Connect with us

EKONOMI

Resesi Ekonomi, Akhirnya Petaka yang Ditakutkan Jadi Kenyataan

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. (Foto: Instagram @herigunawan88)

Mediaemiten.com, Jakarta – Sesuai yang diprediksi banyak pihak, akhirnya Indonesia masuk jurang resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 kembali minus 3,49 persen. Di kuartal II lalu juga minus 5,32 persen. Karena dua kuartal berturut-turut ekonomi tumbuh negatif, maka Indonesia pun dinyatakan masuk fase resesi ekonomi. Inilah petaka yang jadi kenyataan.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan hal ini saat dimintai komentarnya soal resisi ekonomi lewat Whatsapp, Selasa (10/10/2020). “Selain telah resmi dinyatakan resesi, secara kumulatif pun selama 2020 dari kuartal I, II, dan III, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,03 persen. Jadi ada 2 pukulan telak, yaitu resesi dan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif yang masih negatif selama 2020.”

Masuknya Indonesia dalam jurang resesl pada 2020, kata Hergun, sapaan akrabnya, mengingatkan kembali peristiwa kelam 1998. Krisis ekonomi super dahsyat pada 1998 diawali dengan resesi. Terjadinya krisis ekonomi 1998 tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah kala itu yang terlalu percaya diri atas fundamental ekonomi. Dirasa kuat nyatanya keropos. Sikap terlalu percaya diri itu juga saat ini dipertontonkan pemerintah.

Kritik akan terjadinya kemunduran ekonomi tidak diindahkan. Pemerintah terus memproduksi alibi bahwa perekonomian Indonesia masih lebih baik daripada negara lain. Faktor eksternal selalu dijadikan tameng menutupi kelemahan fundamental ekonomi domestik. Fundamental ekonomi yang keropos ditutupi dengan memproduksi utang secara berlebihan. Pemerintah pun tidak segan-segan menawarkan kupon setinggi langit. Akibatnya, utang Indonesia membengkak. Namun target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

“Tibalah masa pandemi. Hampir semua mesin produksi mengalami kontraksi. Resesi menjadi ancaman nyata. Namun pemerintah tetap percaya diri membuat prediksi yang berlebihan. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 berkisar 0 persen hingga minus 2,1 persen. Target tersebut jauh dari fakta yang dirilis BPS yakni minus 3,49 persen. Salah prediksi sangat fatal terhadap perekonomian Indonesia,” keluhnya.

Mengutip laporan BPS, politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku triwulan III-2020 mencapai Rp 3.894,7 triliun. Capaian tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen secara tahunan. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 16,70 persen, disusul akomodasi & makan minum minus 11,86 persen, danJasa perusahaan minus 7,61 persen.

Sementara itu, jasa lainnya minus 5,55 persen, perdagangan minus 5,03 persen, konstruksi minus 4,52 persen, industri minus 4,31 persen, pertambangan minus 4,28 persen, pengadaan listrik dan gas minus 2,44 peren, dan jasa keuangan minus 0,95 persen. “Sektor yang menyumbang pertumbuhan positif adalah jasa kesehatan 15,33 persen, infokom 10,61 persen, pengadaan air 6,04 persen, jasa pendidikan 2,44 persen, pertanian 2,15 persen, real estate 1,98 persen, dan administrasi pemerintahan 1,86 persen,” urainya.

Pertumbuhan positif sejumlah sektor itu, lanjut Hergun, dipicu oleh kebijakan dan kebiasaan baru menghadapi Covid-19. Misalnya, kenaikan infokom dipicu kebijakan bekerja dan belajar dari rumah sehingga pemakaian internet melonjak. Dan pertumbuhan pertanian karena adanya stimulus bansos beras sehingga rakyat bersemangat menanam padi.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menambahkan, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 10,82 persen, disusul pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minus 6,48 persen, konsumsi rumah tangga minus 4,04 persen, dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 2,12 persen. Hanya konsumsi pemerintah yang naik 9,76 persen setelah pada kuartal sebelumnya minus 6,90 persen. (dpr)


EKONOMI

Elnusa Petrofin Bangun Terminal LPG Kolaka untuk Tingkatkan Pasokan di Sulawesi Tenggara

Published

on

Seremonial peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Terminal Liquefied Petroleum Gas (TLPG) Pertamina di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. (Dok. Pertamina.com)

MEDIA EMITEN – PT Elnusa Petrofin (EPN) anak usaha PT Elnusa Tbk menggelar seremonial peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Terminal Liquefied Petroleum Gas (TLPG) Pertamina di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Proyek tersebut berada di sebelah tenggara Fuel Terminal Pertamina Kolaka, di daerah Kolakaasi.

Groundbreaking yang dilakukan oleh EPN ini sebagai upaya untuk turut mendukung Pertamina dalam menjamin ketersediaan LPG di Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Elnusa Petrofin Bangun Terminal LPG Kolaka untuk Tingkatkan Pasokan di Sulawesi Tenggara


Continue Reading

EKONOMI

Terlilit Utang Tinggi, Fraksi Nasdem DPR RI Tawarkan Tiga Opsi untuk menyelamatkan PT Garuda

Published

on

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia. /Instagram.com@garuda.indonesia

MEDIA EMITEN – Fraksi Nasdem DPR RI menawarkan tiga opsi untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia dari dari lilitan utang yang tinggi.

Berdasarkan data dari Martin Manurung Center, saat ini Garuda Indonesia menanggung utang sebanyak Rp138.5 triliun dan asetnya hanya sebesar Rp98.3 triliun.

Sementara itu, lanjut dia, ekuitas Garuda Indonesia juga tercatat minus Rp40.2 triliun dengan tambahan negatif ekuitas tiap bulannya mencapai Rp1.5 triliun hingga Rp2 triliun.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Terlilit Utang Tinggi, Fraksi Nasdem DPR RI Tawarkan Tiga Opsi untuk menyelamatkan PT Garuda


Continue Reading

EKONOMI

Saat Serahkan DIPA, Presiden Jokowi Sebut Pandemi Belum Berakhir Pada 2022

Published

on

Presiden Joko Widodo. /Instagram.com/@jokowi_2019.

MEDIA EMITEN – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 kepada pimpinan kementerian/lembaga (K/L) serta kepala daerah baik secara simbolis di Istana Negara maupun virtual, Senin, 29 November 2021.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya serahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip Hallo.id dari laman resmi Kemenkeu.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan untuk tetap menjaga kewaspadaan karena pandemi Covid-19 belum berakhir pada tahun 2022.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Saat Serahkan DIPA, Presiden Jokowi Sebut Pandemi Belum Berakhir Pada 2022


Continue Reading

Trending