MEDIA EMITEN – Dunia hukum tengah berduka.

Artidjo Alkostar, anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mantan hakim agung yang paling ditakuti para koruptor saat masih bertugas di Mahkamah Agung meninggal dunia.

Artidjo Alkostar, yang lahir di Situbondo, Jawa Timur, 22 Mei 1948 meninggal di Jakarta pada 28 Februari 2021.

Dikutip Mediaemiten.com dari laman wikipedia.org, Artidjo yang meninggal di usia 72 tahun ini merupakan seorang ahli hukum Indonesia.

Ia merupakan mantan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang mendapat banyak sorotan atas keputusan dan pernyataan perbedaan pendapatnya dalam banyak kasus besar atau dikenal dalam dunia hukum sebagai dissenting opinion.

Sebelum wafat, ia menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Namanya terangkat saat memperberat vonis 4 tahun penjara menjadi 12 tahun kepada politikus Angelina Sondakh untuk kasus korupsi, serta vonis 10 bulan kepada dokter Ayu untuk kasus malapraktik.

Artidjo Alkostar lahir di Situbondo, Jawa Timur. Ayah dan ibunya berasal dari Sumenep, Madura.

Ia menamatkan pendidikan SMA di Asem Bagus, Situbondo.

Artidjo meraih gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1976 dan magister (LLM) di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat pada 2002

Di Northwestern, Artidjo menulis disertasi mengenai pengadilan hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia.

Ia juga pernah menempuh pelatihan pengacara hak asasi manusia di Universitas Columbia selama enam bulan.

Karier Artidjo Alkostar di bidang hukum dimulai pada tahun 1976.

Awalnya, ia menjadi tenaga pengajar di FH UII Yogyakarta.

Pada tahun 1981, ia menjadi bagian dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, masing-masing menjadi wakil direktur (1981-1983) dan direktur (1983-1989).

Pada saat yang sama, ia bekerja selama dua tahun di Human Right Watch divisi Asia di New York.

Sepulang dari Amerika, ia mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar and Associates hingga tahun 2000.

Selanjutnya, pada tahun 2000 ia terpilih sebagai Hakim Agung.

 Artidjo Alkostar mengawali kariernya sebagai hakim agung pada tahun 2000, dan pensiun pada 22 Mei 2018.

Sepanjang 18 tahun mengabdi, ia telah menyelesakan sebanyak 19.708 berkas perkara di Mahkamah Agung.

Anggota Dewas KPK ini telah menangani berbagai kasus besar seperti kasus proyek pusat olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap ketua Mahkamah Konstitusi. (BAN)

MEDIA EMITEN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menunggu informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo setibanya di Bandara Soekarno Hatta pasca kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Selasa, 24 November 2020 tengah malam.

“Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar.

Antam menegaskan, KKP menghargai proses hukum yang sedang berjalan di lembaga anti-rasuah tersebut. “Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Mengenai pendampingan hukum atas kasus ini, KKP akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Antam pun mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. 

“Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Dan biar penegak hukum bekerja secara profesional,” pungkasnya. (*/tim)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mempertanyakan mengenai beberapa kendala yang seringkali ditemui dalam kunjungan kerja Komisi II di lapangan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kendala utama tersebut di antaranya adalah terkait masalah pengukuran tanah, tenaga, dan juga fasilitas.

“Sejak beberapa periode lalu, kalau kita melakukan kunjungan ke Badan Pertanahan di tingkat provinsi, terutama di wilayah Indonesia Timur, selalu mendapati adanya masalah tentang pengukuran tanah, tenaga, dan fasilitas.  Apakah masalah itu sudah dapat diatasi atau belum. Kalau belum diatasi, kira-kira ada gambaran dalam anggaran ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu atau tidak,” ucap Komarudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Pada kesempatan itu Komarudin juga menyampaikan bahwa ada beberapa laporan dari masyarakat tentang terjadinya ketersendatan pelayanan dari Kementerian ATR/BPN di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pelayanan di masa pandemi Covid-19 ini agak mengalami ketersendatan dan tidak ada pelayanan khususnya mengenai tindakan fisik pengukuran di lapangan. Apakah hal itu sudah diatasi. Kalau (pandemi) Covid-19 ini berkepanjangan lalu apakah pelayanan itu tidak akan dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mohammad Arwani Thomafi yang memimpin jalannya rapat menyampaikan, sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang menugaskan kepada seluruh komisi-komisi di DPR RI agar melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA/KL 2021 dari tanggal 2 sampai dengan 15 September 2020. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan guna membahas RKA/KL berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021.

“Pada kesempatan kali ini, Komisi II DPR RI ingin mendengarkan penjelasan terkait Pagu anggaran kementerian/lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI yaitu Kementerian ATR/BPN, terkait sejauh mana (misalnya) perbandingannya dengan Pagu Indikatif yang telah kita bahas sebelumnya, sekaligus untuk mengetahui juga apakah terdapat usulan tambahan anggaran, baik yang berupa usulan baru ataupun yang telah sampaikan pada saat pembahasan pagu indikatif,” ucap Arwani.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekjen Kementerian ATR/BPN, terungkap bahwa Kementerian ATR/BPN mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,079 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Selain itu diajukan pula adanya tambahan anggaran senilai Rp 135 miliar dan Rp 105 miliar untuk program lainnya.

Komisi II berharap, Kementerian ATR/BPN dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Komisi II mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN senantiasa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. (dpr)