Connect with us

EKONOMI

DPR Kritik soal Pemulihan Ekonomi Covid-19 dalam Omnibus Law

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto: Instagram @anis.byarwati)

Mediaemiten.com, JakartaOmnibus Law disebut Pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona (Covid-19). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis tentang hal ini, terutama mengenai seberapa besar Omnibus Law ini dapat membantu ekonomi Indonesia pulih setelah tertekan pandemi Covid-19.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan. Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan tentang arah Omnibus Law. Pemerintah sering mengumandangkan istilah perbaikan iklim investasi, namun tidak menerangkan secara detail bagaimana Omnibus Law berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia.

“Kedua, Pemerintah mengganggap Omnibus Law diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi. Namun perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar,” kata Anis melalui keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Minggu (10/8/2020).

Ketiga, di antara permasalahan ekonomi Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141 negara dengan skor 64. Peringkat ini kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di peringkat ke 30 dengan skor 72.5, walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 73 dan 93. 

Sementara, RUU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Berdasarkan data ini, ia menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan. Keempat, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental.

“Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja,” imbuh Anis. Kelima, jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini maka ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi. RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk  mempermudah investasi. Tetapi dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan, ini adalah diagnosis yang keliru.

Mengutip data World Economic Forum, permasalahan utama penghambat investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya. Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi Perception Index 2019 yang dirilis Transparency International. 

Menutup pernyataannya, legislator daerah pemilihan DKI Jakarta ini menekankan, “Dengan memperhatikan poin-poin diatas, agaknya kita tidak bisa berharap Omnibus Law akan menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19,” tutup Anggota Badan Legislasi DPR RI itu. (dpr)


EKONOMI

Hingga Pertengahan September 2020 Satgas PEN Salurkan BSU Rp3,6 T

Avatar

Published

on

Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin. (Foto : bumn.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah terealisasi sebesar Rp3,6 triliun.

Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang senilai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan kedepan.

Demikian diungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?” yang diselenggarakan secara online pada Kamis (17/9/2020).

Ditambahkan Budi bahwa target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk bantuan ini mencapai Rp7 triliun hingga akhir bulan September. Total anggaran dari program ini sebanyak Rp37,8 triliun yang akan akan diterima oleh sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun,” katanya.

Nantinya, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai total mencapai Rp4,5 triliun. Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta karwayan sekitar Rp3 triliun, dan terakhir batch lima dapat sekitar 2 juta karwayan Rp3 triliun.

“Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September,” katanya.

BSU, lanjut dia, merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergelora di tengah pandemi. Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, pemerintah optimis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

Tujuan dari program ini, membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi. “Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Dirut BP Jamsostek Agus Susanto serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari. (inf)


Continue Reading

EKONOMI

Trust Global Bisa Turun, Gara-gara Kritik Ahok kepada Pertamina

Avatar

Published

on

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto : Instagram @basuki.ahok_)

Mediaemiten.com, Jakarta – Dalam dua hari ini, publik digegerkan dengan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam video yang dibuatnya Ahok menuding Direksi perusahaan BUMN itu tidak pecus kerjanya. Dengan kalimat satir, Ahok geram dengan berbagai kebijakan direksi karena dinilai banyak kebijakan yang tidak relevan sehingga membuat Pertamina merugi. Seperti penggunaan kalimat otaknya utang terus, direksi lambat, bodoh aja bisa jadi direksi dan lain sebagainya.   

Menanggapi hal itu Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyesalkan sikap frontal Ahok yang dinilai akan memperuncing situasi. Kalimat-kalimat tidak patut seharusnya tidak boleh diumbar di khalayak publik, apalagi Ahok menjabat Komisaris Utama di Pertamina. Diibaratkan Ahok sedang membakar rumah sendiri demi menghilangkan tikus.   

“Penggunaan kata atau pilihan diksi itu bisa membakar lumbung atau rumah Pertamina secara langsung atau tidak langsung. Kemudian media ramai memberitakan dengan berbagai macam judul yang memancing reaksi beragam publik,” kata Ferdinand di Jakarta, Rabu (16/9/2020).   

Ferdinand yang juga sebagai Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) mendukung upaya perbaikan Pertamina sebagai BUMN energy satu-satunya di Indonesia. Namun cara dan pola komunikasi yang dilakukan Ahok dinilainya tidak tepat.    Yang mencuri perhatian dari auto kritik Ahok terhadap Pertamina oleh Ferdinand adalah adanya fee jasa konsultan yang mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Apabila hal itu benar, dia menanyakan seberapa besar beban pekerjaan sebagai konsultan sehingga dibayar dengan nominal yang begitu fantastis.    

“Apa yang disampaikan Ahok tentang Konsultan yang dibayar hingga Rp1,5 triliun pertahun memang jadi pertanyaan bagi kita. Apa yang dikerjakan konsultan itu hingga bayarannya sebesar itu Berapa banyak konsultan di dalam yang bekerja untuk Pertamina? Hal seperti ini kita dukung untuk diperbaiki,” ulasnya.   

Dari kritik tajam itu, Ferdinand melihat akan berimbas pada tingkat kepercayaan publik atau investor terhadap Pertamina. Mitra-mitra Pertamina bisa berasumsi bahwa direksi sekarang sudah tak dipercaya dan akan dicopot, maka bisa saja mereka menghentikan semua kesepatakan-kesepatan usaha yang akan dilaksanakan. Jika hal itu terjadi dampaknya Pertamina sebagai Badan Usaha kehilangan trust global dan dampak negatif ekonominya akan besar kepada Pertamina dan negara secara langsung atau tidak langsung.   

“Di Pertamina ada rapat rutin antara BOD dengan BOC. Forum itu menjadi ajang diskusi, evaluasi dan lain hal antara Direksi dengan Komisaris. Mestinya Ahok bicara di sana dan bila tidak ada titik temu, Ahok bisa melaporkan kondisi tersebut kepada Menteri BUMN yang menugaskan dia sebagai perwakilan pemerintah di Pertamina, bukan mengumbarnya ke publik dengan diksi yang tidak sepatutnya,” pungkasnya. Demikian, seperti dikutip rri.co.id (rad)


Continue Reading

EKONOMI

Tingkatkan Kapasitas, Pemeriksa Keuangan Bentuk Organisasi Profesi

Avatar

Published

on

Pelantikan pengurus IPKN wilayah Jawa Barat. (Foto : Humas.bandung.go.id)

Mediaemiten.com, Bandung – Untuk meningkatkan kapasitasnya, para pemeriksa keuangan negara membentuk sebuah organisasi profesi yang bernama Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN). Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional IPKN Pusat Bahrullah Akbar mengatakan, pembentukan IPKN merupakan amanat Undang Undang tentang BPK. Hal itu dikatakan Bahrul di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Jl. Moh. Toha Kota Bandung, Rabu (16/9/2020), saat melantik pengurus IPKN wilayah Jawa Barat.

“Ini sebenarnya merupakan amanat undang-undang BPK yang mengharuskan para pegawainya membentuk wadah organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas dirinya” ujar Bahrullah.

Karena belum lama dibentuk, pengurus IPKN ini baru ada di 3 Provinsi yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut Bahrullah pengurus IPKN ditargetkan ada di semua provinsi.

“Karena baru dibentuk, maka kita baru ada di tiga provinsi yaitu DIY, Jawa Tengah dan yang ketiga ini, Jawa Barat. Kita akan hadir di seluruh Indonesia,” katanya.

Selain sebagai wadah organisasi profesi pemeriksa keuangan negara, IPKN juga menurut Bahrullah memiliki kewenangan menjadi badan sertifikasi terhadap profesi pemeriksa keuangan.

“Iya, jadi mereka yang membutuhkan sertifikasi profesinya bisa kita keluarkan sertifikatnya dan akan mendapat pengakuan profesi. Hal itu berlaku untuk pemeriksa keuangan negara maupun akuntan publik,” pungkas Bahrullah. (jbr)


Continue Reading

Trending