Connect with us

EKONOMI

BI dan Industri Targetkan Perluasan Pembayaran Digital QRIS 12 Juta Merchant di 2021

Published

on

Bank Indonesia menargetkan perluasan pembayaran digital QRIS mencapai 12 juta merchant di tahun 2020, Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Bank Indonesia (BI) bersama industri, khususnya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), berkomitmen untuk terus mendorong perluasan penggunaan sistem pembayaran digital QR Code Indonesian Standard (QRIS) dengan target 12 juta merchant di 2021.

Hal ini untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain itu juga sejalan dengan upaya BI mendukung program pemerintah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI).

Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia mengatakan pada 2020 sebanyak 6 juta merchant di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota, dan 85% diantaranya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tercatat telah menggunakan QRIS yang didukung infrastruktur dari 52 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berizin.

“Pencapaian ini tak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, pemerintah pusat dan daerah, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), PJSP, otoritas terkait lainnya, dan masyarakat,” ucap Erwin yang dikutip Mediaemiten.com dari laman resmi bi.go.id, Jumat, 12 Februari 2021.

Kolaborasi segitiga (triangle collaboration) yang semakin kuat antara BI, pemerintah, dan industri baik di tingkat pusat maupun daerah akan semakin mengakselerasi transformasi digital Indonesia.

Erwin menambahkan, melihat laju akseptasi penggunaan QRIS yang terus meningkat, serta kolaborasi berbagai pihak, BI bersama industri bersinergi mendorong perluasan QRIS menuju 12 juta merchant di tahun 2021 ke berbagai komunitas.

“Komitmen tersebut juga dilakukan melalui sejumlah langkah peningkatan/perluasan jaringan dan fasilitasi penggunaan QRIS melalui merchant serta terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan QRIS dan manfaatnya bagi masyarakat,” tuturnya. 

Pada masa pandemi Covid-19 ini, BI bersama ASPI dan PJSP juga mengembangkan QRIS Tanpa Tatap Muka (QRIS TTM).

Masyarakat cukup meminta gambar QRIS dari merchant dan menyimpannya di galeri gawai.

Jika ingin bertransaksi, pengguna cukup membuka aplikasi pembayaran, memilih menu unggah dari galeri pada gawai, pilih gambar QRIS merchant, masukkan nominal dan pastikan nama pedagang telah sesuai, masukkan PIN, dan bayar.

“QRIS TTM dapat digunakan untuk menunjang pembelanjaan secara daring tanpa perlu bertatap muka,” kata Erwin.

QRIS juga telah diterapkan sebagai salah satu metode pembayaran di berbagai sektor, sehingga mendorong efisiensi perekonomian.

Menurutnya, manfaat yang diperoleh tidak terbatas untuk transaksi perdagangan ritel di berbagai komunitas baik di pasar tradisional maupun modern dan universitas.

Namun QRIS juga digunakan untuk e-ticketing pariwisata, pendidikan, pesantren, transaportasi, parkir, e-retribusi Pemda, donasi sosial dan keagamaan.

Erwin menambahkan, implementasi QRIS yang telah diterapkan di berbagai sektor untuk transaksi pembayaran telah memberikan manfaat guna mendorong efisiensi perekonomian.

Selain itu, mempercepat keuangan inklusif, dan meningkatkan daya saing industri, termasuk memajukan UMKM.

Ke depan, dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Klik untuk informasi selengkapnya mengenai cara mendaftar sebagai merchant QRIS. (wan)


EKONOMI

Pemerintah Akan Lelang Surat Utang Negara dengan Target Maksimal Rp 49,5 Triliun

Published

on

Gedung Kementerian Keuangan./ Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah dengan target maksimal Rp 49,5 triliun.

Dalam keterangan tertulis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang dikutip mediaemiten.com, lelang SUN ini untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021.

Baca Juga: Pasar Potensial, Jeep Akan Produksi Varian Mobil Listrik ke Korsel Setiap Tahun

Dikatakan pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020).

Pokok-pokok terms & conditions SUN yang akan dilelang adalah sebagai berikut:

  1. Tanggal Lelang       : Rabu, 21 Juli 2021, dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB
  2. Tanggal Setelmen  : Jumat, 23 Juli 2021
  3. Target Indikatif       : Rp 33 triliun
  4. Target Maksimal    : Rp 49,5 triliun

Seri SUN yang akan diperdagangkan sebagai berikut:

  1. Seri SPN03211021 (New Issuance), Jatuh tempo 21 Oktober 2021, Tingkat kupon: diskonto
  2. Seri SPN12220331 (Reopening), Jatuh tempo 31 Maret 2022, Tingkat kupon: diskonto
  3. Seri FR0090 (Reopening), Jatuh tempo 15 April 2027, tingkat kupon: 5,125%
  4. Seri FR0091 (Reopening), Jatuh tempo 15 April 2032, tingkat kupon: 6,375%
  5. Seri FR0088 (Reopening), Jatuh tempo 15 Juni 2036, tingkat kupon: 6,250%
  6. Seri FR0092 (Reopening), Jatuh tempo 15 Juni 2024, tingkat kupon: 7,125%
  7. Seri FR0089 (Reopening), Jatuh tempo 15 Agustus 2051, tingkat kupon: 6,875%

Peserta lelang SUN: Dealer utama: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank OCBC NISP, Tbk., PT Bank Panin, Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., PT Bank Permata, Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank ANZ Indonesia., Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., PT. Bahana Sekuritas, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI).

Disebutkan, penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Simak Pula: Pertamina Bangun Lagi Rumah Sakit Modular Darurat Covid-19 dengan Disain Unik

Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1.000.000.

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/2020. (wan)


Continue Reading

EKONOMI

BI Sebut Utang Luar Negeri Mei Turun Jadi US$ 415 Miliar

Published

on

Gedung Bank Indonesi./ Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Bank Indonesia (BI) menyebutkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2021 menurunPosisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2021 sebesar US$ 415,0 miliar turun 0,6% (mtm) dibandingkan dengan posisi April 2021 sebesar US$ 417,6 miliar.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, perkembangan tersebut terutama didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah.

Baca Juga: Bank Indonesia Klaim Intermediasi Perbankan Mulai Pulih

“Secara tahunan, ULN Mei 2021 tumbuh 3,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,9% (yoy),” kata Erwin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 16 Juli 2021 seperti dikutip mediaemiten.com

Utang luar negeri Pemerintah mencatat posisi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi ULN Pemerintah di bulan Mei 2021 tercatat sebesar US$ 203,4 miliar, menurun 1,3% (mtm) dibandingkan dengan posisi ULN April 2021.

Hal ini mendorong perlambatan pertumbuhan tahunan ULN Pemerintah menjadi sebesar 5,9% (yoy) dibandingkan dengan 8,6% (yoy) di bulan April 2021.

Penurunan posisi ULN Pemerintah tersebut terjadi seiring dengan pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dalam valuta asing yang jatuh tempo di bulan Mei 2021.

Dikatakan pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Adapun penarikan ULN dalam periode Mei 2021 tetap diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,4%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%).

Posisi ULN Pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.

Utang luar negeri swasta mencatat pertumbuhan yang melambat

Dikatakan Erwin, pertumbuhan ULN swasta Mei 2021 tercatat 0,5% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,4% (yoy).

Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan menjadi 2,3% (yoy) dari 4,5% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Di sisi lain, kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan berkurang menjadi sebesar 6,0% (yoy), dari bulan sebelumnya sebesar 9,0% (yoy).

Simak Pula: Ramai Penolakan, Jokowi Akhirnya Batalkan Vaksin Berbayar

Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Mei 2021 tercatat sebesar US$ 208,7 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,7% dari total ULN swasta.

ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,1% terhadap total ULN swasta.

Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

ULN Indonesia pada Mei 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,6%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,9%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,5% dari total ULN.

Baca Pula SKK Migas: Industri Hulu Migas Raih Penerimaan Negara Rp 96,7 Triliun di Tengah Pandemi

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (Tat)


Continue Reading

EKONOMI

SKK Migas: Industri Hulu Migas Raih Penerimaan Negara Rp 96,7 Triliun di Tengah Pandemi

Published

on

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto./ Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan di segala sektor, termasuk minyak dan gas bumi (migas), tidak menyurutkan kinerja industri hulu migas Indonesia.

Semester – I tahun 2021 sektor migas masih mencatatkan penerimaan negara sebesar US$ 6,67 miliar atau setara Rp 96,7 triliun.

Baca Juga: Minat Menjadi Patriot Energi, Kementerian ESDM: Pahami Kriteria dan Tahapan Seleksinya

Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, tingginya penerimaan negara itu tidak terlepas dari harga minyak yang berangsur membaik setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu.

Menurutnya, seperti juga dirasakan oleh sektor lain, pandemi Covid-19 memberikan tantangan yang cukup berat bagi industri hulu migas.

Namun SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menghadapi pandemi ini dengan melakukan usaha-usaha yang kreatif.

“Syukur pada Semester – I tahun 2021 ini kami berhasil memberikan penerimaan negara yang optimal,” ujar Dwi dalam kegiatan jumpa pers Kinerja Hulu Migas semester – I tahun 2021, Jumat, 16 Juli 2021 yang dikutip mediaemiten.com.

Dwi optimistis, dengan capaian saat ini, penerimaan negara dari sektor hulu migas pada akhir tahun 2021 akan mencapai sebesar Rp 154 triliun.

Ditambahkan, tingginya penerimaan negara tidak lepas dari harga minyak yang berangsur membaik setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu.

Harga ICP (Indonesian Crude Price) menunjukkan kenaikan, bahkan per Juni 2021 mencapai US$ 70,23/barel.

“Momentum ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mendorong KKKS agar lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi,” kata Dwi.

Penerimaan negara yang maksimal juga merupakan buah usaha hulu migas mengoptimalkan kegiatan dan biaya.

Menurutnya, kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pemilihan prioritas kegiatan work order dan maintenance routine da inspection, efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan.

“Upaya ini berhasil membuat biaya per barel pada Semester – I tahun 2021 sebesar US$12,17/BOE, lebih rendah dibandingkansemester – I tahun 2020 sebesar US$ 13,71/BOE,” jelas Dwi.

Selain penerimaan negara yang berhasil mencatatkan capaian maksimal, capaian lifting migas juga mencatatkan hasil yang baik.

Capaian lifting migas pada semester I – 2021 rata-rata 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).

Dari jumlah tersebut, lifting minyak sebesar 667 ribu barel minyak per hari (BOPD), atau 95% dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD. Sedangkan lifting gas sebesar 5.430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96%.

Dikatakan untuk mengejar capaian target lifting, SKK Migas dan KKKS tengah bahu membahu merealisasikan program Filling The Gap (FTG) dan mengupayakan 3 insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah .

Menurutnya, melalui Program FTG, telah ada tambahan minyak rata-rata 1.900 BOPD. Tambahan ini diluar rencana tambahan yang direncanakan dalam WP&B (Work, Program, & Budget) 2021.

“Ke depan, kami akan meneruskan Program FTG dan juga mengajak KKKS untuk melakukan akselerasi WP&B-nya sehingga diharapkan target APBN 2021 dapat terpenuhi,” ucap Dwi.

Selain program FTG, usaha lain yang dilakukan SKK Migas untuk mengejar capaian target adalah mengupayakan 3 insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah.

Simak Pula: PGN Dukung Strategi Pengelolaan Gas Bumi Pemerintah di Proyek Transmisi Cirebon-Semarang

Dijelaskan, SKK Migas akan mengupayakan ketiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah tersebut adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar US$0,22 per MMBTU, dan dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas. (ENI)


Continue Reading

Trending