MEDIA EMITEN – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

KLB serta upaya mengganti pucuk pimpinan partai menurut AHY merupakan ujian dan tantangan bagi masa depan demokrasi serta keadilan di Indonesia.

“Sekali lagi saya tegaskan di sini, ini bukan hanya ujian terhadap kedaulatan dan kehormatan Demokrat, tapi juga tantangan dan ujian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” kata AHY.

Ia mengatakan itu saat memberi sambutan di depan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat pada pembukaan rangkaian rapat konsolidasi partai, di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021, yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

AHY mengatakan upaya mengganti pimpinan partai bukan masalah yang hanya menyangkut kepentingan dirinya sendiri.

“Kalau ada yang mengatakan ini permasalahan AHY semata, terlalu kecil seorang AHY,” tuturnya.

Tapi, kata putera mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ini permasalahan ataupun ujian bagi semua, seluruh pemimpin dan pengurus, serta kader Partai Demokrat di manapun (mereka, red) berada.

AHYmenambahkan KLB bukan sekadar masalah internal partai, karena itu melibatkan pihak luar, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat kongres luar biasa (KLB) partai di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

AHY dalam sambutannya mengatakan Moeldoko berupaya mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional.

Upaya itu sebagai perbuatan yang “memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladanan”.

Untuk itu menurutnya, pihaknya akan melawan hasil KLB di Deliserdang.

“Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita,” ucap AHY.

Partai Demokrat pimpinan AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus pusat, daerah, dan cabang di kantor pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi No.41, Jakarta.

Kegiatan tersebut yang untuk internal partai, berlangsung sejak pukul 10:00 WIB dan dijadwalkan rampung pada malam hari.

Di samping rapat dengan pengurus, Partai Demokrat juga mempersilakan masyarakat untuk memberi dukungan di atas mimbar.

Acara pemberian dukungan lewat orasi dan mimbar bebas rencananya akan digelar di halaman dalam kantor pusat Partai Demokrat.

Dalam rangkaian konsolidasi partai, AHY juga akan menggelar apel siaga bersama ketua dewan pengurus cabang (DPC) Partai Demokrat di 514 kabupaten dan kota hari ini, 7 Maret 2021. (wan)

MEDIA EMITEN – Konflik internal di tubuh Partai Demokrat dan terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, mendapat tanggapan dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Poliik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di sisi lain, Mahfud berkata, KLB Partai Demokrat akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM).

Dalam akun Twitter Mahfud MD @mohmahfudmd yang dikutip Mediaemiten.com, Sabtu, 6 Maret 2021, ia mengatakan KLB Partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB itu didafarkan ke Kemenkum-HAM.

Menurut Mahfud, saat ini pemerintah akan meneliti keabsahan berdasarkan UU dan AD/ART parpol.

Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan.

“Jadi, pengadilanlah pemutusnya, Dus, sekarang tidak/belum ada masalah hukum di Partai Demokrat,” ucap Mahfud dalam akun Twitter-nya.

Jadi, sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menganggap independensi parpol.

Menurutnya, risikonya, pemerintah dituding cuci tangan.

“Tapi kalau melarang atau mendorong, bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya,” kata Mahfud.

Bagi pemerintah, sekarang ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Bukan (minimal) belum menjadi masalah hukum.

Sebab, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat.

Mahfud mengatakan pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai.

Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan KLB di Deliserdang yang diklaim sepihak tidak sah.

SBY mengatakan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKP-PD) gagal memenuhi persyaratan.

Menurut SBY, ada empat ketentuan dalam pasal 81 ayat 4 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat untuk dapat menggelar KLB.

Ketentuan pertama yaitu atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat, kedua direstui satu per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD), ketiga direstui satu per satu Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan terakhir disetujui majelis tinggi partai.

“Majelis tinggi yang saya pimpin yang terdiri dari 16 orang tidak pernah meminta KLB, DPD tak satu pun yang mengusulkan, DPC hanya tujuh persen, dan saya sebagai ketua majelis tinggi tidak pernah menyetujui,” kata SBY yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

Menurutnya, upaya mengubah AD/ART yang dilakukan oleh GKP-PD tidak sah karena dilakukan pada forum yang ia anggap tidak sah. (wan)

MEDIA EMITEN – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Medan, Sumatera Utara.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menabuh genderang dan mengajak seluruh kader untuk berjuang mempertahankan kedaulatan partai.

SBY dalam keterang pers tentang penyelenggaran Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menyebutkan, KLB di Deliserdang yang diklaim sepihak tidak sah.

SBY mengatakan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKP-PD) gagal memenuhi persyaratan.

Menurut SBY, ada empat ketentuan dalam pasal 81 ayat 4 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat untuk dapat menggelar KLB.

Ketentuan pertama yaitu atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat, kedua direstui satu per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD), ketiga direstui satu per satu Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan terakhir disetujui majelis tinggi partai.

“Majelis tinggi yang saya pimpin yang terdiri dari 16 orang tidak pernah meminta KLB, DPD tak satu pun yang mengusulkan, DPC hanya tujuh persen, dan saya sebagai ketua majelis tinggi tidak pernah menyetujui,” kata SBY yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

Menurutnya, upaya mengubah AD/ART yang dilakukan oleh GKP-PD tidak sah karena dilakukan pada forum yang ia anggap tidak sah.

“Sebelum KLB, AD/ART ini diubah. Mari kita lihat bersama. Untuk mengubah AD/ART forumnya harus sah,” ucap SBY.

Menurut Presiden Republik Indonesia keenam itu, forum KLB jelas tidak sah, sehingga AD/ART tidak sah.

“Jadi, kalau KSP Moeldoko, menanyakan keabsahan AD/ART dan merasa cukup puas, KSP Moeldoko salah besar,” kata SBY. (wan)