Connect with us

BISNIS

Golkar Sebut Revisi UU Minerba Sudah Prosedural dan Transparan

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan main dan mekanisme prosedural dalam konteks program perundang-undangan di DPR RI. Maman menegaskan, pembentukan revisi UU Minerba juga telah melewati berbagai tahap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal itu dipaparkan Maman usai memberikan keterangan mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam Sidang Pleno Perkara Mahkamah Konstitusi, mendengarkan keterangan DPR, Presiden dan pemberi keterangan DPD RI, di Ruang Rapat Badan Keahlian (BK) DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Turut hadir, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BK Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Tanti Sumartini.                                                                                                                   

“DPR RI pada saat pembentukan revisi UU Minerba itu sudah sesuai dengan aturan main. Pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas dengan mengundang pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan pandangan dan pendapat,” ujar Maman.

Poin kedua, sambung politisi Partai Golkar ini, yaitu dalam pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip-prinsip untuk kepentingan bangsa dan negara. Maman mengungkapkan, pembentukan revisi UU telah mempertimbangkan berbagai sektor kebutuhan negara terhadap situasi dan kondisi Minerba nasional.

Dimana, tutur Maman, berbagai upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan pendapatan negara serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor Minerba menjadi pertimbangan utama DPR RI dalam pembentukan revisi UU Minerba. Di sisi lain, Maman mengklarifikasi bahwa dalam pembentukan revisi UU Minerba telah melibatkan DPD RI.

“Tentu, pada prinsipnya DPR menghargai serta menghormati pihak pemohon uji materi UU karena hal itu adalah proses demokrasi yang harus dilewati setiap institusi dan hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap orang. Namun demikian, pihak pemohon atau penggugat seharusnya memiliki relevansi dan kompetensi di bidang Minerba” pungkas legislator dapil Kalimantan Barat I itu. (dpr)


BISNIS

UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan Disebut Turut Dorong Reformasi Fundamental

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. /Instagram.com/@smindrawati.

MEDIA EMITEN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan reformasi fundamental yang luar biasa untuk membangun kompetisi di Indonesia menjadi lebih sehat, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan inovasi masyarakat.

“Di dalam UU Cipta Kerja, ada bagian yang menyangkut sektor perpajakan.”

“Masyarakat bisa melaksanakan ide inovasinya, berbagai inisiatifnya, dan juga bagaimana modal bisa ditanamkan secara produktif,” kata Menkeu dalam Konferensi Nasional Perpajakan 2020 yang diselenggarakan secara daring, Kamis, 3 Desember 2020.

Menkeu menyatakan, UU Cipta Kerja merupakan kebijakan pemerintah dalam mendukung pulihnya perekonomian nasional sehingga Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang makin kuat, produktif, dan kompetitif.

“Kita akan terus meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mendukung agar perekonomian kita bisa pulih kembali.”

“Ini menjadi prasyarat bagi kita untuk terus juga mendukung kesehatan dari keuangan negara kita,” ungkap Menkeu.

Di dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, pemerintah menurunkan tarif PPh badan secara bertahap, menghapus PPh atas dividen dari dalam negeri, mengatur non objek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha dari koperasi maupun dari dana pengelolaan keuangan haji.

Pages: 1 2


Continue Reading

BISNIS

HUT ke-28, IPC Salurkan CSR Ratusan Juta untuk Masyarakat Pelabuhan

Avatar

Published

on

IPC berbagi kebahagiaan kepada masyarakat di 12 wilayah Pelabuhan melalui rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) ‘IPC Peduli’. /Dok. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

MEDIA EMITEN – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)  /  IPC  genap  berusia 28 tahun pada Selasa, 1 Desember 2020 lalu. Dalam kesempatan ini, IPC berbagi kebahagiaan kepada masyarakat di 12 wilayah Pelabuhan melalui rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) ‘IPC Peduli’ yang dilakukan secara bertahap.

“Dengan bertambahnya usia IPC, kami ingin mewujudkan rasa syukur atas support yang telah diberikan oleh masyarakat selama ini, salah satunya melalui rangkaian ‘IPC Peduli’.”

“Program yang bernilai total Rp825 juta ini kami  salurkan  dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari pembagian sembako, sunatan massal hingga pembagian new normal kit kepada stakeholders kami,” kata Direktur Utama IPC, Arif Suhartono.

Adapun program pertama adalah IPC Berbagi Sembako yang dilaksanakan di tujuh Cabang Pelabuhan yaitu Cabang Cirebon, Cabang Teluk Bayur, Cabang Pontianak, Cabang Sunda Kelapa, Cabang Banten, Cabang Jambi dan Cabang Pangkal Balam. Dengan total sebanyak 3.500 paket untuk tujuh cabang pelabuhan dengan nilai keseluruhan Rp350 juta.

Selanjutnya adalah program IPC Sunatan Massal dengan pelaksanaan sunatan gratis kepada anak-anak dan masyarakat di wilayah kerja Pelabuhan Cabang Palembang, Cabang Bengkulu, Cabang Panjang dan Cabang Tanjung Pandan serta Cabang Tanjung Priok. Dengan dana Rp400 juta kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau 260 peserta Sunatan Massal.

Dan terakhir, yakni program IPC Berbagi New Normal Kit yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat tepat pada 1 Desember lalu dengan membagikan perlengkapan personal hygiene kepada supir truk, petugas kebersihan, dan tenaga kerja bongkar muat serta stakeholders Pelabuhan lainnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 1.000 paket dengan nilai total Rp75 juta ini terdiri dari masker, hand sanitizer, botol minum dan tisu basah.

“Kami berkomitmen mewujudkan semangat ‘BUMN untuk Indonesia’ melalui rangkaian kegiatan ‘IPC Peduli’. Terutama di masa sulit ini, kami ingin berkontribusi meringankan beban warga sekitar yang benar-benar membutuhkan,” tutup Arif. (ipc)


Continue Reading

BISNIS

Dominasi Asing di Industri Nikel dalam Negeri Disayangkan DPR-RI

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. /Dok. Dpr.go.id.

MEDIA EMITEN – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. 

Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu memperkirakan, permintaan (demand) nikel ke depan akan semakin tinggi, seiring adanya kebutuhan dari bahan nikel, seperti untuk baterai listrik.

“Saya melihat dominasi asing masih sangat tinggi di Industri nikel dalam negeri. Padahal sumber daya alam berupa nikel ke depan bisa menjadi primadona dalam industri mineral.,”ujar Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan LIPI, BPPT, dan BIG yang diikutinya secara virtual, Senin 30 November 2020.

Dengan demand yang semakin tinggi, lanjutnya, dan cadangan nikel dalam negeri pun cukup besar, maka sejatinya industri ini akan menjadi penyumbang devisa terbesar. 

Mulyanto menilai hal tersebut dapat terwujud jika dikelola dengan baik dari hulu hingga hilir. Itulah salah satu alasan didorongnya pembuatan smelter nikel.

Oleh karenanya ia berharap agar pemangku kebijakan dapat merefleksikan realita tersebut. 

“Bagaimana kita berpikir ke sana, agar kemampuan domestik kita bisa dari hulu sampai hilir. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita betul-betul berbasis sumber daya alam dan mineral.”

Pages: 1 2


Continue Reading

Trending