Connect with us

NASIONAL

PSBB bisa Longgar Asalkan Protokol Covid Diterapkan Secara Ketat

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah periode Mei hingga September 2020. Pada Mei lalu, ditemukan 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan, sementara yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.

Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan dan yang minta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen. Terakhir, pada September 2020, responden yang meminta PSBB dilanjutkan meningkat menjadi 39 persen, jumlah ini tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan yakni 55 persen.

Melihat fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat lebih diperketat. “Aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal serta informal,” ujar Melki.

Dalam rilisnya, Senin (19/10/2020) Melki memahami aspirasi dari masyarakat tersebut. Dia mencontohkan tren penyakit seperti flu burung, dimana setelah timbul kepanikan di awal, lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapinya. Begitu pula dengan Covid-19, masyarakat dinilainya sudah paham cara menghadapi, baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila terindikasi positif.

Alasan lain yang membuat aspirasi masyarakat itu wajar adalah makin  baiknya penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan RS, puskesmas, klinik maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien OTG, gejala ringan, sedang, berat dan kritis. “Indikatornya presentase angka kesembuhan makin tinggi dan presentase angka meninggal terus menurun,” tambahnya.

Menurut legislator Partai Golkar ini, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19, baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi makin baik dan terkoordinasi. Sehingga hal itu berdampak pada kepercayaan publik yang makin tinggi menghadapi Covid-19. Begitu juga dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal pembatasan sosial berskala mikro di level RT/RW, kampung atau komunitas.

Melki mengatakan semuanya akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat berjalan dengan baik. “Warga negara yang sadar dan patuh jalankan protokol kesehatan secara konsisten menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah Covid-19 menyebar,” imbuhnya.

Apalagi, jika ada warga yang bergejala mengarah kepada Covid-19, maka mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat. “Sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud,” tandasnya. (dpr)


NASIONAL

Pemerintah Masih Lakukan Moratorium Pemekaran Daerah, Ini Alasannya

Avatar

Published

on

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’aruf Amin. /Instagram/@kyai_marufamin.

MEDIA EMITEN – Pemerintah melanjutkan kebijakan penundaan sementara atau moratorium terhadap usulan pemekaran daerah baru. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat menerima Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

“Kebijakan Pemerintah terkait usulan pemekaran daerah masih dilakukan penundaan sementara, moratorium,” tegas Wapres

Saat ini, Indonesia memiliki 223 Daerah Otonomi Baru (DOB). Hasil evaluasi Pemerintah dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2019 menunjukkan bahwa sumber pendapatan sebagian besar dari 223 DOB yang dibentuk sejak tahun 1999 hingga 2014, masih tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belum mampu mandiri.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, moratorium ini didasarkan oleh beberapa hal, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh DOB masih rendah serta kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan untuk menopang seluruh operasional yang dilakukan oleh DOB.

“Porsi PAD-nya masih berada di bawah dana transfer pusat. Ini salah satu alasannya itu,” ungkap Wapres.

Selain itu, imbuhnya, kondisi kebijakan fiskal nasional sedang difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pages: 1 2 3


Continue Reading

NASIONAL

Selfie-selfie Usai Olahraga Badminton, Kapolri Tidak Terpapar Covid-19

Avatar

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. /Instagram.com/@divisihumaspolri.

MEDIA EMITEN – Kapolri Jenderal Idham Azis dikabarkan terpapar virus Corona (Covid-19). Kabar tersebut langsung dibantah tegas oleh Polri.

“Hoax!,” tegas Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa 1 Desember 2020.

Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan dirinya dan Kapolri Jenderal Idham Azis justru sedang olahraga bersama. Ia mengaku sedang bermain badminton. 

“Pak Kapolri (Jenderal Idham Azis) dalam keadaan sehat, fit, dan kami sedang bermain badminton. Olahraga diperlukan di masa pandemi ini agar kondisi tubuh tetap sehat,” ucap Argo.

Untuk membuktikan hal tersebut, Argo mengirim sebuah swafoto saat bermain badminton bersama Idham Azis. 

Disitu terlihat Idham Azis memegang ponsel dan menghadapkan kamera ke arah wajahnya bersama dengan Argo Yuwono.

Irjen Pol Argo Yuwono dan Jenderal Idham Azis nampak tersenyum ke arah kamera ponsel dan terlihat sehat menyegarkan. (pol)


Continue Reading

NASIONAL

Libur Akhir Tahun Dipangkas Tiga Hari, Tanggal 28-30 Desember Tidak Libur

Avatar

Published

on

Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendi. /Instagram.com/@muhadjir_effendy.

MEDIA EMITEN – Pemerintah resmi memangkas libur akhir tahun dan cuti bersama Desember 2020 sebanyak tiga hari.

Semula berjumlah 11 hari, dimana cuti bersama berbarengan dengan libur natal dan tahun baru 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendi seusai menggelar rapat dengan sejumlah Menteri Teknis berkaitan dengan keputusan pangkas libur panjang akhir tahun 2020 di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020.

“Intinya kita sesuai arahan putuskan bahwa libur natal dan tahun baru tetap ada. Kemudian ditambah satu pengganti libur Idul Fitri,” ujar Muhadjir Effendy.

“Secara teknis ada pengurangan libur dan cuti bersama 3 hari, yaitu 28-29-30 Desember 2020. Ini akan ditandatangani 3 menteri,” sambungnya.

Berikut jadwal terbaru libur akhir tahun perayaan Natal dan Tahun Baru 2020,

24 Desember 2020 (Kamis): Libur Cuti Bersama NatalPAGE BREAK

25 Desember 2020 (Jumat): Libur Natal

Pages: 1 2


Continue Reading

Trending