Connect with us

JAWA

Ridwan Kamil Umumkan Regulasi Pelanggaran Tertib Kesehatan, Besok

Avatar

Published

on

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Foto : Instagram @ridwankamil)

Mediaemiten.com, Bandung – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan.

“Saya sudah tandatangani Pergub sanksi dan denda tidak pakai masker, sebagai upaya bisa melaksanakan kembali ekonomi tapi menjaga kewaspadaan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di Jakarta, Senin (27/7/2020). 

Pemakaian masker amat krusial pada masa AKB. Saat kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, penggunaan masker dapat menekan risiko penularan COVID-19 di ruang publik. 

Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19. 

“Kalau ekonomi mau jalan kembali, warga dan kita semua disiplin (terapkan protokol kesehatan) untuk mengurangi penyebaran virus. Itu yang kita tegakkan,” ucap Kang Emil. 

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, Kang Emil akan mengumumkan Pergub tersebut besok, Selasa (28/7/2020). 

“Regulasi sudah selesai hari ini. Namun, karena kegiatan Pak Gubernur hari ini padat dan sedang berada di Jakarta, pengumuman ditunda menjadi besok,” kata Daud.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani mengatakan, regulasi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Kemudian, penetapan regulasi juga berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. (jbr)


JAWA

BNPB Tinjau Kesiapsiagaan Masyarakat di Wilayah KRB 3 Merapi

Avatar

Published

on

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan meninjau lokasi evakuasi hewan ternak yang berada tidak jauh di belakang kantor Desa Balerante. (Foto: BNPB Indonesia)

Mediaemiten.com, Yogyakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak erupsi Gunung Merapi. Gunung yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini dinaikkan statusnya menjadi level III atau Siaga pada 5 November 2020 lalu. 

Berbagai upaya kesiapsiagaan dilakukan sejak dini agar dampak erupsi Gunung Merapi tidak menimbulkan korban. Kehadiran BNPB saat ini di wilayah kawasan rawan bencana (KRB) 3 memastikan kesiapsiagaan penanganan potensi bahaya erupsi Gunung Merapi di lapangan dijalankan dengan baik. Sebab potensi bahaya tak hanya dari letusan gunung saja melainkan situasi pada masa pandemi Covid-19 dan fenomena La Nina.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan meninjau tempat pengungsian di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Sabtu (14/11/2020). Ia menyempatkan untuk melihat kondisi tempat pengungsian warga yang terletak di Kantor Desa Balerante serta tempat evakuasi hewan ternak warga yang jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi pengungsian.

Sehari sebelumnya (13/11/2020) dalam pertemuan koordinasi antara BNPB  bersama Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), BPBD D.I. Yogyakarta dan BPBD Jawa Tengah. Lilik menegaskan, BPPTKG adalah sumber informasi utama dan tunggal terkait kondisi Gunung Merapi, termasuk seluruh rekomendasi yang diberikan.

Menyikapi masih di tengah pandemi Covid-19, protokol kesehatan diterapkan dengan sangat ketat dalam setiap aktivitas selama berada di tempat pengungsian, baik warga maupun relawan dan tamu pejabat yang berkunjung ke lokasi pengungsian. Mereka wajib mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. 

“Tujuan kami adalah memastikan semuanya berjalan dengan baik sehingga tujuan kita zero victim, apabila terjadi erupsi pada waktu mendatang,” kata Lilik pada Sabtu (14/112020). 

Selama berada di lokasi pengungsian, Lilik menitipkan pesan kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dan  meminta masyarakat untuk mematuhi rekomendasi terkait jarak aman dari puncak Gunung Merapi, yakni radius 5 kilometer dari puncak Merapi dikosongkan dari aktivitas masyarakat. 

“Sesuai rekomendasi BPPTKG, sementara jangan beraktivitas di radius 5 kilometer. Kita imbau untuk sementara untuk tidak beraktivitas dulu untuk keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan berikutnya melihat lokasi evakuasi hewan ternak yang berada tidak jauh di belakang kantor Desa Balerante. Evakuasi ternak warga menjadi salah satu prioritas dalam kesiapsiagaan bencana selain evakuasi kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, balita dan kaum difabel. 

Upaya evakuasi ternak di wilayah Balerante dilakukan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten dan dibantu oleh relawan OPRB Balerante. Tahap awal evakuasi ternak dilakukan di Desa Balerante. Tahap berikutnya yang akan dievakuasi adalah ternak warga Desa Sidorejo dan Tegalmulyo. Dua desa tersebut termasuk wilayah yang rawan bencana karena paling dekat dengan Merapi di radius 5 km. (npb)


Continue Reading

JAWA

Menteri Edhy Serahkan Bantuan Rp12,2 Miliar ke Nelayan di Brebes

Avatar

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyerahkan bantuan pemerintah sebesar Rp12,2 miliar. (Foto: Instagram @edhy.prabowo)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyerahkan bantuan pemerintah sebesar Rp12,2 miliar untuk nelayan hingga pelaku UMKM saat mengunjungi Brebes, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2020).

Penyerahan bantuan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan.

Acara penyerahan bantuan berlangsung di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada sembilan kelompok masyarakat penerima, di mana bantuan yang diserahkan di antaranya sarana pengolah produk turunan mangrove, sarana prasarana produksi budidaya, paket rehabilitasi saluran tambak udang padat karya, chest freezer, alat tangkap, mesin ketinting, hingga bantuan modal usaha, yang bila ditotal jumlahnya lebih dari Rp12,2 miliar.

“Mudahan-mudahan bantuan bisa terus kita tambah untuk membantu bapak/ibu dalam berkegiatan maupun menjalankan usaha,” ujar Menteri Edhy.

Selain bantuan pemerintah, Menteri Edhy juga menyerahkan bantuan dari kantong pribadinya berupa bibit mangrove sebanyak 2.500 batang dan alat pengolahnya.

Edhy menegaskan, dalam upaya KKP mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir, keberlanjutan juga menjadi pertimbangan penting. Bahkan penanaman mangrove akan masif dilakukan demi pesisir yang lebih hijau.

Terlebih, sambungnya, penanaman mangrove sekarang tidak hanya menjadi program kelautan dan perikanan tapi termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan ikhtiar pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi imbas pandemi Covid-19.

Sementara itu, Ketua Kelompok Losari Ikhtiar, Subhan, yang menjadi penerima bantuan, mengaku chest freezer yang diterimanya sangat berguna untuk mendukung usaha bandeng presto yang digeluti. Dengan adanya chest freezer, produksi yang tadinya 8 kwintal per bulan, bisa ditingkatkan.

“Bantuan ini sangat membantu sekali, untuk kami menyimpan dan menjaga kualitas bahan baku. Apalagi di masa pandemi seperti ini,” akunya.

Dia berharap pemerintah terus memberi perhatian bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia. Tidak hanya alat, tapi juga pelatihan dan akses pasar supaya pelaku UMKM di Indonesia terus tumbuh dan berkembang.

Sebagai informasi, Menteri Edhy mengunjungi Brebes bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam rangka padat karya penanaman mangrove guna pemulihan ekonomi nasional. Kunjungan kerja kedua menteri itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.

Jakarta,InfoPublik – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyerahkan bantuan pemerintah sebesar Rp12,2 miliar untuk nelayan hingga pelaku UMKM saat mengunjungi Brebes, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2020). Penyerahan bantuan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan. (jbr)


Continue Reading

JAWA

Kemendag Bawa Pelaku Usaha Jatim Tembus Pasar Internasional

Avatar

Published

on

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. (Foto : agusuparmanto)

Mediaemiten.com, Jakarta – Program pendampingan eksportir (Export Coaching Program) yang diadakan Kementerian Perdagangan berhasil membawa pelaku usaha asal Jawa Timur melakukan ekspor perdana secara mandiri di tengah kondisi ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19.

Pelaku usaha tersebut yaitu PT Demapra Mega Perkasa yang mengekspor produk kopi Arabika sebanyak satu kontainer senilai USD106 ribu ke Amerika Serikat dan CV Hortindo Agrokencana dengan produk ubi beku senilai USD35 ribu ke Jepang.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Rabu (14/10/2020) menyatakan, capaian ini merupakan hasil menggembirakan dari partisipasi keduanya pada program pendampingan ekspor yang diselenggarakan Kementerian

Perdagangan melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI), Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

“Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen kuat serta kerja keras pelaku usaha. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha Indonesia lainnya untuk memperluas jangkauan produknya ke pasar global,” kata Mendag.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan menyampaikan, program pendampingan ekspor merupakan kegiatan pembinaan UKM selama setahun. Program ini dikhususkan bagi para pelaku usaha yang telah mendaftarkan diri dan memperoleh rekomendasi dari dinas yang membidangi urusan perdagangan di masing-masing daerah. Para peserta memperoleh pengetahuan ekspor secara komprehensif dan memiliki kesempatan menjalin jaringan dalam perdagangan internasional. Program pendampingan eksportir ini sendiri telah berlangsung sejak tahun 2010.

“Pada program tersebut, pelaku usaha mendapat bimbingan mengenai tata cara ekspor dan informasi mengenai negara tujuan ekspor. Di samping itu, para peserta dapat membuka peluang di negara tujuan ekspor didampingi praktisi pelaku ekspor,” ujar Kasan.

Kepala Balai Besar BBPPEI Noviani Vrisvintati menjelaskan, program pendampingan ekspo untuk wilayah Jawa Timur saat ini sudah memasuki tahap keempat yaitu pendampingan produk, dari delapan tahapan yang direncanakan. Fasilitator BBPPEI dan tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Timur terus memberikan pendampingan kepada para peserta untuk peningkatan kualitas produk; perbaikan manajemen produksi, daya saing produk, desain dan kemasan produk untuk tujuan ekspor; serta pengembangan tim ekspornya.

“BBPPEI akan terus mendampingi, membantu, mendorong, dan memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha potensial ekspor guna peningkatan kesiapan ekspor dan pencapaian transaksi ekspor. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan ekspor nasional,” ungkap Noviani.

Noviani juga berharap, melalui berbagai tahapan dalam program pendampingan ekspor ini, pelaku usaha yang menjadi peserta diharapkan mampu berkembang dan melakukan ekspor secara mandiri tanpa melalui perantara atau trader. “Pelaku usaha diharapkan dapat mengetahui prosedur, ketentuan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk ekspor yang berlaku di dalam negeri maupun di negara tujuan ekspor. Selain itu, mampu melakukan riset pasar ekspor dan mencari calon mitra potensial melalui internet maupun informasi dari perwakilan perdagangan,” tutupnya.

Selain pendampingan, BBPPEI juga melaksanakan berbagai kegiatan secara virtual seperti seminar web ekspor untuk menyiasati keterbatasan pertemuan secara fisik akibat pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan kegiatan ini bekerja sama dengan perwakilan perdagangan di luar negeri di berbagai negara dengan mengikutsertakan para peserta program pendampingan ekspor. BBPPEI juga merekomendasikan para pelaku usaha peserta pendampingan untuk mengikuti sejumlah kegiatan penjajakan kerja sama dagang (business matching) secara virtual yang diselenggarakan oleh perwakilan perdagangan dengan calon mitra potensial di negara tujuan ekspor. (inf)


Continue Reading

Trending