Connect with us

EKONOMI

Menkeu Sri Mulyani Jelaskan 4 Fokus Program RAPBN 2021, Apa Saja?

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan ada 4 (empat) fokus program Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam Rapat Terbatas, Selasa (28/7/2020).

Empat program-program besar sesuai arahan Presiden, adalah sebagai berikut:

Pertama, ketahanan pangan. ”Jadi untuk masalah ketahanan pangan ini prioritas paling tinggi. Kita sudah mendapatkan anggarannya dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK,” ujar Menkeu saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (28/7/2020).

Lebih lanjut, Menkeu sampaikan apakah untuk pembukaan lahan baru maupun lahan yang tetap ada semua dilakukan oleh program-program di Kementerian Pertanian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan karena bicara pangan ada pangan tanaman dan pangan ikan.

”Itu kita dukung sepenuhnya dan Presiden sudah meminta supaya kita fokus dalam hal itu tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tapi juga menciptakan kesempatan kerja. Karena tujuan kita untuk tahun 2021 tidak hanya growth, tapi employment atau kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan, makanya itu masuk,” kata Menkeu.

Kedua, Presiden menekankan untuk mendukung sektor industri melalui pusat-pusat kawasan industri apakah yang ada direvitalisasi ataukah dibuat baru untuk menarik capital inflow.

”Itu semuanya akan menjadi prioritas karena tujuannya adalah Indonesia bisa menarik dan membangun industri-industri manufaktur dan investasi bisa berjalan maksimal di dalam industri dan oleh karena itu dia akan bisa menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak,” ujarnya.

Ketiga, Presiden meminta infrastruktur dan Information and Communication Technology (ICT) karena yang akan meningkatkan kemampuan produktivitas dari belanja-belanja negara, akan didukung sepenuhnya.

”Jadi ICT ini Bapak Menkominfo sudah punya program agar konektivitas dalam 4 tahun ke depan semua daerah-daerah terpencil, semua Puskesmas, semua desa, semua sekolah, madrasah, semua bisa terkoneksi. Jadi ini yang membutuhkan investasi yang cukup besar dan kita sama Bappenas akan mendukung sehingga Bapak-bapak dan ibu sekalian mau ada di manapun di Indonesia harusnya bisa tetap connected secara cukup merata dan dan kuat,” katanya.

Keempat, prioritas Presiden adalah pendidikan dan kesehatan. Ia menambahkan karena kalau dengan defisit yang naik pasti ada anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sesuai mandatory, 20% untuk pendidikan 5% untuk kesehatan.

”Ini untuk Bapak Presiden pendidikan kita harus betul-betul gunakan untuk memperbaiki, karena tambahan anggarannya nanti akan meningkat untuk dana cadangan pendidikannya itu lebih dari Rp30 triliun sendiri dan untuk kesehatan bisa mencapai mendekati Rp9 triliun tambahan karena adanya tambahan defisit ini. Ini yang Bapak Presiden meminta untuk difokuskan,” pungkas Menkeu. (set)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Harus Dipercepat, Penyaluran Bantuan UMKM Terdampak Covid-19

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Mediaemiten.com, Jakarta – Pada momentum Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2020, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada Pemerintah untuk dapat mempercepat realisasi penyaluran bantuan bagi UMKM, terutama yang terdampak Covid-19.

Nevi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun sudah minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Angka itu berbanding terbalik dibandingkan kuartal II 2019 sebesar 5,05 persen. Juga berbanding terbalik bila dibandingkan ekonomi kuartal I 2020 yang masih tumbuh sebesar 2,97 persen.

“Merosotnya perekonomian nasional ini sangat memukul UMKM yang selama ini menopang perekonomian nasional. Tercatat sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja dan menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional,” ungkap Nevi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Rabu (12/8/2020).

Legislator asal Sumatera Barat II ini menyayangkan performa UMKM yang sangat berpotensi besar ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Meski pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 123,46 triliun untuk bantuan UMKM terdampak Covid-19, tetapi realisasinya masih sangat kecil.

Ia memaparkan, hingga 21 Juli 2020, penyaluran bantuan UMKM terdampak Covid-19 tercatat baru sekitar 9,59 persen dari target Rp 123,46 triliun. Perubahan transaksi dari offline menjadi online pun hingga hari ini masih sangat kecil, hampir tidak ada perubahan. Dengan pembatasan yang ketat, para pelaku UMKM semakin tertekan untuk bertahan, apalagi harus berkembang.

“Program bantuan bagi UMKM ini sebenarnya sudah masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN), tapi realisasi penyalurannya masih sangat lambat. Pemerintah perlu segera Percepat Belanja Pemerintah dan Pencairan BLT untuk Akhiri Resesi,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Nevi menambahkan, dana PEN untuk UMKM yang ditempatkan di Bank Himbara sudah mencapai Rp 30 triliun  (sesuai PMK Nomor 70 Tahun 2020), tapi yang diserap baru untuk UMKM Rp 11,38 triliun dengan total 178.056 debitur. “Ini patut dipertanyakan apa sesungguhnya persoalannya, apakah karena persyaratan yang berbelit-belit sehingga UMKM belum bisa mengakses anggaran yang disediakan negara,” tandasnya.

Nevi menegaskan, bahwa ia bersama Fraksinya telah memperjuangkan pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk bantuan UMKM tahun 2020, melalui 3 BUMN yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Jamkrindo dan Askrindo. Ini perlu dioptimalkan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Menko Airlangga Prediksi Ekonomi RI Ninus 0,49 Persen 2020

Avatar

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto : Instagram @airlanggahartarto_official)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi perekonomian Indonesia selama tahun 2020 tumbuh minus 0,49 persen sebagai dampak pandemi COVID-19.

“Diharapkan di kuartal ketiga bisa membaik dengan prediksi minus dua, minus satu atau bahkan kita berharap bisa masuk positif,” katanya dalam peluncuran Koalisi Aksi Bersama Melawan Korupsi (CAC) Indonesia secara virtual di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Dalam pemaparan terkait pertumbuhan ekonomi sejumlah negara termasuk Indonesia, Menko Airlangga memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal III-2020 mencapai minus 1 persen.

Kemudian, kuartal IV-2020 diperkirakan membaik menjadi positif 1,38 persen sehingga pertumbuhan ekonomi selama 2020 diperkirakan negatif 0,49 persen.

Dalam pemaparan itu, Menko Airlangga menyebut dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua negatif 5,32 persen, merosot dibandingkan kuartal pertama mencapai 2,97 persen.

Meski begitu, lanjut dia, negara lain pada kuartal kedua tahun ini juga tumbuh negatif namun jauh lebih dalam dibandingkan Indonesia.

Ia mencontohkan Amerika Serikat pada kuartal kedua perekonomiannya tumbuh negatif 9,5 persen, kemudian Inggris dan Prancis negatif 19,9 persen dan 19 persen bahkan keduanya sudah mengalami resesi.

Sebagian besar negara di Eropa pertumbuhan ekonominya, lanjut dia, tumbuh negatif pada kuartal kedua begitu juga di Brazil, Argentina, dan India yang jatuh lebih dalam negatif 18,92 persen.

“Oleh karena itu kita harus dorong belanja pemerintah ataupun spending masyarakat diberi rasa nyaman dan aman itu yang paling penting agar spending itu bisa berjalan,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk biaya penanganan COVID-19 termasuk pemulihan ekonomi nasional.

Saat ini, BUMN Bio Farma sedang melakukan uji klinis kandidat vaksin COVID-19 bekerja sama dengan Sinovac dari China.

“Kita berharap ini berhasil maka kita sudah bisa akses vaksin dan ini akan diproduksi Bio Farma dan tiga-empat vaksin juga didorong dengan Kalbe dengan Korea dan juga salah satu melalui Melinda Gates Foundation atau CEPI yang akan akses di Oxford,” katanya. (ant)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Pemerintah Harus Ambil Langkah Hadapi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta Pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen (year on year/yoy). Amir menilai, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.

“Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau minus ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk segera ambil langkah taktis dan strategis. Agar bagaimana di kuartal III tidak sampai mengalami kontraksi lagi, karena jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi,” ujar Amir dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (11/8/2020).

Untuk mengantisipasi terjadi resesi ekonomi, Amir mendorong Pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, namun dengan tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19. “Program tersebut harus dikembangkan pemerintah secara dinamis karena jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh,” sambungnya.

Pemerintah dinilai juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global untuk menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestik.

“Selain itu, mempertajam stimulus fiskal dengan mempermudah pendaftaran insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance). Hal ini untuk meng-cover perusahaan baik kelas menengah, kecil maupun besar,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat