Connect with us

BISNIS

Kemenhub Pembatasan Angkutan Barang di Tol Japek Libur Maulid Nabi

Avatar

Published

on

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. (Foto: Instagram @setiadibudi.85)

Mediaemiten.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang Pada Masa Arus Mudik dan Balik Libur Nasional dan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas.

Adapun pembatasan operasional ini akan berlaku untuk arus mudik pada 27-28 Oktober 2020 dan arus balik pada 31 Oktober- 2 November 2020.

“Angkutan barang yang dikenakan pembatasan operasional adalah mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, dan kereta gandengan; serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian meliputi tanah, pasir, dan/atau batu, bahan tambang, dan bahan bangunan,” jelas Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Kamis (22/10/2020).

Menurut Dirjen Budi, pembatasan operasional angkutan barang ini demi mengutamakan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada masa libur mudik dan balik Libur Nasional dan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah yang diperkirakan akan terjadi pekan depan.

“Maka dari itu Ditjen Hubdat akan melakukan pembatasan operasional angkutan barang pada Tol Jakarta-Cikampek (Japek),” ujar Dirjen Budi.

Adapun pembatasan operasional angkutan barang berupa pengalihan arus lalu lintas dari Jalan Tol menuju Jalan Arteri dilakukan dengan ketentuan:

1) arus mudik:

a. 27 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan 28 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB;

b. Mobil barang dari arah barat ke timur akan mulai dilakukan pemeriksaan mobil barang untuk dikeluarkan di Gerbang Tol Cikarang Barat dan masuk kembali di Gerbang Tol Palimanan.

2) arus balik:

a. 31 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB sampai dengan 2 November 2020 pukul 08.00 WIB;

b. Mobil barang dari arah timur ke barat akan mulai dilakukan pemeriksaan mobil barang untuk dikeluarkan di Gerbang Tol Palimanan IV dan masuk kembali di Gerbang Tol Cikarang Barat.

Meski demikian, Dirjen Budi menyatakan pembatasan operasional angkutan barang ini tidak berlaku bagi beberapa jenis kendaraan angkutan barang dengan muatan tertentu.

“Pembatasan ini tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor, air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta barang-barang pokok seperti beras, tepung terigu, dan sebagainya,” ungkap Dirjen Budi.

Pekerjaan konstruksi di sekitar main road Jalan Tol juga akan dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik libur Nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah mulai 28 Oktober 2020 sampai dengan 1 November 2020 mendatang.

“Pemberlakuan pembatasan operasional angkutan barang ini nantinya akan memperhatikan juga kondisi di lapangan saat hari-H dan sesuai dengan diskresi dari Polri. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi dan dinamika di lapangan. Selain itu selama arus mudik dan balik saya mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 3 M yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker,” pungkas Dirjen Budi. (inf)


BISNIS

UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan Disebut Turut Dorong Reformasi Fundamental

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. /Instagram.com/@smindrawati.

MEDIA EMITEN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan reformasi fundamental yang luar biasa untuk membangun kompetisi di Indonesia menjadi lebih sehat, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan inovasi masyarakat.

“Di dalam UU Cipta Kerja, ada bagian yang menyangkut sektor perpajakan.”

“Masyarakat bisa melaksanakan ide inovasinya, berbagai inisiatifnya, dan juga bagaimana modal bisa ditanamkan secara produktif,” kata Menkeu dalam Konferensi Nasional Perpajakan 2020 yang diselenggarakan secara daring, Kamis, 3 Desember 2020.

Menkeu menyatakan, UU Cipta Kerja merupakan kebijakan pemerintah dalam mendukung pulihnya perekonomian nasional sehingga Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang makin kuat, produktif, dan kompetitif.

“Kita akan terus meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mendukung agar perekonomian kita bisa pulih kembali.”

“Ini menjadi prasyarat bagi kita untuk terus juga mendukung kesehatan dari keuangan negara kita,” ungkap Menkeu.

Di dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, pemerintah menurunkan tarif PPh badan secara bertahap, menghapus PPh atas dividen dari dalam negeri, mengatur non objek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha dari koperasi maupun dari dana pengelolaan keuangan haji.

Pages: 1 2


Continue Reading

BISNIS

HUT ke-28, IPC Salurkan CSR Ratusan Juta untuk Masyarakat Pelabuhan

Avatar

Published

on

IPC berbagi kebahagiaan kepada masyarakat di 12 wilayah Pelabuhan melalui rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) ‘IPC Peduli’. /Dok. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

MEDIA EMITEN – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)  /  IPC  genap  berusia 28 tahun pada Selasa, 1 Desember 2020 lalu. Dalam kesempatan ini, IPC berbagi kebahagiaan kepada masyarakat di 12 wilayah Pelabuhan melalui rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) ‘IPC Peduli’ yang dilakukan secara bertahap.

“Dengan bertambahnya usia IPC, kami ingin mewujudkan rasa syukur atas support yang telah diberikan oleh masyarakat selama ini, salah satunya melalui rangkaian ‘IPC Peduli’.”

“Program yang bernilai total Rp825 juta ini kami  salurkan  dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari pembagian sembako, sunatan massal hingga pembagian new normal kit kepada stakeholders kami,” kata Direktur Utama IPC, Arif Suhartono.

Adapun program pertama adalah IPC Berbagi Sembako yang dilaksanakan di tujuh Cabang Pelabuhan yaitu Cabang Cirebon, Cabang Teluk Bayur, Cabang Pontianak, Cabang Sunda Kelapa, Cabang Banten, Cabang Jambi dan Cabang Pangkal Balam. Dengan total sebanyak 3.500 paket untuk tujuh cabang pelabuhan dengan nilai keseluruhan Rp350 juta.

Selanjutnya adalah program IPC Sunatan Massal dengan pelaksanaan sunatan gratis kepada anak-anak dan masyarakat di wilayah kerja Pelabuhan Cabang Palembang, Cabang Bengkulu, Cabang Panjang dan Cabang Tanjung Pandan serta Cabang Tanjung Priok. Dengan dana Rp400 juta kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau 260 peserta Sunatan Massal.

Dan terakhir, yakni program IPC Berbagi New Normal Kit yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat tepat pada 1 Desember lalu dengan membagikan perlengkapan personal hygiene kepada supir truk, petugas kebersihan, dan tenaga kerja bongkar muat serta stakeholders Pelabuhan lainnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 1.000 paket dengan nilai total Rp75 juta ini terdiri dari masker, hand sanitizer, botol minum dan tisu basah.

“Kami berkomitmen mewujudkan semangat ‘BUMN untuk Indonesia’ melalui rangkaian kegiatan ‘IPC Peduli’. Terutama di masa sulit ini, kami ingin berkontribusi meringankan beban warga sekitar yang benar-benar membutuhkan,” tutup Arif. (ipc)


Continue Reading

BISNIS

Dominasi Asing di Industri Nikel dalam Negeri Disayangkan DPR-RI

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. /Dok. Dpr.go.id.

MEDIA EMITEN – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. 

Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu memperkirakan, permintaan (demand) nikel ke depan akan semakin tinggi, seiring adanya kebutuhan dari bahan nikel, seperti untuk baterai listrik.

“Saya melihat dominasi asing masih sangat tinggi di Industri nikel dalam negeri. Padahal sumber daya alam berupa nikel ke depan bisa menjadi primadona dalam industri mineral.,”ujar Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan LIPI, BPPT, dan BIG yang diikutinya secara virtual, Senin 30 November 2020.

Dengan demand yang semakin tinggi, lanjutnya, dan cadangan nikel dalam negeri pun cukup besar, maka sejatinya industri ini akan menjadi penyumbang devisa terbesar. 

Mulyanto menilai hal tersebut dapat terwujud jika dikelola dengan baik dari hulu hingga hilir. Itulah salah satu alasan didorongnya pembuatan smelter nikel.

Oleh karenanya ia berharap agar pemangku kebijakan dapat merefleksikan realita tersebut. 

“Bagaimana kita berpikir ke sana, agar kemampuan domestik kita bisa dari hulu sampai hilir. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita betul-betul berbasis sumber daya alam dan mineral.”

Pages: 1 2


Continue Reading

Trending