Connect with us

BISNIS

DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi 16 Calon Anggota DEN

Avatar

Published

on

Ketua DPR Komisi VII, Sugeng Suparwoto. (Foto: dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2020-2025.

“Berdasarkan UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi dan memperhatikan Surat Presiden No. 40 presiden-09-2020 perihal calon anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2025. Serta sesuai dengan undangan dan jadwal yang telah disampaikan, pada hari ini Selasa 10 November 2020 dan Rabu 11 November, Komisi VII DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota DEN masa jabatan tahun 2020-2025,” ujar Sugeng saat membuka uji kelayakan dan kepatutan atas calon anggota DEN, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Setelah melalui proses seleksi, lanjut Sugeng, ada 16 calon anggota DEN yang lolos dalam proses seleksi yang telah digelar oleh Kementerian ESDM. Yakni Agus Puji Prasetyono, Taufik, Musri, Supriyadi dari kalangan akademisi. Satya Widya Yudha, Abadi Poernomo, Herman Darnel Ibrahim, Agus Pramono dari kalangan industri.

Selanjutnya Daryatmo Mardianto, Eri Purnomohadi, Dina Nurul Fitria, dan Ibrahim Hasyim dari kalangan konsumen. Andhika Prastawa, dan As Natio Lasman dari kalangan teknologi, serta Yusra Khan dan Surono dari kalangan lingkungan hidup.

Dalam kesempatan tersebut sebagian besar Anggota Komisi VII DPR RI mempertanyakan berbagai hal baik terkait kondisi energi nasional, serta tugas dan fungsi dari DEN itu sendiri. Termasuk berbagai pemikiran dan terobosan yang akan dilakukan jika kelak terpilih menjadi anggota DEN untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Anggota Komisi VII DPR RI, Subarna misalnya yang mempeprtanyakan perbandingan kondisi energi nasional dengan kondisi negara lain. “Saya ingin mengetahui sumber daya manusia negara kita dengan negara lain, kemudian teknologi yang dihasilkan sejauh mana perbandingannya. Apakah kita mampu bersaing atau tidak karena tadi ada teknologi impor. Terus, berapa biaya untuk penelitian riset yang diperlukan sehingga negara kita mampu menunjukkan sumber daya manusianya,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Subarna, dari ini semua yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan energi, dan harga murah yang terjangkau oleh masyarakat. Politisi fraksi Partai Gerindra ini minta agar dijelaskan terkait ketersediaan energi dan harga terjangkau yang sesuai dengan hasil penelitian dari peserta fit and proper test.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Kardaya Wanika mempertanyakan terobosan atau masukan dari para calon anggota DEN untuk meningkatkan kinerja, performance DEN dan juga upaya agar pemenuhan energi bagi masyarakat dapat bejalan dengan baik. (dpr)


BISNIS

Persoalan Ini yang Jadi Kendala Penyelesaian Proyek Tol Probowangi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. /Instagram.com/@nasim_khan_institute.

MEDIA EMITEN – Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendapat informasi sejumlah kendala dalam penyelesaian proyek Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) di Provinsi Jawa Timur. 

Salah satunya masalah pembebasan lahan pada proyek tol sepanjang 172 kilometer tersebut. Kendala pembebasan lahan masih terjadi di Kabupaten Situbondo.

Hal itu diungkapkan Nasim saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya dan PT Jasa Raharja serta mitra kerja terkait, guna membahas perkembangan Tol Probowangi, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin, 23 November 2020. 

Proyek tol ini ditargetkan selesai pada tahun 2025 mendatang.

“Kita harus bijaksana, terutama di daerah Kabupaten Situbondo, karena daerah ini dilalui proyek pembangunan yang sangat panjang, yakni 110 kilometer dari total 172 kilometer. Yang pasti kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, karena proyek tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi ini adalah proyek tol dalam program nasional pemerintah yang dilaksanakan di ujung timur Pulau Jawa,” tambah Nasim. 

Selain itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III ini berharap ada rest area di sejumlah titik Tol Probowangi, yang nantinya membantu menghidupkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harus memfokuskan kepada UMKM sehingga kebudayaan lokal, tradisi lokal dan kepentingan lokal bisa berkembang dengan proyek nasional ini.

Perlu diketahui, tol Probowangi ini merupakan tol terpanjang di Pulau Jawa dan dinilai tol terindah di Indonesia, karena tol tersebut melewati medan yang luar biasa, seperti pinggiran laut sepanjang Probolinggo-Situbondo, gunung, hutan dan Taman Nasional Baluran. 

Pages: 1 2


Continue Reading

BISNIS

Butuh Permodalan, Ekraf Bidang Agroindustri agar Lebih Diperhatikan

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. /Instagram.com/@ddyusuf66.

MEDIA EMITEN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di bidang agroindustri. 

Pasalnya, 40 persen pekerja Indonesia berada di bidang agroindustri dan membutuhkan dukungan pemerintah seperti akses permodalan agar mereka bisa terus berkarya.

“Ekonomi Kreatif berkembang begitu pesat tetapi belum menyentuh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Padahal, hampir 40 persen pekerja Indonesia berada pada sektor agroindustri. Jadi kalau ada yang buat kreatifitas di bidang pertanian harus diberikan dukungan, beri modal, juga beri akses,” kata Dede saat mengikuti rapat Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI, Senin, 23 November 2020.

Disampaikan Dede, saat sedang melakukan perjalanan ke China, dirinya melihat alat pertanian yang digunakan di negara Tirai Bambu itu dibuat oleh industri dalam negeri China itu sendiri. 

Politikus Fraksi Partai Demokrat itu mengharapkan hal yang serupa terjadi di Indonesia. Dimana, pemerintah memberikan dukungan serta perlindungan kepada pelaku ekraf dalam negeri.

Ia tidak menginginkan karya anak bangsa lebih mendapatkan aspirasi dari nergara lain dibandingkan dari negeri sendiri. 

“Di dapil saya ada pengrajin golok, namun tidak didukung. Karena tidak mendapat dukungan kemudian ada negara tetangga yang tertarik, si pengrajin dibawa ke negaranya. Jangan sampai hal-hal ini terus terjadi, makanya perlindungan itu sangat penting,” jelasnya.

Dalam rapat itu, legislator dapil Jawa Barat II itu juga menyinggung tentang strategi pengembangan identitas atau ikon produksi ekraf ke pasar lokal dan luar negeri dengan menjadikan jumlah masyarakat Indonesia sebagai pasar utama produk Ekraf.

Pages: 1 2


Continue Reading

BISNIS

Industri Sawit Indonesia Harus Berbenah Agar Semua Senang

Avatar

Published

on

Pungutan dana sawit berasal dari PPN TBS dan bea keluar CPO tidak mampu mensejahterakan petani sawit. /pixabay.com/tristantan.

MEDIA EMITEN – Pemungutan dana sawit  berasal dari PPN TBS ( Tanda Buah Segar) dan bea keluar CPO terbukti sampai kini tidak mampu mensejahterakan petani sawit. 

Hal itu berdasarkan banyaknya keluhan dari berbagai organisasi petani sawit seluruh tanah air, karena dana pungut sawit yang dikelola oleh BPDPKS ( Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ) setiap tahun tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan produksi petani, yakni digunakan untuk dana riset dan peremajaan sawit rakyat, namun malah digunakan untuk subsidi FAME ( Fatic Acid Methyl Ester) / Biosolar.

Akibatnya petani sawit tidak punya uang cukup untuk merawat tanaman dan melakukan peremajaan tanaman ( replanting) serta untuk membeli bibit sawit yang baik, tentu petani akan kesulitan melakukan pemupukan sesuai standar yang benar agar produktifitas sawitnya bisa optimal, karena harga TBS sangat fluktuatif, meskipun hari ini harga sawit bisa mencapai Rp 2000 perkilo gram, akan tetapi ditingkat petani harganya hanya sekitar Rp Rp 1500 per kilogram, namun ketika harga TBS turun mencapai Rp 800 perkilo gram itupun masih dikenakan PPN. 

Sehingga persoalan ini sudah menjadi lingkaran setan dan semakin bingung gimana cara membenahinya.

Seharusnya dalam menjalankan program biodiesel untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin menipis cadangan dan sebagai energi kotor dari sisi lingkungan.Pilihan tehnologi yang tepat dalam memproduksi biodiesel menjadi kata kuncinya.

Agar program biodiesel yang digagas Presiden Jokowi bisa mencapai B100 teralisasi cepat tanpa harus disubsidi setiap saat dalam jumlah puluhan triliun, sebab untuk program B30 saja dengan perkiraan penggunaan FAME hanya 4,8 juta kilo liter menurut Direktur Utama BPDKS Eddy Abdurachman sampai Agustus 2020 saja,  telah mengeluarkan subsidi Rp 13,2 triliun, padahal proyeksi sampai akhir tahun FAME yang akan digunakan mencapai 8,25 juta kilo liter.

Adapun total subsidi untuk produsen  FAME sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, mungkin sudah sekitar Rp 62 Triliun, mulai tahun ini dan seterusnya rata rata setiap tahun bisa sekitar Rp 14 Triliun.

Pages: 1 2 3


Continue Reading

Trending