Connect with us

NASIONAL

Disnaker Anjurkan Sindo Weekly MNC Group Bayar Pesangon 17 Karyawan

Avatar

Published

on

Disnaker Jakarta Pusat meminta manajemen PT HMA selaku penerbit Majalah SINDO Weekly untuk membayar uang pesangon kepada 17 karyawan yang dimutasi. (Foto: pixabay.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat meminta manajemen PT Hikmat Makna Aksara (HMA) selaku penerbit Majalah SINDO Weekly untuk membayar uang pesangon kepada 17 karyawan yang dimutasi. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 2627/-1.835.3 Disnaker Jakarta Pusat tertanggal 6 November 2020.

Dalam surat itu, Disnaker menyatakan bahwa mutasi pekerja itu hanya bisa dilakukan dalam satu perusahaan. Karena itu, Disnaker menyatakan mutasi 17 karyawan Majalah Sindo Weekly ke PT Media Nusantara Dinamis atau MND (Sindonews) dan PT Media Nusantara Informasi atau MNI (Koran Sindo) tidak dapat dibenarkan ”Apabila terjadi mutasi antarperusahaan, status hubungan kerjanya harus diakhiri terlebih dahulu,” tulis Disnaker Jakarta Pusat surat tersebut. 

Yosep Mario Richardo, salah satu dari 17 karyawan Sindo Weekly yang dimutasi mengungkapkan, kasus ini berawal dari pengumuman penghentian penerbitan Majalah Sindo Weekly pada 9 Maret 2020 oleh Direktur Utama PT HMA Sururi Alfaruq. Dalam pertemuan dengan sekitar 50 karyawan saat itu, manajemen PT HMA menyatakan memutuskan untuk menghentikan penerbitan Majalah Sindo Weekly dengan alasan keuangan. 

Tetapi manajemen PT HMA menolak disebut tutup atau bangkrut. Manajemen berdalih bahwa perusahaan hanya berhenti beroperasi. Manajemen juga menyatakan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memindahkan semua karyawan ke Koran Sindo dan Sindonews. (Sebagai informasi, meskipun produk dan badan hukumnya berbeda, tetapi direksi HMA, MND dan MNI sama). 

Sekitar sebulan kemudian atau pertengahan April 2020, manajemen PT HMA melalui HRD memanggil satu per satu 17 karyawan untuk menandatangani surat kesepakatan atau perjanjian. ”Kalimat dalam surat isinya seolah-seolah pekerja mengajukan diri untuk dirumahkan mulai 10 April sampai 10 Juli 2020. Surat itu tanpa kop resmi perusahaan. Kami jelas menolak,” ujar Yosep di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Tetapi manajemen mengabaikan keberatan karyawan. Secara sepihak 17 karyawan dirumahkan per 10 April 2020 tanpa digaji. Nama mereka dihapus dari sistem absensi sehingga tidak bisa melakukan absen meskipun setiap hari bekerja. Selama dirumahkan sepihak, 17 karyawan hanya mendapatkan gaji sekali untuk bulan April, itu pun cuma sepertiga gaji normal. 

Pada Mei dan Juni sempat dilakukan pertemuan bipartit atas permintaan karyawan, yang menuntut agar gaji mereka diberikan 50% sesuai aturan ketenagakerjaan selama dirumahkan. Namun manajemen tetap menolak dan justru menginformasikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) akan dibayarkan secara bertahap sebanyak empat kali, yaitu pada Mei, Juli, September, Desember 2020. 

Menjelang akhir masa dirumahkan, yaitu awal bulan Juli, manajemen mengirimkan surat penempatan 17 karyawan Sindo Weekly sebagai tenaga sales melalui pesan whatsapp. Para pekerja diwajibkan kembali bekerja per 13 Juli 2020. 

Keputusan manajemen ini semakin membingungkan ke-17 karyawan karena rata-rata tidak punya latar belakang dan keahlian sebagai sales, juga tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja. Manajemen juga menyatakan bahwa 17 karyawan tidak digaji penuh sebagai tim sales task force. Tak ingin nasib mereka terus terkatung-katung, ke-17 karyawan menuntut agar manajemen melakukan PHK dengan pemenuhan kewajiban sesuai UU Ketenagakerjaan. 

“Kami menolak SK penugasan sebagai Sales Task Force. Perusahaan memaksa mempekerjakan kami di bidang yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Kami meminta agar perusahaan menyelesaikan hubungan kerja ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.,” tegasnya.

Mona Ervita dai LBH Pers selaku kuasa 17 karyawan Sindo Weekly mengatakan, tindakan manajemen Sindo Weekly memindahkan pekerja ke perusahaan yang berbeda badan hukum tanpa memberikan upah yang layak selama dirumahkan telah melanggar UU Ketenagakerjaan. Semua tindakan itu dilaksanakan secara sepihak tanpa ada kesepakatan dengan para pekerja.

Karena itu para pekerja berhak menuntut PHK sebagaikana ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf e juncto pasal 93 ayat 2 huruf f juncto Pasal 54 ayat 1 huruf dan d UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

“Rincian uang PHK itu, antara lain, pesangon sebesar dua kali ketentuan pada pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hal sesuai Pasal 156 ayat 4,” paparnya. (rad)


NASIONAL

Jangan Downgrade TNI ke Level Teknis Kewenangan Lembaga Lain

Avatar

Published

on

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim (UMI) Indonesia Dr. Fahri Bachmid SH MH . /Dok. Fahri Bachmid.

MEDIA EMITEN – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim (UMI) Indonesia Dr. Fahri Bachmid SH MH menejalaskan tentang kedudukan, tugas dan wewenang TNI setelah keputusan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memerintahkan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab yang menuai polemik.

Menurut Fahri Bachmid,Pangdam Jaya tidak boleh bertindak sewenang-wenang jika mengacu pada tugas pokok serta peran TNI dalam sebuah negara demokrasi berdasarkan UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

TNI sebagai organ konstitusional, menurut Fahri Bachmid, berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, baik dalam konteks penggunaan kekuatan, operasi militer untuk perang, maupun operasi militer non perang.

Sehingga tidak boleh ada langkah sepihak serta subjektif yang diambil oleh seorang Panglima dengan alasan apapun, karena ada otoritas politik yang berwenang untuk itu, yaitu Presiden bersama DPR.  Hal tersebut, menurut Fahri  sejalan dengan ciri khas demokrasi konstitusional

“Gagasan pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak  sewenang-wenang terhadap warga negaranya.”

“Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah itu tercantum dalam konstitusi. Dan itu itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional goverment), atau (limited goverment, restrained goverment),” papar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 November 2020.

“Sehingga idealnya Pangdam Jaya harus bertindak berdasarkan kewenangan yang sah-legal, serta tidak dibenarkan secara hukum bertindak secara sewenang-wenang yang mengarah pada suatu “eigenrichting” yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip negara hukum serta supremasi konstitusi,” katanya.

Menurut Fahri Bachmid, Presiden Jokowi harus bersikap untuk meluruskan polemik keputusan Pangdam Jaya yang memerintahkan TNI menururunkan baliho Habib Rizieq tersebut.

Sebab, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berdasarkan ketentuan pasal 10 UUD NRI Tahun 1945.

“Hal ini, agar sejatinya TNI berada pada paradigma yang telah digariskan oleh konstitusi negara, dan kepada Menkopolhukam serta Menteri Pertahanan untuk dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih strategis sebab persoalan ini adalah sangat elementer karena terkait dengan kehidupan demokrasi konstitusional serta prinsip negara hukum yang demokratis,” katanya.

Menurutnya, UUD NRI Tahun 1945, khusunya ketentuan norma pasal 30 ayat (3) menjelaskan TNI merupakan alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan.

Kemudian, jika dilihat dari dimensi konstitusi, maka dengan adanya Amandemen UUD 1945, kedudukan dan eksistensi TNI dan POLRI tercantum dalam Pasal 30 Ayat (3) dan ayat (4) dengan rumusan seperti,

Pertama, TNI terdiri atas AD, AL, dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara. 

Kedua, Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum,

Sementara itu, “reasoning” kehadiran TNI dari perspektif Wilayah dan kedaulatan, menurut Fahri Bachmid, dapat dilihat dari luas wilayah teritorial Indonesia adalah : 5.193.250 Km2, yang terdiri dari daratan seluas : 2.027.087 Km2, dan perairan seluas : 3.166.163 km2.

Luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara merupakan yang paling terluas, Dengan luasnya wilayah Indonesia maka diperlukan lembaga pertahanan yang dapat menjaga Indonesia.

Hal ini merupakan salah satu urgensinya jika dilihat dari aspek kebutuhan negara berkepentingan terhadap suatu “protector”/benteng yang dipergunakan untuk menjaga kedaulatan negara.

Berupa lembaga pertahanan negara seperti TNI dengan profesionalisme sebagai pertahanan negara, profesionalisme TNI harus dinyatakan secara eksplisit didalam konstitusi.

Dipaparkan Fahri Bachmid, jika merujuk ketentuan UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, memberikan definisi militer sebagai kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa esensinya kehadiran militer dalam suatu negara seperti yang diatur di dalam UU RI No.34/2004 untuk menegakkan kedaulatan negara.

Juga mempertahankan keutuhan Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

”Dari doktrin itu telah menegaskan bahwa urusan negara pada aspek pertahanan adalah tugas TNI sebagai organ konstitusional,” paparnya.

Dengan demikian tugas TNI sesuai konstitusi sangatlah strategis dan vital,sehingga jangan di-downgrade” ke level yang teknis yang sejatinya menjadi kewenangan lembaga lain, tutup Fahri Bachmid. (*/bud)


Continue Reading

NASIONAL

Bantuan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Akhirnya Dikucurkan

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Foto: Instagram @hetifah)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, terungkap Bantuan Subsidi Upah bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan non-PNS dengan total anggaran sebesar Rp 3,6 triliun akan segera dicairkan. Masing-masing Tenaga Pendidik dan Kependidikan non-PNS akan mendapatkan subsidi dari pemerintah senilai Rp 1.800.000.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sangat mengapresiasi pencairan bantuan subsidi upah yang direncanakan menyasar 2.034.732 orang. Terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, 162.277 dosen, dan 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

“Alhamdulillah, saya lega. Akhirnya bantuan bagi tenaga pendidik dan kependidikan dapat dikucurkan. Ini yang telah berkali-kali kami dorong, karena memang ini yang mendesak dibutuhkan di era pandemi ini”, ujar Hetifah saat rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Ia juga bersyukur bahwa bukan hanya guru dan dosen yang dapat menerima bantuan ini, melainkan juga tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga kependidikan lainnya seperti guru PAUD dan sebagainya. “Tentu kita tidak boleh lupakan mereka, karena mereka juga berkontribusi dalam dunia pendidikan. Di era pandemi ini, mereka juga membutuhkan bantuan”, paparnya.

Politikus dapil Kalimantan Timur itu berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat memasuki tahun 2021 serta disalurkan tepat waktu. “Semoga ini bisa segera dikucurkan ke rekening masing-masing tanpa adanya hambatan birokrasi, karena sifatnya mendesak. Pastikan adanya pendataan yang akurat, jangan sampai ada yang berhak namun terlewat”, pungkasnya. (dpr)


Continue Reading

NASIONAL

Umrah Dibuka Kembali, Protokol Kesehatan Harus Dikedepankan

Avatar

Published

on

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. (Foto: Instagram @azissyamsuddin.korpolkam)

Mediaemiten,com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menilai dibukanya kembali ibadah Umrah oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi tanda bahwa adaptasi protokol kesehatan (Prokes) ketat yang berlaku di Indonesia cukup berhasil menekan penyebaran Covid-19.

Menurutnya hal ini merupakan sebuah kabar gembira bagi umat muslim Indonesia khususnya. ”Dibukanya kembali Ibadah Umrah tentu menjadi angin segar. Sehingga bisa simpulkan bahwa selama pandemi kita mampu beradaptasi,” ujar  Azis di Jakarta (12/11/2020).

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap calon jemaah Umrah dapat mengikuti seluruh syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada masa pandemi Covid-19.

”Kebijakan mengenai ibadah ke tanah suci, diharapkan tetap mendapat pengawasan dan evaluasi, sesuai dengan perkembangan pandemi, baik di Indonesia maupun di Tanah Suci. Dimana, penerapan protokol kesehatan secara efektif mampu menurunkan resiko penularan Covid-19,” ujarnya.

Azis juga meminta Kemenag menyosialisasikan secara masif baik saat maupun setelah jemaah tiba di Tanah Suci, agar memenuhi persyaratan baik dari sisi kesehatan dan aturan yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi. “Saya yakin Kemenag telah mengidentifikasi permasalahan sekaligus rumusan mitigasi dalam pelaksanaan ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK),” ungkapnya.

Politisi asal Lampung itu meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) untuk menyusun rencana keberangkatan jemaah umrah tertunda agar tidak ada lagi kegelisahan karena gagal berangkat. “Kemenag harus mampu memberikan kepastian keberangkatan calon jemaah haji ke Saudi, tentunya sejalan dengan komunikasi yang dilakukan dengan biro travel Umrah yang ditunjuk,” pungkasnya. (dpr)


Continue Reading

Trending