Connect with us

EKONOMI

Resesi Ekonomi, Akhirnya Petaka yang Ditakutkan Jadi Kenyataan

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. (Foto: Instagram @herigunawan88)

Mediaemiten.com, Jakarta – Sesuai yang diprediksi banyak pihak, akhirnya Indonesia masuk jurang resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 kembali minus 3,49 persen. Di kuartal II lalu juga minus 5,32 persen. Karena dua kuartal berturut-turut ekonomi tumbuh negatif, maka Indonesia pun dinyatakan masuk fase resesi ekonomi. Inilah petaka yang jadi kenyataan.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan hal ini saat dimintai komentarnya soal resisi ekonomi lewat Whatsapp, Selasa (10/10/2020). “Selain telah resmi dinyatakan resesi, secara kumulatif pun selama 2020 dari kuartal I, II, dan III, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,03 persen. Jadi ada 2 pukulan telak, yaitu resesi dan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif yang masih negatif selama 2020.”

Masuknya Indonesia dalam jurang resesl pada 2020, kata Hergun, sapaan akrabnya, mengingatkan kembali peristiwa kelam 1998. Krisis ekonomi super dahsyat pada 1998 diawali dengan resesi. Terjadinya krisis ekonomi 1998 tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah kala itu yang terlalu percaya diri atas fundamental ekonomi. Dirasa kuat nyatanya keropos. Sikap terlalu percaya diri itu juga saat ini dipertontonkan pemerintah.

Kritik akan terjadinya kemunduran ekonomi tidak diindahkan. Pemerintah terus memproduksi alibi bahwa perekonomian Indonesia masih lebih baik daripada negara lain. Faktor eksternal selalu dijadikan tameng menutupi kelemahan fundamental ekonomi domestik. Fundamental ekonomi yang keropos ditutupi dengan memproduksi utang secara berlebihan. Pemerintah pun tidak segan-segan menawarkan kupon setinggi langit. Akibatnya, utang Indonesia membengkak. Namun target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

“Tibalah masa pandemi. Hampir semua mesin produksi mengalami kontraksi. Resesi menjadi ancaman nyata. Namun pemerintah tetap percaya diri membuat prediksi yang berlebihan. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 berkisar 0 persen hingga minus 2,1 persen. Target tersebut jauh dari fakta yang dirilis BPS yakni minus 3,49 persen. Salah prediksi sangat fatal terhadap perekonomian Indonesia,” keluhnya.

Mengutip laporan BPS, politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku triwulan III-2020 mencapai Rp 3.894,7 triliun. Capaian tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen secara tahunan. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 16,70 persen, disusul akomodasi & makan minum minus 11,86 persen, danJasa perusahaan minus 7,61 persen.

Sementara itu, jasa lainnya minus 5,55 persen, perdagangan minus 5,03 persen, konstruksi minus 4,52 persen, industri minus 4,31 persen, pertambangan minus 4,28 persen, pengadaan listrik dan gas minus 2,44 peren, dan jasa keuangan minus 0,95 persen. “Sektor yang menyumbang pertumbuhan positif adalah jasa kesehatan 15,33 persen, infokom 10,61 persen, pengadaan air 6,04 persen, jasa pendidikan 2,44 persen, pertanian 2,15 persen, real estate 1,98 persen, dan administrasi pemerintahan 1,86 persen,” urainya.

Pertumbuhan positif sejumlah sektor itu, lanjut Hergun, dipicu oleh kebijakan dan kebiasaan baru menghadapi Covid-19. Misalnya, kenaikan infokom dipicu kebijakan bekerja dan belajar dari rumah sehingga pemakaian internet melonjak. Dan pertumbuhan pertanian karena adanya stimulus bansos beras sehingga rakyat bersemangat menanam padi.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menambahkan, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 10,82 persen, disusul pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minus 6,48 persen, konsumsi rumah tangga minus 4,04 persen, dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 2,12 persen. Hanya konsumsi pemerintah yang naik 9,76 persen setelah pada kuartal sebelumnya minus 6,90 persen. (dpr)


EKONOMI

Catat, Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif, Efisien dan Akuntabel

Avatar

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar. (Foto: dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada pengelolaan keuangan negara setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer profesional, serta adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Anggaran kepada para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas ­ di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020).

“Mengutamakan efektifitas, efisiensi, dan akuntabel. Tiga hal itu mutlak. Teman-taman harus menyadari setiap rupiah harus punya manfaan, bukan hanya output, tapi outcome nya harus jelas,” tegas Indra. Dia mengungkapkan, permasalahan yang berulang dalam pengelolaan anggaran adalah soal perencanaan.

Oleh sebab itu Indra mengingatkan para ASN pengelola anggaran, setiap triwulan bisa melakukan perencanaan secara baik dan matang. Meskipun saat ini di rata-rata nasional, serapan anggaran DPR RI masih cukup baik, dimana hingga triwulan ke tiga sudah terserap sekitar 68 persen. “Tapi kalau case planning bisa dilakukan lebih baik lagi, kita di triwulan tiga (serapan anggaran) bisa sampai 70 persen. Ke depan menajemen anggaran harus lebih baik,” ujar Indra.

Sampai dengan saat ini Setjen DPR RI telah 12 kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Indra menjelaskan, hampir setiap kegiatan di DPR dilakukan pendapingan oleh Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI. Prinsipnya setiap pengelolaan anggaran harus mengacu pada aturan yang ada, jadi kalaupun ada temuan-temuan dari auditor atau BPK, sifatnya hanya catatan administratif, bukan yang bersifat material.

“Dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN (Barang Milik Negara), semua harus memahami soal mekanisme akun, memahami soal pencatatan, dan kalau itu bisa dilakukan, insyaAllah kita bisa mempertahankan WTP,” pungkas Indra. (dpr)


Continue Reading

EKONOMI

Gubernur BI Perry Warjiyo Sebut Think Investment Think West Jawa

Avatar

Published

on

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (Foto : bi.go.id)

Mediaemiten.com, Bandung – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang kembali menggelar West Java Investment Summit 2020 untuk mengejar para investor, baik investor dalam negeri ataupun asing, datang ke Jabar.

“Presiden menegaskan sangat penting untuk terus mendorong investasi bagi pemulihan ekonomi nasional, baik daerah atau nasional. UU Ciptakerja sudah disahkan semoga investasi bisa semakin terdorong,” tegasnya, Senin (16/11/2020).

Ia mengatakan promosi investasi juga sudah dilakukan oleh daerah lain, dimana terbaru adalah dari Jateng yang menghasilkan triliuanan rupiah dari sejumlah komitmen kerjasama investasi. Kali ini di Jabar, ia berharap hal yang serupa akan dicapai.

“Jabar salah satu yang leading dalam hal investasi. Terbukti ada 21 proyek investasi yang ditawarkan secara langsung dalam WJIS kali ini dari total 30 proyek dengan nilai mencapai Rp33,6 triliun. Mari kita sinergi membangun optimisme mendorong investasi bagi pemulihan ekonomi. Think investment, think West Java,” tuturnya.

Tema WJIS kali ini yakni “invest in West Java for beter feature, life and work” menunjukan kuatnya semangat optimisme akan pemulihan ekonomi yang lebih baik, dengan didukung pennigkatan ivestasi di Jabar.

Ia meyakini akan ada perbaikan ekonomi pada kwartal empat tahun ini, dimana pertumbuhan akan kembali mencatat angka positif setelah pada triwulan II dan II lalu, tumbuh negatif. Bahkan tahun depan diprediksi pertumbuhan akan mencapai 5 persen. Jika didukung oleh perbaikan investasi, konsumsi dan ekspor serta terjaganya stabilitas rupiah.

“Sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi nasional sangat kuat dan erat antara pemerintah, BI, OJK, maupun berbagai instansi dan lembaga terus dilakukan,” tutupnya. (jbr)


Continue Reading

EKONOMI

Perekonomian Indonesia Sudah Menunjukkan Ada Perbaikan

Avatar

Published

on

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. (Foto : Instagram @ditoganinduto)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada masa penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlanjut, triwulan III perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan dan titik balik (turning point) yang ditunjukkan adanya perbaikan di berbagai sektor. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan-III 2020 tumbuh menjadi -3,49 persen (yoy) membaik daripada triwulan-II 2020 sebesar -5,32 persen (yoy). 

“Titik balik perbaikan perekonomian Indonesia mulai terlihat dari seluruh komponen pertumbuhan perekonomian, baik dari sisi pengeluaran dan produksi mulai mengalami peningkatan,” kata Dito usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (12/5/2020). 

Titik balik dari perekonomian di Triwulan III 2020 ini, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, dipengaruhi oleh akselerasi stimulus fiskal (APBN) dan program pemulihan ekonomi nasional yang dapat dilihat dari peningkatan konsumsi pemerintah di triwulan-III 2020 yang mampu tumbuh positif sebesar 9,8 persen (yoy). Selain itu, per 9 November 2020 program PEN telah terealisasi Rp383,01 triliun atau 55,1 persen dari pagu Rp695,2 triliun. 

Selanjutnya, Dito menyatakan bahwa di kuartal-IV 2020, penyerapan belanja APBN 2020 dan program pemulihan ekonomi (PEN) dapat terus diakselerasi untuk menangani permasalahan kesehatan akibat pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan aktivitas dunia usaha kembali bangkit dan menjaga momentum dari pemulihan ekonomi nasional.

Pentingnya koordinasi dan sinergi pemerintah dengan otoritas terkait seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dinilai Dito, tetap harus diperluas untuk memperkuat sinergi kebijakan dan memastikan stabilitas perekonomian agar tetap terjaga serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Saya berharap optimisme dari seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan market  bahwa momentum pemulihan bisa berlanjut ke depan sehingga kita bersama-sama dapat melewati dampak terburuk dari pandemi COVID-19 ini berhasil dilewati,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu. (dpr)  


Continue Reading

Trending