Connect with us

EKONOMI

Gubernur BI Perry Warjiyo Sebut Think Investment Think West Jawa

Avatar

Published

on

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (Foto : bi.go.id)

Mediaemiten.com, Bandung – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang kembali menggelar West Java Investment Summit 2020 untuk mengejar para investor, baik investor dalam negeri ataupun asing, datang ke Jabar.

“Presiden menegaskan sangat penting untuk terus mendorong investasi bagi pemulihan ekonomi nasional, baik daerah atau nasional. UU Ciptakerja sudah disahkan semoga investasi bisa semakin terdorong,” tegasnya, Senin (16/11/2020).

Ia mengatakan promosi investasi juga sudah dilakukan oleh daerah lain, dimana terbaru adalah dari Jateng yang menghasilkan triliuanan rupiah dari sejumlah komitmen kerjasama investasi. Kali ini di Jabar, ia berharap hal yang serupa akan dicapai.

“Jabar salah satu yang leading dalam hal investasi. Terbukti ada 21 proyek investasi yang ditawarkan secara langsung dalam WJIS kali ini dari total 30 proyek dengan nilai mencapai Rp33,6 triliun. Mari kita sinergi membangun optimisme mendorong investasi bagi pemulihan ekonomi. Think investment, think West Java,” tuturnya.

Tema WJIS kali ini yakni “invest in West Java for beter feature, life and work” menunjukan kuatnya semangat optimisme akan pemulihan ekonomi yang lebih baik, dengan didukung pennigkatan ivestasi di Jabar.

Ia meyakini akan ada perbaikan ekonomi pada kwartal empat tahun ini, dimana pertumbuhan akan kembali mencatat angka positif setelah pada triwulan II dan II lalu, tumbuh negatif. Bahkan tahun depan diprediksi pertumbuhan akan mencapai 5 persen. Jika didukung oleh perbaikan investasi, konsumsi dan ekspor serta terjaganya stabilitas rupiah.

“Sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi nasional sangat kuat dan erat antara pemerintah, BI, OJK, maupun berbagai instansi dan lembaga terus dilakukan,” tutupnya. (jbr)


EKONOMI

Catat, Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif, Efisien dan Akuntabel

Avatar

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar. (Foto: dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada pengelolaan keuangan negara setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer profesional, serta adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Anggaran kepada para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas ­ di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020).

“Mengutamakan efektifitas, efisiensi, dan akuntabel. Tiga hal itu mutlak. Teman-taman harus menyadari setiap rupiah harus punya manfaan, bukan hanya output, tapi outcome nya harus jelas,” tegas Indra. Dia mengungkapkan, permasalahan yang berulang dalam pengelolaan anggaran adalah soal perencanaan.

Oleh sebab itu Indra mengingatkan para ASN pengelola anggaran, setiap triwulan bisa melakukan perencanaan secara baik dan matang. Meskipun saat ini di rata-rata nasional, serapan anggaran DPR RI masih cukup baik, dimana hingga triwulan ke tiga sudah terserap sekitar 68 persen. “Tapi kalau case planning bisa dilakukan lebih baik lagi, kita di triwulan tiga (serapan anggaran) bisa sampai 70 persen. Ke depan menajemen anggaran harus lebih baik,” ujar Indra.

Sampai dengan saat ini Setjen DPR RI telah 12 kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Indra menjelaskan, hampir setiap kegiatan di DPR dilakukan pendapingan oleh Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI. Prinsipnya setiap pengelolaan anggaran harus mengacu pada aturan yang ada, jadi kalaupun ada temuan-temuan dari auditor atau BPK, sifatnya hanya catatan administratif, bukan yang bersifat material.

“Dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN (Barang Milik Negara), semua harus memahami soal mekanisme akun, memahami soal pencatatan, dan kalau itu bisa dilakukan, insyaAllah kita bisa mempertahankan WTP,” pungkas Indra. (dpr)


Continue Reading

EKONOMI

Perekonomian Indonesia Sudah Menunjukkan Ada Perbaikan

Avatar

Published

on

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. (Foto : Instagram @ditoganinduto)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada masa penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlanjut, triwulan III perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan dan titik balik (turning point) yang ditunjukkan adanya perbaikan di berbagai sektor. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan-III 2020 tumbuh menjadi -3,49 persen (yoy) membaik daripada triwulan-II 2020 sebesar -5,32 persen (yoy). 

“Titik balik perbaikan perekonomian Indonesia mulai terlihat dari seluruh komponen pertumbuhan perekonomian, baik dari sisi pengeluaran dan produksi mulai mengalami peningkatan,” kata Dito usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (12/5/2020). 

Titik balik dari perekonomian di Triwulan III 2020 ini, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, dipengaruhi oleh akselerasi stimulus fiskal (APBN) dan program pemulihan ekonomi nasional yang dapat dilihat dari peningkatan konsumsi pemerintah di triwulan-III 2020 yang mampu tumbuh positif sebesar 9,8 persen (yoy). Selain itu, per 9 November 2020 program PEN telah terealisasi Rp383,01 triliun atau 55,1 persen dari pagu Rp695,2 triliun. 

Selanjutnya, Dito menyatakan bahwa di kuartal-IV 2020, penyerapan belanja APBN 2020 dan program pemulihan ekonomi (PEN) dapat terus diakselerasi untuk menangani permasalahan kesehatan akibat pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan aktivitas dunia usaha kembali bangkit dan menjaga momentum dari pemulihan ekonomi nasional.

Pentingnya koordinasi dan sinergi pemerintah dengan otoritas terkait seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dinilai Dito, tetap harus diperluas untuk memperkuat sinergi kebijakan dan memastikan stabilitas perekonomian agar tetap terjaga serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Saya berharap optimisme dari seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan market  bahwa momentum pemulihan bisa berlanjut ke depan sehingga kita bersama-sama dapat melewati dampak terburuk dari pandemi COVID-19 ini berhasil dilewati,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu. (dpr)  


Continue Reading

EKONOMI

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Terus Berupaya Bangkitkan Sektor UMKM

Avatar

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya. (Foto: depkop.go.id)

Infofinansial.com, Jakarta – Pemerintah terus berupaya membangkitkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya menyatakan, di Indonesia ada sekitar 63 juta usaha mikro, 783 ribu usaha kecil, 60 ribuan usaha menengah dan 5 ribuan usaha besar.

Dampak Covid-19 terhadap UMKM diantaranya, penjualan menurun dan permasalan bahan baku terganggu. Koperasi pun hampir sama situasinya.

Menurut dia, sektor yang paling terdampak memang pada penyediaan akomodasi, makan dan minum, pedagang besar, eceran dan industri pengolahan.

Kementerian Koperasi dan UKM pun telah melakukan langkah- langkah guna membangkitkan sektor UMKM diantaranya, bantuan sosial, relaksasi dan restrukturisasi kredit, insentif pajak, digitalisasi UMKM, pembiayaan modal kerja, aktivasi dan perluasan penyerapan pasar dan konsolidasi brand.

“Untuk menjaga perekonomian di tengah pandemi, Kementerian Koperasi dan UKM sudah menyediakan langkah- langkah diantaranya bagi UMKM yang sudah bangkrut itu harus dibantu dengan bantuan langsung tunai,” kata Eddy dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Satu Tahun Joko Widodo – Ma’ruf Amin, dengan tema ” Reformasi dan Transformasi Ekonomi” di Ruang Serbaguna Lantai 1, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Sedangkan UMKM atau koperasi yang masih beroperasi akan direstrukturisasi mulai dari kreditnya, pinjaman, masa pembayaranya, serta diberikan subsidi bunga.

Selain itu, disediakan juga bantuan yang diutamakan untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Di mana sektor yang menjadi tulang punggung ini di kuartal II dan III mampu tumbuh positif.

Kemudian bertahap bantuan untuk usaha dibidang kesehatan misalnya, refleksi, salon dan lainnya. “Kita siapkan langkah- langkah itu. Kita masih di dalam new normal, kita juga menyiapkan keberlanjutan, salah satunya bagaimana kita branding UMKM kedepan,” jelas dia.

Pihaknya pun terus mendorong UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital.  Pasalnya, baru sekitar 14 persen UMKM di Indonesia yang konektif dengan platform digital. “Jadi sekitar 8 jutaan UMKM yang terhubung ke dunia digital ini yang harus kita tingkatkan,” papar dia.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu dan Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Adriani SE. MA. (inf)


Continue Reading

Trending