Connect with us

NASIONAL

Himbauan MUI Perihal Penerapan Protokol Kesehatan disaat Idul Adha

Avatar

Published

on

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. (Foto : BNPB Indonesia)

Mediaemiten.com, Jakarta – Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A mengimbau umat muslim Tanah Air untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi menjaga keselamatan bersama dari COVID-19, dalam memperingati dan menunaikan ibadah pada Hari Raya Idul Adha 1441 H.

“Hindari kerumunan yang punya potensi untuk terjadinya penularan. Apalagi tidak disiplin menggunakan masker, menjaga jarak yang bisa menjadi masalah dalam hal kesehatan dan juga keselamatan,” tegas Asrorun saat konferensi pers Media Center di Graha BNPB Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Mulai dari pelaksanaan shalat Idul Adha, Asrorun menghimbau masyarakat untuk tetap menyesuaikan kondisi faktual di kawasannya. Dalam hal ini penting bagi masyarakat untuk mengetahui risiko penularan di wilayahnya.

“Ketika kita berada di suatu kawasan yang sudah mulai terkendali, maka pelaksanaan shalat Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Tetapi harus tetap istiqomah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian wudhu dari rumah, membawa sajadah sendiri, menjaga jarak,” tutur Asrorun.

Lain halnya jika kawasan tempat tinggal termasuk pada kategori penularan tinggi, Asrorun menghimbau masyarakat sebaiknya melaksanakan shalat Idul Adha tetap di rumah.

Di samping itu, saat akan melaksanakan shalat Idul Adha, masyarakat harus memastikan kodisi kesehatan diri terlebih dahulu agar tidak membahayakan diri dan orang lain.

“Kemudian juga memastikan kondisi kesehatan kita tetap fit. Ketika kita melihat bahwa diri kita sedang sakit, atau memiliki penyakit bawaan, maka sebaiknya tetap shalat di rumah saja,” tambah Asrorun.

Sementara itu, dalam rangkaian ibadah pemotongan hewan kurban, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh pihak terkait untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, diantaranya adalah:

  1. Optimalisasi sarana yang telah tersedia, seperti Rumah Potong Hewan (RPH). Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan yang biasanya terjadi saat penyembelihan hewan kurban.
  2. Pihak yang melaksanakan kurban disunnahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Namun dalam kondisi seperti saat ini, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi atau diwakilkan oleh orang yang memiliki keahlian.
  3. Jika terdapat hambatan untuk bekerja sama dengan RPH, maka penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di tempat biasa namun tetap pastika protokol kesehatan tetap dijalankan.

Di samping menerapkan protokol kesehatan saat melakukan ibadah kurban, Asrorun mengingatkan kepada seluruh umat Islam untuk tetap memastikan kesehatan hewan kurban agar tetap memenuhi syarat untuk bisa dijadikan kurban.

“Untuk itu, kita secara bersama-sama memperhatikan juga kondisi kesehatan hewan. Hewan yang akan kita sembelih, untuk kepentingan kurban dipastikan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban dari sisi usia, dari sisi kesehatan,” ucap Asrorun.

Proses distribusi daging hewan kurban pun turut menjadi perhatian dalam penerapan protokol kesehatan. Pada hal ini, Asrorun menghimbau kepada panitia kurban untuk menghindari antrian saat membagikan daging kurban.

“Panitia kurban, dan juga lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah, pada saat distribusi jangan lagi masyarakat antri. Tetapi, panitia bergerak mendatangi mustahik untuk kepentingan distribusinya,” tutur Asrorun.

Dalam menutup konferensi pers, Asrorun memberikan ucapan selamat Idul Adha bagi seluruh umat Islam dan mengingatkan untuk ikut berkontribusi demi ketaatan dan solusi atas masalah sosial yang terjadi.

“Saya mengucapkan selamat menyongsong Idul Adha 1441 Hijriah. Idul Adha yang akan kita laksanakan harus berkontribusi untuk kepentingan ketaatan kita kepada Allah, sekaligus juga solusi atas masalah sosial yang terjadi,” tutupnya. (psp)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

RUU Ciptaker Dapay Melemahkan Peran KPI, Begini Argumentasinya

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat memperburuk kualitas penyiaran di Indonesia. Sebabnya, RUU Ciptaker yang memasukkan kandungan revisi terhadap UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berpotensi melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menghilangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

“Apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draft RUU Cipta Kerja, saya khawatir Lembaga Penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten,” ujar Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (9/8/2020).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langkah tersebut perlu dicermati karena IPP mengharuskan Lembaga Penyiaran untuk memperbaiki kinerjanya melalui tahapan evaluasi oleh KPI. Dia mengatakan, regulasi terkait penyiaran seharusnya memperkuat peran KPI sebagai regulator penyiaran, bukan justru melemahkan.

“Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, disebutkan bahwa pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen dan penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat ” ujar Kharis.

Sebagaimana diketahui, Pasal 79 draft RUU Ciptaker mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58. Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux. Ia berpendapat bahwa digitalisasi mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia.

Sehingga hal itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. “Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran,” terang Kharis. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Gaji Bermasalah, Kemlu Tindak Lanjuti Kasus ABK WNI di Fiji

Avatar

Published

on

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu, Judha Nugraha. (Foto : kemlu.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Suva, Fiji, menindaklanjuti informasi terkait masalah yang dialami WNI anak buah kapal (ABK) di Fiji.

Enam WNI yang bekerja di kapal penangkap ikan Rong Da Yang 8 milik C9ina dilaporkan bermasalah dengan gaji, uang saku, dan kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah Fiji.

Saat ini, pemerintah Fiji menerapkan larangan bagi para ABK yang ada di Fiji untuk turun ke kapal berkaitan dengan kebijakan pencegahan penularan Covid-19.

“Perwakilan kita di Fiji berupaya agar para ABK dapat turun di Fiji, terutama ABK yang tidak ingin melanjutkan bekerja di kapal tersebut,” kata Judha dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2020).

KBRI Suva dan Kemlu RI akan memfasilitasi kepulangan para ABK ke Indonesia, dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan ketersedian penerbangan.

Terkait gaji, Judha menjelaskan, KBRI Suva dan manning agency di Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk memberikan pemenuhan kebutuhan para ABK.

Sebelumnya, derita terhadap para Anak Buah Kapal (ABK) WNI masih terus terjadi.

Kasus terbaru yakni pelarungan ABK  yang meninggal dunia di atas kapal berbendera Cina, yang terjadi pada  almarhum Daroni dan Riswan yang bekerja di atas kapal Han Rong 363 dan Han Rong 368. Dikabarkan, jenazah keduanya dibuang ke laut pada 29 Juli 2020 silam.

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto menyatakan, pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), perusahaan, dan perwakilan dari Kemenhub melalui video call pada Rabu (29/7/2020) malam terkait kedua ABK yang telah dilarung ke laut.

“Keesokan harinya, pihak keluarga menginformasikan ke SBMI Tegal yang sejak awal telah mendapat kuasa dari pihak keluarga untuk mengurus pemulangan jenazah keduanya,” kata Hariyanto.

Menurut dia, SBMI Tegal sebelumnya mendapat informasi bahwa sebelum pelarungan itu pihak Kemenlu mendatangi keluarga Riswan di Sulawesi. Mereka menyodorkan empat surat yang terdiri dari surat persetujuan keluarga untuk pelarungan, kremasi, autopsi, dan surat pemulangan jenazah. Dari empat surat tersebut, tidak ada satu pun yang ditandatangani keluarga Riswan. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

DPR Pertanyakan Wacana Penyaluran Bantuan untuk Pegawai

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto: Instagram @anis.byarwati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan catatan terkait sektor pekerja seperti apa yang menjadi sasaran Pemerintah dalam menyalurkan bantuan itu.

“Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai/karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini? Berapa besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini? Jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta,” kata Anis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

Di sisi lain, Pemerintah juga harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena PHK  karena justru mereka kehilangan pekerjaan. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang.  Bahkan, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyebut warga  menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.

“Selain itu, pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi, salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok,” terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Lebih lanjut Anis menilai persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Sementara untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS. “Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat  justru malah hanya untuk menutup kenaikan2-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan lain-lain,” tegas Anis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi pekerja di sektor swasta. Rencananya, Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta,” papar Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambah, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.

Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespon pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan. “Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk ditingkatkan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana memberi bantuan berupa bantuan uang tunai kepada setiap pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rencana pemberian bantuan ini masih difinalisasi di internal pemerintah, termasuk Kemenkeu.

Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos,” pungkas Yustinus. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat