Connect with us

EKONOMI

OJK Rilis Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025

Published

on

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 – 2025./Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 – 2025.

Roadmap ini sebagai acuan bagi otoritas, industri perbankan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merespon berbagai dinamika akibat pandemi Covid-19 dan perubahan kondisi yang menyertainya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana menjelaskan, roadmap ini menjadi pedoman dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan, serta perizinan ke depan, baik secara solo-basis maupun terintegrasi.

“Hal ini untuk mewujudkan perbankan yang kuat, berdaya saing, dan kontributif sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Heru yang dikutip Mediaemiten dari laman ojk.go.id.

RP2I mengusung empat pilar arah pengembangan utama sektor perbankan yaitu:

  1. Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif melalui peningkatan permodalan, akselerasi konsolidasi dan penguatan kelompok usaha bank, peningkatan tata kelola dan efisiensi, serta mendorong inovasi produk dan layanan.
  2. Akselerasi transformasi digital melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko TI, mendorong penggunaan IT game changers, kerjasama teknologi, serta implementasi advance digital bank.
  3. Penguatan peran perbankan dalam perekonomian nasional melalui optimalisasi peran dalam pembiayaan ekonomi, mendorong pendalaman pasar keuangan melalui multiactivities business, mendorong perbankan syariah menjadi katalis bagi ekonomi syariah, meningkatkan akses dan literasi keuangan, serta mendorong partisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan.
  4. Penguatan pengaturan, pengawasan dan perizinan melalui penguatan pengaturan  dengan menggunakan  pendekatan principle based, penguatan perizinan dan pengawasan melalui  pemanfaatan teknologi, dan pengawasan konsolidasi (kelompok usaha bank) termasuk penguatan pengawasan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi.

Selanjutnya,  untuk mendukung keberhasilan implementasinya diperlukan empat pilar perangkat pendukung yang terdiri dari:

  1. Kepemimpinan dan manajemen perubahan yang memiliki komitmen tinggi;
  2. Infrastruktur teknologi informasi yang andal;
  3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni; dan
  4. Sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Heru, cakupan RP2I tidak hanya pengembangan industri perbankan dalam dimensi waktu jangka pendek tetapi juga pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun.

Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

Sedangkan arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional secara kelembagaan sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

RP2I merupakan living document yang dapat disesuaikan seiring dinamika perubahan ataupun perkembangan industri sehingga diperlukan respon kebijakan yang relevan, tepat waktu dan tepat substansi untuk mendukung daya saing perbankan nasional.

RP2I dapat diunduh melalui tautan https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Indonesia-2020—2025.aspx. (AMI)


EKONOMI

Anggota DPR, Misbakhun Sebut UU Bank Indonesi Perlu Direvisi Respon Digitalisasi Mata Uang

Published

on

MEDIA EMITEN – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun menilai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) perlu dilakukan revisi untuk merespon perkembangan digitalisasi mata uang di Indonesia.

Ia menilai aturan mengenai digitalisasi keuangan ini tidak cukup hanya melalui Peraturan BI, tapi harus pada level yang lebih tinggi.

“Yang saya agak khawatirkan begini, inisiasi digitalisasi yang dilakukan BI luar biasa dan regulasinya sangat solid hingga di level industrinya. Tapi, saya inginkan regulasi (digitalisasi, red) ini masuk pada tingkat level yang lebih tinggi, bukan hanya sekadar Peraturan BI,” kata Misbakhun dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur BI terkait evaluasi semester I kinerja BI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 September 2021, dikutip Media Emiiten dari laman resmi DPR.

Baca Juga: Program Pinky Movement Pertamina Sasar 165 Outlet LPG dan 116 Usaha Kecil Selama 2021

Melalui revisi UU BI tersebut, menurut Misbakhun, pemerintah akan memberikan kepastian hukum yang kuat kepada industri digitalisasi keuangan, seperti payment gateway, e-money, dan sebagainya.

Hal itu lantaran pemerintah fokus untuk mengembangkan digitalisasi keuangan di dalam sistem bank sentral Indonesia.

“Saya kira, sudah sepantasnya kita masukkan ini ke dalam bagian dari pasal dan ayat dalam UU B,” tutur Misbakhun.

Baca Juga: Sungai Mantembu, Kali Dingin, Kali Wanggar dan Kali Yaro Meluap Akibatkan Banjir di Papua

Tentunya ada bagian-bagian atau aturan turunan lain dari UU BI yang akan menyesuaikan, misalnya regulatornya atau industrinya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, revisi UU BI sekaligus akan menata ulang beberapa fungsi Bank Indonesia yang sudah hilang, seperti fungsi pengawasan perbankan individual (mikroprudensial) yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2013.

“Serta, melalui revisi UU ini diharapkan BI dapat lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui penataan regulasi yang kokoh untuk merespon perkembangan antusiasme digitalisasi keuangan di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Bamsoet Jawab Tudingan Amandemen UUD NRI 1945 untuk Perpanjangan Periodisasi Presiden

“Tapi, saya ingin penguatan ini pada sebuah level yang lebih kuat sehingga memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan menjadi signal bagi perekonomian makro kita,” ujar mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ini. (wan) 


Continue Reading

EKONOMI

Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 19 untuk Dapatkan Insentif Rp 3,550 Juta

Published

on

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 19./ Dok. Instagram.com/@kartuprakerja.

MEDIA EMITEN – Pemerintah kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan insentif senilai Rp 3,550 juta dari program Kartu Prakerja Gelombang ke-19.

Pemerintah sudah membuka pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 19, bagi mereka yang belum lulus untuk mendapatkan insentif di program Kartu Prakerja Gelombang ke-18, masih diperbolehkan untuk mendaftar.

Bagi masyarakat belum tahu dan belum pernah mencoba ikut program Kartu Prakerja, kunjungi situs resmi www.prakerja.go.id untuk membuat akun dan mengikuti seleksi Kartu Prakerja.

Baca Juga: Menteri Luhut dan Menteri Budi Gunadi Lepas Ekspor Alat Suntik PT Oneject Indonesia ke UNICEF dan Ukraina

Bagi Anda yang akunnya sudah terverifikasi, lanjutkan dengan proses berikut:ㅤㅤ
1. Buka www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer
2. Siapkan nomor Kartu Keluarga serta NIK kamu
3. Masukkan data diri dan ikuti petunjuk pada layar
4. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar secara online
5. Klik “Gabung” pada Gelombang yang sedang dibuka
6. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi Gelombang melalui SMS

Baca Juga: Pertamina Dorong Penyandang Disabilitas untuk Mandiri

Pembukaan Kartu Prakerja gelombang 19 akan berlangsung beberapa hari, jadi tidak perlu buru-buru.

Anda diminta untuk mengisi data diri dengan benar. Proses seleksi tidak berdasarkan siapa yang mendaftar pertama.
ㅤㅤ
Informasi lengkap seputar pendaftaran dapat dibaca di www.prakerja.go.id/tanya-jawab.

Baca Juga: Tommy Soeharto akan Dipanggil Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI


Continue Reading

EKONOMI

Pemerintah Akan Lelang Surat Utang Negara dengan Target Maksimal Rp 49,5 Triliun

Published

on

Gedung Kementerian Keuangan./ Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah dengan target maksimal Rp 49,5 triliun.

Dalam keterangan tertulis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang dikutip mediaemiten.com, lelang SUN ini untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021.

Baca Juga: Pasar Potensial, Jeep Akan Produksi Varian Mobil Listrik ke Korsel Setiap Tahun

Dikatakan pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020).

Pokok-pokok terms & conditions SUN yang akan dilelang adalah sebagai berikut:

  1. Tanggal Lelang       : Rabu, 21 Juli 2021, dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB
  2. Tanggal Setelmen  : Jumat, 23 Juli 2021
  3. Target Indikatif       : Rp 33 triliun
  4. Target Maksimal    : Rp 49,5 triliun

Seri SUN yang akan diperdagangkan sebagai berikut:

  1. Seri SPN03211021 (New Issuance), Jatuh tempo 21 Oktober 2021, Tingkat kupon: diskonto
  2. Seri SPN12220331 (Reopening), Jatuh tempo 31 Maret 2022, Tingkat kupon: diskonto
  3. Seri FR0090 (Reopening), Jatuh tempo 15 April 2027, tingkat kupon: 5,125%
  4. Seri FR0091 (Reopening), Jatuh tempo 15 April 2032, tingkat kupon: 6,375%
  5. Seri FR0088 (Reopening), Jatuh tempo 15 Juni 2036, tingkat kupon: 6,250%
  6. Seri FR0092 (Reopening), Jatuh tempo 15 Juni 2024, tingkat kupon: 7,125%
  7. Seri FR0089 (Reopening), Jatuh tempo 15 Agustus 2051, tingkat kupon: 6,875%

Peserta lelang SUN: Dealer utama: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank OCBC NISP, Tbk., PT Bank Panin, Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., PT Bank Permata, Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank ANZ Indonesia., Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., PT. Bahana Sekuritas, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI).

Disebutkan, penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Simak Pula: Pertamina Bangun Lagi Rumah Sakit Modular Darurat Covid-19 dengan Disain Unik

Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1.000.000.

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/2020. (wan)


Continue Reading

Trending