Connect with us

POLITIK

Pemerintah Jangan Sia-siakan Pengorbanan Rakyat Saat PSBB

Avatar

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Tim puan)

Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya atas peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Puan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk mengatasi sebaran virus tersebut.

“Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya,” ungkap Puan, Kamis (10/9/2020).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan aktivitas perekonomiannya selama masa PSBB. Puan menegaskan, masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

“Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya,” ungkap Puan.

Puan menyatakan sangat prihatin karena dalam data peningkatan kasus Covid-19, terdapat ribuan anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pada saat sebelumnya, Puan pernah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu injak rem dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi Covid-19.

Karena itu, Puan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga. Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, kata Puan, pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga. 

Puan Maharani mengapresiasi peran perempuan atau para ibu yang di tengah pandemi Covid -19 tetap berjuang menyediakan dan memastikan makanan sehat di rumah dan mendisiplinkan pola hidup sehat.

“Para perempuan, para ibu menjadi garda terdepan menuju bangsa yang lebih sehat,” kata Puan. 

Selanjutnya, Puan menyatakan bahwa DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Pasalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction ( PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan. 

Oleh karenanya, pemerintah diimbau menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut dan mengawasi ketat penetapan tarif tes PCR agar terjangkau oleh masyarakat.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid -19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan,” pungkasnya. (*/tim)


POLITIK

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin

Avatar

Published

on

Presiden RI, Joko widodo dan Wakil Presiden Ri KH Maruf Amin. (Foto : Instagram @jokowi.amin)

Mediaemiten.com – Saya lihat banyak yang perlu dibenahi soal crisis management (krisis manajemen), dan making decision (membuat keputusan).

Memang saat ini tersandera dengan UU Omnibus Law Cilaka. Saya lihat ini baik tapi di saat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 Undang-undang yang digabung.

Perlu juga Jokowi menegur keras para bawahannya dan perlunya me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk.

Ada harapan dengan UU turunan Omnibus Law. Undang-undang ini di buat untuk kepentingan akyat bukan kepentingan legislator.

Kadang good (baik) tapi belum best (terbaik) ataupun paling baik (better). Dalam ini istilah Vox Populi (suara rakyat) perlu didengari

Saya yakin jika Preaiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera.

Memang komunikasi publik agak lemah dan perlu dirubah. Untuk Jubir jangan semua bicara. Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara.

Baru para kabinetnya harus tahan diri. Jangan bicara bukan tupoksinya.

Justru itu, komunikasi antar lembaga dan publin perlu diperkuat. Kan ada pakar komunikasi Effendi Ghazali, Prof Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing. Penting juga melibatkan mereka.

Soal pembangunan sudah baik tapi saat ini saran saya kalau bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur. Baru perkecil berutang pada World Bank.

Saya sarankan Maruf Amin sebagai Wapres perlu dilibatkan juga baik ide dan pemikiran.

Jokowi perlu bangun tim yang solid; perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.

Membangun infrastruktur saya nilai sudah sangat baik mulai dari bandara, jembatan dan jalan. Tapi saat ini saran lebih baik fokus ke pandemi corona.

Bagi saya periode pertama itu bagus sebetulnya tinggal melanjutkan.

Pentingnya focus and commitment (fokus dan komitmen).

Untuk UU Ciptaker perlu lagi dipelajari oleh para staf ahli Presiden mana yang bermasalah dan tidak, yang merugikan buruh dan elemen masyarakat yang lain.

Sebetulnya, kerja sama yang bagus Jokowi-JK periode lalu. Yang utama presiden jangan diatur oleh bawahannya. Mereka yang patuh pada perintah atasan.

Data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800.

Pentingnya pemerintahan menekan Utang Luar Negeri. Pentingnya mendukung KPK dalam memberantas para mafia di Indonesia.

Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah.

Tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat. Lantaran menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia.

Hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.

Kalau tidak maka akan berdampak buruk.

Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak.

Oleh : Jerry Massie, Pengamat Politik Political and Public Policy Studies.


Continue Reading

POLITIK

Begini Arahan Presiden Jokowi soal Penyelenggaraan Pilkada

Avatar

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @jokowi_2019)

Mediaemiten.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video yang membahas mengenai Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (8/9/2020). 

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait pelaksanaan protokol kesehatan pada saat proses Pilkada, sebagai berikut: 

Pertama, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. ”Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar,” tutur Presiden. 

Kedua, keberhasilan untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika berhasil menangani masalah kesehatan atau bisa menangani permasalahan pandemi. Untuk itu, Presiden menekankan bahwa kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar. 

”Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Misalnya, masih ada deklarasi bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan menghadirkan massa,” imbuh Presiden. 

Hal seperti ini, menurut Presiden, harus menjadi perhatian dan tidak bisa dibiarkan. Kepala Negara menambahkan bahwa penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. 

”Karena memang kita tidak tahu, negara manapun enggak tahu, kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir,” ungkap Presiden seraya menegaskan bahwa penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan normal baru atau cara baru. 

Ketiga, Presiden minta semua pihak kepada penyelenggara pemilu: KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, kepada seluruh aparat TNI dan Polri, seluruh tokoh masyarakat atau organisasi untuk aktif bersama-sama mendisplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. (set)


Continue Reading

POLITIK

Maklumat KAMI Merupakan Tidakan Kudeta, Begini Argumentasi Kapitra Ampera

Avatar

Published

on

Politisi PDIP, Kapitra Ampera. (Foto : Instagram @kapitra.lawfirm)

Mediaemiten.com, Jakarta – Politisi PDI Perjuangan beranggapan bahwa apa yang saat ini dilakukan oleh KAMI saat ini merupakan upaya dan tindakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kudeta adalah istilah polutik, dalam istilah yuridis adalah makar.

“Silahkan pelajari dengan seksama pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh KAMI selama ini, tapi yang utama baca Maklumat Makar,” kata Kapitra Ampera, Sabtu (29/8/2020)

Menilik pada aktor penggagas serta tuntutan yang disampaikan, kelompok ini sarat dengan tujuan politik yang dibungkus dengan gerakan moral. Hal demikian tergambar dari pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan KAMI adalah orang-orang, baik politikus ataupun non politikus yang aktif menyerang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Suasana politik yang amat kental juga diakui oleh berbagai pihak diantaranya Duta Besar Palestina dan Meutia Hatta yang telah dijebak hadir dalam deklarasi.

“Gerakan ini dapat diduga sebagai upaya untuk membentuk poros perlawanan yang besar dengan menghimpun masyarakat secara masif, guna menjatuhkan pemerintahan yang sah,” katanya.

Kapitra sangat menyayangkan bahwa gerakan yang berlandaskan moral ini malah tidak bermoral karena memanfaatkan bencana Pandemi Covid-19 sebagai tanjakan politik, alih-alih bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi penyebaran, dan memberikan ketentraman kepada masyarakat.

“Kelompok ini malah membangun pandangan negatif terhadap pemerintah bahkan membentuk kumpulan-kumpulan di masa pandemi yang berpotensi menimbulkan penyebaran wabah,” katanya.

Kapitra minta, KAMI jangan menggunakan alasan kebebasan berpendapat untuk memprovokasi rakyat, sehingga muncullah ujaran kebencian (hate speech), prasangka negatif, unjuk rasa (people power), yang tujuan akhirnya mengganti pimpinan tertinggi negara/menjatuhkan pemerintahan.

Maklumat Makar

Kapitra Ampera juga mencatat khusus soal Maklumat KAMI khusunya butir ke 8 yang berbunyi : “menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannga serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD, dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.”

Menurutnya, tuntutan kepada Presiden dan mendesak lembaga MPR, DPR, DPD, serta MK, yang dilakukan KAMI bukan merupakan proses dari impeachment yang diatur pada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

“Jika KAMI murni merupakan gerakan moral, mengapa terdapat rencana pemakzulan Presiden pada maklumatnya?. Artinya, tak terbantahkan ada tujuan dan agenda kudeta terhadap pemerintahan yang sah dalam tubuh Gerakan Politik KAMI,” katanya.

Menurutnya, jika kudeta dikenal dalam istilah politik, maka makar merupakan istilah yuridisnya.

Kapitra merinci, makar pada pasal 107 KUHP disebutkan sebagai perbuatan menggulingkan pemerintah yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Para pakar hukum menyebutkan bahwa pada delik makar, niat (voornemen) dan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) yang sudah mendekati delik yang dituju (voluntas reputabitur pro facto) adalah cara inkonstitusional yang menghendaki perlawanan terhadap pemerintahan yang sah sebagai pemenuhan unsur delik makar.

“Sehingga, dapat diduga tujuan dari gerakan ini tidak lain dari pada upaya makar dengan menggulingkan pemerintahan yang sah (omwenteling), dengan cara mengumpulkan massa dan membentuk opini menyesatkan yang mengganggu keamanan dan stabilitas politik nasional,” karanya. (vin)


Continue Reading

Trending