Connect with us

BISNIS

Harga Referensi CPO Naik dan Biji Kakao Turun, BK CPO USD 0/MT dan Biji Kakao 5 %

Avatar

Published

on

Harga referensi biji kakao pada Agustus 2020 sebesar USD 2.196,66/MT turun 7,28 persen. (Foto : Instagram @biji.kakaoo)

Mediaemiten.com, Jakarta – Harga referensi produk crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Agustus 2020 adalah USD 656,98 /MT. Harga referensi tersebut meningkat USD 34,51 atau 5,54 persen dari periode Juli 2020 yaitu sebesar USD 622,47/MT. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Saat ini harga referensi CPO berada pada level di bawah USD 750/MT. Untuk itu, Pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/MT untuk periode Agustus 2020,” kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina.

BK CPO untuk Agustus 2020 merujuk pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017 sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode Juli 2020 sebesar USD 0/MT.

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Agustus 2020 sebesar USD 2.196,66/MT turun 7,28 persen atau USD 172,56 dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar USD 2.369,22/MT. Hal ini berdampak pada penurunan HPE biji kakao pada Agustus 2020 menjadi USD 1.917/MT, turun 8,1 persen atau USD 168 dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD 2.085/MT.

Penurunan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan melemahnya harga internasional. Penurunan ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017.

Sedangkan untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017. (dag)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Pemerintah Membebaskan Biaya Beban Pelanggan PLN, Bener Nih?

Avatar

Published

on

Pembebasan dan diskon Emin bagi pelanggan di bawah rekening minimum (40 jam), dan pembebasan biaya beban atau abonemen. (Foto : energi.com)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan  membebaskan biaya beban atau abonemen listrik  pelanggan PT PLN (Persero) sektor sosial, bisnis, dan industri, termasuk layanan khusus.

Langkah itu sebagai stimulus di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Hal itu tertuang dalam Surat Menteri ESDM Nomor 1466/26/DJL.3/2020 pada 3 Agustus 2020 lalu.
 
Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, insentif terdiri dari dua jenis, yakni pembebasan dan diskon energi minimum (emin) bagi pelanggan dengan pemakaian energi listrik di bawah rekening minimum (40 jam), dan pembebasan biaya beban atau abonemen.

“Insentif tersebut telah disetujui dan akan diberikan selama 6 bulan, yakni Juli hingga Desember 2020 dan akan menyasar 1,25 juta pelanggan sosial bisnis, industri dan layanan khusus,” kata Rida dalam keterangannya, Selasa (11/8/2020).

Dengan pembebasan energi minimum, pelanggan sektor sosial, bisnis dan industri yang kapasitas listrik terpasangnya di atas 1.300 VA hanya perlu membayar tagihan sesuai jam pemakaian, sedangkan selisihnya akan dibayarkan oleh pemerintah.

Sementara, pada pelanggan golongan layanan khusus, maka skemanya disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBL). (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Ketua DPD Tampung Keluhan Pelaku Bisnis Kepelabuhanan

Avatar

Published

on

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. (Foto: Instagram @lanyallamm1)

Mediaemiten.com, Surabaya -Pelaku bisnis kepelabuhanan di Tanjung Perak Surabaya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meminta Ketua DPD RI membantu mencarikan solusi atas sejumlah permasalahan yang terjadi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Hal ini penting dilakukan agar kinerja bisnis kepelabuhanan di Surabaya bisa kembali bangkit di era kenormalan baru. 

“Ada banyak persoalan yang selama ini membelit kami dalam menjalankan aktifitas ekonomi di Tanjung Perak. Untuk itulah kami meminta Ketua DPD RI untuk membantu kami, menampung keluhan-keluhan kami dan mencarikan solusinya,” ujar Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya, Henky Pratoko yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jatim saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Selasa (11/8/2020). 

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Jatim, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur, Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jatim, Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim dan Asosiasi Depo Kontrainer Indonesia (Asdeki) 

Lebih lanjut Henky mengatakan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan seluruh aktifitas ekonomi di dalam negeri tersendat atau bahkan terhenti, tidak terkecuali bisnis kepelabuhanan di lingkungan Tanjung Perak Surabaya. 

Agar aktifitas bisnis bisa kembali bangkit, maka ia berharap di masa pandemi ini pemerintah memberikan toleransi yang tinggi pada dunia usaha dengan mengedepankan pelayanan dan bukan pada sisi menegakkan peraturan belaka. 

“Kami dari dunia usaha sedang berjibaku untuk mempertahankan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi riil pada dinamika ekonomi nasional. Kami mengharapkan sekali dalam masa-masa memasuki New Normal, Pemerintah memberikan toleransi yang tinggi dan juga tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang justru memberatkan dunia usaha,” ungkap Henky. 

Ia mencontohkan, beberapa peraturan yang selama ini menyulitkan pengusaha, diantaranya aturan tentang Persetujuan Impor (PI) yang menyulitkan pelaku importir karena untuk memperolehnya cukup rumit dan lama. Hal ini berdampak pada tersendat dan kurangnya pasokan bahan baku industri yang akhirnya membuat proses produksi terpaksa berhenti. 

“Karena ketergantungan bahan baku sangat tinggi. Dan kondisi ini tidak hanya terjadi pada impor bahan baku besi dan baja serta produk turunannya, tetapi juga pada impor bahan baku tekstil dan bahan baku pakan ternak,” ujarnya.

Selain itu, perlu adanya insentif dan relaksasi biaya untuk pelaku logistik di Jatim selama upaya-upaya pemulihan usaha dalam masa New Normal. Karena beberapa kebijakan pemerintah masih belum menyentuh pada pelaku secara menyeluruh. “Insentif dan relaksasi ini penting untuk mancing pengusaha agar kembali bangkit,” tegasnya.

Henky juga mengatakan perlunya menertibkan lagi instansi pemerintah yang terkait dalam tata laksana ekspor dan impor untuk memasukkan Lartas atau Larangan dan Pembatasan ke dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi mandatori pelaksanaannya. Sebab beberapa kebijakan kementerian terkait Lartas ternyata belum semuanya dimasukkan dalam sistem INSW. Sehingga dalam prakteknya hal ini masih jauh dari sempurna dan akan merepotkan pelaku usaha. (dpd)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Kementerian ESDM Atur Regulasi Infrastruktur Pengisian Listrik

Avatar

Published

on

Menteri ESDM, Arifin Tasrif. (Foto : esdm.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan  menerbitkan regulasi terkait penyediaan infrastruktur pengisian listrik, untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Menurut Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar, regulasi tersebut akan terbit dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) dan sudah ditandangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.

“Minggu lalu sudah ditandatangani Pak Menteri ESDM,” kata Wanhar melalui keterangan tertulisnya, Rabu (12/8/2020).

Wanhar menegaskan, regulasi tersebut segera terbit dan dipublikasikan dalam waktu dekat.

Ia menambahkan, Permen tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi jalan.

Meski belum memaparkan secara rinci, tapi Wanhar memberikan gambaran bahwa Permen ESDM tersebut akan mengatur penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Termasuk untuk standar, tarif dan skema bisnis tempat pengisian (charging station) berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

“Jadi untuk mendukung pelaksanaan penyiapan infrastruktur charging station SPKLU dan SPBKLU termasuk private atau home charging station,” ujarnya. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat