Connect with us

INTERNASIONAL

Amerika Berikan Pengakuan Kedaulatan Maroko Atas Wilayah Sahara Barat

Published

on

Perwakilan Tetap Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duta Besar Kelly Craft. /PERSISMA/Red.

MEDIA EMITEN – Perwakilan Tetap Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duta Besar Kelly Craft, telah secara resmi menyurati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekretaris Jenderal PBB, memberitahukan tentang isi Pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump yang mengakui kedaulatan penuh Kerajaan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat.

Dalam surat tertanggal 15 Desember 2020 yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan, yang salinannya juga dikirim ke Sekjen PBB, Duta Besar AS menegaskan bahwa Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Trump mengakui “bahwa seluruh wilayah Sahara Barat adalah bagian dari Kerajaan Maroko”.

Dalam surat yang akan diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan ini, Craft mengatakan bahwa Pernyataan AS itu juga menegaskan bahwa proposal otonomi Maroko adalah “satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng atas sengketa di Wilayah Sahara Barat”. 

Salinan Pernyataan Presiden Donald Trump tentang Sahara Maroko dilampirkan pada surat Craft kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB.

Pernyataan ini dengan demikian menegaskan kembali dukungan AS untuk proposal otonomi Maroko yang serius, kredibel, dan realistis sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng bagi penyelesaian sengketa atas wilayah Sahara Barat. 

“Amerika Serikat percaya bahwa Negara Sahrawi yang merdeka bukanlah pilihan yang realistis untuk menyelesaikan konflik dan bahwa otonomi asli di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang layak,” demikian terbaca pada dokumen bersejarah itu.

Craft dalam suratnya mendesak agar program otonomi Maroko segera diimplementasikan di wilayah Sahara Barat. 

Pages: 1 2


INTERNASIONAL

Pertemuan Menlu ASEAN-Rusia, Menteri Retno Dorong Kolaborasi Produksi Vaksin

Published

on

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi./Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dengan Menlu Rusia, Menlu Retno L.P Marsudi mendorong kerja sama dalam memproduksi vaksin.

Menteri Retno dan Menlu Rusia Sergey Lavrov memimpin bersama Pertemuan Khusus Tingkat Menteri ASEAN-Rusia, Selasa, 06 Juli 2021) secara virtual.

Baca Juga: Pemkab Bogor Kembali Gelar Vaksinasi Massal untuk 2.500 Orang di TSI Puncak

Pertemuan tersebut membahas kerja sama kemitraan strategis ASEAN dan Rusia yang tahun ini memasuki tahun ke-25.

Dikutip mediaemiten.com dari laman setkab.go.id, Selasa, 07 Juli 2021, pertemuan tersebut membahas kerja sama kemitraan strategis ASEAN dan Rusia yang tahun ini memasuki tahun ke-25.

Dalam pertemuan tersebut, Retno mendorong penguatan kerja sama dalam sektor kesehatan, khususnya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Ditambahkan, kenaikan kasus Covid-19, kemunculan berbagai varian baru dan kesenjangan vaksinasi global merupakan pengingat bahwa ASEAN dan Rusia harus bekerjasama dengan lebih baik dalam menghadapi pandemi.

“Namun di sisi lain, upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tetap harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Retno menyampaikan dua isu utama. Pertama, mengenai kerja sama penanganan pandemi.

Ia mendorong Rusia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan vaksin di kawasan melalui doses-sharing, memprioritaskan negara ASEAN sebagai penerima vaksin Rusia serta menjajaki kemungkinan joint-production dengan negara anggota ASEAN.

Menteri Retno juga mengajak ASEAN dan Rusia untuk bersama-sama memperkuat dukungan terhadap COVAX Facility, negosiasi TRIPS Waiver serta kesetaraan pengakuan terhadap vaksin.

Selain ituia menegaskan pentingnya penguatan ketahanan kesehatan kawasan.

Kolaborasi dengan Rusia diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kawasan dalam industri kesehatan dan farmasi, penelitian serta penguatan sistem pencegahan dini kawasan.

“ASEAN-Rusia juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat WHO dan tatanan kesehatan global untuk mengantisipasi munculnya pandemi di masa mendatang,” ujarnya.

Kedua, terkait arsitektur kawasan. Retno melihat persamaan prinsip-prinsip visi Rusia mengenai arsitektur kawasan dan ASEAN Outlook on The Indo Pacific (AOIP), yang menjadi semakin relevan di masa pandemi.

“Saatnya kita mengedepankan kerja sama dibandingkan persaingan, kolaborasi dibandingkan kompetisi,” ucapnya menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan kolaborasi kedua belah pihak.

Dikatakan Indonesia juga mengajak Rusia untuk mendukung sentralitas ASEAN serta upaya mengatasi situasi di Myanmar, termasuk implementasi Five-Point Consensus.

Terkait usulan Rusia untuk menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Rusia pada Oktober 2021, Retno menekankan bahwa KTT harus menjadi momentum penguatan kemitraan ASEAN dan Rusia untuk mengatasi berbagai tantangan dan juga meningkatkan kontribusi Rusia di kawasan.

Pertemuan yang diselenggarakan untuk mendorong komitmen dan peran aktif Rusia di kawasan Asia Tenggara tersebut telah menghasilkan outcome document berupa Co-chairs Summary yang pada intinya menyepakati untuk mempercepat proses pemulihan pascapandemi, termasuk menekan dampak-dampak sosio-ekonomi, mengembalikan stabilitas makroekonomi dan finansial, supply chain, konektivitas dan memperkuat ketahanan lingkungan.

Simak Pula: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Luar Jawa-Bali, Pengetatan di 43 Kabupaten/Kota

Pertemuan juga menyepakati rencana diselenggarakannya KTT ASEAN-Russia pada bulan Oktober 2021, dan berbagai kesepakatan kerja sama di berbagai bidang, antara lain keamanan maritim, keamanan teknologi komunikasi dan informasi, penanganan bencana, serta penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas.

Menurut Retno, Rusia telah menjadi mitra strategis ASEAN sejak tahun 1996, dan dalam kurun waktu 25 tahun tersebut telah mengembangkan hubungan dan kerja sama yang erat di berbagai bidang, termasuk politik dan keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia menjadi negara koordinator kemitraan ASEAN-Russia untuk periode tahun 2018-2021. (EMA)


Continue Reading

INTERNASIONAL

Seperti Tahun Lalu, Arab Batasi Ibadah Haji untuk 60 Ribu Jemaah, Hanya untuk Penduduk Lokal dan Ekspatriat

Published

on

Pelaksanaan ibadah haji./Dok. arabnewscom/AFP.

MEDIA EMITEN – Seperti tahun lalu, pemerintah Arab Saudi kembali tidak memberikan kuota kepada warga asing untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.

Arab hanya memberikan 60 ribu kuota haji untuk warga lokal dan ekspatriat dengan alasan masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pemberangkatan Haji Batal, Anggota DPR: Kinerja BPKH Kita Awasi Jangan Salah Urus

Arab juga memberlakukan persyaratan ketat untuk calon jemaah haji.

“Calon jemaah haji harus sudah divaksin dan bebas dari penyakit kronis, berusia antara 18 tahun hingga 65 tahun,” kata keterangan Kementerian Urusan Haji Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam sebuah keterangan resmi yang dikutip mediaemiten.com dari aljazeera.com.

Kementerian menambahkan, pembatasan pelaksanaan dengan pertimbangan pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang angkanya masih tinggi, ditambah dengan adanya varian virus baru.

“Otoritas terus memantau situasi kesehatan global,” ucap Kementerian.

Tahun lalu, Kerajaan membatasi kuota haji hanya 1.000 untuk warga lokal dan warga asing yang menetap di Arab untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, warga negara dari negara lain tidak diijinkan untuk menjalankan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima.

Tahun ini, pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada pertengahan Juli 2021.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, setiap tahun sebanyak sebanyak 2,5 juta jemaah datang ke Arab untuk melaksanakan rukun haji.

Simak Juga: Haji Batal, Begini Prosedur Pengembalian Setoran Biaya Menurut Kementerian Agama

Ibadah haji menjadi sumber pemasukan utama bagi Arab.

Menurut data resmi, Arab Saudi meraup sekitar US$ 12 miliar per tahun dari pelaksanaan ibadah haji. (wan)

 


Continue Reading

INTERNASIONAL

Kena Sanksi Barat Soal Pelanggaran di Xinjiang, China Balas Uni Eropa

Published

on

Pengunjuk rasa melakukan aksi meminta pemerintah China menghentikan aksi genosida terhadap muslim Uighur./Dok. Reuters

MEDIA EMITEN – Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Sanksi yang dijatuhkan pada Senin, 21 Maret 2021 itu merupakan tindakan Barat terkoordinasi yang pertama terhadap Beijing di bawah Presiden baru AS, Joe Biden.

Dikutip mediaemiten.com dari laman channelnewsasia.com, Selasa, 22 Maret 2021, China tidak tinggal diam dan langsung bereajsu atas sanksi tersebut.

Pemerintah China menutup pintu perdagangan terhadap Uni Eropa (UE), termasuk anggota parlemen Eropa, diplomat, lembaga serta para keluarganya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Barat berusaha meminta pertanggungjawaban Beijing atas penahanan massal muslim Uighur di barat laut China.

AS menyebutnya China telah melakukan pembunuhan massal (genosida) muslim Uighur.

Namun pemerintah China menyangkal semua tuduhan tersebut.

Pejabat senior AS mengatakan mereka setiap hari melakukan kontak dengan pemerintah di Eropa mengenai masalah terkait China – mereka menyebutnya sebagai “roadshow Eropa”.

“Di tengah meningkatnya kecaman internasional, China terus melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam pernyataannya menjelang pertemuan dengan para menteri Uni Eropa dan Nato di Brussel, Belgia, pekan ini.

Kementerian Luar Negeri Kanada menyatakan, telah ditemukan bukti yang kuat soal pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik oleh pemerintah China.

Aktivis dan pakar hak asasi PBB menyebutkan, setidaknya satu juta muslim Uighur telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.

Namun pemerintah China mengklaim kamp-kamp tersebut menyediakan pelatihan dan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstrimisme.

Uni Eropa merupakan yang pertama menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat China, termasuk direktur keamanan tertinggi, dan satu entitas, yang kemudian diikuti oleh Inggris dan Kanada.

Mereka yang juga menjadi sasaran AS adalah Chen Mingguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang dan pejabat senior lainnya di wilayah tersebut yakni Wang Junzheng. (BUD)















Continue Reading

Trending