagi yang belum divaksin harap segera divaksin, serta mematuhi protokol kesehatan dan juga terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu.

Dalam doa bersama secara virtual di Pendopo Bupati, Cibinong juga hadir  Kepala Kejaksaan Negeri, Munaji, Kapolres Bogor, AKBP Harun, Sekretaris Daerah, Burhanudin, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor. (wan)


Continue Reading

Trending