Connect with us

EKONOMI

Fokus Pemerintah Kepada UMKM Mesti Lebih Digencarkan Lagi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pertambahan Rakyat Miskin di Asia Tenggara mencapai jutaan orang yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Di Indonesia, merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertambahan rakyat miskin mencapai 4 juta orang sehingga total rakyat miskin Indonesia mencapai 28,7 juta orang yang sebelumnya sekitar 24,79 juta orang.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperkuat sektor UMKM dengan merealisasikan bantuan yang sudah direncanakan. Nevi mengatakan, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Padahal sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

“Para pelaku UMKM ini masyarakatnya rata-rata disiplin dalam menjalankan usahanya. Ketika mereka mendapat bantuan, akan memberikan usaha dan upaya terbaik untuk meningkatkan usahanya. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan,” tutur Nevi dalam siaran persnya, Senin (19/10/2020).

Ia menjelaskan, sejak program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) digulirkan pada pertengahan 2017 hingga 27 Mei 2020, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan kredit UMi senilai Rp 6,55 triliun bagi 2 juta lebih pelaku usaha mikro di seluruh provinsi melalui tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan 44 Koperasi atau linkage.

Nevi melanjutkan, meskipun pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur UMi menyebabkan beberapa debitur mengalami kesulitan sehingga berpengaruh kepada kualitas pembayaran kredit UMi, akan tetapi kondisi ini tak sampai memunculkan fenomena lonjakan non perfoming loan (NPL). Catatatan PIP, tidak ada kredit macet atau bermasalah dalam pelaksaan program tersebut. Ini menunjukkan betapa para pelaku UMKM ini disiplin dalam persoalan keuangan.

“Saya sangat menekankan, agar pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap UMKM. Sampai dengan awal Juni 2020 ada sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini cukup besar dan bila mampu ditanggulangi, akan memberikan kontribusi perekonomian nasional,” ujar Politisi PKS ini.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini menerangkan, dirinya kerap mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah terutama di Sumbar untuk sinergi memberikan kontribusi kepada masyarakat pelaku UMKM. Upaya ini ia lakukan karena diyakini ekonomi kerakyatan ini yang secara perlahan tapi pasti akan mempu mengurangi angka kemiskinan nasional.

“Saya berharap, agar pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat bantuan yang diberikan pemerintah, dan sektor UMKM dapat bangkit untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan dengan cepat bantuan pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan tapi juga memperketat seleksi calon penerima agar tepat sasaran merata ke seluruh wilayah Indonesia. Semoga UMKM kembali menjadi penopang perekonomian rakyat yang dapat memperbesar kontribusi terhadap PDB Nasioanal,” tutup Nevi. (dpr)


EKONOMI

Pemulihan Ekonomi untuk Pendidikan Agama, Kemenag Alokasi Rp5,7 T

Avatar

Published

on

Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi. /Instagram/@fachrulrazi__official.

MEDIA EMITEN – Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran besar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. 

Total alokasi anggaran yang diamanahkan ke Kementerian Agama mencapai Rp5,7 triliun.

“Bicara tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional di bidang pendidikan agama dan keagamaan, kami mendapat dana secara keseluruhan sangat besar, yaitu Rp5.793.467.955.000,” terang Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, di Jakarta, Rabu, 25 November 2020.

“Ini amanah yang sangat besar dan kami manfaatkan dengan sangat baik,” sambungnya.

Menurut Menag, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk Subsidi Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh pada Madrasah, Subsidi Kuota Internet untuk Mahasiswa, Bantuan Operasional untuk Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, Bantuan Daring untuk Pondok Pesantren dan Bantuan untuk Guru RA/Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam

“Termasuk juga untuk anggaran dukungan Bantuan Operasional Pendidikan untuk menambah unit cost BOS per siswa sebesar Rp100 ribu dan optimalisasi belanja barang,” tutur Menag.

Anggaran PEN untuk bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Kementerian Agama, telah dialokasikan pada DIPA Unit Eselon I. Ditjen Pendidikan Islam misalnya, ada anggaran sekitar Rp1,156 triliun. 

Pages: 1 2


Continue Reading

EKONOMI

Catat, Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif, Efisien dan Akuntabel

Avatar

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar. (Foto: dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada pengelolaan keuangan negara setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer profesional, serta adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Anggaran kepada para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas ­ di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020).

“Mengutamakan efektifitas, efisiensi, dan akuntabel. Tiga hal itu mutlak. Teman-taman harus menyadari setiap rupiah harus punya manfaan, bukan hanya output, tapi outcome nya harus jelas,” tegas Indra. Dia mengungkapkan, permasalahan yang berulang dalam pengelolaan anggaran adalah soal perencanaan.

Oleh sebab itu Indra mengingatkan para ASN pengelola anggaran, setiap triwulan bisa melakukan perencanaan secara baik dan matang. Meskipun saat ini di rata-rata nasional, serapan anggaran DPR RI masih cukup baik, dimana hingga triwulan ke tiga sudah terserap sekitar 68 persen. “Tapi kalau case planning bisa dilakukan lebih baik lagi, kita di triwulan tiga (serapan anggaran) bisa sampai 70 persen. Ke depan menajemen anggaran harus lebih baik,” ujar Indra.

Sampai dengan saat ini Setjen DPR RI telah 12 kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Indra menjelaskan, hampir setiap kegiatan di DPR dilakukan pendapingan oleh Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI. Prinsipnya setiap pengelolaan anggaran harus mengacu pada aturan yang ada, jadi kalaupun ada temuan-temuan dari auditor atau BPK, sifatnya hanya catatan administratif, bukan yang bersifat material.

“Dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN (Barang Milik Negara), semua harus memahami soal mekanisme akun, memahami soal pencatatan, dan kalau itu bisa dilakukan, insyaAllah kita bisa mempertahankan WTP,” pungkas Indra. (dpr)


Continue Reading

EKONOMI

Gubernur BI Perry Warjiyo Sebut Think Investment Think West Jawa

Avatar

Published

on

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (Foto : bi.go.id)

Mediaemiten.com, Bandung – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang kembali menggelar West Java Investment Summit 2020 untuk mengejar para investor, baik investor dalam negeri ataupun asing, datang ke Jabar.

“Presiden menegaskan sangat penting untuk terus mendorong investasi bagi pemulihan ekonomi nasional, baik daerah atau nasional. UU Ciptakerja sudah disahkan semoga investasi bisa semakin terdorong,” tegasnya, Senin (16/11/2020).

Ia mengatakan promosi investasi juga sudah dilakukan oleh daerah lain, dimana terbaru adalah dari Jateng yang menghasilkan triliuanan rupiah dari sejumlah komitmen kerjasama investasi. Kali ini di Jabar, ia berharap hal yang serupa akan dicapai.

“Jabar salah satu yang leading dalam hal investasi. Terbukti ada 21 proyek investasi yang ditawarkan secara langsung dalam WJIS kali ini dari total 30 proyek dengan nilai mencapai Rp33,6 triliun. Mari kita sinergi membangun optimisme mendorong investasi bagi pemulihan ekonomi. Think investment, think West Java,” tuturnya.

Tema WJIS kali ini yakni “invest in West Java for beter feature, life and work” menunjukan kuatnya semangat optimisme akan pemulihan ekonomi yang lebih baik, dengan didukung pennigkatan ivestasi di Jabar.

Ia meyakini akan ada perbaikan ekonomi pada kwartal empat tahun ini, dimana pertumbuhan akan kembali mencatat angka positif setelah pada triwulan II dan II lalu, tumbuh negatif. Bahkan tahun depan diprediksi pertumbuhan akan mencapai 5 persen. Jika didukung oleh perbaikan investasi, konsumsi dan ekspor serta terjaganya stabilitas rupiah.

“Sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi nasional sangat kuat dan erat antara pemerintah, BI, OJK, maupun berbagai instansi dan lembaga terus dilakukan,” tutupnya. (jbr)


Continue Reading

Trending