Connect with us

BOGOR

Hujan Intensitas Tinggi dan Longsor Sebabkan Banjir Bandang di Kabupaten Bogor

Avatar

Published

on

Banjir bandang di Desa Tugu Selatan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. /Dok. Media Apakabar/Farhan.

MEDIA EMITEN – Sebanyak 900 jiwa terdampak banjir bandang di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 19 Januari 2021, pukul 10.00 WIB.

Banjir bandang tersebut disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang disertai longsoran dari gunung.

Lokasi tepatnya terjadi banjir adalah di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor melaporkan, 900 jiwa terdampak banjir.

Sementara ini warga diungsikan ke rumah kerabat dan sebagian menempati Wisma PTPN 8 Gunung Mas.

Adapun kerugian materil yang ditimbulkan masih dalam pendataan BPBD Kabupaten Bogor.

Kondisi di lokasi saat ini masih belum kondusif. Banjir susulan masih terjadi pada pukul 12.05 WIB.

Pages: 1 2


BOGOR

Warga Perumahan Dian Asri II Cibinong Dukung Pengurus RW Lawan Gugatan PT BPJ

Avatar

Published

on

Tembok pembatas yang dibangun pengembang, PT Berkat Properti Jabar./Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Warga perumahan Dian Asri II Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor mendukung pengurus rukun warga (RW) 08 untuk maju melawan gugatan yang dilakukan pengembang PT Berkat Properti Jabar (BPJ) terkait masalah akses jalan.

Warga telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hade Indonesia Raya untuk melawan gugatan dari PT BPJ, pengembang yang akan membangun perumahan cluster berbatasan dengan Dian Asri II.

Menurut salah seorang warga, Ketut Parta, sikap pengurus RW 08 Dian Asri II untuk tidak memberikan akses jalan kepada PT BPJ merupakan keputusan yang tepat.

“Kami mendukung pengurus RW untuk tidak memberikan akses jalan karena perumahan Dian Asri II belum masuk dalam tata ruang Pemda Kabupaten Bogor,” ucap Ketut kepada Mediaemiten, Selasa, 2 Maret 2021.

Kecuali, tutur Ketut, kalau perumahan Dian Asri II sudah masuk dalam tata ruang Pemda Kabupaten Bogor, maka warga tidak punya hak menutup akses jalan untuk pembangunan perumahan PT BPJ.

Ketut menambahkan, sikap warga untuk menutup akses jalan tidak dimaksudkan menghalang-halangi PT BPJ.

“Sebagai warga negara yang baik, tentu kami akan mematuhi regulasi yang
berlaku khususnya UU Pokok Agraria terkait masalah penggunaan akses jalan,” ucapnya.

Namun, kata Ketut, keputusan warga Dian Asri II sudah bulat untuk tidak
memberikan akses jalan.

Menurutnya, warga sebelumnya sudah memberikan kesempatan dialog untuk mencari titik temu yang terbaik, namun tidak mendapat respon positif.

Waktu itu sekitar tahun 2018, perwakilan pengembang mengirimkan surat
permintaan izin untuk membangun perumahan.

“Pengurus RW meminta dialog dengan pemilik perusahaan, namun
tidak mendapat tanggapan,” tutur Ketut.

Menurutnya, ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pengembang.

Ketut juga mempertanyakan legalitas pembangunan perumahan PT BPJ.

“Apakah PT BPJ sudah mendapat izin dari Pemda Kabupaten Bogor, masih perlu dipertanyakan,” katanya.

Selain itu, karena pembangunan PT BPJ berdekatan lokasinya dengan perumahan yang sudah lebih dulu ada, seharusnya meminta izin dulu dengan Dian Asri II.

“Istilahnya sowan, ini tidak ada sama sekali, tahu-tahu sudah membangun
tembok pembatas, ya memang tidak salah si, tapi tetap harus beretika,” ucapnya.

Ia juga mempersoalkan dampak pembangunan perumahan terhadap lingkungan dan ketentraman warga.

Menurut Ketut yang merupakan pemborong, dalam hitung-hitungannya perumahan di lahan bekas empang dengan luas sekitar 5.000 m2, membutuhkan 30 ribu meter kubik tanah untuk pengurukan.

“Berapa banyak truk membawa tanah untuk menguruk emang, keluar masuk wilayah Dian Asri 2, tentu saja sangat mengganggu warga dan dampaknya terhadap lingkungan, ini yang menjadi alasan kami untuk tidak memberikan akses jalan,” kata Ketut.

Hal yang sama juga dikatakan warga bernama Mahadir.

Seperti warga lainnya, ia juga mendukung pengurus RW untuk tidak memberikan akses jalan kepada PT BPJ.

“Kami hanya ingin mengamankan aset, PT BPJ ingin membangun perumahan silakan, kami tidak bisa mengintervensi,” ucap Mahadir yang berprofesi sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Wilayah Cibinong.

Menurutnya, warga tetap tidak akan membuka akses jalan.

“Selain dampak lingkungan, pembangunan perumahan oleh PT BPJ juga akan menimbulkan kerugian materil dan immateril serta gangguan bagi warga Dian Asri 2 selama proses pembangunan berlangsung,” kata Mahadir.

Menurutnya, mereka sudah dua kali diundang untuk mediasi, tapi tidak pernah hadir, jadi warga ambil sikap tidak akan memberikan akses jalan.

Seperti halnya Ketut, Mahadir juga mempertanyakan apakah PT BPJ sudah mengantungi ijin lingkungan dari Pemda Kabupaten Bogor.

Kedua warga perumahan Dian Asri 2 Cibinong, Bogor mendukung pengurus RW 08 untuk terus maju di pengadilan hingga keluarnya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga saat ini, kasus gugatan PT BPJ terhadap warga Dian Asri 2 di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor masih berjalan. (wan)


Continue Reading

BOGOR

PPJNA 98 Tuding Ada Upaya Makar yang Menggulingkan Jokowi

Avatar

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @jokowi_2019)

Mediaemiten.com, Bogor – Perhimpunan Pergerakan Jaringan Aktivis (PPJNA) 98 menuding ada upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Tanpa tedeng aling-aling, PPJNA 98 menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sedang melakukan upaya memanfaatkan situasi, memanfaatkan kemurnian perjuangan buruh, mahasiswa dan kaum pergerakan untuk berbuat makar.

Demikian pernyataan tertulis yang diterima Hallobogor.com — Hallo Media Network dari Perhimpunan Pergerakan Jaringan Aktivis (PPJNA) 98 yang ditandatangani Ketua Umum Anto Kusumayuda dan Sekjen Abdul Samad Nur Akhmad, di Bogor, Senin (17/8/2020).

Anto juga heran mengapa sosok patriot NKRI mantan Panglima TNI Gatot Nurmantiyo bisa hadir memelopori gerakan dan konspirasi Makar yang didalamnya dimanfaatkan oleh kekuatan yang akan mengganti sistem demokrasi, Pancasila dan UUD 45 dengan sistem khilafah yang tidak mengakui konsep NKRI.

“Kenapa baru sekarang Bpk GN seolah paling depan memimpin gerakan? Tidak saat menjadi Panglima TNI berjuang menuntaskan semua agenda perjuangan reformasi, menuntaskan dan menangkap para koruptor? Apakah Bapak GN akan memanfaatkan gerakan KAMI untuk berkompromi mendapat jabatan Menteri,” tanya Anto.

Melihat kondisi di atas untuk menyelamatkan 250 juta rakyat Indonesia, menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia, PPJNA 98 mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk menjaga dan mengawal sistem demokrasi, Pancasila dan UUD 45.

“Tindak tegas tanpa pandang bulu, siapapun yang akan berupaya berbuat Makar membuat kekacauan, kerusuhan untuk menggulingkan Pemerintahan Jokowi,” katanya (*/bud)


Continue Reading

BOGOR

Bima Arya Minta Lembaga Khusus Tangani Jabodetabekpunjur

Avatar

Published

on

Wali Kota Bogor, Bima Arya . (Foto : Denis Suparis)

Mediaemiten.com, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) di Hotel Pullman Vimala Hills, Bogor, Senin (27/7/2020).

Rakor yang  digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut tampak hadir Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Banguningsih Pramesti dan sejumlah kepala daerah se-Jabodetabekpunjur atau yang mewakili.

Sofyan Djalil mengatakan, Rakor tersebut menitikberatkan kepada sosialisasi Perpres Nomor 60/ 2020 dan penyelesaian isu strategis Jabodetabekpunjur. Karena, menurutnya, kawasan ini masih memiliki berbagai permasalahan, diantaranya isu banjir dan longsor; sampah dan sanitasi; ketersediaan air bersih; kawasan kumuh dan bangunan ilegal; serta kemacetan, yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur.

“Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu. Penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan. Perpres ini juga mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debottlenecking,” ungkap Sofyan.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil. Terdapat pula 3 (tiga) gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).

“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat inter-regional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” terangnya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga menyampaikan bahwa ada dua isu besar yang ada di Jabodetabekpunjur, yakni lingkungan hidup dan transportasi.

“Namun, dari tahun ke tahun persoalan dalam menghadapi isu tersebut adalah koordinasi, kewenangan dan keuangan. Isu besar tadi selalu dihadapkan pada tiga realita tersebut. Selalu ada masalah dengan hal koordinasi, selalu ada overlapping dalam hal kewenangan, dan selalu curhat terkait dengan keuangan atau anggaran. Apapun persoalannya,” ujar Bima.

Bima berharap, kelembagaan yang dibentuk ini bukan sekedar untuk memperbaiki komunikasi atau koordinasi saja tetapi perlu dikuatkan dalam aspek kewenangan dan keuangan.

“Inisiatif dari Ibu Ade (Bupati Bogor) itu bagus sekali, ada Borderline Economic Summit. Kita berkumpul, share, persoalannya apa. Tetapi itu tidak cukup karena ada persoalan lain, selain koordinasi tadi. Kalau pun kita aktif berkomunikasi dan berkoordinasi, tapi kewenangan dan keuangan itu terlalu struktural,” jelasnya.

“Untuk itu Jabodetabek ini solusinya harus struktural juga, yaitu membentuk Kementerian Khusus Jabodetabek. Saya menggaris bawahi yang disampaikan Pak Gubernur tadi bahwa tidak bisa adhoc, soal Citarum misalnya tidak bisa adhoc dan ini pun tidak bisa adhoc. Pak Gubernur Jabar dengan Gubernur Jakarta sangat baik komunikasinya, meminggirkan persoalan politik, berbicara bagaimana memperbaiki koordinasi dalam hal covid. Tapi ternyata itu tidak cukup, perlu dukungan aspek kewenangan dan keuangan atau anggarannya juga,” tambah Bima.

Bima berharap ada akselerasi daya dukung dalam persoalan transportasi dan Lingkungan Hidup di Jabodetabek ini.

“Kita ingin ada akselerasi. Kita tidak yakin akselerasi itu terjadi ketika semuanya dikerjakan adhoc. Kita melihat struktur yang disampaikan Pak Menteri sangat kompleks. Apakah setiap dimensi itu bisa diselesaikan dengan taktis, seperti Pak Gubernur sampaikan tadi full time nine to five. Karena persoalannya itu fulltime semua,” tandasnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyebut pembentukan lembaga dalam badan koordinasi kawasan Jabodetabekpunjur ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan manajemen pembangunan pada saat ada aspek-aspek lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak.

“Jabodetabekpunjur ini harus dikelola oleh kelembagaan yang sifatnya bukan lagi seperti forum silaturahmi dan komunikasi saja, tapi sifatnya harus ada yang berinisiatif. Perlu ada tiga lembaga tambahan yang perlu dimasukkan dalam lembaga ini. Pertama, TNI/Polri, kemudian Kementerian LHK karena saya belum lihat ada lembaga ini karena ini terkait juga dengan isu lingkungan, dan BNPB terkait dengan kebencanaan,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

“Kemudian untuk pelaksana, usulan kami full time oleh individu yang tidak memiliki jabatan tertentu sebagai ketua harian dari orang profesional. Ini bisa menjadi PMO yang bisa kita support. Menurut saya posisi individu non-jabatan atau tidak rangkap ini sangat penting,” pungkasnya. (dns)


Continue Reading

Trending