Connect with us

POLITIK

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin

Published

on

Presiden RI, Joko widodo dan Wakil Presiden Ri KH Maruf Amin. (Foto : Instagram @jokowi.amin)

Mediaemiten.com – Saya lihat banyak yang perlu dibenahi soal crisis management (krisis manajemen), dan making decision (membuat keputusan).

Memang saat ini tersandera dengan UU Omnibus Law Cilaka. Saya lihat ini baik tapi di saat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 Undang-undang yang digabung.

Perlu juga Jokowi menegur keras para bawahannya dan perlunya me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk.

Ada harapan dengan UU turunan Omnibus Law. Undang-undang ini di buat untuk kepentingan akyat bukan kepentingan legislator.

Kadang good (baik) tapi belum best (terbaik) ataupun paling baik (better). Dalam ini istilah Vox Populi (suara rakyat) perlu didengari

Saya yakin jika Preaiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera.

Memang komunikasi publik agak lemah dan perlu dirubah. Untuk Jubir jangan semua bicara. Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara.

Baru para kabinetnya harus tahan diri. Jangan bicara bukan tupoksinya.

Justru itu, komunikasi antar lembaga dan publin perlu diperkuat. Kan ada pakar komunikasi Effendi Ghazali, Prof Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing. Penting juga melibatkan mereka.

Soal pembangunan sudah baik tapi saat ini saran saya kalau bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur. Baru perkecil berutang pada World Bank.

Saya sarankan Maruf Amin sebagai Wapres perlu dilibatkan juga baik ide dan pemikiran.

Jokowi perlu bangun tim yang solid; perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.

Membangun infrastruktur saya nilai sudah sangat baik mulai dari bandara, jembatan dan jalan. Tapi saat ini saran lebih baik fokus ke pandemi corona.

Bagi saya periode pertama itu bagus sebetulnya tinggal melanjutkan.

Pentingnya focus and commitment (fokus dan komitmen).

Untuk UU Ciptaker perlu lagi dipelajari oleh para staf ahli Presiden mana yang bermasalah dan tidak, yang merugikan buruh dan elemen masyarakat yang lain.

Sebetulnya, kerja sama yang bagus Jokowi-JK periode lalu. Yang utama presiden jangan diatur oleh bawahannya. Mereka yang patuh pada perintah atasan.

Data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800.

Pentingnya pemerintahan menekan Utang Luar Negeri. Pentingnya mendukung KPK dalam memberantas para mafia di Indonesia.

Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah.

Tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat. Lantaran menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia.

Hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.

Kalau tidak maka akan berdampak buruk.

Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak.

Oleh : Jerry Massie, Pengamat Politik Political and Public Policy Studies.


POLITIK

Airlangga: Trend Kenaikan Kasus Covid-19 Pasca Lebaran Masih Harus Diwaspadai

Published

on

MEDIA EMITEN – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan tren peningkatan kasus pasca libur Lebaran masih akan berlangsung hingga sekitar dua minggu ke depan.

Menurutnya, perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali.

“Namun, kalau kita lihat bahwa sesudah liburan Idul Fitri diperkirakan akan ada tetap kenaikan dalam dua minggu ke depan,” uja Airlangga saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan  Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin, 07 Juni 2021 dikutip mediaemiten.com.

Baca Juga: Menko Airlangga Optimis Perekonomian Indonesia 2021 Masuk Jalur Positif

Airlangga menilai, kebijakan penyekatan yang dilakukan di sejumlah titik selama masa peniadaan mudik Lebaran berjalan optimal dalam menekan laju kasus COVID-19 pasca libur panjang ini.

“(Saya) berterima kasih kepada jajaran TNI-Polri bahwa penyekatan selama Lebaran dan kemarin pasca Lebaran telah berjalan dengan optimal,” ujar Airlangga.

Seperti yang diungkapkan Ketua KPCPEN, perkembangan kasus aktif serta tingkat kesembuhan secara nasional per 6 Juni masih lebih baik dibandingkan dengan kasus global.

“Tingkat kasus aktif per 6 Juni 5,3 persen, ini lebih baik dari global yang 7,5%. 

Kesembuhannya 91,9%, lebih baik dari global yang 90,3%.

“Kematian memang masih tinggi dari global yaitu 2,8%, sementara global 2,1%,” ungkap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia juga relatif lebih baik dibanding sejumlah negara di dunia.

“Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. Indonesia 147 orang per satu juta penduduk, Malaysia 1.607 per satu juta penduduk, India 662 per satu juta penduduk, demikian pula Prancis 731 per satu juta penduduk,” ujarnya.

Dijelaskan, secara spasial jumlah kasus aktif saat ini mayoritas terdapat di Pulau Jawa yaitu sebesar 52,4%.

Ada provinsi-provinsi yang berkontribusi 65 persen terhadap kasus aktif, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau.

“Pulau Jawa berkontribusi 52,4% (terhadap kasus aktif nasional),” ujar Ketua KPCPEN.

Simak Pula: Haji Batal, Begini Prosedur Pengembalian Setoran Biaya Menurut Kementerian Agam

Sementara untuk tingkat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19, kata Airlangga, terdapat lima provinsi dengan BOR di atas 50%, lebih tinggi dari BOR nasional yang berada di angka 40%.

“BOR rata-rata sudah 40%, dan terdapat lima provinsi yang BOR-nya di atas 50%, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau,” ucap Airlangga. (Tim) 


Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Kritik Pegawai KPK yang Tidak Berhasil Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Published

on

Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera. /Instagram/@m.kapitraampera/

MEDIA EMITEN – Politisi PDIP DR Kapitra Ampera SH MH menyatakan kritik dan keheranannya dengan aksi yang dilakukan oleh 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

75 orang KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWB).

“Mestinya malu donk, tidak lulus kemudian merengek-rengek minta diluluskan. Mestinya introspeksi, jangan bermanuver,” kata Kapitra di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Kapitra juga mengomentari keberatan 75 orang pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN yang dikirim kepada pimpinan KPK.

“Tidak ada otomatisasi menjadi ASN KPK, semuanya harus melalui tes, jika tidak lulus tes iya tidak lulus,” kata Kapitra.

Dia meminta pegawai KPK tidak usah mencari kambing hitam dengan menyalahkan soal dan sebagainya.

“Aneh bin ajaib, saat tidak lulus yang salah adalah soalnya, bukan masalah kapabilitas orang yang ikut tes. Aneh,” katanya.

Pages: 1 2


Continue Reading

POLITIK

Politisi PDIP Ini Prihatin dengan Manuver Pegawai KPK yang Tidak Berhasil Lolos TWK

Published

on

Ketua KPK Firli Bahuri. /Dok. Kpk.go.id

MEDIA EMITEN – Politisi PDIP DR Kapitra Ampera SH MH menyatakan kritik dan keheranannya dengan aksi yang dilakukan oleh 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

75 orang KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWB).

“Mestinya malu donk, tidak lulus kemudian merengek-rengek minta diluluskan. Mestinya introspeksi, jangan bermanuver,” kata Kapitra di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Kapitra juga mengomentari keberatan 75 orang pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN yang dikirim kepada pimpinan KPK.

“Tidak ada otomatisasi menjadi ASN KPK, semuanya harus melalui tes, jika tidak lulus tes iya tidak lulus,” kata Kapitra.

Dia meminta pegawai KPK tidak usah mencari kambing hitam dengan menyalahkan soal dan sebagainya.

“Aneh bin ajaib, saat tidak lulus yang salah adalah soalnya, bukan masalah kapabilitas orang yang ikut tes. Aneh,” katanya.

Pages: 1 2


Continue Reading

Trending