Connect with us

BEKASI

BNPB: Tanggul Jebol Pemicu Banjir di Kabupaten Bekasi

Avatar

Published

on

Kerusakan infrastruktur berupa tanggul jebol menjadi pemicu banjir beberapa desa di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat./Dok. bnpb.go.id

MEDIA EMITEN – Kerusakan infrastruktur berupa tanggul jebol menjadi pemicu banjir beberapa desa di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Banjir terpantau pada Minggu, 21 Februari 2021, pukul 01.00 WIB.

Sejumlah desa terdampak banjir yang terjadi dini hari tadi.

Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima laporan dari BPBD setempat banjir melanda 4 desa, yaitu Desa Sukaurip, Karangsegar, Bantasari dan Sumber Urip.

Dikutip Mediaemiten.com dari laman bnpb.go.id, keempat desa berada di Kecamatan Pebayuran.

Banjir mengakibatkan 5 unit rumah hanyut.

Petugas BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan tinggi muka air antara 100 hingga 250 cm.

Raditya Jati, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan BPBD telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak penanganan darurat, seperti bambu, karung, mie instan, air mineral, makanan siap saji, obat-obatan, vitamin, perahu evakuasi, mesin perahu, tali tambang dan lampu tembak.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB banjir Kabupaten Karawang pada Sabtu, 20 Februari 2021, pukul 22.00 WIB, sebanyak 34 desa di 15 kecamatan terdampak banjir.

“Banjir disebabkan antara lain akibat hujan intensitas tinggi dan luapan Sungai Citarum,” kata Raditya.

Ke-15 kecamatan terdampak yaitu  Kecamatan Rengasdengklok, Telukjambe Barat, Tirtajaya, Pedes, Cikampek, Purwasari, Ciampel, Pangkalan, Klari, Tempuran, Tirtamulya, Jatisari, Rawamerta, Karawang Barat dan Cilamaya Wetan.

Warga terdampak mencapai 9.331 KK atau 28.329 jiwa, sedangkan 1.075 KK atau 4.184 jiwa mengungsi. 

Banjir mengakibatkan 8.539 unit rumah terendam dan sejumlah infrastruktur terdampak.

Petugas di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan. 

Merespons banjir tersebut, BPBD Kabupaten Karawang bersama TNI, Polri dan organisais perangkat daerah terkait serta sukarelawan membantu evakuasi warga di lokasi terdampak.

BPBD juga mengoperasikan dapur umum untuk penyedian kebutuhan nutrisi warga terdampak.

Tidak semua warga yang mengungsi menuju titik pengungsian, sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat, masjid dan hotel.

Sedangkan BNPB telah memberikan dukungan berupa pendampingan pos komando penanganan banjir, bantuan dana siap pakai sebesar Rp 250 juta, masker 10.000 buah, selimut 80 buah dan lampu garam 300 buah. 

“BNPB juga mendukung 1 perahu karet dan 10 buah pelampung yang dibutuhkan saat evakuasi warga,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir terhitung 8 Februari hingga 21 Februari 2021.

Dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah akan memperpanjang hingga 14 hari ke depan. 

Kondisi terakhir terpantau banjir masih menggenangi rumah-rumah warga.

Penerangan listrik PLN dan suplai air dari PDM di Kabupaten Karawang masih dalam kondisi padam.

Selain itu, menurut BNPB, jumlah masyarakat terdampak, pengungsi dan pelayanan dapur umum yang dikelola secara mandiri oleh warga belum terdata semua. (ENI) 

 

  


BEKASI

Otoritas Jasa Keuangan Mencabut Ijin Satu Unit BPR di Bekasi

Avatar

Published

on

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: Instagram @ojkindonesia)

Mediaemiten.com, Bandung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-114/D.03/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Lugano, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Lugano, yang beralamat di Jalan Sawo d/h Raya Setu Nomor 41/7, Bantargebang, Kota Bekasi sejak tanggal 13 Agustus 2020.

Pencabutan izin dilakukan setelah sampai batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu melakukan upaya penyehatan yang diminta OJK untuk keluar dari status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dan beroperasi secara normal dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sebesar 12%.

“Sebelumnya, OJK telah menetapkan status PT BPR Lugano sejak 16 Mei 2020 menjadi BDPK karena rasio yang kurang dari 0%,” ujar Kepala OJK Jabar Triana Gunawan, Kamis (13/8/2020).

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan adanya permasalahan internal BPR yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali BPR tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Lugano, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Lugano agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. (jbr)


Continue Reading

BEKASI

Percepatan Ekonomi Harus Perkuat Ketahanan Pangan dan UMKM

Avatar

Published

on

Wakil Ketua DPR RI selaku Ketua Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI, Muhaimin Iskandar. (Foto: Instagram @cakiminow)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, serta pendampingan industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Serta tak kalah pentingnya, Pemerintah harus melakukan konsolidasi data.

Sebab, program-program penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kelengkapan data, sehingga tepat sasaran dan tepat pembelanjaan. Pemaparan tersebut disampaikan Muhaimin, selaku Ketua Tim Pengawas Covid-19 tersebut dalam keterangan resminya yang diterima Parlementaria, Selasa (4/8/2020).

“Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum. Perbedaan jumlah atau data penerima bantuan di masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah  Provinsi dan Kabupaten, harus segera disinkronkan,” ujar Muhaimin.

Selain itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga menyoroti mekanisme penyerapan anggaran yang fleksibel dan menghindari kerumitan birokratis. ”Perlu ada inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan,” tandas Muhaimin.

Sementara itu, berkaitan dengan pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran Covid-19, Muhaimin mengingatkan kepada Pemerintah dan jajaran pemangku kebijakan terkait tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. “Pemerintah Daerah harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19,” pungkas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut. (dpr)


Continue Reading

BEKASI

Sadar Wisata Masyarakat Muara Gembong Perlu Ditingkatkan Lagi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan. (Foto : Instagram @dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengapresiasi inisiatif masyarakat Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan potensi pariwisata daerahnya. Menurutnya, dengan berbagai potensi wisata yang dimiliki, didukung keunikan fauna yang dimiliki, yakni lutung, dapat mendukung destinasi wisatanya. Namun Putra memberikan catatan, kesadaran wisata dan komitmen masyarakat Muara Gembong dalam menjaga potensi wisata dan daerahnya perlu ditingkatkan.

“Saya mendapat laporan pantai yang begitu indah dan bersih itu sekarang banyak terkontaminasi sampah. Makanya harus ada komitmen yang besar dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama industri. Saya rasa sadar wisata bisa dibentuk. Mereka tinggal di sini dan mereka mencintai wilayah ini. Tapi memang kesadaran masyarakat agar mereka betul-betul secara swadaya untuk menjaga wilayah itu harus ditingkatkan,” analisa Putra saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, dalam mengembangkan potensi wisata Muara Gembong, tidak dapat hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga harus dibantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai leading sector pariwisata, juga harus melibatkan kementerian lain dalam pembangunan infrastrukturnya. Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini pun, sektor pariwisata harus dapat menyakinkan wisatawan nusantara untuk berwisata dengan new normal.

“Saat ini kita lagi membangkitkan ekonomi dan devisa. Yang pertama kita selamatkan adalah wisatawan nusantara. Dengan kita meyakinkan wisatawan nusantara, kita bisa menyakinkan wisatawan mancanegara. Apalagi wilayah Muara Gembong bisa dijangkau orang DKI Jakarta dan Jawa Barat, jadi menurut saya ini (memiliki) potensi (wisata). Dalam hal ini belum terlambat kita bekerja bersama membangkitkan pariwisata di Muara Gembong,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu.

Sebelumnya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bekasi saat menyampaikan sambutan mewakili Bupati Bekasi mengatakan, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bekasi selalu mengimbangi kemajuan pembangunan Jakarta. “Potensi yang dimiliki Kecamatan Muara Gembong, di sisi utara ada bentangan laut sepanjang 72 mil, punya ekosistem mangrove yang bisa dikembangkan untuk wisata alam, dan faunanya unik. Ada lutung yang mungkin kalau kita tidak dilestarikan ke depannya bisa punah,” jelas Entah. (dpr)


Continue Reading

Trending