Connect with us

BISNIS

Alat Tangkap Ikan Harus Menggunakan Teknologi Ramah Lingkungan

Avatar

Published

on

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. (Foto: dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan, alat penangkapan ikan saat ini harus menggunakan teknologi ramah lingkungan (environmental friendly fishing technology). Sehingga usaha penangkapan dapat berkelanjutan, sumber daya ikan terjamin kelestariannya, dan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat tercapai.

“Perkembangan teknologi penangkapan ikan dengan beberapa alat yang kurang selektif dan merusak lingkungan harus menjadi perhatian kita bersama. Penggunaan alat yang tidak baik dapat mengancam kelestarian SDI dan habitat perairan laut,” kata Sudin dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (12/11/2020).

Ia menuturkan, alat tangkap yang ramah lingkungan memiliki kriteria penting, yaitu selektivitas tinggi, tidak membahayakan nelayan dan konsumen, serta produksi berkualitas.  Sementara berdasarkan Food Agriculture Organization (FAO) dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) menetapkan sembilan kriteria alat tangkap antara lain, memiliki selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat, tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya, tidak membahayakan nelayan (penangkap ikan).

Kriteria lainnya adalah produk tidak membahayakan kesehatan konsumen, hasil tangkapan yang terbuang minimum, alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaan sumber daya hayati (biodiversity), tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau terancam punah.

Namun, hingga kini alat tangkap cantrang masih merupakan alat tangkap yang dianggap nelayan skala kecil atau sedang paling efektif dan ekonomis untuk menangkap berbagai jenis komoditi ikan dan udang. Padahal, cantrang hanya memenuhi 3 dari 9 indikator FAO. Karena itu, cantrang sebetulnya termasuk ke dalam alat tangkap yang sangat merusak lingkungan.

Selain itu, menurut Sudin, penggunaan alat tangkap cantrang dengan cara ditarik ditengarai dapat menyapu sumber daya perikanan dan merusak lingkungan perairan tempat cantrang dioperasikan. Permasalahan cantrang yang lain meliputi, permasalahan perizinan yang kurang tertib, praktek IUU fishing, menimbulkan konflik antarnelayan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, terancamnya kelestarian, dan permasalahan stok ikan yang mulai menurun.

Lebih lanjut, masih kata Sudin, dalam hal memicu konflik antarnelayan, cantrang menyebabkan terjadinya kompetisi daerah penangkapan. “Hal ini karena penangkapan dengan cantrang akan merugikan nelayan skala kecil baik langsung maupun tidak langsung karena sumberdaya perikanan tersapu bersih sebagai akibat alat tangkap tersebut kurang selektif,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Di samping itu, cantrang juga memiliki selektivitas yang rendah sehingga mendapatkan hasil tangkapan sampingan yang jumlahnya kadangkala lebih besar dibandingkan hasil tangkapan yang ditargetkan. 

Mengutip Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Sudin mengatakan penggunaan cantrang yang tak terkendali selama satu tahun terakhir telah menyengsarakan nelayan kecil. Kapal cantrang dan pukat yang berukuran besar kerap menebar jaring hingga ke perairan dangkal tempat nelayan kecil mencari ikan.

“Dampaknya tangkapan nelayan kecil jadi terganggu. Pernyataan tersebut memang benar adanya dan sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi saat ini. Tak hanya nelayan kecil yang mengalami kerugian akibat hal ini tetapi juga ekosistem yang ada di lautan jadi terganggu dengan pengoperasian cantrang yang sudah tak terkendali lagi setahun terakhir ini,” ujarnya.

Karena itu, Sudin menilai isu diperbolehkannya kembali cantrang merupakan salah satu permasalahan besar dan kompleks yang akan terjadi kedepannya. Menurut legislator dapil Lampung I itu, Pemerintah harus betul-betul menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan SDI. Pertama, prinsip jaminan kesetaraan akses (skala kecil VS skala industri) melalui pembagian jalur dan pembatasan kapasitas penangkapan.

Kedua, prinsip perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) melalui penerapan selektivitas penangkapan dan pengembangan eco-friendly fishing gear. Tujuannya untuk menjaga kelestarian stok yang menjadi target penangkapan, mengurangi tertangkapnya by-catch (reduction by-catch), dan mengurangi kerusakan dasar perairan (reduction seabed destruction).  (dpr)


BISNIS

Persoalan Ini yang Jadi Kendala Penyelesaian Proyek Tol Probowangi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. /Instagram.com/@nasim_khan_institute.

MEDIA EMITEN – Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendapat informasi sejumlah kendala dalam penyelesaian proyek Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) di Provinsi Jawa Timur. 

Salah satunya masalah pembebasan lahan pada proyek tol sepanjang 172 kilometer tersebut. Kendala pembebasan lahan masih terjadi di Kabupaten Situbondo.

Hal itu diungkapkan Nasim saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya dan PT Jasa Raharja serta mitra kerja terkait, guna membahas perkembangan Tol Probowangi, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin, 23 November 2020. 

Proyek tol ini ditargetkan selesai pada tahun 2025 mendatang.

“Kita harus bijaksana, terutama di daerah Kabupaten Situbondo, karena daerah ini dilalui proyek pembangunan yang sangat panjang, yakni 110 kilometer dari total 172 kilometer. Yang pasti kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, karena proyek tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi ini adalah proyek tol dalam program nasional pemerintah yang dilaksanakan di ujung timur Pulau Jawa,” tambah Nasim. 

Selain itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III ini berharap ada rest area di sejumlah titik Tol Probowangi, yang nantinya membantu menghidupkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harus memfokuskan kepada UMKM sehingga kebudayaan lokal, tradisi lokal dan kepentingan lokal bisa berkembang dengan proyek nasional ini.

Perlu diketahui, tol Probowangi ini merupakan tol terpanjang di Pulau Jawa dan dinilai tol terindah di Indonesia, karena tol tersebut melewati medan yang luar biasa, seperti pinggiran laut sepanjang Probolinggo-Situbondo, gunung, hutan dan Taman Nasional Baluran. 

Pages: 1 2


Continue Reading

BISNIS

Butuh Permodalan, Ekraf Bidang Agroindustri agar Lebih Diperhatikan

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. /Instagram.com/@ddyusuf66.

MEDIA EMITEN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di bidang agroindustri. 

Pasalnya, 40 persen pekerja Indonesia berada di bidang agroindustri dan membutuhkan dukungan pemerintah seperti akses permodalan agar mereka bisa terus berkarya.

“Ekonomi Kreatif berkembang begitu pesat tetapi belum menyentuh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Padahal, hampir 40 persen pekerja Indonesia berada pada sektor agroindustri. Jadi kalau ada yang buat kreatifitas di bidang pertanian harus diberikan dukungan, beri modal, juga beri akses,” kata Dede saat mengikuti rapat Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI, Senin, 23 November 2020.

Disampaikan Dede, saat sedang melakukan perjalanan ke China, dirinya melihat alat pertanian yang digunakan di negara Tirai Bambu itu dibuat oleh industri dalam negeri China itu sendiri. 

Politikus Fraksi Partai Demokrat itu mengharapkan hal yang serupa terjadi di Indonesia. Dimana, pemerintah memberikan dukungan serta perlindungan kepada pelaku ekraf dalam negeri.

Ia tidak menginginkan karya anak bangsa lebih mendapatkan aspirasi dari nergara lain dibandingkan dari negeri sendiri. 

“Di dapil saya ada pengrajin golok, namun tidak didukung. Karena tidak mendapat dukungan kemudian ada negara tetangga yang tertarik, si pengrajin dibawa ke negaranya. Jangan sampai hal-hal ini terus terjadi, makanya perlindungan itu sangat penting,” jelasnya.

Dalam rapat itu, legislator dapil Jawa Barat II itu juga menyinggung tentang strategi pengembangan identitas atau ikon produksi ekraf ke pasar lokal dan luar negeri dengan menjadikan jumlah masyarakat Indonesia sebagai pasar utama produk Ekraf.

Pages: 1 2


Continue Reading

BISNIS

Industri Sawit Indonesia Harus Berbenah Agar Semua Senang

Avatar

Published

on

Pungutan dana sawit berasal dari PPN TBS dan bea keluar CPO tidak mampu mensejahterakan petani sawit. /pixabay.com/tristantan.

MEDIA EMITEN – Pemungutan dana sawit  berasal dari PPN TBS ( Tanda Buah Segar) dan bea keluar CPO terbukti sampai kini tidak mampu mensejahterakan petani sawit. 

Hal itu berdasarkan banyaknya keluhan dari berbagai organisasi petani sawit seluruh tanah air, karena dana pungut sawit yang dikelola oleh BPDPKS ( Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ) setiap tahun tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan produksi petani, yakni digunakan untuk dana riset dan peremajaan sawit rakyat, namun malah digunakan untuk subsidi FAME ( Fatic Acid Methyl Ester) / Biosolar.

Akibatnya petani sawit tidak punya uang cukup untuk merawat tanaman dan melakukan peremajaan tanaman ( replanting) serta untuk membeli bibit sawit yang baik, tentu petani akan kesulitan melakukan pemupukan sesuai standar yang benar agar produktifitas sawitnya bisa optimal, karena harga TBS sangat fluktuatif, meskipun hari ini harga sawit bisa mencapai Rp 2000 perkilo gram, akan tetapi ditingkat petani harganya hanya sekitar Rp Rp 1500 per kilogram, namun ketika harga TBS turun mencapai Rp 800 perkilo gram itupun masih dikenakan PPN. 

Sehingga persoalan ini sudah menjadi lingkaran setan dan semakin bingung gimana cara membenahinya.

Seharusnya dalam menjalankan program biodiesel untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin menipis cadangan dan sebagai energi kotor dari sisi lingkungan.Pilihan tehnologi yang tepat dalam memproduksi biodiesel menjadi kata kuncinya.

Agar program biodiesel yang digagas Presiden Jokowi bisa mencapai B100 teralisasi cepat tanpa harus disubsidi setiap saat dalam jumlah puluhan triliun, sebab untuk program B30 saja dengan perkiraan penggunaan FAME hanya 4,8 juta kilo liter menurut Direktur Utama BPDKS Eddy Abdurachman sampai Agustus 2020 saja,  telah mengeluarkan subsidi Rp 13,2 triliun, padahal proyeksi sampai akhir tahun FAME yang akan digunakan mencapai 8,25 juta kilo liter.

Adapun total subsidi untuk produsen  FAME sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, mungkin sudah sekitar Rp 62 Triliun, mulai tahun ini dan seterusnya rata rata setiap tahun bisa sekitar Rp 14 Triliun.

Pages: 1 2 3


Continue Reading

Trending