Connect with us

POLITIK

Antara Revolusi Mental, Revolusi Moral, dan Revolusi Ahlak

Avatar

Published

on

Habib Rizieq Shihab. (Foto : tagar.id)

Mediaemiten.com – Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi terhitung tiga terma revolusi telah muncul dan dicoba disosialisasikan. Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dibarengi dengan gelindingan istilah Revolusi Mental. Revolusi yang diarahkan pada perubahan sikap atau perilaku menuju mental disiplin, kerja keras, dan gotong royong. Berdasarkan Inpres No 12 tahun 2016 dikenal dengan lima gerakan nasional yaitu melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu.

Revolusi Mental dalam kesejarahan dekat dengan konsepsi sosialis komunis. Dikenalkan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk mencuci otak kaum buruh dan petani agar menentang kekaisaran. Pemimpin PKI DN Aidit mengganti nama diri “Ahmad” dalam rangka Revolusi Mental. Menurutnya Revolusi Mental belum berhasil jika masyarakat belum dijauhkan dari agama.

Ketika Revolusi Mental Jokowi dinilai gagal, maka M Amin Rais mengangkat terma Revolusi Moral. Jika mental menyangkut sikap jiwa, maka moral lebih menitik beratkan pada nilai apakah baik dan buruk. Buku yang dibuatnya berjudul “Hijrah Selamat Tinggal Revolusi Mental, selamat Datang Revolusi Moral” berisi kumpulan tulisan.

Konsepsi Revolusi Moral belum terjabarkan, hanya menarik ke landasan keimanan dan kritik atas kondisi sosial politik kini yang dianggap nir-moral. Pandangan Jhon Buchan sejarawan dan novelis Skotlandia mengemuka yang menurutnya revolusi moral lebih penting dari alat persenjataan militer.

Revolusi Moral redup bersamaan dengan ramainya konflik di PAN yang disepuhi M Amin Rais. Figur Habib Rizieq Shihab menjadi pembicaraan selama keberadaannya di Saudi Arabia maupun Rencana kepulangan ke Indonesia. Saat kepastian kepulangan, Revolusi Akhlak digaungkan dan pada pidato pertama di Petamburan Revolusi Akhlak diserukan kepada masyarakat dan umat.

Revolusi Akhlak perlu penjabaran kontekstual untuk menjadi pedoman perjuangan. Revolusi Akhlak yang dimaksud oleh Habib Rizieq Shihab tentu lebih kental nuansa keagamaannya. Rujukan utama adalah Sabda Nabi “innama bu’itstu liutammima makarimal akhlaq” (HR Bukhori).

Entah apakah Revolusi Akhlak yang digaungkan HRS ini akan membahana atau terhenti tergantung pada kekuatan figur yang menggemakannya. Di samping tentu perlu ada kejelasan konsepsi kontekstual dimaksud yang mudah dicerna dan diterima umat atau rakyat Indonesia.

Yang pasti Al Qur’an telah mengingatkan bahwa risalah nubuwah dalam melakukan perubahan adalah untuk menegakkan dan mendhohirkan agama yang benar (dienul haq) atas berbagai faham, isme, atau filosofi kehidupan lainnya (alad dieni kullihi). Meskipun untuk itu berbagai tantangan pasti akan menghambat. (QS At Taubah 33).

Oleh : M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.


POLITIK

Tok, Presiden Jokowi Sudah Sahkan dan Tandatangan UU Cipta Kerja

Avatar

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @jokowi)

Mediaemiten.com, Jakarta – Sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi menyebutkan Presiden Jokowi telah menandatangani dan mensahkan UU Cipta Kerja, pada hari Senin (2/11/2020).

Bahkan, dalam salinan resmi yang diunggah pihak Setneg, dalam UU Cipta Kerja ini terdapat 1.187 halaman dan UU Cipta Kerja sudah diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Demikian informasi yang diperoleh redaksi dalam siaran pers bersama yang dikeluarkan oleh PPJNA 98, Jarnas 98, pada Selasa (03/11/2020).

“Penandatangan UU Cipta Kerja oleh Pak Jokowi dinilai sebagai langkah cepat, tepat dan tegas untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian. Dengan ditandatangani UU Cipta Kerja akan adanya kepastian hukum untuk investor yang akan menginvestasikan modalnya di Indonesia,” kata Ketum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98.

Sekjen PPJNA 98 Abdul Salam Nur Ahmad menambahkan, dengan penandatanganan dan penomoran undang-undang yang kontroversial ini, maka UU Cipta Kerja secara resmi telah berlaku, sebagai solusi tepat pemulihan perekonomian nasional ditengah pandemi Covid 19.

“Diundangkannya UU Cipta Kerja menjadi terobosan baru menyederhanakan perijinan investasi ke Indonesia sehingga akan membuka lapangan pekerjaan untuk saudara saudara kita yang membutuhkan lapangan pekerjaan baru, sebagai solusi ditengah pandemi Covid 19 yang telah berdampak gelombang PHK,” tambahnya.

“Disahkannya UU Cipta kerja akan memberantas mafia perijinan yang selama ini bermain kongkalingkong dengan mafia birokrasi perijinan sebagai ladang bisnisnya, ungkapnya. Maju terus Pak Presiden rakyat akan selalu bersamamu,” kata Abdul Salam.

Presidium Jarnas 98 yang juga tokoh Aktivis Pergerakan 98 Bandung, Budi Hermansyah Presidium Jarnas 98 mengatakan, UU Cipta Kerja sebagai momentum bersama seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu bahu membahu bersama Presiden Jokowi.

“Untuk melakukan pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid 19 sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Diundangkannya UU Cipta Kerja pintu gerbang emas menuju Indonesia Maju,” pungkasnya.

Sementars itu aktivis PPJNA 98 yang berprofesi pengacara Erles Rareral SH MH menilai UU Cipta Kerja merupakan ketegasan dan kesabaran ditengah situasi dinamika proses penetapan UU Cipta Kerja.

“Presiden Jokowi sosok teruji akhirnya UU Cipya Kerja ditandatangani diundangkan untuk mendongkrak pemulihan perekonomian nasional, dengan diundangkan UU Cipta Kerja itu sebagai wujud rasa cinta Jokowi untuk negeri ini agar keluar cepat dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19,” kata Erles. (*/bud) 


Continue Reading

POLITIK

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin

Avatar

Published

on

Presiden RI, Joko widodo dan Wakil Presiden Ri KH Maruf Amin. (Foto : Instagram @jokowi.amin)

Mediaemiten.com – Saya lihat banyak yang perlu dibenahi soal crisis management (krisis manajemen), dan making decision (membuat keputusan).

Memang saat ini tersandera dengan UU Omnibus Law Cilaka. Saya lihat ini baik tapi di saat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 Undang-undang yang digabung.

Perlu juga Jokowi menegur keras para bawahannya dan perlunya me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk.

Ada harapan dengan UU turunan Omnibus Law. Undang-undang ini di buat untuk kepentingan akyat bukan kepentingan legislator.

Kadang good (baik) tapi belum best (terbaik) ataupun paling baik (better). Dalam ini istilah Vox Populi (suara rakyat) perlu didengari

Saya yakin jika Preaiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera.

Memang komunikasi publik agak lemah dan perlu dirubah. Untuk Jubir jangan semua bicara. Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara.

Baru para kabinetnya harus tahan diri. Jangan bicara bukan tupoksinya.

Justru itu, komunikasi antar lembaga dan publin perlu diperkuat. Kan ada pakar komunikasi Effendi Ghazali, Prof Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing. Penting juga melibatkan mereka.

Soal pembangunan sudah baik tapi saat ini saran saya kalau bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur. Baru perkecil berutang pada World Bank.

Saya sarankan Maruf Amin sebagai Wapres perlu dilibatkan juga baik ide dan pemikiran.

Jokowi perlu bangun tim yang solid; perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.

Membangun infrastruktur saya nilai sudah sangat baik mulai dari bandara, jembatan dan jalan. Tapi saat ini saran lebih baik fokus ke pandemi corona.

Bagi saya periode pertama itu bagus sebetulnya tinggal melanjutkan.

Pentingnya focus and commitment (fokus dan komitmen).

Untuk UU Ciptaker perlu lagi dipelajari oleh para staf ahli Presiden mana yang bermasalah dan tidak, yang merugikan buruh dan elemen masyarakat yang lain.

Sebetulnya, kerja sama yang bagus Jokowi-JK periode lalu. Yang utama presiden jangan diatur oleh bawahannya. Mereka yang patuh pada perintah atasan.

Data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800.

Pentingnya pemerintahan menekan Utang Luar Negeri. Pentingnya mendukung KPK dalam memberantas para mafia di Indonesia.

Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah.

Tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat. Lantaran menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia.

Hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.

Kalau tidak maka akan berdampak buruk.

Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak.

Oleh : Jerry Massie, Pengamat Politik Political and Public Policy Studies.


Continue Reading

POLITIK

Pemerintah Jangan Sia-siakan Pengorbanan Rakyat Saat PSBB

Avatar

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Tim puan)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya atas peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Puan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk mengatasi sebaran virus tersebut.

“Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya,” ungkap Puan, Kamis (10/9/2020).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan aktivitas perekonomiannya selama masa PSBB. Puan menegaskan, masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

“Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya,” ungkap Puan.

Puan menyatakan sangat prihatin karena dalam data peningkatan kasus Covid-19, terdapat ribuan anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pada saat sebelumnya, Puan pernah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu injak rem dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi Covid-19.

Karena itu, Puan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga. Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, kata Puan, pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga. 

Puan Maharani mengapresiasi peran perempuan atau para ibu yang di tengah pandemi Covid -19 tetap berjuang menyediakan dan memastikan makanan sehat di rumah dan mendisiplinkan pola hidup sehat.

“Para perempuan, para ibu menjadi garda terdepan menuju bangsa yang lebih sehat,” kata Puan. 

Selanjutnya, Puan menyatakan bahwa DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Pasalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction ( PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan. 

Oleh karenanya, pemerintah diimbau menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut dan mengawasi ketat penetapan tarif tes PCR agar terjangkau oleh masyarakat.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid -19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan,” pungkasnya. (*/tim)


Continue Reading

Trending