Connect with us

BISNIS

Menperin Beberkan Potensi dan Peluang Industri Agro, Seperti Apa

Avatar

Published

on

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. (Foto: Instagram @kemenperin_ri)

Mediaemiten.com, Jakarta – Industri agro merupakan kelompok sektor manufaktur yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sepanjang triwulan III tahun 2020, sumbangsih industri agro signifikan terhadap PDB sektor pengolahan nonmigas, mencapai 52,94 persen.

“Di tengah pertumbuhan industri nonmigas yang terkontraksi 4,20 persen, industri makanan dan minuman masih tumbuh positif sebesar 0,66 persen. Kami terus berupaya meningkatkan kinerjanya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Menperin menyebutkan, sub-sektor industri agro yang memberikan kontribusi besar pada PDB sektor pengolahan nonmigas pada triwulan III-2020, yakni industri makanan dan minuman dengan sumbangsih mencapai 39,51 persen.

Selanjutnya, diikuti industri pengolahan tembakau (4,8 persen), industri kertas dan barang dari kertas (4,22 persen), serta industri kayu, barang dari kayu, rotan dan furnitur (2,84 persen).

“Industri agro juga mempunyai peranan yang penting dalam kontribusi nilai ekspor sektor pengolahan nonmigas,” ungkapnya. Pada Januari-Agustus 2020, total nilai ekspor industri agro menembus USD29,27 miliar atau berkontribusi hingga 35,36 persen pada ekspor sektor manufaktur sebesar USD82,76 miliar.

“Dari realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di sektor industri pengolahan nonmigas yang mencapai Rp201,9 triliun pada Januari-September 2020, kontribusi industri agro sebesar Rp91,9 triliun. Ini salah satu bukti bahwa industri agro masih bergeliat di tanah air,” paparnya.

Agus menambahkan, pengembangan industri agro di Indonesua cukup prospektif. Potensi ini antara lain karena didukung pasar domestik yang besar, sumber daya pertanian yang berlimpah sebagai sumber bahan baku industri agro dalam negeri, perubahan pola konsumsi konsumen yang cenderung beralih ke makanan kemasan modern, serta munculnya pemain-pemain industri agro nasional yang sudah mampu bersaing di tingkat global.

“Dengan adanya peluang tersebut, kebijakan pemerintah dalam pembangunan industri agro adalah menjadikan Indonesia menjadi pemain terkemuka di pasar regional dengan strategi utama melalui peningkatan ekspor produk industri agro serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal,” tandasnya.

Adapun langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan ekspor di sektor industri agro, di antaranya adalah penguatan kemampuan industri agro secara menyeluruh dengan fokus pada perbaikan sektor hulu pertanian. Berikutnya, penerapan sektor pertanian dan industri agro dengan teknologi industri 4.0.

“Meningkatkan efisiensi value-chain dengan membangun jaringan cold-chain yang lebih baik, serta peningkatan produksi industri agro modern dengan inovasi produk didukung dengan insentif super deduction tax untuk research and development (R&D),” tutur Agus.

Di samping itu, juga dilakukan upaya untuk memperkuat daya saing produk industri agro dari segi kualitas, harga, dan kemampuan delivery dalam rangka memenuhi pasar ASEAN dan global, serta meningkatkan kemampuan SDM, teknis dan teknologi industri agro guna memperkuat kemampuan produksi nasional di pasar global.

“Pada tahun 2020-2022 sektor industri agro yang akan didorong penurunan impornya adalah industri pengolahan susu, industri pengolahan buah, industri gula berbasis tebu, dan industri kertas sebesar 20,54 persen atau senilai Rp32.862,35 miliar,” ungkap Menperin.

Selain itu, upaya yang dipacu adalah penambahan produksi untuk keempat jenis produksi tersebut sebesar Rp120.019,81 miliar atau naik 35,29 persen dibandingkan tahun 2019. Langkah selanjutnya mendorong realisasi investasi sebanyak 25 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp30 triliun. (inf)


BISNIS

Persoalan Ini yang Jadi Kendala Penyelesaian Proyek Tol Probowangi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. /Instagram.com/@nasim_khan_institute.

MEDIA EMITEN – Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendapat informasi sejumlah kendala dalam penyelesaian proyek Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) di Provinsi Jawa Timur. 

Salah satunya masalah pembebasan lahan pada proyek tol sepanjang 172 kilometer tersebut. Kendala pembebasan lahan masih terjadi di Kabupaten Situbondo.

Hal itu diungkapkan Nasim saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya dan PT Jasa Raharja serta mitra kerja terkait, guna membahas perkembangan Tol Probowangi, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin, 23 November 2020. 

Proyek tol ini ditargetkan selesai pada tahun 2025 mendatang.

“Kita harus bijaksana, terutama di daerah Kabupaten Situbondo, karena daerah ini dilalui proyek pembangunan yang sangat panjang, yakni 110 kilometer dari total 172 kilometer. Yang pasti kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, karena proyek tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi ini adalah proyek tol dalam program nasional pemerintah yang dilaksanakan di ujung timur Pulau Jawa,” tambah Nasim. 

Selain itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III ini berharap ada rest area di sejumlah titik Tol Probowangi, yang nantinya membantu menghidupkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harus memfokuskan kepada UMKM sehingga kebudayaan lokal, tradisi lokal dan kepentingan lokal bisa berkembang dengan proyek nasional ini.

Perlu diketahui, tol Probowangi ini merupakan tol terpanjang di Pulau Jawa dan dinilai tol terindah di Indonesia, karena tol tersebut melewati medan yang luar biasa, seperti pinggiran laut sepanjang Probolinggo-Situbondo, gunung, hutan dan Taman Nasional Baluran. 

Pages: 1 2


Continue Reading

BISNIS

Butuh Permodalan, Ekraf Bidang Agroindustri agar Lebih Diperhatikan

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. /Instagram.com/@ddyusuf66.

MEDIA EMITEN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di bidang agroindustri. 

Pasalnya, 40 persen pekerja Indonesia berada di bidang agroindustri dan membutuhkan dukungan pemerintah seperti akses permodalan agar mereka bisa terus berkarya.

“Ekonomi Kreatif berkembang begitu pesat tetapi belum menyentuh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Padahal, hampir 40 persen pekerja Indonesia berada pada sektor agroindustri. Jadi kalau ada yang buat kreatifitas di bidang pertanian harus diberikan dukungan, beri modal, juga beri akses,” kata Dede saat mengikuti rapat Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI, Senin, 23 November 2020.

Disampaikan Dede, saat sedang melakukan perjalanan ke China, dirinya melihat alat pertanian yang digunakan di negara Tirai Bambu itu dibuat oleh industri dalam negeri China itu sendiri. 

Politikus Fraksi Partai Demokrat itu mengharapkan hal yang serupa terjadi di Indonesia. Dimana, pemerintah memberikan dukungan serta perlindungan kepada pelaku ekraf dalam negeri.

Ia tidak menginginkan karya anak bangsa lebih mendapatkan aspirasi dari nergara lain dibandingkan dari negeri sendiri. 

“Di dapil saya ada pengrajin golok, namun tidak didukung. Karena tidak mendapat dukungan kemudian ada negara tetangga yang tertarik, si pengrajin dibawa ke negaranya. Jangan sampai hal-hal ini terus terjadi, makanya perlindungan itu sangat penting,” jelasnya.

Dalam rapat itu, legislator dapil Jawa Barat II itu juga menyinggung tentang strategi pengembangan identitas atau ikon produksi ekraf ke pasar lokal dan luar negeri dengan menjadikan jumlah masyarakat Indonesia sebagai pasar utama produk Ekraf.

Pages: 1 2


Continue Reading

BISNIS

Industri Sawit Indonesia Harus Berbenah Agar Semua Senang

Avatar

Published

on

Pungutan dana sawit berasal dari PPN TBS dan bea keluar CPO tidak mampu mensejahterakan petani sawit. /pixabay.com/tristantan.

MEDIA EMITEN – Pemungutan dana sawit  berasal dari PPN TBS ( Tanda Buah Segar) dan bea keluar CPO terbukti sampai kini tidak mampu mensejahterakan petani sawit. 

Hal itu berdasarkan banyaknya keluhan dari berbagai organisasi petani sawit seluruh tanah air, karena dana pungut sawit yang dikelola oleh BPDPKS ( Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ) setiap tahun tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan produksi petani, yakni digunakan untuk dana riset dan peremajaan sawit rakyat, namun malah digunakan untuk subsidi FAME ( Fatic Acid Methyl Ester) / Biosolar.

Akibatnya petani sawit tidak punya uang cukup untuk merawat tanaman dan melakukan peremajaan tanaman ( replanting) serta untuk membeli bibit sawit yang baik, tentu petani akan kesulitan melakukan pemupukan sesuai standar yang benar agar produktifitas sawitnya bisa optimal, karena harga TBS sangat fluktuatif, meskipun hari ini harga sawit bisa mencapai Rp 2000 perkilo gram, akan tetapi ditingkat petani harganya hanya sekitar Rp Rp 1500 per kilogram, namun ketika harga TBS turun mencapai Rp 800 perkilo gram itupun masih dikenakan PPN. 

Sehingga persoalan ini sudah menjadi lingkaran setan dan semakin bingung gimana cara membenahinya.

Seharusnya dalam menjalankan program biodiesel untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin menipis cadangan dan sebagai energi kotor dari sisi lingkungan.Pilihan tehnologi yang tepat dalam memproduksi biodiesel menjadi kata kuncinya.

Agar program biodiesel yang digagas Presiden Jokowi bisa mencapai B100 teralisasi cepat tanpa harus disubsidi setiap saat dalam jumlah puluhan triliun, sebab untuk program B30 saja dengan perkiraan penggunaan FAME hanya 4,8 juta kilo liter menurut Direktur Utama BPDKS Eddy Abdurachman sampai Agustus 2020 saja,  telah mengeluarkan subsidi Rp 13,2 triliun, padahal proyeksi sampai akhir tahun FAME yang akan digunakan mencapai 8,25 juta kilo liter.

Adapun total subsidi untuk produsen  FAME sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, mungkin sudah sekitar Rp 62 Triliun, mulai tahun ini dan seterusnya rata rata setiap tahun bisa sekitar Rp 14 Triliun.

Pages: 1 2 3


Continue Reading

Trending