Connect with us

KEPRESIDENAN

Ini yang Dibicarakan Jokowi dengan Muhyiddin Yassin, Salah Satunya Perlindungan WNI

Avatar

Published

on

Presiden Joko Widodo saat menyambut kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin. /Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden.

MEDIA EMITEN – Presiden Joko Widodo menyambut baik kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin ke Indonesia hari ini, Jumat, 5 Februari 2021.

Kedua pemimpin membahas sejumlah hal terkait isu bilateral seperti perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia, hingga isu kawasan.

“Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan atas kerja sama perlindungan WNI di Malaysia, terutama selama pandemi dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia,” ungkap Jokowi.

Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia.

“Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia,” jelasnya.

Presiden Jokowi dan PM Muhyiddin Yassin membahas mengenai isu sawit.

BACA JUGA: Infofinansial.com, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar dunia ekonomi, bisnis, keuangan

Demikian, keterangan tertulis yang diterima media online ini dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Pages: 1 2 3


EKONOMI

Jokowi Perkenalkan Jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI

Avatar

Published

on

Presiden Joko Widodo saat memperkenalkan anggota Dewan Pengawasan dan Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (INA)/Dok. setneg.go.id.

MEDIA EMITEN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan figur-figur yang tergabung sebagai anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) pada Selasa, 16 Februari 2021. 

Perkenalan para putra dan putri terbaik bangsa yang telah memiliki pengalaman internasional tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021.

Seperti dikuti Mediaemiten.com dari laman setneg.go.id, anggota Dewan Pengawas INA, yang terdiri atas lima orang, sebelumnya telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden pada 27 Januari 2021 lalu.

Nama kelima anggota Dewan  Pengawas INA yaki;

1. Menteri Keuangan (Sri Mulyani), sebagai ketua merangkap anggota;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir), sebagai anggota;
3. Haryanto Sahari, sebagai anggota;
4. Yozua Makes, sebagai anggota; dan
5. Darwin Cyril Noerhadi, sebagai anggota.

Adapun Dewan Direktur INA, juga terdiri atas lima orang yang semuanya berasal dari kalangan profesional, ialah sebagai berikut:

1. Ridha Wirakusumah, sebagai Ketua Dewan Direktur;
2. Arief Budiman, sebagai Wakil Ketua Dewan Direktur/Direktur Investasi;
3. Stefanus Ade Hadiwidjaja, sebagai Direktur Investasi;
4. Marita Alisjahbana, sebagai Direktur Risiko; dan
5. Eddy Porwanto, sebagai Direktur Keuangan.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri yang dibentuk oleh undang-undang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

“Pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020,” ujar Presiden Jokowi.

Keterlibatan unsur profesional dan independen tersebut diharapkan akan menjamin INA sebagai institusi profesional yang bergerak dan bekerja berdasarkan pertimbangan profesional dari pengalaman puluhan tahun para anggotanya.

Jokowi menegaskan, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh undang-undang dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya.

“INA juga dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para headhunter profesional,” kata Presiden.

Dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta dijalankan oleh dewan pengawas, jajaran direksi, dan jejaring internasional yang hebat, Jokowi meyakini INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional. 

“Saya bersama jajaran pemerintah juga mengharapkan DPR, BPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya juga mendukung penuh gerak Indonesia Investment Authority ini,” ucap Jokowi.

Menurutnya, INA harus inovatif, harus berani ambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik.

“Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi Indonesia Maju,” tutur Presiden Jokowi. (TN)


Continue Reading

KEPRESIDENAN

Usai Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, Presiden akan Lantik Listyo Sigit Jadi Kapolri

Avatar

Published

on

Presiden Joko Widodo. /Instagram.com/@jokowi_2019.

MEDIA EMITEN – Presiden Joko Widodo dijadwalkan menerima suntikan vaksin Covid-19 untuk dosis kedua pada Rabu pagi, 27 Januari 2021.

Rencananya, vaksinasi akan kembali dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca Juga: Hasilkan Profit Main Slot Daftarm & Dapatkan Saldo 20 Ribu [Ads]

“Rencananya Bapak Presiden akan menerima vaksin tahap kedua besok Rabu, sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.

Baca Juga: Total Kasus Covid -19 Indonesia Tembus Sejuta, Ini yang akan Dilakukan Kemenkes

Setelah vaksinasi, Presiden akan melantik Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara untuk menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Hallobogor.com dalam artikel  Usai Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, Presiden akan Lanftik Listyo Sigit Jadi Kapolrì


Continue Reading

KEPRESIDENAN

Jadi Tuan Rumah Olimpiade Bukan untuk Gagah-gagahan, Kata Jokowi

Avatar

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @jokowi_2019)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kesuksesan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games maupun Asian Para Games di tahun 2018 silam membuka rasa percaya diri sekaligus membuka mata dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan perhelatan internasional. Kesuksesan tersebut memicu Indonesia untuk mencalonkan diri menjadi tuan rumah ajang yang lebih besar, yaitu Olimpiade Tahun 2032.

“Asian Games maupun Asian Paragames di 2018 telah sukses kita selenggarakan. Ini membuka rasa percaya diri, juga membuka mata dunia bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam event internasional. Oleh sebab itu, 2018 kita secara resmi telah mencalonkan untuk menjadi tuan rumah olimpiade di tahun 2032,” ujar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang dilakukan secara daring, Rabu (4/11) pagi.

Diingatkan Presiden, tujuan Indonesia menjadi tuan rumah olimpiade bukanlah untuk gagah-gagahan melainkan untuk meningkatkan citra dan martabat bangsa. “Menjadi tuan rumah olimpiade ini bukan sesuatu untuk gagah-gagahan tapi salah satu cara untuk meningkatkan citra dan martabat bangsa,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar pencalonan ini dijadikan momentum untuk  menata diri serta memperbaiki berbagai hal yang selama ini masih kurang. “Mulai dari penyiapan infrastruktur keolahragaan, kemudian yang berkaitan dengan prestasi atlet, peningkatan visibilitas global sebagai kota penyelenggara, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk mempelajari norma baru yang ditetapkan IOC (International Olympic Committee) untuk penyelenggaraan olimpiade yang lebih sederhana dan hemat biaya.

“Kelihatannya filosofi yang baru ini, olimpiade bukan lagi untuk menunjukkan gebyar kemewahan, tetapi sejauh mana kreativitas (dan) inovasi itu bisa dilakukan dalam mengimplementasikan norma baru yang diharapkan lebih hemat biaya dan lebih sederhana,” terangnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar disiapkan peta jalan atau roadmap pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah olimpiade tahun 2032 berdasarkan lini masa yang telah ditetapkan oleh IOC. “Penentuan tuan rumah ini akan ditetapkan  di 2024 dan proses seleksi ini dimulai selambat-lambatnya 2023. Ini yang perlu saya kira roadmap-nya perlu dipersiapkan,” tegasnya.

Ditambahkan Presiden, untuk menjadi tuan rumah olimpiade 2032 ini, Indonesia harus bersaing sejumlah kandidat yaitu Australia, Jerman, Unifikasi Korea, Qatar,  RRT (Republik Rakyat Tiongkok), dan India. (set)


Continue Reading

Trending