Connect with us

POLITIK

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin

Avatar

Published

on

Presiden RI, Joko widodo dan Wakil Presiden Ri KH Maruf Amin. (Foto : Instagram @jokowi.amin)

Mediaemiten.com – Saya lihat banyak yang perlu dibenahi soal crisis management (krisis manajemen), dan making decision (membuat keputusan).

Memang saat ini tersandera dengan UU Omnibus Law Cilaka. Saya lihat ini baik tapi di saat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 Undang-undang yang digabung.

Perlu juga Jokowi menegur keras para bawahannya dan perlunya me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk.

Ada harapan dengan UU turunan Omnibus Law. Undang-undang ini di buat untuk kepentingan akyat bukan kepentingan legislator.

Kadang good (baik) tapi belum best (terbaik) ataupun paling baik (better). Dalam ini istilah Vox Populi (suara rakyat) perlu didengari

Saya yakin jika Preaiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera.

Memang komunikasi publik agak lemah dan perlu dirubah. Untuk Jubir jangan semua bicara. Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara.

Baru para kabinetnya harus tahan diri. Jangan bicara bukan tupoksinya.

Justru itu, komunikasi antar lembaga dan publin perlu diperkuat. Kan ada pakar komunikasi Effendi Ghazali, Prof Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing. Penting juga melibatkan mereka.

Soal pembangunan sudah baik tapi saat ini saran saya kalau bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur. Baru perkecil berutang pada World Bank.

Saya sarankan Maruf Amin sebagai Wapres perlu dilibatkan juga baik ide dan pemikiran.

Jokowi perlu bangun tim yang solid; perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.

Membangun infrastruktur saya nilai sudah sangat baik mulai dari bandara, jembatan dan jalan. Tapi saat ini saran lebih baik fokus ke pandemi corona.

Bagi saya periode pertama itu bagus sebetulnya tinggal melanjutkan.

Pentingnya focus and commitment (fokus dan komitmen).

Untuk UU Ciptaker perlu lagi dipelajari oleh para staf ahli Presiden mana yang bermasalah dan tidak, yang merugikan buruh dan elemen masyarakat yang lain.

Sebetulnya, kerja sama yang bagus Jokowi-JK periode lalu. Yang utama presiden jangan diatur oleh bawahannya. Mereka yang patuh pada perintah atasan.

Data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800.

Pentingnya pemerintahan menekan Utang Luar Negeri. Pentingnya mendukung KPK dalam memberantas para mafia di Indonesia.

Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah.

Tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat. Lantaran menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia.

Hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.

Kalau tidak maka akan berdampak buruk.

Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak.

Oleh : Jerry Massie, Pengamat Politik Political and Public Policy Studies.


POLITIK

Pegawai KPK yang Tak lolos ASN, Lebih Baik Mengundurkan Diri, Jangan Bikin Gaduh

Avatar

Published

on

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram.com/@m.kapitraampera

MEDIA EMITEN – DR Kapitra Ampera SH MH menyebut alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi kegaduhan.

Test Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan BKN adalah dalam rangka melaksanakan Undang Undang No 19 th 2019 yg mensyaratkan pegawai KPK adalah ASN.

Maka dengan amanat UU tersebut dilaksanakanlah seleksi bekerjasama dengan BKN.

Terkait pegawai KPK tidak lolos tes, Kapitra, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan juga seharusnya tak perlu memantik kegaduhan..

Kapitra juga merasa yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Sebelumnya Firli menyakan tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Apa lagi saya baca Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak ada pemecatan pegawai di Lembaga Antikorupsi itu, kurang apa lagi,” kata Kapitra.

“Nah harus bagaimana lagi? Kalau saya sih lebih baik mengundurkan saja, masa sudah senior tidak lolos tes,” katanya.

Menurut Kapitra, negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang melawan pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan KPK mengambil sikap tegas menjalankan aturan secara maksimal. (tim)


Continue Reading

NASIONAL

AHY: KLB Partai Demokrat Ujian Bagi Masa Depan Demokrasi

Avatar

Published

on

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Dok. Twitter AHY.

MEDIA EMITEN – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

KLB serta upaya mengganti pucuk pimpinan partai menurut AHY merupakan ujian dan tantangan bagi masa depan demokrasi serta keadilan di Indonesia.

“Sekali lagi saya tegaskan di sini, ini bukan hanya ujian terhadap kedaulatan dan kehormatan Demokrat, tapi juga tantangan dan ujian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” kata AHY.

Ia mengatakan itu saat memberi sambutan di depan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat pada pembukaan rangkaian rapat konsolidasi partai, di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021, yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

AHY mengatakan upaya mengganti pimpinan partai bukan masalah yang hanya menyangkut kepentingan dirinya sendiri.

“Kalau ada yang mengatakan ini permasalahan AHY semata, terlalu kecil seorang AHY,” tuturnya.

Tapi, kata putera mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ini permasalahan ataupun ujian bagi semua, seluruh pemimpin dan pengurus, serta kader Partai Demokrat di manapun (mereka, red) berada.

AHYmenambahkan KLB bukan sekadar masalah internal partai, karena itu melibatkan pihak luar, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat kongres luar biasa (KLB) partai di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

AHY dalam sambutannya mengatakan Moeldoko berupaya mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional.

Upaya itu sebagai perbuatan yang “memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladanan”.

Untuk itu menurutnya, pihaknya akan melawan hasil KLB di Deliserdang.

“Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita,” ucap AHY.

Partai Demokrat pimpinan AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus pusat, daerah, dan cabang di kantor pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi No.41, Jakarta.

Kegiatan tersebut yang untuk internal partai, berlangsung sejak pukul 10:00 WIB dan dijadwalkan rampung pada malam hari.

Di samping rapat dengan pengurus, Partai Demokrat juga mempersilakan masyarakat untuk memberi dukungan di atas mimbar.

Acara pemberian dukungan lewat orasi dan mimbar bebas rencananya akan digelar di halaman dalam kantor pusat Partai Demokrat.

Dalam rangkaian konsolidasi partai, AHY juga akan menggelar apel siaga bersama ketua dewan pengurus cabang (DPC) Partai Demokrat di 514 kabupaten dan kota hari ini, 7 Maret 2021. (wan)


Continue Reading

NASIONAL

AHY Masih Ketum Partai Demokrat, Mahfud: KLB Bermasalah Jika Didaftarkan ke Kemenkum-HAM

Avatar

Published

on

Menko Polhukam, Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat./Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Konflik internal di tubuh Partai Demokrat dan terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, mendapat tanggapan dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Poliik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di sisi lain, Mahfud berkata, KLB Partai Demokrat akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM).

Dalam akun Twitter Mahfud MD @mohmahfudmd yang dikutip Mediaemiten.com, Sabtu, 6 Maret 2021, ia mengatakan KLB Partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB itu didafarkan ke Kemenkum-HAM.

Menurut Mahfud, saat ini pemerintah akan meneliti keabsahan berdasarkan UU dan AD/ART parpol.

Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan.

“Jadi, pengadilanlah pemutusnya, Dus, sekarang tidak/belum ada masalah hukum di Partai Demokrat,” ucap Mahfud dalam akun Twitter-nya.

Jadi, sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menganggap independensi parpol.

Menurutnya, risikonya, pemerintah dituding cuci tangan.

“Tapi kalau melarang atau mendorong, bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya,” kata Mahfud.

Bagi pemerintah, sekarang ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Bukan (minimal) belum menjadi masalah hukum.

Sebab, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat.

Mahfud mengatakan pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai.

Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan KLB di Deliserdang yang diklaim sepihak tidak sah.

SBY mengatakan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKP-PD) gagal memenuhi persyaratan.

Menurut SBY, ada empat ketentuan dalam pasal 81 ayat 4 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat untuk dapat menggelar KLB.

Ketentuan pertama yaitu atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat, kedua direstui satu per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD), ketiga direstui satu per satu Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan terakhir disetujui majelis tinggi partai.

“Majelis tinggi yang saya pimpin yang terdiri dari 16 orang tidak pernah meminta KLB, DPD tak satu pun yang mengusulkan, DPC hanya tujuh persen, dan saya sebagai ketua majelis tinggi tidak pernah menyetujui,” kata SBY yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

Menurutnya, upaya mengubah AD/ART yang dilakukan oleh GKP-PD tidak sah karena dilakukan pada forum yang ia anggap tidak sah. (wan)


Continue Reading

Trending