Connect with us

INTERNASIONAL

Begini, Riwayat Kamala Harris Pasangan Joe Biden

Published

on

Calon Wakil Presiden AS, Kamala Harris. (Foto: Instagram @kamalaharris)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kamala Harris, senator cantik Amerika Serikat (AS) dari California merupakan cawapres Joe Biden untuk pemilihan umum presiden AS 2020. Sebelumnya diketahui bahwa berita pemilihan Kamala Harris sempat menjadi berita utama. 

Setahun yang lalu, senator California itu menonjol setelah menampilkan performa debat yang kuat. Ia juga melontarkan kritik pedas terhadap saingannya Joe Biden. Namun, pada akhir 2019, kampanyenya terhenti.

Lalu sebenarnya siapakah Kamala Haris? Berikut profil Kamala Harris dalam perjuangannya untuk bekerja di Gedung Putih.

Anggota Demokrat California itu lahir di Oakland, California, dari dua orang tua imigran. Sang ibu kelahiran India dan ayah kelahiran Jamaika.

Setelah orangtuanya bercerai, Harris dibesarkan oleh ibu tunggal beragama Hindu, yang merupakan peneliti kanker dan aktivis hak-hak sipil. Ia tumbuh dengan memeluk kebudayaan India. 

Sementara diketahui bahwa Kamala Haris ikut dengan ibunya dalam kunjungan ke India, tetapi Harris mengatakan bahwa ibunya mengadopsi budaya Afrika-Amerika Oakland, hal yang mempengaruhi kedua putrinya – Kamala dan adik perempuannya Maya.

Kamal Haris juga sempat berkuliah di Howard University, salah satu perguruan tinggi dan universitas kulit hitam terkemuka di AS. Pengalaman itu ia gambarkan sebagai salah satu yang paling membentuk dirinya.

Harris mengatakan bahwa ia selalu nyaman dengan identitasnya dan hanya menggambarkan dirinya sebagai “orang Amerika”. Pada 2019, dirinya mengatakan kepada Washington Post bahwa politisi tidak perlu masuk ke dalam satu kategori karena warna kulit atau latar belakang mereka.

Setelah empat tahun di Howard, Harris mendapatkan gelar hukumnya di Universitas California, Hastings, dan memulai karirnya di Kantor Kejaksaan Distrik Alameda County. Ia menjadi jaksa wilayah – jaksa tertinggi – untuk San Francisco pada tahun 2003, sebelum terpilih sebagai perempuan pertama dan orang Afrika-Amerika pertama yang menjabat sebagai jaksa agung California, pejabat penegak hukum tertinggi di negara bagian terpadat di Amerika itu.

Dalam dua periode masa jabatannya sebagai jaksa agung, Harris mendapatkan reputasi sebagai salah satu bintang Partai Demokrat yang sedang naik daun. Momentum ini digunakannya untuk mendorong pemilihannya sebagai senator junior AS di California pada tahun 2017.

Sejak pemilihannya menjadi Senat AS, mantan jaksa penuntut itu mendapatkan dukungan dari kaum progresif karena pertanyaan pedasnya terhadap calon Mahkamah Agung saat itu Brett Kavanaugh dan Jaksa Agung William Barr dalam sidang-sidang penting di Senat.

Selain itu, ketika ia mencalonkan diri sebagai presiden dalam kampanye yang dihadiri lebih dari 20.000 orang di Oakland, California, pada awal tahun lalu, rencananya untuk tahun 2020 itu disambut antusias. Namun senator itu gagal mengartikulasikan alasan yang jelas untuk kampanyenya dan melontarkan jawaban yang membingungkan untuk pertanyaan-pertanyaan di bidang kebijakan utama, seperti yang terkait dengan bidang kesehatan.

Dia juga tidak dapat memanfaatkan kelebihannya yakni pertunjukan debat yang memamerkan keterampilannya sebagai jaksa penuntut, yang sering kali menempatkan Biden di posisi yang diserang. Harris terlihat berada di posisi seimbang antara sayap progresif dan moderat di partainya, tetapi akhirnya dia tak berhasil menarik keduanya.

Ia mengakhiri pencalonannya pada bulan Desember sebelum kontes Demokrat pertama di Iowa pada awal 2020. Pada bulan Maret, Harris mendukung mantan wakil presiden tersebut, dengan mengatakan dia akan melakukan “segala upaya untuk membantu terpilihnya [Biden] sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya”.

Pencalonan Harris pada tahun 2020 membuat performanya sebagai jaksa penuntut utama California disorot. Meskipun bersandar ke sisi kiri pada masalah-masalah seperti pernikahan gay dan hukuman mati, dia menghadapi serangan berulang-ulang dari kaum progresif karena dianggap tidak cukup progresif, dan menjadi subyek opini editorial oleh profesor hukum Universitas San Francisco, Lara Bazelon.

Pada awal masa kampanye, Bazelon menulis bahwa Harris sering menghindari pertempuran progresif yang melibatkan isu-isu seperti reformasi polisi, reformasi narkoba dan penuntutan yang salah. Harris, yang mendeskripsikan diri sebagai “penuntut progresif” mencoba memperlihatkan ia lebih condong ke kiri dengan mengharuskan beberapa agen khusus Departemen Kehakiman California, lembaga negara pertama yang mengadopsi aturan itu, untuk mengenakan kamera di badan.

Ia juga meluncurkan database yang memungkinkan publik melihat statistik kejahatan-tetapi dia masih gagal mendapatkan daya tarik. “Kamala adalah seorang polisi” menjadi kalimat yang umum digunakan dalam kampanye, hal yang merusak upaya Harris untuk memenangkan basis Demokrat yang lebih liberal selama pemilihan pendahuluan.

Tetapi kredensial penegakan hukum yang sama itu mungkin terbukti bermanfaat dalam pemilihan umum mengingat Demokrat perlu memenangkan pemilih independen dan pemilih yang lebih moderat. Sekarang, ketika AS bergumul dengan masalah rasial dan ada sorotan terkait kebrutalan polisi, Harris berada di garis depan untuk memperkuat suara kelompok progresif.

Di Twitter, ia menyerukan penangkapan anggota polisi yang membunuh Breonna Taylor, seorang perempuan Afrika-Amerika berusia 26 tahun dari Kentucky dan dia sering berbicara tentang perlunya membongkar rasialisme sistemik di negara itu. Ketika ada dorongan progresif untuk menghentikkan anggaran untuk kepolisian dan mengalihkannya ke program sosial – yang ditentang oleh Biden, Harris menyerukan untuk “menata ulang” keamanan publik.

Harris sering mengatakan bahwa identitasnya membuatnya cocok untuk mewakili mereka yang terpinggirkan. Sekarang Biden telah menjadi pasangannya di Pemilu AS, Harris mungkin mendapat kesempatan untuk melakukan lebih dari itu dari dalam Gedung Putih. (rad)


INTERNASIONAL

Pertemuan Menlu ASEAN-Rusia, Menteri Retno Dorong Kolaborasi Produksi Vaksin

Published

on

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi./Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dengan Menlu Rusia, Menlu Retno L.P Marsudi mendorong kerja sama dalam memproduksi vaksin.

Menteri Retno dan Menlu Rusia Sergey Lavrov memimpin bersama Pertemuan Khusus Tingkat Menteri ASEAN-Rusia, Selasa, 06 Juli 2021) secara virtual.

Baca Juga: Pemkab Bogor Kembali Gelar Vaksinasi Massal untuk 2.500 Orang di TSI Puncak

Pertemuan tersebut membahas kerja sama kemitraan strategis ASEAN dan Rusia yang tahun ini memasuki tahun ke-25.

Dikutip mediaemiten.com dari laman setkab.go.id, Selasa, 07 Juli 2021, pertemuan tersebut membahas kerja sama kemitraan strategis ASEAN dan Rusia yang tahun ini memasuki tahun ke-25.

Dalam pertemuan tersebut, Retno mendorong penguatan kerja sama dalam sektor kesehatan, khususnya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Ditambahkan, kenaikan kasus Covid-19, kemunculan berbagai varian baru dan kesenjangan vaksinasi global merupakan pengingat bahwa ASEAN dan Rusia harus bekerjasama dengan lebih baik dalam menghadapi pandemi.

“Namun di sisi lain, upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tetap harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Retno menyampaikan dua isu utama. Pertama, mengenai kerja sama penanganan pandemi.

Ia mendorong Rusia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan vaksin di kawasan melalui doses-sharing, memprioritaskan negara ASEAN sebagai penerima vaksin Rusia serta menjajaki kemungkinan joint-production dengan negara anggota ASEAN.

Menteri Retno juga mengajak ASEAN dan Rusia untuk bersama-sama memperkuat dukungan terhadap COVAX Facility, negosiasi TRIPS Waiver serta kesetaraan pengakuan terhadap vaksin.

Selain ituia menegaskan pentingnya penguatan ketahanan kesehatan kawasan.

Kolaborasi dengan Rusia diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kawasan dalam industri kesehatan dan farmasi, penelitian serta penguatan sistem pencegahan dini kawasan.

“ASEAN-Rusia juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat WHO dan tatanan kesehatan global untuk mengantisipasi munculnya pandemi di masa mendatang,” ujarnya.

Kedua, terkait arsitektur kawasan. Retno melihat persamaan prinsip-prinsip visi Rusia mengenai arsitektur kawasan dan ASEAN Outlook on The Indo Pacific (AOIP), yang menjadi semakin relevan di masa pandemi.

“Saatnya kita mengedepankan kerja sama dibandingkan persaingan, kolaborasi dibandingkan kompetisi,” ucapnya menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan kolaborasi kedua belah pihak.

Dikatakan Indonesia juga mengajak Rusia untuk mendukung sentralitas ASEAN serta upaya mengatasi situasi di Myanmar, termasuk implementasi Five-Point Consensus.

Terkait usulan Rusia untuk menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Rusia pada Oktober 2021, Retno menekankan bahwa KTT harus menjadi momentum penguatan kemitraan ASEAN dan Rusia untuk mengatasi berbagai tantangan dan juga meningkatkan kontribusi Rusia di kawasan.

Pertemuan yang diselenggarakan untuk mendorong komitmen dan peran aktif Rusia di kawasan Asia Tenggara tersebut telah menghasilkan outcome document berupa Co-chairs Summary yang pada intinya menyepakati untuk mempercepat proses pemulihan pascapandemi, termasuk menekan dampak-dampak sosio-ekonomi, mengembalikan stabilitas makroekonomi dan finansial, supply chain, konektivitas dan memperkuat ketahanan lingkungan.

Simak Pula: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Luar Jawa-Bali, Pengetatan di 43 Kabupaten/Kota

Pertemuan juga menyepakati rencana diselenggarakannya KTT ASEAN-Russia pada bulan Oktober 2021, dan berbagai kesepakatan kerja sama di berbagai bidang, antara lain keamanan maritim, keamanan teknologi komunikasi dan informasi, penanganan bencana, serta penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas.

Menurut Retno, Rusia telah menjadi mitra strategis ASEAN sejak tahun 1996, dan dalam kurun waktu 25 tahun tersebut telah mengembangkan hubungan dan kerja sama yang erat di berbagai bidang, termasuk politik dan keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia menjadi negara koordinator kemitraan ASEAN-Russia untuk periode tahun 2018-2021. (EMA)


Continue Reading

INTERNASIONAL

Seperti Tahun Lalu, Arab Batasi Ibadah Haji untuk 60 Ribu Jemaah, Hanya untuk Penduduk Lokal dan Ekspatriat

Published

on

Pelaksanaan ibadah haji./Dok. arabnewscom/AFP.

MEDIA EMITEN – Seperti tahun lalu, pemerintah Arab Saudi kembali tidak memberikan kuota kepada warga asing untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.

Arab hanya memberikan 60 ribu kuota haji untuk warga lokal dan ekspatriat dengan alasan masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pemberangkatan Haji Batal, Anggota DPR: Kinerja BPKH Kita Awasi Jangan Salah Urus

Arab juga memberlakukan persyaratan ketat untuk calon jemaah haji.

“Calon jemaah haji harus sudah divaksin dan bebas dari penyakit kronis, berusia antara 18 tahun hingga 65 tahun,” kata keterangan Kementerian Urusan Haji Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam sebuah keterangan resmi yang dikutip mediaemiten.com dari aljazeera.com.

Kementerian menambahkan, pembatasan pelaksanaan dengan pertimbangan pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang angkanya masih tinggi, ditambah dengan adanya varian virus baru.

“Otoritas terus memantau situasi kesehatan global,” ucap Kementerian.

Tahun lalu, Kerajaan membatasi kuota haji hanya 1.000 untuk warga lokal dan warga asing yang menetap di Arab untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, warga negara dari negara lain tidak diijinkan untuk menjalankan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima.

Tahun ini, pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada pertengahan Juli 2021.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, setiap tahun sebanyak sebanyak 2,5 juta jemaah datang ke Arab untuk melaksanakan rukun haji.

Simak Juga: Haji Batal, Begini Prosedur Pengembalian Setoran Biaya Menurut Kementerian Agama

Ibadah haji menjadi sumber pemasukan utama bagi Arab.

Menurut data resmi, Arab Saudi meraup sekitar US$ 12 miliar per tahun dari pelaksanaan ibadah haji. (wan)

 


Continue Reading

INTERNASIONAL

Kena Sanksi Barat Soal Pelanggaran di Xinjiang, China Balas Uni Eropa

Published

on

Pengunjuk rasa melakukan aksi meminta pemerintah China menghentikan aksi genosida terhadap muslim Uighur./Dok. Reuters

MEDIA EMITEN – Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Sanksi yang dijatuhkan pada Senin, 21 Maret 2021 itu merupakan tindakan Barat terkoordinasi yang pertama terhadap Beijing di bawah Presiden baru AS, Joe Biden.

Dikutip mediaemiten.com dari laman channelnewsasia.com, Selasa, 22 Maret 2021, China tidak tinggal diam dan langsung bereajsu atas sanksi tersebut.

Pemerintah China menutup pintu perdagangan terhadap Uni Eropa (UE), termasuk anggota parlemen Eropa, diplomat, lembaga serta para keluarganya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Barat berusaha meminta pertanggungjawaban Beijing atas penahanan massal muslim Uighur di barat laut China.

AS menyebutnya China telah melakukan pembunuhan massal (genosida) muslim Uighur.

Namun pemerintah China menyangkal semua tuduhan tersebut.

Pejabat senior AS mengatakan mereka setiap hari melakukan kontak dengan pemerintah di Eropa mengenai masalah terkait China – mereka menyebutnya sebagai “roadshow Eropa”.

“Di tengah meningkatnya kecaman internasional, China terus melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam pernyataannya menjelang pertemuan dengan para menteri Uni Eropa dan Nato di Brussel, Belgia, pekan ini.

Kementerian Luar Negeri Kanada menyatakan, telah ditemukan bukti yang kuat soal pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik oleh pemerintah China.

Aktivis dan pakar hak asasi PBB menyebutkan, setidaknya satu juta muslim Uighur telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.

Namun pemerintah China mengklaim kamp-kamp tersebut menyediakan pelatihan dan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstrimisme.

Uni Eropa merupakan yang pertama menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat China, termasuk direktur keamanan tertinggi, dan satu entitas, yang kemudian diikuti oleh Inggris dan Kanada.

Mereka yang juga menjadi sasaran AS adalah Chen Mingguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang dan pejabat senior lainnya di wilayah tersebut yakni Wang Junzheng. (BUD)















Continue Reading

Trending