Connect with us

BISNIS

Persoalan Ini yang Jadi Kendala Penyelesaian Proyek Tol Probowangi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. /Instagram.com/@nasim_khan_institute.

MEDIA EMITEN – Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendapat informasi sejumlah kendala dalam penyelesaian proyek Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) di Provinsi Jawa Timur. 

Salah satunya masalah pembebasan lahan pada proyek tol sepanjang 172 kilometer tersebut. Kendala pembebasan lahan masih terjadi di Kabupaten Situbondo.

Hal itu diungkapkan Nasim saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya dan PT Jasa Raharja serta mitra kerja terkait, guna membahas perkembangan Tol Probowangi, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin, 23 November 2020. 

Proyek tol ini ditargetkan selesai pada tahun 2025 mendatang.

“Kita harus bijaksana, terutama di daerah Kabupaten Situbondo, karena daerah ini dilalui proyek pembangunan yang sangat panjang, yakni 110 kilometer dari total 172 kilometer. Yang pasti kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, karena proyek tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi ini adalah proyek tol dalam program nasional pemerintah yang dilaksanakan di ujung timur Pulau Jawa,” tambah Nasim. 

Selain itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III ini berharap ada rest area di sejumlah titik Tol Probowangi, yang nantinya membantu menghidupkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harus memfokuskan kepada UMKM sehingga kebudayaan lokal, tradisi lokal dan kepentingan lokal bisa berkembang dengan proyek nasional ini.

Perlu diketahui, tol Probowangi ini merupakan tol terpanjang di Pulau Jawa dan dinilai tol terindah di Indonesia, karena tol tersebut melewati medan yang luar biasa, seperti pinggiran laut sepanjang Probolinggo-Situbondo, gunung, hutan dan Taman Nasional Baluran. 

Pages: 1 2


BISNIS

SMI Ditunjuk Indeed Identity sebagai Distributor Software IT Security

Avatar

Published

on

PT Metrodata Electronics Tbk merupakan perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkemuka di Indonesia. /Dok. Metrodata.

MEDIA EMITEN – PT Metrodata Electronics Tbk (“MTDL” atau Perseroan), emiten Teknologi Informasi dan Komunikasi (“TIK”) khususnya di bidang solusi digital serta distribusi hardware dan software, terus menambah variasi software di lini bisnis distribusi.

MTDL melalui anak usahanya PT Synnex Metrodata Indonesia (“SMI”) ditunjuk sebagai distributor resmi oleh Indeed Identity PTE LTD (“Indeed Identity”) yang merupakan penyedia solusi terdepan keamanan siber.

Melalui kerja sama ini MTDL akan memperluas pasar software keamanan siber di Indonesia.

Susanto Djaja selaku Presiden Direktur MTDL menjelaskan, “MTDL terus menambah kemitraan kami untuk menyediakan solusi-solusi terbaik, salah satunya dalam bidang keamanan siber.

Seperti yang diketahui saat ini sudah banyak perusahaan yang bertransformasi digital dan menyadari pentingnya software security dalam menjaga keamanan data dan siber mereka.

Melalui kerja sama dengan memasarkan lini produk Management Access kami akan menyasar segmen perbankan, kantor pemerintahan, manufaktur, dan transportasi udara.”

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perkembangan ekonomi tercepat di dunia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah perusahaan dan usaha juga meningkat.

Pages: 1 2 3


Continue Reading

BISNIS

Pemerintah Naikkan HET Pupuk Subsidi Tanpa Konsultasi, Begini Tanggapan DPR

Avatar

Published

on

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. /Dok. dpr.go.id.

MEDIA EMITEN – Kementerian Pertanian menerbitkan kebijakan baru melalui Permentan Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Dalam peraturan tersebut, harga Pupuk Urea yang semula Rp 1800 per kilogram (kg) menjadi Rp 2.250 per kg, lalu pupuk SP-36 dari HET Rp 2.000 per kg menjadi Rp 2.400 per kg.

Sementara itu, pupuk ZA mengalami kenaikan sebesar Rp 300 menjadi Rp 1.700 per kg dan pupuk organik granul naik sebesar Rp 300 menjadi Rp 800 per kg. Sedangkan pupuk jenis NPK tidak mengalami kenaikan dan tetap Rp 2.300 per kg.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyayangkan keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian menaikan HET pupuk bersubsidi tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPR RI.

Hal itu diungkapkannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan, di Senayan, Jakarta, Rabu 13 Januari 2021.

“Bulan-bulan kemarin saya ingin menaikan HET pupuk, tapi setelah diskusi dengan teman-teman, beliau-beliau ini mengatakan ‘jangan’ karena rakyat lagi susah. Tapi tiba-tiba tanpa konsultasi, tanpa diajak ngomong, tiba-tiba HET naik.”

“Hebat sekali Kementerian Pertanian. Apa salahnya sih ngomong. Dan ini akan saya kemukakan di depan menterinya nanti,” tegas Sudin.

Pages: 1 2 3


Continue Reading

BISNIS

Meski Ada Vaksinasi Kemungkinan Investasi Masih Tersendat, Begini Argumentasinya

Avatar

Published

on

MEDIA EMITEN – Investasi diperkirakan masih akan tersendat di awal tahun ini, meski ada harapan ekonomi akan membaik karena program vaksinasi sudah berjalan .

Analis pasar modal Ibrahim Assuaibi mengatakan, sentimen positif dari dalam negeri menjadi peluang semakin meningkatnya investasi portofolio pasar modal Indonesia, namun tidak sama halnya dengan investasi langsung.

Menurut Ibrahim,  investasi langsung ke Indonesia kemungkinan masih akan tersendat karena masih adanya pembatasan orang yang keluar masuk Indonesia.

“Investasi langsung kemungkinan masih akan tersendat. Karena sampai saat ini pun pemerintah masih melarang warga negara asing masuk ke Indonesia.”

“Larangan bisa saja diperpanjang sampai Februari. Ini yang akan sedikit menghambat laju investasi,” ujar Ibrahim, Rabu 13 Januari 2021.

Meskipun Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), sambung Ibrahim, menyebut bahwa aka nada pemindahan investasi ke Indonesia, sebagai contoh perusahaan asal Korea Selatan Hyundai.

“Tapi bisa jadi investasi itu baru masuk ke Indonesia di kuartal kedua atau ketiga karena adanya pembatasan ini,” kata Ibrahim.

Pages: 1 2


Continue Reading

Trending