Connect with us

EKONOMI

Pemulihan Ekonomi Hanya Mengandalkan Fiskal dan Moneter?

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter tetapi menggunakan semua instrumen termasuk salah satunya Omnibus Law.

“Dalam masa krisis ini, Presiden dan DPR setuju memiliki Omnibus Law yang akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja,” katanya ketika menjadi panelis dalam CNBC ‘Debate on Global Economy’ secara virtual di Jakarta, Jumat dini hari (16/10/2020).

Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural yang diharapkan berkontribusi bagi pertumbuhan.

Tak hanya itu, menurut Menkeu, dukungan komunitas internasional juga dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi untuk mendukung khususnya negara miskin agar mereka tidak hanya bertahan dari krisis tapi juga bisa pulih.

“Bagi kami, dukungan berkelanjutan oleh komunitas internasional tidak hanya dalam pemulihan, tapi juga akses vaksin akan sangat kritikal,” katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyatakan untuk pulih dari dampak pandemi, ia juga mendorong restorasi perdagangan dan aliran modal khususnya investasi asing langsung (FDI) yang lebih penting dibandingkan aliran modal jangka pendek.

Sri Mulyani menambahkan dalam mendesain pemulihan ekonomi juga tidak hanya bicara pertumbuhan namun harus melihat dari sisi gender khususnya peran wanita harus mendapat dukungan.

“Kebanyakan jaring pengaman sosial dan dukungan UMKM, mereka akan membantu wanita. Jangan lupa COVID kebanyakan memberi dampak kepada wanita, banyak tenaga kesehatan juga wanita,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, desain pemulihan ekonomi juga harus berkaitan dengan perubahan iklim agar bisa bertumbuh mengurangi karbon melalui pemberian stimulus fiskal atau insentif.

“Menyediakan yang lebih terbarukan dan proyek lebih hijau. Ini salah satu yang sekarang Indonesia lakukan. Jadi kami menggunakan krisis ini dalam hal untuk mentransformasi ekonomi, saya harap negara lain mengambil langkah yang sama,” ucapnya.

Selain Sri Mulyani, dalam sesi interaktif yang dipandu pembawa acara Geoff Cutmore dan disiarkan dari London, Inggris itu juga menghadirkan tiga panelis lain di antaranya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.

Selain itu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan Kepala Gavi, Aliansi Vaksin yang juga mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi Okonjo Iweala. (rad)


EKONOMI

Luhut Ajak Jerman Jadikan Indonesia sebagai Hub Industri Manufaktur

Avatar

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak investor Jerman untuk menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur untuk kawasan Asia Tenggara karena potensi ekonomi yang besar di kawasan ASEAN.

“Indonesia memiliki ekonomi terbesar di ASEAN, dengan 273 juta penduduk dan PDB senilai lebih dari 1 triliun dolar AS,” kata Luhut saat memberikan sambutan pada acara Asia-Pacific Conference of German Business secara daring, Senin (19/10/2020).

Luhut mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan pemangku kepentingan terkait. Kerja sama itu bisa bergerak di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan teknologi.

Indonesia pun akan mendorong kerja sama perdagangan dengan negara-negara non ASEAN. Misalnya, Indonesia dengan Uni Eropa (UE) melalui perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Dengan platform tersebut, kemitraan strategis Indonesia dan UE akan semakin kongkrit.

Indonesia, lanjut Luhut, juga tengah mendorong investasi di bidang kesehatan, yang dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih luas di sektor bahan baku aktif farmasi (active pharmaceutical ingredients) dan investasi rumah sakit.

“Lebih dari 600 ribu ‘wisatawan medis’ asal Indonesia berobat ke Singapura, Malaysia, Amerika Serikat , Thailand, dan lain-lain, mereka menghabiskan miliaran dolar per tahun di luar negeri, kenapa tidak kita buka lebih banyak RS Internasional di Indonesia. Semangatnya adalah mengamankan devisa,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Luhut mengatakan Indonesia juga sedang mengembangkan industri baterai lithium berbahan baku nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga. Ia menyebut baterai lithium akan semakin banyak digunakan di masa depan, seperti untuk mobil elektrik, microgrids, dan produk elektronik.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga melakukan langkah progresif dalam memperbaiki iklim berusaha di Indonesia, yakni melalui UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

UU Cipta Kerja disebutnya menyederhanakan 8.451 aturan nasional dan 15.965 aturan regional yang membebani bisnis skala kecil, menengah, maupun besar.

Selain itu, tambah Luhut, melalui UU Cipta Kerja, Indonesia melakukan pembaruan undang-undang (UU) terkait tenaga kerja di Indonesia. Aturan itu akan menyeimbangkan perlindungan tenaga kerja dengan penciptaan lapangan kerja.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Menko Polhukam itu juga menyambut pedoman kebijakan Indo-Pasifik yang dirancang oleh pemerintah federal Jerman pada September lalu.

Pedoman tersebut menegaskan kembali kepentingan bersama kedua negara, yang mencakup perdamaian dan keamanan, perdagangan bebas, jalur perdagangan yang terbuka, diversifikasi hubungan, perlindungan lingkungan, serta transformasi digital.

Terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pun ikut tertekan.

“Jika seluruh dunia bersatu, kita akan mampu mengatasi krisis ini lebih kuat dari sebelumnya,” ujarnya.

Luhut pun berharap tahun depan kondisi global sudah pulih sehingga aktifitas kerja sama antara kedua negara pun bisa kembali normal. (ant)


Continue Reading

EKONOMI

Fokus Pemerintah Kepada UMKM Mesti Lebih Digencarkan Lagi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pertambahan Rakyat Miskin di Asia Tenggara mencapai jutaan orang yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Di Indonesia, merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertambahan rakyat miskin mencapai 4 juta orang sehingga total rakyat miskin Indonesia mencapai 28,7 juta orang yang sebelumnya sekitar 24,79 juta orang.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperkuat sektor UMKM dengan merealisasikan bantuan yang sudah direncanakan. Nevi mengatakan, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Padahal sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

“Para pelaku UMKM ini masyarakatnya rata-rata disiplin dalam menjalankan usahanya. Ketika mereka mendapat bantuan, akan memberikan usaha dan upaya terbaik untuk meningkatkan usahanya. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan,” tutur Nevi dalam siaran persnya, Senin (19/10/2020).

Ia menjelaskan, sejak program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) digulirkan pada pertengahan 2017 hingga 27 Mei 2020, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan kredit UMi senilai Rp 6,55 triliun bagi 2 juta lebih pelaku usaha mikro di seluruh provinsi melalui tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan 44 Koperasi atau linkage.

Nevi melanjutkan, meskipun pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur UMi menyebabkan beberapa debitur mengalami kesulitan sehingga berpengaruh kepada kualitas pembayaran kredit UMi, akan tetapi kondisi ini tak sampai memunculkan fenomena lonjakan non perfoming loan (NPL). Catatatan PIP, tidak ada kredit macet atau bermasalah dalam pelaksaan program tersebut. Ini menunjukkan betapa para pelaku UMKM ini disiplin dalam persoalan keuangan.

“Saya sangat menekankan, agar pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap UMKM. Sampai dengan awal Juni 2020 ada sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini cukup besar dan bila mampu ditanggulangi, akan memberikan kontribusi perekonomian nasional,” ujar Politisi PKS ini.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini menerangkan, dirinya kerap mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah terutama di Sumbar untuk sinergi memberikan kontribusi kepada masyarakat pelaku UMKM. Upaya ini ia lakukan karena diyakini ekonomi kerakyatan ini yang secara perlahan tapi pasti akan mempu mengurangi angka kemiskinan nasional.

“Saya berharap, agar pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat bantuan yang diberikan pemerintah, dan sektor UMKM dapat bangkit untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan dengan cepat bantuan pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan tapi juga memperketat seleksi calon penerima agar tepat sasaran merata ke seluruh wilayah Indonesia. Semoga UMKM kembali menjadi penopang perekonomian rakyat yang dapat memperbesar kontribusi terhadap PDB Nasioanal,” tutup Nevi. (dpr)


Continue Reading

EKONOMI

Soal Utang, Kemenkeu Sebut Relatif Kecil Dibanding Negara G-20

Avatar

Published

on

Indonesia menempati posisi 10 besar negara berpendapatan rendah-menengah dengan hutang terbesar. (Foto : Idx.co.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Keuangan menilai utang Indonesia masih relatif kecil dibanding negara anggota G-20 yang lain karena pemerintah telah mengelolanya dengan hati-hati dan akuntabel.

“Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur,” demikian kutipan keterangan tertulis dari Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Hal tersebut menanggapi rilis laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020 yang berisikan data dan analisis posisi utang negara di dunia.

Dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar termasuk Indonesia.

Di sisi lain, laporan perbandingan itu tidak menyertakan negara maju melainkan negara kategori berpendapatan kecil dan menengah sehingga posisi Indonesia masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,88 persen dari total ULN.

Pada paparan perbandingan terlihat utang Indonesia di antara negara-negara lain terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16.

Menurut Kemenkeu, dengan ekonomi yang besar maka utang pemerintah yang tanpa BUMN dan swasta masih relatif rendah yakni 29,8 persen pada Desember 2019.

Kemenkeu menyebutkan jika dilihat dari daftar 10 negara maka posisi Indonesia jauh di bawah negara lain yang sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen.

Negara-negara tersebut adalah China 46,8 persen, Brazil 76,5 persen, India 68,3 persen, Rusia 13,5 persen, Mexico 46 persen, Turkey 30,4 persen, Indonesia 29,8 persen, Argentina 86 persen, Afrika Selatan 56,7 persen, dan Thailand 41,2 persen.

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) maka utang LN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan swasta.

Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar 199,88 miliar dolar AS atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia.

Kemenkeu menjelaskan data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut.

“Pemerintah berulang kali menjelaskan data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta,” tulis Kemenkeu.

Kemenkeu memastikan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

“Tentunya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tulis siaran pers Kemenkeu. (ant)


Continue Reading

Trending