Connect with us

EKONOMI

Bank Himbara Harus Cepat Salurkan Dana Pinjaman bagi UMKM

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Rudi Hartono. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pemerintah telah menyetujui penempatan uang negara ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun. Nantinya, penempatan dana tersebut akan difokuskan ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun menghimbau sejumlah bank Himbara untuk mempercepat penyaluran dana tersebut.

“Bank Mandiri dan Bank BRI harus mempercepat penyaluran dana pinjaman kepada sektor pelaku usaha kecil dan menengah. Ini penting karena mereka tumpuan ekonomi kita yang sebagian besar berasal dari sektor konsumsi. Dana yang berasal dari dana percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), juga harus cepat disalurkan untuk menghindari ekonomi kita dari jurang resesi,” kata Rudi, mengutip pernyataannya saat menghadiri kunjungan kerja dan Reses DPR RI di kota Binjai, Langkat, Sumatera Utara, belum lama ini.

Di hadapan kontituen dan pendukungnya yang terdiri dari para pelaku usaha kecil dan menengah, Rudi mengingatkan masyarakat daerah pemilihannya untuk lebih giat lagi dalam menjalankan usaha, serta meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam berusaha di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Jangan hanya pasrah dan menyerah pada nasib, bank pasti akan membantu memberikan modal dan pinjaman, dan bank-bank harus memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat saat pandemi seperti sekarang ini, itu yang akan terus diusahakan,” papar politisi dapil Sumatera Utara III itu.

Legislator Fraksi Partai Nasdem ini melihat sejauh mana keseriusan bank-bank Himbara, seperti Bank Mandiri dan BRI dalam membantu rakyat memulihkan perekonomiannya. Berdasarkan data yang dimilikinya, penyaluran pinjaman dana atau kredit produktif yang dilakukan oleh Bank Mandiri per 17 Juli 2020 sudah mencapai Rp 12.05 triliun.

“Ini artiya Bank Mandiri tidak main main, dan terus mendukung program pemerintah. Tidak hanya itu, kinerja Bank BRI yg menyalurkan kepada pelaku usaha kecil senilai Rp 20,7 triliun, yang berarti dua kali lipat dari dana yg diterima BRI dari pemerintah. Saya nilai kedua bank pemerintah ini bersungguh sungguh membantu rakyat memulikan perekonomiannya di daerah,” tutup Rudi dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria. (dpr) 


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Covid-19 Belum Tuntas, Target Pertumbuhan Dinilai Tidak Realistis

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Target yang dipasang pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dinilai tidak realistis di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum tuntas ditangani. Angka pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dipatok 4,5-5,5 persen.

Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Jumat (14/8/2020). Kasus Corona masih terus bertambah dan belum menunjukkan tanda-tanda akan tuntas. Sebab, penanganan Covid-19 menyerap anggaran yang tidak sedikit. Bercermin dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 yang mengalami kontraksi cukup dalam, maka kontraksi kemungkinan masih terus berlanjut hingga kuartal III.

“Optimisme yang tercermin dalam postur RAPBN 2021 menuai banyak kritik. Pertumbuhan ekonomi 4,5 persen hingga 5,5 persen dianggap tidak realistis di saat belum ada perkembangan positif atas penanganan Covid-19,” ungkap Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan. Sebelumnya, Pemerintah dan DPR sudah menyepakati postur makro fiskal dan asumsi makro yang akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2021 beserta nota keuangannya.

Dalam Postur APBN 2021, sambung politisi Partai Gerindra itu, penerimaan negara ditargetkan mencapai 9,90 persen hingga 11 persen terhadap PDB. Belanja negara sebesar 13,11 persen hingga 15,17 persen. Dengan begitu, maka defisit APBN 2021 mencapai 3,21 persen hingga 4,17 persen. Untuk menutup defisit, rasio utang juga ditarget antara 36,67-47,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ditambahkan Hergun, capaian PDB pada kuartal II-2020 yang minus hingga 5,32 persen mengagetkan banyak pihak. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi Pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 hingga 4,8 persen. Total PDB pada kuartal II berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 3.687,7 triliun.

Sementara berdasarkan harga dasar konstan dengan tahun dasar 2010 mencapai Rp 2.589,6 triliun. “Struktur PDB Indonesia pada kuartal II tidak banyak berubah. Dari sisi produksi, sekitar 65 persen perekonomian masih dipengaruhi oleh lima sektor utama yaitu industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari kelima sektor penopang ini, hanya pertanian yang tumbuh positif. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Program Subsidi Upah Layak Didukung agar Ekonomi Bergerak

Avatar

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto : Instagram @sufmi_dasco)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Pemerintah untuk menggelontorkan bantuan khusus bagi karyawan sebesar Rp 37,7 triliun bagi 15,7 juta orang. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk bisa membuat ekonomi bergerak kembali.

“Kami pikir, program ini baik dan layak untuk didukung oleh semua pihak,” ujar Dasco dalam keterangan persnya, Kamis (13/8/2020). Dasco menuturkan program subsidi upah ini bertujuan meningkatkan penyerapan anggaran pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menggenjot kembali roda perekonomian dan menekan kontraksi ekonomi yang semakin dalam di kuartal III.

Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan semata, tetapi juga berdampak pada sektor lainnya, terutama sektor perekonomian kita, baik secara nasional maupun global. Karena itu, pemerintah dituntut untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat menekan laju penularan virus dan disaat bersamaan menggerakan roda ekonomi masyarakat.

Kendati demikian, politisi Partai Gerindra itu mengingatkan Pemerintah untuk tetap melakukan sosialisasi  dan pendataan secara masif kepada para pekerja dan buruh yang berhak menerima. “Supaya dalam implementasinya nanti dapat dirasakan maanfaatnya oleh masyarakat dengan baik dan optimal,” imbuh Dasco. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

DPR Dorong Pemerintah Percepat Pemulihan Daya Beli Masyarakat

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (Foto: Instagram @puterikomarudin)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wabah pandemi Covid-19 turut memukul kinerja perekonomian nasional pada kuartal II-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 sebesar minus 5,32 persen (yoy) atau minus 4,19 persen (qtq). Kontraksi ini menjadi yang terendah sejak kuartal I-1999 yakni mencapai minus 6,13 persen (yoy). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong Pemerintah untuk mempercepat pemulihan daya beli masyarakat guna mengungkit laju pertumbuhan ekonomi dan mencegah kemerosotan ekonomi lanjutan.

“Komponen konsumsi rumah tangga terkontraksi cukup dalam, yaitu minus 5,51 persen (yoy). Padahal komponen ini menjadi motor penggerak utama perekonomian dengan kontribusinya sekitar 57,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II-2020. Hal ini disebabkan belum pulihnya daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan seiring kebijakan pembatasan sosial dan ekonomi. Saat ini dan ke depan, fokus Pemerintah adalah untuk membangkitkan konsumsi masyarakat guna mencegah kemerosotan ekonomi lanjutan,” kata Puteri melalui keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Selasa (12/8/2020).

Melalui konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Rabu (5/8/2020) lalu, Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan berbagai inisiatif pemulihan daya beli masyarakat. Salah satunya yaitu bantuan tunai senilai Rp 600 ribu selama empat bulan yang ditujukan bagi sekitar 15,7 juta pegawai non-PNS dan non-BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dengan gaji di bawah Rp 5 juta/bulan. Stimulus ini nantinya dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan mulai September 2020 dan disalurkan secara langsung ke rekening penerima setiap dua bulan. Adapun alokasi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp37,7 triliun yang berasal dari anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Stimulus bantuan tunai sangat berguna untuk mendorong laju konsumsi masyarakat karena dapat mendorong pemulihan dari sisi permintaan dan produksi. Namun, berbagai inisiatif stimulus ini perlu dipersiapkan secara matang dan komprehensif agar manfaatnya tepat sasaran. Terutama perihal data pendistribusian sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan sebagaimana evaluasi atas bantuan sosial lainnya. Di samping itu, pemerintah perlu memastikan desain bantuan bagi pekerja yang belum terjangkau, misalnya pekerja di sektor informal, melalui perluasan target bantuan tunai ini atau bantuan sosial lain yang telah berjalan,” tegas Puteri.

Menutup keterangannya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mengatakan bahwa akan mendorong Pemerintah agar terus meningkatkan penyerapan anggaran belanja negara, khususnya atas berbagai stimulus PEN, untuk menggenjot roda perekonomian nasional pada kuartal berikutnya.

“Stimulus bantuan tunai ini diharapkan turut meningkatkan serapan anggaran Pemerintah. Pasalnya, hingga semester I-2020, belanja negara telah terserap 39 persen, sementara realisasi serapan PEN masih sekitar 21,8 persen. Oleh karena itu, langkah percepatan perlu terus dilakukan agar stimulus perlindungan sosial serta ekonomi, terutama bagi UMKM dan korporasi, dapat berjalan seiring pembukaan kembali aktivitas pada tatanan normal baru. Tentunya, keberhasilan berbagai strategi tersebut tetap disertai dengan prioritas pada aspek kesehatan,” tutup Puteri. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat