Connect with us

EKONOMI

Catat, Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif, Efisien dan Akuntabel

Avatar

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar. (Foto: dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada pengelolaan keuangan negara setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer profesional, serta adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Anggaran kepada para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas ­ di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020).

“Mengutamakan efektifitas, efisiensi, dan akuntabel. Tiga hal itu mutlak. Teman-taman harus menyadari setiap rupiah harus punya manfaan, bukan hanya output, tapi outcome nya harus jelas,” tegas Indra. Dia mengungkapkan, permasalahan yang berulang dalam pengelolaan anggaran adalah soal perencanaan.

Oleh sebab itu Indra mengingatkan para ASN pengelola anggaran, setiap triwulan bisa melakukan perencanaan secara baik dan matang. Meskipun saat ini di rata-rata nasional, serapan anggaran DPR RI masih cukup baik, dimana hingga triwulan ke tiga sudah terserap sekitar 68 persen. “Tapi kalau case planning bisa dilakukan lebih baik lagi, kita di triwulan tiga (serapan anggaran) bisa sampai 70 persen. Ke depan menajemen anggaran harus lebih baik,” ujar Indra.

Sampai dengan saat ini Setjen DPR RI telah 12 kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Indra menjelaskan, hampir setiap kegiatan di DPR dilakukan pendapingan oleh Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI. Prinsipnya setiap pengelolaan anggaran harus mengacu pada aturan yang ada, jadi kalaupun ada temuan-temuan dari auditor atau BPK, sifatnya hanya catatan administratif, bukan yang bersifat material.

“Dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN (Barang Milik Negara), semua harus memahami soal mekanisme akun, memahami soal pencatatan, dan kalau itu bisa dilakukan, insyaAllah kita bisa mempertahankan WTP,” pungkas Indra. (dpr)


EKONOMI

Kemendag Dukung UKM Masuk Pasar Rusia

Avatar

Published

on

Kementerian Perdagangan menyatakan dukungannya terhadap para pelaku UKM yang akan memasuki pasar ekspor ke berbagai negara, termasuk Rusia./Dok. kemendag.go.id.

MEDIA EMITEN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan dukungannya terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang akan memasuki pasar ekspor ke berbagai negara, termasuk Rusia.

Dengan demikian, kontribusi UKM terhadap peningkatan kinerja ekspor nasional semakin besar.

Baca Juga: WIKA Beton Ekspor Tiang Pancang ke Taiwan

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kasan mengatakan upaya penetrasi pasar ekspor ke Rusia merupakan momentum pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, Rusia merupakan negara besar yang memiliki peluang luas bagi produk- produk Indonesia.

“Webinar ini diharapkan dapat memberikan informasi peluang pasar, regulasi dan strategi memasuki pasar Rusia untuk mendorong ekspor UKM Indonesia ke Rusia,” kata Kasan  saat membuka seminar web (webinar) dengan tema ‘Strategi Pemasaran Ekspor ke Rusia, seperti dikutip mediaemiten.com.

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus Jose Antonio Morato Tavares mengatakan, dalam upaya meningkatkan ekspor nonmigas ke Rusia membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pelaku UKM Indonesia.

“KBRI Moskow siap memberikan dukungan dan fasilitasi dengan berbagai program seperti penjajakan kesepakatan dagang (business matching), misi dagang, penanganan inquiry, pameran, dan promosi yang terintegrasi,” ucap Jose.

Menurutnya, potensi perdagangan kedua negara perlu terus ditingkatkan.

Perdagangan antara Indonesia-Federasi Rusia saat ini belum mencerminkan potensi kerja sama yang sangat besar.

Hal itu terlihat dari total perdagangan Indonesia-Federasi Rusia pada Januari—Februari 2021 tercatat sebesar US$ 394,02 juta atau meningkat 13,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke Federasi Rusia sebesar US$ 205,88 juta.

Sedangkan, impor Indonesia dari Federasi Rusia sebesar US$ 188,13 juta.

Beberapa produk yang diekspor ke Rusia antara lain produk minyak sawit (CPO), karet alam, kopra, mentega kakao, alas kaki, kopi, teh, dan peralatan elektronik.

 Selain produk utama yang dipasarkan ke pasar Rusia, terdapat beberapa produk UKM Indonesia yang memiliki potensi dan peluang besar untuk ekspor ke Rusia yaitu kopi, teh, buah-buahan tropis, dan produk perikanan.

CEO House of Indonesia for Rusia, Olga Bagryantseva mengungkapkan sejumlah hal yang harus dipersiapkan para pelaku usaha untuk memasuki pasar Rusia.

“Dibutuhkan persiapan produk, kemasan, pengetahuan tentang izin khusus di Rusia, informasi logistik, pentingnya kontrak, dan penggunaan strategi pemasaran yang tepat,” kata Olga.

Olga menambahkan, untuk berbisnis dengan buyer Rusia, pembuatan kontrak memiliki peranan penting untuk kepastian pemesanan, pembayaran, dan proses pengiriman baik sampel maupuk produk yang dipesan.

“Produk Indonesia terkenal dengan produk alami dan ramah lingkungan, Rusia membeli bukan barang, tapi budaya,” tuturnya.

Simak Pula: BEI Revisi Target IPO Menjadi 54 Emiten Baru

Praktisi Ekspor sekaligus fasilitator PPEI (Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia), Nina Agustina menyarankan kiat-kiat agar berhasil ekspor ke Rusia.

Antara lain, pelaku usaha Indonesia perlu melakukan riset kebiasaan masyarakat Rusia, mempelajari kompetitor, promosi yang tepat, membangun jaringan dengan Pemerintah Indonesia di Rusia, baik melalui Atase Perdagangan maupun KBRI.

Menurutnya, para pelaku usaha juga perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah.

Nina menilai, pelaku usaha harus manfaatkan program dan fasilitasi dari perwakilan perdagangan Indonesia di Rusia melalui Atase Perdagangan.

“Selain itu, para pelaku usaha bisa mengikuti berbagai festival produk Indonesia dan membangun hubungan kepercayaan dengan masyarakat setempat untuk mendorong kesuksesan eskpor,” ucap Nina.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pernah mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan ke Kemendag untuk mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan internasional dengan negara-negara potensial sebagai agenda prioritas.

Hal ini lantaran Indonesia kini sedang bertransformasi menjadi negara penghasil produkproduk bernilai tinggi yang membutuhkan pasar-pasar baru di luar negara tradisional/mitra dagang utamanya.  

Baca Juga: Warga Perumahan Dian Asri II Cibinong Dukung Pengurus RW Lawan Gugatan PT BPJ

Jerry menambahkan, setelah membentuk perjanjian perdagangan, tugas Kemendag selanjutnya yaitu memonitor, memelihara, dan menjaga agar implementasi perjanjian perdagangan dapat berjalan dengan baik.

“Kemendag juga harus harus memberikan fasilitas bagi para UKM untuk dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional,” tutur Jerry.


Continue Reading

EKONOMI

Kementerian Kelautan dan Perikanan Amankan 24 Ikan Aligator Lantaran Membahayakan Ekosistem

Avatar

Published

on

Petugas KKP mengamankan 24 ikan aligator lantaran dapat membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia./Dok. kkp.go.id.

MEDIA EMITEN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespon maraknya peredaran ikan yang membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia.

Yang terbaru, Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengamankan 24 ekor ikan alligator yang kerap dijuluki “bajak laut.

Baca Juga: KKP Genjot PNBP Sektor Kelautan Lewat Pengelolaan Ruang Laut

Upaya pengamanan ini sejalan dengan kebijakan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono yang mendorong agar kelestarian sumber daya perikanan dapat terus dijaga sebagai upaya membangun sektor kelautan dan perikanan.

“Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Tarakan mengamankan 24 jenis alligator gar di sejumlah tempat pada Kamis (8 April 2021,” ucap Antam Novambar, Plt. Direktur Jenderal PSDKP seperti dikutip mediaemiten.com dari laman kkp.go.id.

Antam menambahkan, pengamanan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada para pemilik ikan terkait potensi ancaman yang diakibatkan oleh ikan-ikan tersebut terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan penuturan pemilik, ikan-ikan tersebut diperoleh dari Samarinda dan Surabaya.

“Kami mengapresiasi karena sudah menyerahkan secara sukarela,” ujar Antam.

Antam memastikan upaya pengawasan terhadap ikan-ikan yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia akan terus dilakukan.

Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra menjelaskan ikan alligator gar merupakan salah satu jenis ikan yang dilarang dibudidayakan dan diedarkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020.

Menurutnya, aligator membahayakan ekosistem karena berpotensi memangsa ikan-ikan lain.

Ia menghimbau kepada masyarakat yang membudidayakan atau mengedarkan ikan-ikan yang dilarang, agar menyerahkan kepada aparat berwenang.

“Tentu ini ancaman bagi species endemik, apalagi ketika sudah berukuran sangat besar, biasanya dilepas bebas begitu saja,” tutur Drama.

Simak Pula: BEI Revisi Target IPO Menjadi 54 Emiten Baru

Untuk diketahui, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kriteria ikan yang dilarang dibudidayakan dan diedarkan di Indonesia, diantaranya bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya, mengandung racun/biotoksin, bersifat parasit, dan melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia. (BUD)


Continue Reading

EKONOMI

Kunjungi DPRD, DEN Minta DKI Jakarta Percepatan Penyelesaian Perda Rencana Umum Energi Daerah

Avatar

Published

on

Ilustrasi bis listrik./Dok. youtube.com.

MEDIA EMITEN – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam rangka percepatan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Anggota DEN yang hadir yaitu Daryatmo Mardiyanto, Agus Puji Prasetyono, Satya Widya Yudha, As Natio Lasman, Yusra Khan, bersama anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Abraham Lunggana (Haji Lulung), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN, Djoko Siswanto, dan Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Yunus Saefulhak.

Anggota DEN, Daryatmo Mardiyanto mengatakan kunjungan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pembinaan penyusunan RUED Provinsi dalam upaya mempercepat proses penyelesaian penyusunan RUED Provinsi.

“Penyusunan RUED menjadi salah satu program nasional, dan Presiden melalui Ketua Harian DEN senantiasa menekankan agar DEN melakukan pembinaan penyusunan RUED kepada pemerintah daerah dan mendorong Perda RUED melalui langkah-langkah seperti yang kita lakukan saat ini,” ucap Daryatmo seperti dikutip mediaemiten.com dari laman esdm.go.id.

Baca Juga: Indofood Cetak Laba Bersih Rp 6,46 Triliun

Anggota DEN Satya Widya Yudha. mengatakan untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) dan energi bersih di DKI Jakarta, bisa dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, penggunaan jaringan gas kota, dan memberikan penghargaan (reward) pada gedung yang menerapkan green building.

Anggota DEN As Natio Lasman mengungkapkan tantangan yang ada yaitu data yang berada dari berbagai sektor, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik.

Hal senada dikatakan anggota DEN Agus Puji.

Menurutnya, paradigma energi sebagai modal dasar pembangunan di mana DKI Jakarta perlu memetakan karakteristik sektor keenergian dan industri.

Anggota DEN, Yusra Khan mendorong komtimen dalam penyelesaian Perda RUED DKI dan memajukan energi di DKI Jakarta.

Untuk itu, katanya, DEN bersedia membantu dalam membina penyusunan RUED DKI Jakarta.

Sementara itu, anggota DPR, Haji Lulung mengatakan dalam pengelolaan energi diperlukan payung hukum kuat.

“Yaitu Perda yang akan dapat memacu keterlibatan pengelolaan energi secara baik, juga pengembangan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci pengelolaan energi,” ucapnya.

Sekjen DEN Djoko Siswanto menyoroti pokok-pokok Perda RUED Provinsi yaitu pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi, peningkatan pemanfaatan EBT, prioritas kawasan energi, pemanfaatan PLTS untuk industri dan sektor komersial, pelaksanaan kebijakan konservasi energi, dan pendanaan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi menjelaskan pihaknya sangat mendukung pengelolaan energi yang bersih dan ramah lingkungan.

“,Dukungan terhadap rancangan RUED Provinsi DKI adalah mutlak ditetapkan sesegera mungkin,” katanya.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengatakan pihaknya sedang mengembangkan transportasi bis dengan tenaga listrik, pemanfaatan transportasi massal dari tenaga listrik ini untuk mengurangi polusi udara, dan menggeser transportasi umum yang berbasis non listrik.

Seluruh anggota DEN mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penyelasaian Perda RUED Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 untuk dapat ditetapkan.

Baca Juga: Warga Perumahan Dian Asri II Cibinong Dukung Pengurus RW Lawan Gugatan PT BPJ

Hal itu, mengingat 20 provinsi lain sudah selesai ditetapkan Perda RUED, tinggal 14 Provonsi yang belum termasuk DKI Jakarta, jangan sampai DKI menjadi provinsi terakhir dalam penyelesaian Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED). (ENI)


Continue Reading

Trending