Connect with us

EKONOMI

Komisi XI Setujui Rp 43,3 Triliun Anggaran Kemenkeu Tahun 2021

Avatar

Published

on

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto. (Foto : Instagram @ditoganinduto)

Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 43,3 triliun. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto merinci anggaran tersebut ditujukan bagi program kebijakan fiskal Rp 65,69 miliar, program pengelolan penerimaan negara Rp 2,23 triliun, dan anggaran pengelolan belanja negara Rp 33,75 miliar, anggaran pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 233,74 miliar, hingga dukungan manajemen Rp 40,74 triliun.

“Apakah rancangan kesimpulan dapat diterima? Setuju? Setuju semua? Virtual maupun fisik semua setuju,” ujar Dito kepada Anggota Komisi XI yang hadir dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Dalam raker tersebut, Menkeu Sri Mulyani memaparkan tiga fungsi utama dalam Kemenkeu yang akan dilakukan di 2021 yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan. Dari ketiganya, fungsi yang membutuhkan alokasi dana besar adalah fungsi pelayanan umum sebesar Rp 40,4 triliun, yang mencakup lima program utama Kemenkeu.

Program-program itu antara lain kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko serta dukungan manajemen. Program dukungan manajemen inilah yang mendapat alokasi terbesar Rp 37,9 triliun untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan internal maupun sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

Berdasarkan sumber dana, pagu anggaran Kemenkeu TA 2021 itu terdiri dari rupiah murni Rp 34,8 triliun dan BLU Rp 8,5 triliun. Berdasarkan program, pagu dana itu akan dimanfaatkan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp 40,4 triliun, fungsi pendidikan Rp 2,6 triliun dan fungsi ekonomi Rp 209,9 miliar.

Fungsi pelayanan umum mencakup program kebijakan fiskal Rp 65,7 miliar, program pengelolaan penerimaan negara Rp 2,23 triliun dan program pengelolaan belanja negara Rp 33,7 miliar. Kemudian, juga mencakup program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko sebesar Rp 233,7 miliar dan program dukungan manajemen Rp 37,9 triliun.

Di samping itu, dalam hasil kesepakatan rapat kerja, Kemenkeu akan mengoptimalkan sistem pengelolaan belanja Kementerian/Lembaga agar dapat meningkatkan kualitas belanja yang diwujudkan melalui sekurang-kurangnya dengan output, outcome, serta indikator-indikator pelayanan publik.

Kemenkeu juga akan menyusun rincian APBN tahun 2021 yang telah disahkan, sekurang-kurangnya berisikan program kegiatan output, jenis belanja, serta kerangka penganggaran jangka menengah (KPJM). Selain itu Kemenkeu dalam menangani kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN atau badan lainnya juga akan meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat ekonomi sosial, memperkuat rantai pasok dalam negeri, meningkatkan daya saing, serta menguasai pasar dalam negeri.

“Selanjutnya, pembahasan dan pencairan PMN (Penyertaan Modal Negara) pada RAPBN 2021 akan dibahas pada Panja PMN Komisi XI. Kemudian, Komisi XI juga menerima usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” tutup Dito, yang juga politisi Partai Golkar tersebut. (dpr)


EKONOMI

Luhut Ajak Jerman Jadikan Indonesia sebagai Hub Industri Manufaktur

Avatar

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak investor Jerman untuk menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur untuk kawasan Asia Tenggara karena potensi ekonomi yang besar di kawasan ASEAN.

“Indonesia memiliki ekonomi terbesar di ASEAN, dengan 273 juta penduduk dan PDB senilai lebih dari 1 triliun dolar AS,” kata Luhut saat memberikan sambutan pada acara Asia-Pacific Conference of German Business secara daring, Senin (19/10/2020).

Luhut mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan pemangku kepentingan terkait. Kerja sama itu bisa bergerak di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan teknologi.

Indonesia pun akan mendorong kerja sama perdagangan dengan negara-negara non ASEAN. Misalnya, Indonesia dengan Uni Eropa (UE) melalui perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Dengan platform tersebut, kemitraan strategis Indonesia dan UE akan semakin kongkrit.

Indonesia, lanjut Luhut, juga tengah mendorong investasi di bidang kesehatan, yang dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih luas di sektor bahan baku aktif farmasi (active pharmaceutical ingredients) dan investasi rumah sakit.

“Lebih dari 600 ribu ‘wisatawan medis’ asal Indonesia berobat ke Singapura, Malaysia, Amerika Serikat , Thailand, dan lain-lain, mereka menghabiskan miliaran dolar per tahun di luar negeri, kenapa tidak kita buka lebih banyak RS Internasional di Indonesia. Semangatnya adalah mengamankan devisa,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Luhut mengatakan Indonesia juga sedang mengembangkan industri baterai lithium berbahan baku nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga. Ia menyebut baterai lithium akan semakin banyak digunakan di masa depan, seperti untuk mobil elektrik, microgrids, dan produk elektronik.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga melakukan langkah progresif dalam memperbaiki iklim berusaha di Indonesia, yakni melalui UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

UU Cipta Kerja disebutnya menyederhanakan 8.451 aturan nasional dan 15.965 aturan regional yang membebani bisnis skala kecil, menengah, maupun besar.

Selain itu, tambah Luhut, melalui UU Cipta Kerja, Indonesia melakukan pembaruan undang-undang (UU) terkait tenaga kerja di Indonesia. Aturan itu akan menyeimbangkan perlindungan tenaga kerja dengan penciptaan lapangan kerja.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Menko Polhukam itu juga menyambut pedoman kebijakan Indo-Pasifik yang dirancang oleh pemerintah federal Jerman pada September lalu.

Pedoman tersebut menegaskan kembali kepentingan bersama kedua negara, yang mencakup perdamaian dan keamanan, perdagangan bebas, jalur perdagangan yang terbuka, diversifikasi hubungan, perlindungan lingkungan, serta transformasi digital.

Terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pun ikut tertekan.

“Jika seluruh dunia bersatu, kita akan mampu mengatasi krisis ini lebih kuat dari sebelumnya,” ujarnya.

Luhut pun berharap tahun depan kondisi global sudah pulih sehingga aktifitas kerja sama antara kedua negara pun bisa kembali normal. (ant)


Continue Reading

EKONOMI

Fokus Pemerintah Kepada UMKM Mesti Lebih Digencarkan Lagi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pertambahan Rakyat Miskin di Asia Tenggara mencapai jutaan orang yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Di Indonesia, merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertambahan rakyat miskin mencapai 4 juta orang sehingga total rakyat miskin Indonesia mencapai 28,7 juta orang yang sebelumnya sekitar 24,79 juta orang.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperkuat sektor UMKM dengan merealisasikan bantuan yang sudah direncanakan. Nevi mengatakan, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Padahal sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

“Para pelaku UMKM ini masyarakatnya rata-rata disiplin dalam menjalankan usahanya. Ketika mereka mendapat bantuan, akan memberikan usaha dan upaya terbaik untuk meningkatkan usahanya. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan,” tutur Nevi dalam siaran persnya, Senin (19/10/2020).

Ia menjelaskan, sejak program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) digulirkan pada pertengahan 2017 hingga 27 Mei 2020, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan kredit UMi senilai Rp 6,55 triliun bagi 2 juta lebih pelaku usaha mikro di seluruh provinsi melalui tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan 44 Koperasi atau linkage.

Nevi melanjutkan, meskipun pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur UMi menyebabkan beberapa debitur mengalami kesulitan sehingga berpengaruh kepada kualitas pembayaran kredit UMi, akan tetapi kondisi ini tak sampai memunculkan fenomena lonjakan non perfoming loan (NPL). Catatatan PIP, tidak ada kredit macet atau bermasalah dalam pelaksaan program tersebut. Ini menunjukkan betapa para pelaku UMKM ini disiplin dalam persoalan keuangan.

“Saya sangat menekankan, agar pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap UMKM. Sampai dengan awal Juni 2020 ada sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini cukup besar dan bila mampu ditanggulangi, akan memberikan kontribusi perekonomian nasional,” ujar Politisi PKS ini.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini menerangkan, dirinya kerap mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah terutama di Sumbar untuk sinergi memberikan kontribusi kepada masyarakat pelaku UMKM. Upaya ini ia lakukan karena diyakini ekonomi kerakyatan ini yang secara perlahan tapi pasti akan mempu mengurangi angka kemiskinan nasional.

“Saya berharap, agar pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat bantuan yang diberikan pemerintah, dan sektor UMKM dapat bangkit untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan dengan cepat bantuan pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan tapi juga memperketat seleksi calon penerima agar tepat sasaran merata ke seluruh wilayah Indonesia. Semoga UMKM kembali menjadi penopang perekonomian rakyat yang dapat memperbesar kontribusi terhadap PDB Nasioanal,” tutup Nevi. (dpr)


Continue Reading

EKONOMI

Pemulihan Ekonomi Hanya Mengandalkan Fiskal dan Moneter?

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter tetapi menggunakan semua instrumen termasuk salah satunya Omnibus Law.

“Dalam masa krisis ini, Presiden dan DPR setuju memiliki Omnibus Law yang akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja,” katanya ketika menjadi panelis dalam CNBC ‘Debate on Global Economy’ secara virtual di Jakarta, Jumat dini hari (16/10/2020).

Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural yang diharapkan berkontribusi bagi pertumbuhan.

Tak hanya itu, menurut Menkeu, dukungan komunitas internasional juga dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi untuk mendukung khususnya negara miskin agar mereka tidak hanya bertahan dari krisis tapi juga bisa pulih.

“Bagi kami, dukungan berkelanjutan oleh komunitas internasional tidak hanya dalam pemulihan, tapi juga akses vaksin akan sangat kritikal,” katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyatakan untuk pulih dari dampak pandemi, ia juga mendorong restorasi perdagangan dan aliran modal khususnya investasi asing langsung (FDI) yang lebih penting dibandingkan aliran modal jangka pendek.

Sri Mulyani menambahkan dalam mendesain pemulihan ekonomi juga tidak hanya bicara pertumbuhan namun harus melihat dari sisi gender khususnya peran wanita harus mendapat dukungan.

“Kebanyakan jaring pengaman sosial dan dukungan UMKM, mereka akan membantu wanita. Jangan lupa COVID kebanyakan memberi dampak kepada wanita, banyak tenaga kesehatan juga wanita,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, desain pemulihan ekonomi juga harus berkaitan dengan perubahan iklim agar bisa bertumbuh mengurangi karbon melalui pemberian stimulus fiskal atau insentif.

“Menyediakan yang lebih terbarukan dan proyek lebih hijau. Ini salah satu yang sekarang Indonesia lakukan. Jadi kami menggunakan krisis ini dalam hal untuk mentransformasi ekonomi, saya harap negara lain mengambil langkah yang sama,” ucapnya.

Selain Sri Mulyani, dalam sesi interaktif yang dipandu pembawa acara Geoff Cutmore dan disiarkan dari London, Inggris itu juga menghadirkan tiga panelis lain di antaranya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.

Selain itu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan Kepala Gavi, Aliansi Vaksin yang juga mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi Okonjo Iweala. (rad)


Continue Reading

Trending