Connect with us

BISNIS

Komisi VII Pertanyakan Murahnya Harga Ekspor Solar ke Malaysia

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Eddy Soeparno. (Foto : Instagram @eddy_soeparno)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi VII DPR RI mempertanyakan ekspor solar jenis High Speed Diesel (HSD) yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) ke Malaysia dengan harga yang lebih murah disbanding harga yang dijual di dalam negeri, yakni sekitar 9,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) untuk satu kargo atau sekitar 200 ribu barel. Ekspor perdana produk HSD 50 PPM Sulphur yang dilakukan pada 5 September 2020 lalu ini dilakukan Pertamina Refinery Unit V Balikpapan ke Malaysia melalui kapal MT. Ridgebury Katherine Z.

“Perlu diklarifikasi, mengenai isu yang berkembang di publik. Mengenai adanya perbedaan harga HSD di dalam negeri yang lebih mahal harganya ketimbang ekspor. Jika demikian adanya, hal ini tentunya mengecewakan masyarakat Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin RDP Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Pertamina di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin (5/10/2020).

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika. Ia mengatakan bahwa isu penjualan solar dengan harga lebih murah ke Malaysia sungguh tidak mengenakkan. Hal itu menjadi isu negatif buat Pertamina. Pasalnya meski yang diekspor Pertamina adalah HSD, namun orang awam tetap akan memahaminya sebagai ekspor solar

“Pengertian umum HSD, ada kata-kata dieselnya, pengertian orang awam itu solar juga. Oleh karena itu saya meminta penjelasan dari Pertamina terkait keputusan ekspor solar tersebut,” ungkap Kardaya.

Menjawab hal tersebut, CEO Subholding refinery and petrochemical Pertamina, Ignatius Tallulembang menjelaskan bahwa ekspor HSD tersebut tak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada operasional kilang dan juga permintaan (demand) HSD di dalam negeri. Dimana selama masa pandemi covid-19, kilang Pertamina dioperasikan pada kapasitas minimum (turn down ratio) pada 75 persen.

Saat kapasitas operasional minimum, daya serap (demand) dalam negeri masih rendah, sementara daya tampung (storage) pun sudah hampir penuh. Meski storage penuh, namun operasional kilang tetap tidak boleh berhenti. Sebab, berhentinya kilang justru mendatangkan kerugian yang lebih besar. “Kalau kita stop, artinya bukan solar saja yang tidak bisa dihasilkan. Tapi produk lain yang kita butuhkan seperti gasoline, LPG dan sebagainya juga,” sambung Tallulembang.

Oleh karena itu, ia menilai ekspor HSD yang dilakukan Pertamina sudah mempertimbangkan mitigasi risiko dari operasional kilang, serta kondisi demand  di masa pandemi Covid-19 ini. Sementara itu terkait harga ekspor yang lebih murah dibanding dalam negeri, Tallulembang mengaku harga ekspor pada produk HSD tersebut telah merujuk pada harga pasar yang berlaku saat itu. “Harga jualnya menyesuaikan harga pasar saat itu, ada term-nya. Ini adalah foB, artinya beli berdasarkan harga Balikpapan, sesuai harga pasar,” ujarnya. (dpr)


BISNIS

Ketergantungan Impor Energi Jadi Tantangan Pemerintah

Avatar

Published

on

Menteri ESDM, Arifin Tasrif. (Foto : esdm.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Beban anggaran negara masih berat karena ketergantungan impor energi. Salah satunya impor gas minyak bumi cair atau Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Hal tersebut diungkapkanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, melalui keterangannya, Kamis (22/10/2020).

“Permintaan energi kita masih andalkan fosil, sebagian besar masih diikuti dan berasal dari impor, ketergantungan energi kita pada impor besar, misalnya LPG, salah satu kebutuhan utama untuk konsumsi di rumah-rumah,” kata Arifin.

Menurutnya, ketergantungan impor LPG ini  menjadi tantangan berat bagi pemerintah.

Oleh karena itu,  perlu ada substitusi ke sumber energi dalam negeri. Bila substitusi ini terjadi, maka tidak hanya kemandirian energi yang terdorong, namun juga berdampak pada seimbangnya neraca perdagangan Indonesia.

“Jadi, tantangan berat bagi pemerintah kalau tidak lakukan substitusi dari sumber energi dalam negeri. Kalau substitusi ini terjadi, neraca perdagangan bisa seimbang,” tambahnya.

Pemerintah saat ini sedang mendorong industri hilir tidak hanya bagi komoditas mineral, tapi juga batu bara. Tujuannya, agar batu bara yang mulanya didominasi untuk ekspor, akan lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri.

Batu bara bisa diolah menjadi beberapa produk seperti methanol yang dapat dijadikan campuran untuk biodiesel (Fatty Acid Methyl Esters/ FAME), lalu Dimethyl Ether (DME) yang bisa digunakan sebagai substitusi LPG. Dengan hilirisasi batu bara menjadi DME, artinya ketergantungan pada impor LPG bisa ditekan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arviyan Arifin mengatakan sejak zaman Belanda pemanfaatan batu bara oleh PTBA hanya digunakan untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

Namun  paradigma pemanfaatan batu bara telah berubah. Menurutnya, masa depan batu bara adalah melalui hilirisasi. (inf)


Continue Reading

BISNIS

Kemenhub Pembatasan Angkutan Barang di Tol Japek Libur Maulid Nabi

Avatar

Published

on

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. (Foto: Instagram @setiadibudi.85)

Mediaemiten.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang Pada Masa Arus Mudik dan Balik Libur Nasional dan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas.

Adapun pembatasan operasional ini akan berlaku untuk arus mudik pada 27-28 Oktober 2020 dan arus balik pada 31 Oktober- 2 November 2020.

“Angkutan barang yang dikenakan pembatasan operasional adalah mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, dan kereta gandengan; serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian meliputi tanah, pasir, dan/atau batu, bahan tambang, dan bahan bangunan,” jelas Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Kamis (22/10/2020).

Menurut Dirjen Budi, pembatasan operasional angkutan barang ini demi mengutamakan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada masa libur mudik dan balik Libur Nasional dan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah yang diperkirakan akan terjadi pekan depan.

“Maka dari itu Ditjen Hubdat akan melakukan pembatasan operasional angkutan barang pada Tol Jakarta-Cikampek (Japek),” ujar Dirjen Budi.

Adapun pembatasan operasional angkutan barang berupa pengalihan arus lalu lintas dari Jalan Tol menuju Jalan Arteri dilakukan dengan ketentuan:

1) arus mudik:

a. 27 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan 28 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB;

b. Mobil barang dari arah barat ke timur akan mulai dilakukan pemeriksaan mobil barang untuk dikeluarkan di Gerbang Tol Cikarang Barat dan masuk kembali di Gerbang Tol Palimanan.

2) arus balik:

a. 31 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB sampai dengan 2 November 2020 pukul 08.00 WIB;

b. Mobil barang dari arah timur ke barat akan mulai dilakukan pemeriksaan mobil barang untuk dikeluarkan di Gerbang Tol Palimanan IV dan masuk kembali di Gerbang Tol Cikarang Barat.

Meski demikian, Dirjen Budi menyatakan pembatasan operasional angkutan barang ini tidak berlaku bagi beberapa jenis kendaraan angkutan barang dengan muatan tertentu.

“Pembatasan ini tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor, air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta barang-barang pokok seperti beras, tepung terigu, dan sebagainya,” ungkap Dirjen Budi.

Pekerjaan konstruksi di sekitar main road Jalan Tol juga akan dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik libur Nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah mulai 28 Oktober 2020 sampai dengan 1 November 2020 mendatang.

“Pemberlakuan pembatasan operasional angkutan barang ini nantinya akan memperhatikan juga kondisi di lapangan saat hari-H dan sesuai dengan diskresi dari Polri. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi dan dinamika di lapangan. Selain itu selama arus mudik dan balik saya mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 3 M yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker,” pungkas Dirjen Budi. (inf)


Continue Reading

BISNIS

Golkar Sebut Revisi UU Minerba Sudah Prosedural dan Transparan

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan main dan mekanisme prosedural dalam konteks program perundang-undangan di DPR RI. Maman menegaskan, pembentukan revisi UU Minerba juga telah melewati berbagai tahap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal itu dipaparkan Maman usai memberikan keterangan mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam Sidang Pleno Perkara Mahkamah Konstitusi, mendengarkan keterangan DPR, Presiden dan pemberi keterangan DPD RI, di Ruang Rapat Badan Keahlian (BK) DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Turut hadir, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BK Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Tanti Sumartini.                                                                                                                   

“DPR RI pada saat pembentukan revisi UU Minerba itu sudah sesuai dengan aturan main. Pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas dengan mengundang pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan pandangan dan pendapat,” ujar Maman.

Poin kedua, sambung politisi Partai Golkar ini, yaitu dalam pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip-prinsip untuk kepentingan bangsa dan negara. Maman mengungkapkan, pembentukan revisi UU telah mempertimbangkan berbagai sektor kebutuhan negara terhadap situasi dan kondisi Minerba nasional.

Dimana, tutur Maman, berbagai upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan pendapatan negara serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor Minerba menjadi pertimbangan utama DPR RI dalam pembentukan revisi UU Minerba. Di sisi lain, Maman mengklarifikasi bahwa dalam pembentukan revisi UU Minerba telah melibatkan DPD RI.

“Tentu, pada prinsipnya DPR menghargai serta menghormati pihak pemohon uji materi UU karena hal itu adalah proses demokrasi yang harus dilewati setiap institusi dan hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap orang. Namun demikian, pihak pemohon atau penggugat seharusnya memiliki relevansi dan kompetensi di bidang Minerba” pungkas legislator dapil Kalimantan Barat I itu. (dpr)


Continue Reading

Trending