Connect with us

EKONOMI

Indonesia Resmi Resesi, Pemulihan Ekonomi Harus Dipercepat

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. (Foto: dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Indonesia resmi masuk resesi pasca Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kembali minus 3,49 persen pada kuartal III 2020, hari ini (5/11/2020). Kontraksi tersebut juga dialami pada kuartal sebelumnya, atau kuartal II 2020, mencatatkan minus 5,39 persen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, kondisi tersebut sebagai akibat dari tekanan eksternal dan pandemi Covid-19.

“Pertumbuhan ekonomi memang alami penurunan pada kuartal III-2020 sebagai akibat dari tekanan eksternal dan pandemi Covid-19. Pelaku usaha sudah sejak lama mempersiapkan resesi ekonomi. Jadi kita lihat saja, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) positif 1,85 persen sampai sesi siang ini sehingga berada di 5.199. Nilai tukar rupiah juga menguat ke Rp 14.370 per dollar AS bukti investor tetap percaya terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia,” kata Amir melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2020).

Menghadapi resesi, politikus Fraksi PPP menekankan bahwa untuk saat ini yang paling penting adalah seberapa cepat pemulihan ekonomi dari sisi belanja pemerintah. Data menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah cukup tinggi, yaitu 9,76 persen dibanding tahun lalu. Nilai belanja pemerintah juga besar yakni Rp 377 triliun pada kuartal ke III. “Jadi DPR RI pasti mendukung langkah percepatan pemulihan ekonomi dengan program PEN agar resesi ekonomi tidak berlanjut sampai tahun 2021,” imbuhnya.

Sejauh ini pemerintah dinilai telah mempercepat realisasi PEN. Hal ini terlihat dari banyaknya program yang serapannya rendah langsung dialokasikan ke program perlindungan sosial dan penanganan kesehatan. “Komitmen ini terus kita pantau di DPR RI, khususnya anggaran bantuan sosial agar diprioritaskan untuk menahan laju kemiskinan,” kata legislator dapil Sulawesi Selatan I tersebut.

Tidak hanya itu, Amir menekankan pengawasan terhadap program pemulihan ekonomi untuk tetap menjadi prioritas sehingga dipastikan penyimpangan anggaran sangat kecil. Kami juga meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menghadapi situasi resesi. “Misalnya ada pelaku UMKM berjualan di platform daring, omsetnya masih bisa terjaga. Kita perlu gerakan optimisme secara nasional. Resesi ekonomi pasti berlalu, dan ekonomi Indonesia tetap menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan negara lain,” pungkas Amir.

Secara kuartalan, ekonomi Indonesia telah mengalami kontraksi minus 4,19 persen dari kuartal I-2020 ke kuartal II-2020. Dua kontraksi beruntuk secara kuartal ke kuartal (Q to Q) ini bisa dibilang kondisi perekonomian sudah masuk ke fase resesi teknikal (technical recession), karena pada kuartal I-2020, secara QtQ sudah minus 2,41 persen. Secara kumulatif, selama semester I-1010 ekonomi Indonesia sudah minus 1,26 persen. (dpr)


EKONOMI

Dukung UKM yang Belum Bankable, OJK Luncurkan Securities Crowdfunding

Avatar

Published

on

Acara pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021. /Instagram.com/@wimboh.ojk.

MEDIA EMITEN – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso secara resmi meluncurkan produk Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi.

Layanan ini dikenal dengan Securities Crowdfunding/SCF yang diresmikan berbarengan dengan pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021.

Hadirnya SCF, menurut Wimboh akan berperan untuk meningkatkan pendalaman pasar modal di masyarakat karena memberikan alternatif sumber pendanaan.

“Yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya, khususnya UKM mitra Pemerintah,” katanya.

Ke depan, dengan berkolaborasi dengan Pemerintah, SCF akan menyediakan pendanaan bagi UKM penyedia barang dan jasa Pemerintah yang potensinya cukup besar. 

Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, Rabu, 6 Januari 2020, saat ini pengadaan elektronik Pemerintah yang melibatkan UKM tercatat sekitar Rp74 triliun dengan melibatkan sekitar 160 ribu UKM.

Dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) disebutkan bahwa regulasi ini memberikan kemudahan bagi UKM.

Pages: 1 2


Continue Reading

EKONOMI

Mulai 1 Januari 2020, Pemerintah Akhirnya Naikkan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Avatar

Published

on

Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan. /Dok Media Apakabar/Rizal Ariansyah.

MEDIA EMITEN – Pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan mulai awal tahun 2021. 

Tarif penyesuaian jaminan kesehatan masyarakat ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2021.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2021 ini tercantum dalam ketentuan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. 

Dengan adanya perubahan iuran, pemerintah berharap desifit pada BPJS Kesehatan dapat berkurang.

Berikut daftar iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 (tarif BPJS Kesehatan 2021).

A. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan dibayar oleh pemerintah, baik melalui APBN pemerintah daerah maupun APBN pemerintah pusat.

Pages: 1 2 3


Continue Reading

EKONOMI

Presiden Tunjuk Airlangga Hartarto Jadi Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Avatar

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. /Instagram.com/@airlanggahartarto_official.

MEDIA EMITEN- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). 

Ketua Harian DNKI memiliki tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden selaku Ketua DNKI secara berkala setidak-tidaknya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

”Sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif ialah kepada semua segmen masyarakat dengan fokus masyarakat berpendapatan rendah, dan masyarakat lintas kelompok serta pelaku UMKM,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu, 13 Desember 2020.

Dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian RI, kebijakan inklusi keuangan sangatl penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama selama pandemi Covid-19. 

“Penyaluran langsung bantuan sosial tunai ke rekening bank penerima, misalnya, membuat manfaat dari realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat segera dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Airlangga.

Sementara terhadap masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar, Perpres SNKI baru mewadahi sinergi kebijakan keuangan inklusif antarpemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal secara merata.

Airlangga Hartarto menjelaskan, melalui Pepres SNKI yang baru, akan mendorong penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pages: 1 2 3 4


Continue Reading

Trending