Connect with us

HUKUM

Kejakgung Akhirnya Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka

Avatar

Published

on

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking (Foto : Hops.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Hari ini, Kejaksaan Agung (Kejakgung) akan menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka terkait skandal buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra, pada Rabu (12/8/2020).

Hal itu diutarakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang sudah menemukan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan Pinangki sebagai tersangka.

“Sekarang sudah cukup alat buktinya,” kata Febrie di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Diketahui, pihak Kejaksaan Agung pada Selasa (11/8/2020) malam, telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di dua rumah milik Jaksa Pinangki Sirna Malasari, di daerah Kebayoran Baru dan Tebet, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Jampidsus Ali Mukartono sudah menjanjikan akan mengumumkan hasil paparan terkait pengungkapan dugaan pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki. 

Hasilnya, Jaksa Pinangki pada 29 Juli 2020 lalu, akhirnya dicopot jabatannya selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejakgung. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) menyatakan, Pinangki melakukan pelanggaran berat kode etik dan disiplin Kejaksaan. Yaitu, melakukan perjalanan dinas luar negeri tanpa izin atasan ke Malaysia, dan Singapura sembilan kali sepanjang 2019.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Jamwas meyakini, dinas luar negeri ilegal Pinangki, untuk menemui Djoko Tjandra yang saat itu masih berstatus buronan. Djoko Tjandra, koruptor pengalihan hak tagih Bank Bali 1999 yang berhasil ditangkap Bareskrim Polri, di Malaysia (30/7/2020), setelah buron 11 tahun sejak 2009. 

Pinangki, pun diduga menerima uang dan fasilitas serta janji lain dari Djoko Tjandra. Atas dugaan itu, pada Selasa (4/8/2020), Jamwas melimpah LHP Pinangki, ke Jampidsus untuk meneruskan sangkaan pidana. (rad)


HUKUM

Bagaimana Kinerja Kementerian ATR BPN Atasi Kendala di Lapangan

Avatar

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun. (Foto : Instagram @bungkomar)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mempertanyakan mengenai beberapa kendala yang seringkali ditemui dalam kunjungan kerja Komisi II di lapangan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kendala utama tersebut di antaranya adalah terkait masalah pengukuran tanah, tenaga, dan juga fasilitas.

“Sejak beberapa periode lalu, kalau kita melakukan kunjungan ke Badan Pertanahan di tingkat provinsi, terutama di wilayah Indonesia Timur, selalu mendapati adanya masalah tentang pengukuran tanah, tenaga, dan fasilitas.  Apakah masalah itu sudah dapat diatasi atau belum. Kalau belum diatasi, kira-kira ada gambaran dalam anggaran ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu atau tidak,” ucap Komarudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Pada kesempatan itu Komarudin juga menyampaikan bahwa ada beberapa laporan dari masyarakat tentang terjadinya ketersendatan pelayanan dari Kementerian ATR/BPN di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pelayanan di masa pandemi Covid-19 ini agak mengalami ketersendatan dan tidak ada pelayanan khususnya mengenai tindakan fisik pengukuran di lapangan. Apakah hal itu sudah diatasi. Kalau (pandemi) Covid-19 ini berkepanjangan lalu apakah pelayanan itu tidak akan dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mohammad Arwani Thomafi yang memimpin jalannya rapat menyampaikan, sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang menugaskan kepada seluruh komisi-komisi di DPR RI agar melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA/KL 2021 dari tanggal 2 sampai dengan 15 September 2020. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan guna membahas RKA/KL berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021.

“Pada kesempatan kali ini, Komisi II DPR RI ingin mendengarkan penjelasan terkait Pagu anggaran kementerian/lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI yaitu Kementerian ATR/BPN, terkait sejauh mana (misalnya) perbandingannya dengan Pagu Indikatif yang telah kita bahas sebelumnya, sekaligus untuk mengetahui juga apakah terdapat usulan tambahan anggaran, baik yang berupa usulan baru ataupun yang telah sampaikan pada saat pembahasan pagu indikatif,” ucap Arwani.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekjen Kementerian ATR/BPN, terungkap bahwa Kementerian ATR/BPN mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,079 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Selain itu diajukan pula adanya tambahan anggaran senilai Rp 135 miliar dan Rp 105 miliar untuk program lainnya.

Komisi II berharap, Kementerian ATR/BPN dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Komisi II mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN senantiasa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. (dpr)


Continue Reading

HUKUM

Bareskrim Tetapkan Djoko Tjandra Sebagai Tersangka Kasus Surat Jalan

Avatar

Published

on

Djoko Tjandra. (Foto : pmjnews.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai tersangka dalam kasus surat jalan dirinya sendiri. Djoko Tjandra kabur dengan menggunakan surat jalan palsu.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya baru saja selesai melakukan gelar perkara kasus surat jalan Djoko Tjandra dengan dihadiri oleh pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hari ini kami baru saja selesai melakukan gelar perkara terkait kasus surat jalan saudara Djoko Tjandra. Disini ada juga hadir dari perwakilan KPK yaitu Dieputi Penindakan KPK, Direktur Penyidikan dan Direktur Penyidikan, bagian penuntutan, koordinator dan supervisi KPK,” ucap Komjen Listyo Sigit Prabowo, Jumat (14/8/2020).

Sigit mengungkapkan bergabungnya KPK dalam proses ini adalah bentuk transparansi Polri. Selain itu, Polri juga menjaga sinergitas dengan KPK yang selama ini sudsh terjalin dalam upaya penegakan hukum.

“Ini bentuk transparansi kami sekaligus untuk menjaga sinergitas kami dengan KPK yang sudah berjalan selama ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penindakan KPK, Irjen Pol Karyoto mengapresiasi langkah Bareskrim dalam kasus ini. Menurut Karyoto, langkah Bareskrim dalam kasus ini sudah bagus dan sesuai dengan jalur.

“Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Langkah Bareskrim ini sudah on track,” jelasnya.

Di kesempatan itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono lah yang mengumumkan Djoko sebagai tersangka dalam kasus surat jalan ini.

“Iya. Djoko Tjandra Tersangka Kasus ini,” tegas Argo. (pol)


Continue Reading

HUKUM

Rabu Ini, Bareskrim Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Avatar

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyaraka Divisi Humas Polri Brigjen, Awi Setiyono. (Foto: humas.polri.go.id)

Mediaemiten.com, Jakrta – Bareskrim Polri bakal segera melakukan gelar perkara terkait kasus surat jalan Djoko Tjandra. Gelar perkara rencananya digelar pada Rabu (12/8/2020) esok.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan gelar perkara ini untuk mencari potensi tersangka baru dalam kasus surat jalan Djoko Tjandra.

“Pada Rabu (12/8/2020) penyidik telah merencanakan akan melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus surat jalan palsu Joko S Tjandra,” ucap Brigjen Awi Setiyono, Senin (10/8/2020).

Awi mengatakan hari ini Bareskrim tengah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi tambahan untuk melengkapi proses penyidikan. Selain itu, 2 saksi lain juga diperiksa di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat.

“Pada Senin (10/8/2020) hari ini, penyidik melaksanakan pemeriksaan tambahan kepada 5 saksi, melakukan pemeriksaan 2 saksi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, dan melanjutkan pemberkasan,” katanya.

Awi menyampaikan pada Selasa (11/8/2020) esok, Bareskrim juga merencanakan untuk memeriksa kembali tersangka BJP PU. 1 orang saksi lain juga akan diperiksa esok hari.

“Pada Selasa (11/8/2020), penyidik akan melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka BJP PU dan satu orang saksi,” ujarnya.

Dalam kasus surat jalan Djoko Tjandra, Bareskrim telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka yaitu BJP PU dan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. (pol)


Continue Reading

Trending