Connect with us

POLITIK

Antara Revolusi Mental, Revolusi Moral, dan Revolusi Ahlak

Avatar

Published

on

Habib Rizieq Shihab. (Foto : tagar.id)

Mediaemiten.com – Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi terhitung tiga terma revolusi telah muncul dan dicoba disosialisasikan. Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dibarengi dengan gelindingan istilah Revolusi Mental. Revolusi yang diarahkan pada perubahan sikap atau perilaku menuju mental disiplin, kerja keras, dan gotong royong. Berdasarkan Inpres No 12 tahun 2016 dikenal dengan lima gerakan nasional yaitu melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu.

Revolusi Mental dalam kesejarahan dekat dengan konsepsi sosialis komunis. Dikenalkan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk mencuci otak kaum buruh dan petani agar menentang kekaisaran. Pemimpin PKI DN Aidit mengganti nama diri “Ahmad” dalam rangka Revolusi Mental. Menurutnya Revolusi Mental belum berhasil jika masyarakat belum dijauhkan dari agama.

Ketika Revolusi Mental Jokowi dinilai gagal, maka M Amin Rais mengangkat terma Revolusi Moral. Jika mental menyangkut sikap jiwa, maka moral lebih menitik beratkan pada nilai apakah baik dan buruk. Buku yang dibuatnya berjudul “Hijrah Selamat Tinggal Revolusi Mental, selamat Datang Revolusi Moral” berisi kumpulan tulisan.

Konsepsi Revolusi Moral belum terjabarkan, hanya menarik ke landasan keimanan dan kritik atas kondisi sosial politik kini yang dianggap nir-moral. Pandangan Jhon Buchan sejarawan dan novelis Skotlandia mengemuka yang menurutnya revolusi moral lebih penting dari alat persenjataan militer.

Revolusi Moral redup bersamaan dengan ramainya konflik di PAN yang disepuhi M Amin Rais. Figur Habib Rizieq Shihab menjadi pembicaraan selama keberadaannya di Saudi Arabia maupun Rencana kepulangan ke Indonesia. Saat kepastian kepulangan, Revolusi Akhlak digaungkan dan pada pidato pertama di Petamburan Revolusi Akhlak diserukan kepada masyarakat dan umat.

Revolusi Akhlak perlu penjabaran kontekstual untuk menjadi pedoman perjuangan. Revolusi Akhlak yang dimaksud oleh Habib Rizieq Shihab tentu lebih kental nuansa keagamaannya. Rujukan utama adalah Sabda Nabi “innama bu’itstu liutammima makarimal akhlaq” (HR Bukhori).

Entah apakah Revolusi Akhlak yang digaungkan HRS ini akan membahana atau terhenti tergantung pada kekuatan figur yang menggemakannya. Di samping tentu perlu ada kejelasan konsepsi kontekstual dimaksud yang mudah dicerna dan diterima umat atau rakyat Indonesia.

Yang pasti Al Qur’an telah mengingatkan bahwa risalah nubuwah dalam melakukan perubahan adalah untuk menegakkan dan mendhohirkan agama yang benar (dienul haq) atas berbagai faham, isme, atau filosofi kehidupan lainnya (alad dieni kullihi). Meskipun untuk itu berbagai tantangan pasti akan menghambat. (QS At Taubah 33).

Oleh : M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.


POLITIK

Pegawai KPK yang Tak lolos ASN, Lebih Baik Mengundurkan Diri, Jangan Bikin Gaduh

Avatar

Published

on

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram.com/@m.kapitraampera

MEDIA EMITEN – DR Kapitra Ampera SH MH menyebut alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi kegaduhan.

Test Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan BKN adalah dalam rangka melaksanakan Undang Undang No 19 th 2019 yg mensyaratkan pegawai KPK adalah ASN.

Maka dengan amanat UU tersebut dilaksanakanlah seleksi bekerjasama dengan BKN.

Terkait pegawai KPK tidak lolos tes, Kapitra, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan juga seharusnya tak perlu memantik kegaduhan..

Kapitra juga merasa yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Sebelumnya Firli menyakan tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Apa lagi saya baca Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak ada pemecatan pegawai di Lembaga Antikorupsi itu, kurang apa lagi,” kata Kapitra.

“Nah harus bagaimana lagi? Kalau saya sih lebih baik mengundurkan saja, masa sudah senior tidak lolos tes,” katanya.

Menurut Kapitra, negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang melawan pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan KPK mengambil sikap tegas menjalankan aturan secara maksimal. (tim)


Continue Reading

NASIONAL

AHY: KLB Partai Demokrat Ujian Bagi Masa Depan Demokrasi

Avatar

Published

on

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Dok. Twitter AHY.

MEDIA EMITEN – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

KLB serta upaya mengganti pucuk pimpinan partai menurut AHY merupakan ujian dan tantangan bagi masa depan demokrasi serta keadilan di Indonesia.

“Sekali lagi saya tegaskan di sini, ini bukan hanya ujian terhadap kedaulatan dan kehormatan Demokrat, tapi juga tantangan dan ujian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” kata AHY.

Ia mengatakan itu saat memberi sambutan di depan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat pada pembukaan rangkaian rapat konsolidasi partai, di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021, yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

AHY mengatakan upaya mengganti pimpinan partai bukan masalah yang hanya menyangkut kepentingan dirinya sendiri.

“Kalau ada yang mengatakan ini permasalahan AHY semata, terlalu kecil seorang AHY,” tuturnya.

Tapi, kata putera mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ini permasalahan ataupun ujian bagi semua, seluruh pemimpin dan pengurus, serta kader Partai Demokrat di manapun (mereka, red) berada.

AHYmenambahkan KLB bukan sekadar masalah internal partai, karena itu melibatkan pihak luar, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat kongres luar biasa (KLB) partai di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

AHY dalam sambutannya mengatakan Moeldoko berupaya mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional.

Upaya itu sebagai perbuatan yang “memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladanan”.

Untuk itu menurutnya, pihaknya akan melawan hasil KLB di Deliserdang.

“Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita,” ucap AHY.

Partai Demokrat pimpinan AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus pusat, daerah, dan cabang di kantor pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi No.41, Jakarta.

Kegiatan tersebut yang untuk internal partai, berlangsung sejak pukul 10:00 WIB dan dijadwalkan rampung pada malam hari.

Di samping rapat dengan pengurus, Partai Demokrat juga mempersilakan masyarakat untuk memberi dukungan di atas mimbar.

Acara pemberian dukungan lewat orasi dan mimbar bebas rencananya akan digelar di halaman dalam kantor pusat Partai Demokrat.

Dalam rangkaian konsolidasi partai, AHY juga akan menggelar apel siaga bersama ketua dewan pengurus cabang (DPC) Partai Demokrat di 514 kabupaten dan kota hari ini, 7 Maret 2021. (wan)


Continue Reading

NASIONAL

AHY Masih Ketum Partai Demokrat, Mahfud: KLB Bermasalah Jika Didaftarkan ke Kemenkum-HAM

Avatar

Published

on

Menko Polhukam, Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat./Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Konflik internal di tubuh Partai Demokrat dan terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, mendapat tanggapan dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Poliik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di sisi lain, Mahfud berkata, KLB Partai Demokrat akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM).

Dalam akun Twitter Mahfud MD @mohmahfudmd yang dikutip Mediaemiten.com, Sabtu, 6 Maret 2021, ia mengatakan KLB Partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB itu didafarkan ke Kemenkum-HAM.

Menurut Mahfud, saat ini pemerintah akan meneliti keabsahan berdasarkan UU dan AD/ART parpol.

Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan.

“Jadi, pengadilanlah pemutusnya, Dus, sekarang tidak/belum ada masalah hukum di Partai Demokrat,” ucap Mahfud dalam akun Twitter-nya.

Jadi, sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menganggap independensi parpol.

Menurutnya, risikonya, pemerintah dituding cuci tangan.

“Tapi kalau melarang atau mendorong, bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya,” kata Mahfud.

Bagi pemerintah, sekarang ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Bukan (minimal) belum menjadi masalah hukum.

Sebab, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat.

Mahfud mengatakan pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai.

Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan KLB di Deliserdang yang diklaim sepihak tidak sah.

SBY mengatakan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKP-PD) gagal memenuhi persyaratan.

Menurut SBY, ada empat ketentuan dalam pasal 81 ayat 4 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat untuk dapat menggelar KLB.

Ketentuan pertama yaitu atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat, kedua direstui satu per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD), ketiga direstui satu per satu Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan terakhir disetujui majelis tinggi partai.

“Majelis tinggi yang saya pimpin yang terdiri dari 16 orang tidak pernah meminta KLB, DPD tak satu pun yang mengusulkan, DPC hanya tujuh persen, dan saya sebagai ketua majelis tinggi tidak pernah menyetujui,” kata SBY yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

Menurutnya, upaya mengubah AD/ART yang dilakukan oleh GKP-PD tidak sah karena dilakukan pada forum yang ia anggap tidak sah. (wan)


Continue Reading

Trending