Connect with us

MALUKU

Marves Dorong Percepatan Prov Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional

Avatar

Published

on

Kemenko Marves mendorong percepatan implementasi program Lumbung Ikan Nasional Maluku. (Foto : pixabay.com)

Mediaemiten.com, Ambon – Dalam rangka mendorong percepatan implementasi program Lumbung Ikan Nasional (LIN), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan Kunjungan Kerja serta mengadakan Rapat Koordinasi dengan K/L terkait ke Provinsi Maluku.

“Lumbung Ikan Nasional (LIN) bukan berarti Maluku tidak kekurangan ikan, bukan. Yang kita butuhkan adalah suatu pelabuhan yang terintegrasi, yang merupakan suatu kawasan dimana perikanan tangkap, perikanan budidaya dan perikanan industri masuk semua disana,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya dan Maritim Safri Burhanuddin saat memberikan sambutan di Provinsi Maluku, pada Selasa (11/8/2020).

Lebih lanjut, Deputi Safri menambahkan bahwa terdapat kendala pertama dan yang utama yaitu mengenai permasalahan aksesibilitas, khususnya bagaimana terkait dengan transport rate cost. Kendala yang kedua yaitu kualitas ikan pun semakin berkurang akibat jarak tempuh yang menghabiskan waktu lebih lama.

“Kita lihat cara tangkapnya dan lemparnya, itu membuat struktur ikannya itu tidak menjadi hal yang istimewa. Padahal jika kita lihat penangkapan ikan tuna bagaimana yang dikelola di Amerika, itu betul-betul istimewa. Ikan tuna itu diurus seperti halnya mengurus anak bayi. Jenis ikannya sama yaitu Ikan Tuna, tapi treatment yang diberikan berbeda,” tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Deputi Safri penting sekali adanya Standar Operasional (SOP) yang diterbitkan dan diimplementasikan secara disiplin di Pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

“Penting juga mempraktikkan cara penangkapan ikan dengan baik. Para nelayan sebagian sudah memiliki sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), sehingga tugas kita untuk melakukan monitoring terkait implementasinya di lapangan” tegas Deputi Safri.

Sehingga, tambah Deputi Safri bahwa boleh saja hasil tangkapan yang ada lebih rendah daripada tahun lalu, namun yang lebih penting adalah nilai yang didapatkan lebih besar dari tahun tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan tersebut adalah adanya proses sertifikasi.

“LIN hanya akan berperan maksimum jikalau kualitasnya ditingkatkan. What’s the next, setelah lumbung ikan? Karena ini yang paling penting, ada tidak kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap ini,” tambahnya lagi.

Deputi Safri juga menceritakan tujuan kunjungan yang ia hadiri tersebut. “Kami datang kesini bagaimana untuk memperkuat Provinsi Maluku sebagai LIN. Tapi sebelumnya tentu ada tahap-tahap yang dipersiapkan. Maluku merupakan suatu daerah yang secara alami memiliki potensi perikanan dan pariwisata. Jelas harus ada tata ruang dan masterplan nya, jadi Pemprov Maluku harus tegas mau kemana,” jelas Deputi Safri. (mar)


MALUKU

Kementerian PUPR Perbaiki 22 Fasilitas Pendidikan di Maluku

Avatar

Published

on

Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo. (Foto : Instagram @johnwempi)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perbaiki 22 fasilitas pendidikan yang terdiri dari 21 sekolah dan satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Maluku. Pasca, rusak diterjang oleh bencana gempa bumi beberapa bulan silam.

“Kementerian PUPR sedang mengerjakan beberapa proyek terkait penanggulangan bencana gempa bumi Ambon, salah satunya adalah rehabilitasi fasilitas pendidikan baik sekolah dan perguruan tinggi. Rehabilitasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dikerjakan Kementerian PUPR. Ini juga merupakan harapan Bapak Presiden Joko Widodo agar apa yang kami kerjakan demi kepentingan rakyat,” kata Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo melalui siaran pers yang diterima, Rabu (29/7/2020).

21 sekolah tersebut berada di tiga lokasi yakni 7 sekolah di Kota Ambon, 10 sekolah di Kabupaten Maluku Tengah dan 4 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Rehabilitasi sekolah ini sudah dimulai sejak 27 Januari 2020 dengan anggaran berasal dari APBN yang terbagi ke dalam dua paket pekerjaan, Paket I senilai Rp36,6 miliar dan Paket II Rp8,44 miliar.

Salah satu sekolah yang direhabilitasi adalah SDN 91 Waiheru yang mengalami rusak berat. Rehabilitasi dilakukan dengan pembangunan dua gedung baru masing-masing dibangun enam ruang kelas belajar (RKB).

Di samping itu juga dibangun ruangan baru berukuran 7×8 meter sebagai kantor, renovasi ruang guru dan ruang komputer. Total anggaran rehabilitasi sekolah ini sebesar Rp14,16 miliar.

Kementerian PUPR juga melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi PTKIN di Maluku yakni Gedung Rektorat IAIN Ambon. Saat ini progres fisik rehabilitasi gedung rektorat mencapai 54 persen. Pekerjaan ini mulai dilaksanakan pada Januari dan ditargetkan selesai pada Oktober 2020.

Pekerjaan ini terbagi menjadi dua paket pekerjaan, nilai kontrak Paket I sebesar Rp386 juta dan Paket II sebesar Rp21,1 miliar.

Di samping rehabilitasi gedung rektorat, Kementerian PUPR juga membangun dua gedung lain di IAIN Ambon yakni gedung perpustakaan dan laboratorium MIPA. (inf)


Continue Reading

MALUKU

Pemerintah Tata Sejarah Army Dock dan Monumen Trikora KSPN Morotai

Avatar

Published

on

Pemerintah Tata Wisata Sejarah Army Dock dan Monumen Trikora KSPN Morotai. (Foto : Instagram @kemenpupr)

Mediaemiten.co.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai di Provinsi Maluku Utara (Malut) khususnya Kawasan Pantai Army Dock dan Monumen Trikora.

KSPN Morotai selain dikenal dengan wisata baharinya karena dikelilingi beragam pulau kecil nan menawan yang dikenal dengan julukan “Mutiara di Bibir Pasifik” di utara Pulau Halmahera, Malut ini juga punya beragam situs bersejarah.

Lokasinya yang strategis menjadikan Kepulauan Morotai menjadi pilihan tepat untuk membuat benteng pertahanan pada saat Perang Dunia (World War), terutama Perang Dunia ke II.

“Dalam tatanan normal baru, Pemerintah meyakini bahwa salah satu sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada KSPN yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Lebih lanjut, Menteri PUPR mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

Dengan latar sejarah tersebut, Morotai memiliki banyak sekali peninggalan berupa artefak perang, sehingga menyimpan potensi wisata sejarah.

Untuk diketahui, Pantai Army Dock merupakan titik pendaratan pertama Tentara Sekutu di Morotai pada saat Perang Dunia yang kemudian mendirikan sebuah pangkalan militer di pantai ini dan sisa-sisa pangkalan militer ini masih bisa terlihat di beberapa bagian pantai.

Meski sudah tidak digunakan sebagai pangkalan militer, Pantai Army Dock masih tetap ramai dikunjungi dan menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Morotai.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penataan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai sejarah yang berada di Kawasan Army Dock dengan alokasi anggaran Rp10 miliar.

Lingkup pekerjaan yang dilakukan yakni pekerjaan landscape, pembentukan muka tanah (landfill), penanaman pohon, amphitheater, toilet serta septic tank komunal, mushalla, plaza, dan pusat informasi. (set)


Continue Reading

MALUKU

Mendagri Pantau Kesiapan Pilkada 2020 di Maluku Utara

Avatar

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto : Instagram @titokarnavianfans)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian akan  memantau kesiapan dalam pelaksanaan pilkada 2020 delapan kabupaten/kota di  Maluku Utara (Malut). 

Menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Samsuddin A Kadir,  kunjungan Mendagri di Kota Ternate dengan tujuan membahas pilkada di kabupaten/kota dan memberi pemaparan materi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada.

Selain itu, kata Sekprov, Mendagri juga akan memberikan sedikit arahan terhadap Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malut, karena situasi pilkada kali ini masih dilakukan di dalam situasi pandemi.

Tentunya, kehadiran Mendagri di Ternate ini akan menyampaikan berbagai arahan terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 di delapan kabupaten/kota,” kata Sekprov melalui keterangannya, Kamis (9/7/2020).

Sementara itu, Wakapolda Malut Brigjen Pol Kukas Akbar Abriari mengatakan, pihaknya telah menyiapkan kurang lebih 150 personel untuk melakukan pengamanan di beberapa tempat. (inf)


Continue Reading

Trending