Connect with us

BOGOR

Tidak Dirawat, Pengelolaan Setu Minta Dialihkan ke Daerah

Avatar

Published

on

Bupati Bogor, Ade Yasin saat rapat bersama Menteri ATR/BPN dan Gubenur Jawa Barat. (Foto : bogorkab.go.id)

Mediaemiten.com, Bogor – Dinilai tidak terawat, Bupati Bogor, Ade Yasin mengusulkan kewenangan pengelolaan setu dialihkan ke Pemerintah Daerah yang selama ini ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR.

Hal tersebut disampaikan saat mengikuti rapat bersama Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil di Hotel Pullman Vimala Hills, Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2020).

“Pada penyampaian tadi saya usulkan agar pengelolaan setu dialihkan ke Pemerintah Daerah.,” katanya. 

Ia mengatakan , jika setu di kelola oleh Pemerintah Daerah maka tentunya akan membangkitkan perekonomian, seperti pariwisata, dan perikanan serta yang lainnya.

“Di Cibinong Raya juga ada 17 situ yang menjadi daerah tangkapan air yang bisa mengurangi banjir di wilayah hilir. Tapi, selama ini tidak terawat dan tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau bisa dimanfaatkan pasti terawat,” ucapnya.

Bupati Bogor  berharap, forum yang digelar di Puncak ini tambahnya, seperti bisa menghapus batas-batas wilayah secara administratif dan politis untuk permasalahan yang sama di kawasan Jabodetabek Puncak-Cianjur.

“Contoh waktu akhir tahun 2019 lalu, ada banjir di Bekasi dari luapan sungai yang mengalir dari Bogor. Kita tidak bisa membenahi karena kewenangan ada di pusat. Padahal kita bisa untuk mengeruk atau membenahi DASnya,” tukasnya. (bgr)


BOGOR

PPJNA 98 Tuding Ada Upaya Makar yang Menggulingkan Jokowi

Avatar

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @jokowi_2019)

Mediaemiten.com, Bogor – Perhimpunan Pergerakan Jaringan Aktivis (PPJNA) 98 menuding ada upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Tanpa tedeng aling-aling, PPJNA 98 menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sedang melakukan upaya memanfaatkan situasi, memanfaatkan kemurnian perjuangan buruh, mahasiswa dan kaum pergerakan untuk berbuat makar.

Demikian pernyataan tertulis yang diterima Hallobogor.com — Hallo Media Network dari Perhimpunan Pergerakan Jaringan Aktivis (PPJNA) 98 yang ditandatangani Ketua Umum Anto Kusumayuda dan Sekjen Abdul Samad Nur Akhmad, di Bogor, Senin (17/8/2020).

Anto juga heran mengapa sosok patriot NKRI mantan Panglima TNI Gatot Nurmantiyo bisa hadir memelopori gerakan dan konspirasi Makar yang didalamnya dimanfaatkan oleh kekuatan yang akan mengganti sistem demokrasi, Pancasila dan UUD 45 dengan sistem khilafah yang tidak mengakui konsep NKRI.

“Kenapa baru sekarang Bpk GN seolah paling depan memimpin gerakan? Tidak saat menjadi Panglima TNI berjuang menuntaskan semua agenda perjuangan reformasi, menuntaskan dan menangkap para koruptor? Apakah Bapak GN akan memanfaatkan gerakan KAMI untuk berkompromi mendapat jabatan Menteri,” tanya Anto.

Melihat kondisi di atas untuk menyelamatkan 250 juta rakyat Indonesia, menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia, PPJNA 98 mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk menjaga dan mengawal sistem demokrasi, Pancasila dan UUD 45.

“Tindak tegas tanpa pandang bulu, siapapun yang akan berupaya berbuat Makar membuat kekacauan, kerusuhan untuk menggulingkan Pemerintahan Jokowi,” katanya (*/bud)


Continue Reading

BOGOR

Bima Arya Minta Lembaga Khusus Tangani Jabodetabekpunjur

Avatar

Published

on

Wali Kota Bogor, Bima Arya . (Foto : Denis Suparis)

Mediaemiten.com, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) di Hotel Pullman Vimala Hills, Bogor, Senin (27/7/2020).

Rakor yang  digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut tampak hadir Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Banguningsih Pramesti dan sejumlah kepala daerah se-Jabodetabekpunjur atau yang mewakili.

Sofyan Djalil mengatakan, Rakor tersebut menitikberatkan kepada sosialisasi Perpres Nomor 60/ 2020 dan penyelesaian isu strategis Jabodetabekpunjur. Karena, menurutnya, kawasan ini masih memiliki berbagai permasalahan, diantaranya isu banjir dan longsor; sampah dan sanitasi; ketersediaan air bersih; kawasan kumuh dan bangunan ilegal; serta kemacetan, yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur.

“Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu. Penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan. Perpres ini juga mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debottlenecking,” ungkap Sofyan.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil. Terdapat pula 3 (tiga) gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).

“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat inter-regional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” terangnya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga menyampaikan bahwa ada dua isu besar yang ada di Jabodetabekpunjur, yakni lingkungan hidup dan transportasi.

“Namun, dari tahun ke tahun persoalan dalam menghadapi isu tersebut adalah koordinasi, kewenangan dan keuangan. Isu besar tadi selalu dihadapkan pada tiga realita tersebut. Selalu ada masalah dengan hal koordinasi, selalu ada overlapping dalam hal kewenangan, dan selalu curhat terkait dengan keuangan atau anggaran. Apapun persoalannya,” ujar Bima.

Bima berharap, kelembagaan yang dibentuk ini bukan sekedar untuk memperbaiki komunikasi atau koordinasi saja tetapi perlu dikuatkan dalam aspek kewenangan dan keuangan.

“Inisiatif dari Ibu Ade (Bupati Bogor) itu bagus sekali, ada Borderline Economic Summit. Kita berkumpul, share, persoalannya apa. Tetapi itu tidak cukup karena ada persoalan lain, selain koordinasi tadi. Kalau pun kita aktif berkomunikasi dan berkoordinasi, tapi kewenangan dan keuangan itu terlalu struktural,” jelasnya.

“Untuk itu Jabodetabek ini solusinya harus struktural juga, yaitu membentuk Kementerian Khusus Jabodetabek. Saya menggaris bawahi yang disampaikan Pak Gubernur tadi bahwa tidak bisa adhoc, soal Citarum misalnya tidak bisa adhoc dan ini pun tidak bisa adhoc. Pak Gubernur Jabar dengan Gubernur Jakarta sangat baik komunikasinya, meminggirkan persoalan politik, berbicara bagaimana memperbaiki koordinasi dalam hal covid. Tapi ternyata itu tidak cukup, perlu dukungan aspek kewenangan dan keuangan atau anggarannya juga,” tambah Bima.

Bima berharap ada akselerasi daya dukung dalam persoalan transportasi dan Lingkungan Hidup di Jabodetabek ini.

“Kita ingin ada akselerasi. Kita tidak yakin akselerasi itu terjadi ketika semuanya dikerjakan adhoc. Kita melihat struktur yang disampaikan Pak Menteri sangat kompleks. Apakah setiap dimensi itu bisa diselesaikan dengan taktis, seperti Pak Gubernur sampaikan tadi full time nine to five. Karena persoalannya itu fulltime semua,” tandasnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyebut pembentukan lembaga dalam badan koordinasi kawasan Jabodetabekpunjur ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan manajemen pembangunan pada saat ada aspek-aspek lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak.

“Jabodetabekpunjur ini harus dikelola oleh kelembagaan yang sifatnya bukan lagi seperti forum silaturahmi dan komunikasi saja, tapi sifatnya harus ada yang berinisiatif. Perlu ada tiga lembaga tambahan yang perlu dimasukkan dalam lembaga ini. Pertama, TNI/Polri, kemudian Kementerian LHK karena saya belum lihat ada lembaga ini karena ini terkait juga dengan isu lingkungan, dan BNPB terkait dengan kebencanaan,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

“Kemudian untuk pelaksana, usulan kami full time oleh individu yang tidak memiliki jabatan tertentu sebagai ketua harian dari orang profesional. Ini bisa menjadi PMO yang bisa kita support. Menurut saya posisi individu non-jabatan atau tidak rangkap ini sangat penting,” pungkasnya. (dns)


Continue Reading

BOGOR

Musda, Sejumlah Balon Ketua Golkar Kabupaten Bogor Bermunculan

Avatar

Published

on

Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi dan Inggrid Kansil. (Foto : Instagram @inggrid_kansil)

Mediaemiten.com, Bogor – DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor dijadwalkan akan menggelar musyawarah daerah (musda) pada tanggal 7-8 Agustus. Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengatakan musda digelar sesuai instruksi DPP Partai Golkar dan DPD Tingkat I Partai Golkar Jawa Barat.

“DPP Golkar dan juga DPD Tingkat I Jawa Barat sudah menginstruksikan kepada saya untuk segera menggelar Musda Partai Golkar secepatnya, bahkan setelah rapat dengan DPD Jawa Barat. Kita sudah mendapatkan tanggal pelaksanaan kalau tidak ada halangan berarti yaitu tanggal 7-8 Agustus 2020 ini, maka kita semua harus mempersiapkan diri,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Kab Bogor dua periode ini kepada peserta rapat pleno yang dihadiri pengurus DPD dan juga seluruh pengurus Kecamatan Partai Golkar se Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Jaro Ade – panggilan Ade Ruhandi juga mempersilakan kepada semua kader terbaik Partai Golkar untuk maju mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor.

“Saya berharap dalam musda ini bukan hanya melahirkan pemimpin DPD saja, tetapi juga harus ada konsep program kerja Partai Golkar Kabupaten Bogor mendatang, apalagi pasca pandemi Covid-19 dan juga bencana alam di Kabupaten Bogor. Harus ada terobosan konsep yang terkait kemanusiaan demi kemaslahatan masyarakat seperti membangkitkan kembali gairah ekonomi dan juga memperkuat sektor UMKM,” tuturnya.

Ketua Panitia Musda Golkar 2020 yang juga sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Arman Salam menyatakan akan mendengar masukan dari para stakeholder Partai Golkar Kabupaten Bogor dalam hal ini PK dan Kekaryaan.

Menurut Arman, di samping nama Jaro Ade dalam rapat ini juga muncul beberapa nama calon yang diusulkan dan mayoritas dari anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor.

“Tadi dalam rapat juga kan sudah tersebut beberapa nama bakal calon (balon) yang diusulkan ketua PK, dan rata-rata nama tersebut adalah anggota fraksi Golkar DPRD Kab Bogor, ada Achmad Tohawi, Amin Sugandhi, Wawan Haikal Kurdi, Ridwan Muhibi, Fachru Rizal dan juga Aan Triana Al Muharom. Sekarang tinggal kita tunggu saja dinamika ke depan, yang penting semua tetap bersatu dan lebih mementingkan kepentingan kemajuan Partai Golkar dibanding kepentingan dan ambisi pribadi,” tambahnya. Demikian, seperti dikutip Beritasatu.com. (*/ber)


Continue Reading

Trending