Connect with us

NASIONAL

PSBB bisa Longgar Asalkan Protokol Covid Diterapkan Secara Ketat

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah periode Mei hingga September 2020. Pada Mei lalu, ditemukan 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan, sementara yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.

Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan dan yang minta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen. Terakhir, pada September 2020, responden yang meminta PSBB dilanjutkan meningkat menjadi 39 persen, jumlah ini tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan yakni 55 persen.

Melihat fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat lebih diperketat. “Aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal serta informal,” ujar Melki.

Dalam rilisnya, Senin (19/10/2020) Melki memahami aspirasi dari masyarakat tersebut. Dia mencontohkan tren penyakit seperti flu burung, dimana setelah timbul kepanikan di awal, lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapinya. Begitu pula dengan Covid-19, masyarakat dinilainya sudah paham cara menghadapi, baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila terindikasi positif.

Alasan lain yang membuat aspirasi masyarakat itu wajar adalah makin  baiknya penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan RS, puskesmas, klinik maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien OTG, gejala ringan, sedang, berat dan kritis. “Indikatornya presentase angka kesembuhan makin tinggi dan presentase angka meninggal terus menurun,” tambahnya.

Menurut legislator Partai Golkar ini, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19, baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi makin baik dan terkoordinasi. Sehingga hal itu berdampak pada kepercayaan publik yang makin tinggi menghadapi Covid-19. Begitu juga dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal pembatasan sosial berskala mikro di level RT/RW, kampung atau komunitas.

Melki mengatakan semuanya akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat berjalan dengan baik. “Warga negara yang sadar dan patuh jalankan protokol kesehatan secara konsisten menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah Covid-19 menyebar,” imbuhnya.

Apalagi, jika ada warga yang bergejala mengarah kepada Covid-19, maka mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat. “Sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud,” tandasnya. (dpr)


NASIONAL

Menteri ATR/Kepala BPN: Jangan Mudah Percayakan Pengurusan Sertfikat Tanah Kepada Orang Lain

Published

on

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. /Dok. setkab.go.id

MEDIA EMITEN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil meminta masyarakat jangan mudah memberikan kepercayaan pengurusan sertifikat tanah kepada orang lain.

Hal ini untuk menghindari terjadinya kasus balik nama yang melibatkan mafia tanah seperti yang dialami artis Nirina Zubir baru-baru ini.

Sofyan Djalil menegaskan Kementerian ATR/BPN selaku instansi pemerintah yang menangani administrasi pertanahan dan tata ruang, bertindak sangat serius memerangi mafia tanah.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Menteri ATR/Kepala BPN: Jangan Mudah Percayakan Pengurusan Sertfikat Tanah Kepada Orang Lain


Continue Reading

NASIONAL

Pemerintah Arab Saudi Kasih Sinyal Buka Kembali Umrah dan Haji untuk Jemaah Indonesia

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. /Instagram.com/@airlanggahartarto_official

MEDIA EMITEN – Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah Arab Saudi telah memberikan sinyal untuk membuka kembali Umroh dan haji
untuk jemaah Indonesia.

Menurut Airlangga Hartarto, hal itu telah disampaikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia melalui Nota Diplomatik yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2021 yang lalu.

” Namun hal ini masih perlu dibicarakan lebih lanjut antar kedua negara,” kata Airlangga Hartarto seperti dikutip Hallo.id dari laman resmi Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Pemerintah Arab Saudi Kasih Sinyal Buka Kembali Umrah dan Haji untuk Jemaah Indonesia


Continue Reading

NASIONAL

Greenpeace Tanggapi 9 Poin Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow

Published

on

Presiden Joko Widodo. /Instagram.com/@jokowi

MEDIA EMITEN – Greenpeace Indonesia menyayangkan isi pidato Presiden Joko Widodo dalam perhelatan COP 26 di Glasgow, Senin, 1 November 2021 waktu setempat.

Greenpeace Indonesia menyebut pidato Jokowi tidak memperlihatkan komitmen serius dan ambisius yang merupakan inisiatif pemerintah sendiri.

Indonesia seharusnya bisa menjadi contoh bagi banyak negara berkembang untuk memutus ketergantungan terhadap energi kotor, mewujudkan nol deforestasi, serta tidak bergantung pada dukungan internasional.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Greenpeace Tanggapi 9 Poin Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow


Continue Reading

Trending