Connect with us

BISNIS

Ketergantungan Impor Energi Jadi Tantangan Pemerintah

Avatar

Published

on

Menteri ESDM, Arifin Tasrif. (Foto : esdm.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Beban anggaran negara masih berat karena ketergantungan impor energi. Salah satunya impor gas minyak bumi cair atau Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Hal tersebut diungkapkanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, melalui keterangannya, Kamis (22/10/2020).

“Permintaan energi kita masih andalkan fosil, sebagian besar masih diikuti dan berasal dari impor, ketergantungan energi kita pada impor besar, misalnya LPG, salah satu kebutuhan utama untuk konsumsi di rumah-rumah,” kata Arifin.

Menurutnya, ketergantungan impor LPG ini  menjadi tantangan berat bagi pemerintah.

Oleh karena itu,  perlu ada substitusi ke sumber energi dalam negeri. Bila substitusi ini terjadi, maka tidak hanya kemandirian energi yang terdorong, namun juga berdampak pada seimbangnya neraca perdagangan Indonesia.

“Jadi, tantangan berat bagi pemerintah kalau tidak lakukan substitusi dari sumber energi dalam negeri. Kalau substitusi ini terjadi, neraca perdagangan bisa seimbang,” tambahnya.

Pemerintah saat ini sedang mendorong industri hilir tidak hanya bagi komoditas mineral, tapi juga batu bara. Tujuannya, agar batu bara yang mulanya didominasi untuk ekspor, akan lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri.

Batu bara bisa diolah menjadi beberapa produk seperti methanol yang dapat dijadikan campuran untuk biodiesel (Fatty Acid Methyl Esters/ FAME), lalu Dimethyl Ether (DME) yang bisa digunakan sebagai substitusi LPG. Dengan hilirisasi batu bara menjadi DME, artinya ketergantungan pada impor LPG bisa ditekan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arviyan Arifin mengatakan sejak zaman Belanda pemanfaatan batu bara oleh PTBA hanya digunakan untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

Namun  paradigma pemanfaatan batu bara telah berubah. Menurutnya, masa depan batu bara adalah melalui hilirisasi. (inf)


BISNIS

UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan Disebut Turut Dorong Reformasi Fundamental

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. /Instagram.com/@smindrawati.

MEDIA EMITEN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan reformasi fundamental yang luar biasa untuk membangun kompetisi di Indonesia menjadi lebih sehat, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan inovasi masyarakat.

“Di dalam UU Cipta Kerja, ada bagian yang menyangkut sektor perpajakan.”

“Masyarakat bisa melaksanakan ide inovasinya, berbagai inisiatifnya, dan juga bagaimana modal bisa ditanamkan secara produktif,” kata Menkeu dalam Konferensi Nasional Perpajakan 2020 yang diselenggarakan secara daring, Kamis, 3 Desember 2020.

Menkeu menyatakan, UU Cipta Kerja merupakan kebijakan pemerintah dalam mendukung pulihnya perekonomian nasional sehingga Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang makin kuat, produktif, dan kompetitif.

“Kita akan terus meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mendukung agar perekonomian kita bisa pulih kembali.”

“Ini menjadi prasyarat bagi kita untuk terus juga mendukung kesehatan dari keuangan negara kita,” ungkap Menkeu.

Di dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, pemerintah menurunkan tarif PPh badan secara bertahap, menghapus PPh atas dividen dari dalam negeri, mengatur non objek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha dari koperasi maupun dari dana pengelolaan keuangan haji.

Pages: 1 2


Continue Reading

BISNIS

HUT ke-28, IPC Salurkan CSR Ratusan Juta untuk Masyarakat Pelabuhan

Avatar

Published

on

IPC berbagi kebahagiaan kepada masyarakat di 12 wilayah Pelabuhan melalui rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) ‘IPC Peduli’. /Dok. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

MEDIA EMITEN – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)  /  IPC  genap  berusia 28 tahun pada Selasa, 1 Desember 2020 lalu. Dalam kesempatan ini, IPC berbagi kebahagiaan kepada masyarakat di 12 wilayah Pelabuhan melalui rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) ‘IPC Peduli’ yang dilakukan secara bertahap.

“Dengan bertambahnya usia IPC, kami ingin mewujudkan rasa syukur atas support yang telah diberikan oleh masyarakat selama ini, salah satunya melalui rangkaian ‘IPC Peduli’.”

“Program yang bernilai total Rp825 juta ini kami  salurkan  dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari pembagian sembako, sunatan massal hingga pembagian new normal kit kepada stakeholders kami,” kata Direktur Utama IPC, Arif Suhartono.

Adapun program pertama adalah IPC Berbagi Sembako yang dilaksanakan di tujuh Cabang Pelabuhan yaitu Cabang Cirebon, Cabang Teluk Bayur, Cabang Pontianak, Cabang Sunda Kelapa, Cabang Banten, Cabang Jambi dan Cabang Pangkal Balam. Dengan total sebanyak 3.500 paket untuk tujuh cabang pelabuhan dengan nilai keseluruhan Rp350 juta.

Selanjutnya adalah program IPC Sunatan Massal dengan pelaksanaan sunatan gratis kepada anak-anak dan masyarakat di wilayah kerja Pelabuhan Cabang Palembang, Cabang Bengkulu, Cabang Panjang dan Cabang Tanjung Pandan serta Cabang Tanjung Priok. Dengan dana Rp400 juta kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau 260 peserta Sunatan Massal.

Dan terakhir, yakni program IPC Berbagi New Normal Kit yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat tepat pada 1 Desember lalu dengan membagikan perlengkapan personal hygiene kepada supir truk, petugas kebersihan, dan tenaga kerja bongkar muat serta stakeholders Pelabuhan lainnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 1.000 paket dengan nilai total Rp75 juta ini terdiri dari masker, hand sanitizer, botol minum dan tisu basah.

“Kami berkomitmen mewujudkan semangat ‘BUMN untuk Indonesia’ melalui rangkaian kegiatan ‘IPC Peduli’. Terutama di masa sulit ini, kami ingin berkontribusi meringankan beban warga sekitar yang benar-benar membutuhkan,” tutup Arif. (ipc)


Continue Reading

BISNIS

Dominasi Asing di Industri Nikel dalam Negeri Disayangkan DPR-RI

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. /Dok. Dpr.go.id.

MEDIA EMITEN – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. 

Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu memperkirakan, permintaan (demand) nikel ke depan akan semakin tinggi, seiring adanya kebutuhan dari bahan nikel, seperti untuk baterai listrik.

“Saya melihat dominasi asing masih sangat tinggi di Industri nikel dalam negeri. Padahal sumber daya alam berupa nikel ke depan bisa menjadi primadona dalam industri mineral.,”ujar Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan LIPI, BPPT, dan BIG yang diikutinya secara virtual, Senin 30 November 2020.

Dengan demand yang semakin tinggi, lanjutnya, dan cadangan nikel dalam negeri pun cukup besar, maka sejatinya industri ini akan menjadi penyumbang devisa terbesar. 

Mulyanto menilai hal tersebut dapat terwujud jika dikelola dengan baik dari hulu hingga hilir. Itulah salah satu alasan didorongnya pembuatan smelter nikel.

Oleh karenanya ia berharap agar pemangku kebijakan dapat merefleksikan realita tersebut. 

“Bagaimana kita berpikir ke sana, agar kemampuan domestik kita bisa dari hulu sampai hilir. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita betul-betul berbasis sumber daya alam dan mineral.”

Pages: 1 2


Continue Reading

Trending