Connect with us

JAWA

Buruh Jawa Barat Kompak Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Avatar

Published

on

Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto. (Foto : jabarprov.go.id)

Mediaemiten.com, Bandung – Puluhan serikat pekerja di Jawa Barat yang tergabung dalam  Keluarga Besar KSPSI Provinsi Jawa Barat dan SP/SB Provinsi Jawa Barat melakukan aksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Kantor Gubernur Jawa Barat.

Dalam aksinya para buruh tersebut menyampaikan 5 tuntutan, yaitu menolak Gugatan Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan oleh APINDO Jawa Barat; Cabut huruf D DIKTUM KETUJUH SK UMK Tahun 2020; menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja; meminta untuk segera diterbitkan SK UMSK Kab/Kota Tahun 2020 dan menolak UU TAPERA

Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto beralasan, SK UMK Tahun 2020 yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana diwajibkan untuk menetapkan upah minimum pasal 88 ayat (4) dan pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, produk hukum Pemerintah Daerah dalam membuat Penetapan yaitu melalui PERGUB dan SK.

“Keinginan APINDO Jawa Barat kembali ke Surat Edaran (SE) tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping itu gugatan APINDO Jawa Barat tersebut mencerminkan Upah Murah,” kata Roy, di PTUN Bandung, Selasa (28/07/2020).

Sementara alasan Pencabutan Huruf D Diktum Ketujuh SK UMK Tahun 2020;
Bahwa Pengadilan TUN Bandung harus mencabut huruf D Diktum Ketujuh SK UMK Tahun 2020, karena huruf D diktum Ketujuh tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 90 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KEPMEN 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, huruf D Diktum Ketujuh memberikan ruang kepada pengusaha untuk membayar upah buruh dibawah UMK Tahun 2020, tanpa harus mengajukan penangguhan sesuai KEPMEN 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum dan penambahan huruf D Diktum Ketujuh dalam SK UMK baru terjadi pada Tahun 2020, tahun-tahun sebelumnya huruf D Diktum Ketujuh tidak pernah ada dalam SK UMK;

Sedangkan alasan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menurut Roy Jinto, karena Omnibus Law hanya kepentingan kaum pemodal dengan mengorbankan pekerja/buruh, dan bukan untuk mensejaterahkan buruh akan tetapi akan memiskinkan kaum buruh secara sistimatis dengan mendegradasi hak-hak buruh untuk kepentingan pengusaha.

“Aturan ini menyerahkan persoalan hubungan industrial hak dan kewajiban buruh dan pengusaha kepada mekanisme pasar (liberal), menghilangkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam memberikan perlindungan, penghidupan yang layak, penghasilan yang layak, dan  RUU ini juga memberikan setralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Pusat yang pada akhirnya menghapus kewenangan otonomi daerah serta menghilangkan kepastian pekerjaan, kepastian penghasilan dan kepastian jaminan sosial bagi pekerja/buruh beberapa hak-hak fundamental buruh yang di hapus/dihilangkan,” jelasnya.

Alasan untuk tuntutan Penerbitan SK UMSK Tahun 2020 karena telah membuat keresahan kaum buruh khususnya di beberapa kab/kota karena selama ini upah minimum buruhnya berdasarkan UMSK, sehingga sebelum adanya SK UMSK Tahun 2020 maka terhitung sejak Januari 2020 sebagaian besar buruh diwilayah tersebut belum menerima kenaikkan upah, tidak ada alasan bagi Gubernur Jawa Barat tidak menerbitkan SK UMSK karena pada dasarnya usulan UMSK Kab/Kota tersebut pada umumnya didasarkan pada kesepakatan Serikat Pekerja/Buruh dengan Apindo di Kab/Kota dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Sedangkan alasan Penokan UU TAPERA, karena UU ini sangat memberatkan kaum pekerja/buruh dengan beban iuran 2,5% dari upah buruh dan beban pengusaha hanya 0,5%, disamping itu selama ini untuk perumahan buruh telah dicover dalam program B.P. Jamsostek melalui Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) yang selama ini sudah berjalan bahkan ada program pinjaman renovasi rumah bagi buruh di program B.P. Jamsostek yang mana buruh tidak dipotong iuran perumahan oleh B. P. Jamsostek.

“Dalam UU TAPERA setiap pekerja/buruh upahnya wajib dipotong iuran 2,5% sedangkan program perumahaan hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang belum punya rumah, sedangkan buruh yang sudah punya rumah program perumahan tidak berlaku tetapi iuran wajib dipotong 2,5% sehingga tidak semua buruh dapat menikamati programnya, pemerintah hanya mengumpulkan uang buruh yang dikelola oleh Badan Pengelola  TAPERA,” pungkasnya. (jbr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA

Top, Alasan Dedi Ingin Fokus Bangun Ekonomi Rakyat Kab. Sukabumi

Avatar

Published

on

Dedi Ruslan merupakan salah satu kandidat sebagai bakal calon Bupati /Wakil Bupati Sukabumi yang lolos dalam fit and proper test di DPD Gerindra Jabar. (Foto : Tim Dedi Ruslan)

Mediaemiten.com, Kalapanunggal – Bakal calon Bupati /Wakil Bupati Sukabumi Dedi Ruslan memiliki keinginan untuk fokus membangun ekonomi rakyat dalam memajukan Kabupaten Sukabumi. Ini adalah pilihan yang sangat tepat, soalnya ekonomi kerakyatan adalah potensi terbesar di kabupaten ini.

“Saya telah berikrar akan menumbuh kembangkan seluruh potensi ekonomi kerakyatan yang ada di Sukabumi, diantaranya yaitu perkembangan usaha ternak domba dan sapi,” kata Dedi saat kunjungan di peternakan domba modern PT Karnasari Panca Utami di Kampung Cingenca, Desa Walangsari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Minggu (9/8/2020).

Bukan hanya peternakan, namun juga produk pertanian. Dirinya tidak bicara di level Sukabumi saja namun ekonomi kerakyatan seperti ini patut didorong serta dijadikan percontohan di skala nasional.

“Hasil alam Sukabumi olahan singkong telah dibantu pemasarannya oleh pak Sandiaga Uno,” ungkapnya. Dedi Ruslan turut mendukung program Sandiaga Uno, calon Wapres di Pemilu 2019 lalu.

Dalam hal mendorong ekonomi rakyat, dia juga telah memiliki segudang program di sektor pertanian dan peternakan yang nantinya akan diterapkan di Sukabumi.

Dedi menegaskan, tekadnya mendorong perekonomian berbasis kerakyatan bukan sebatas wacana dan pembahasan belaka, seluruh potensi yang ada harus menjadi prinsip ekonomi berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat Sukabumi.

Maju di Pilkada 2020

Menyinggung Pilkada Sukabumi 2020, Dedi Ruslan menyatakan sikapnya bahwa pemimpin masa depan harus mampu berdikari, mandiri, serta membawa kebaikan sepenuhnya untuk masyarakat bukan atas nama pribadi atau golongan.

“Bagi saya Pilkada ini sebuah panggilan hati, dengan niat tulus ikhlas,” tegasnya.

Terkait kesiapannya menghadapi Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, Dedi Ruslan bersama tim pemenangan mengaku tetap konsisten dan terus berjuang dalam menebar kebaikan.

“Kami akan terus berupaya membangun Sukabumi dengan apa yang sudah dipetakan, dan implementasinya kami kembalikan kepada fitrah-Nya.” ungkap Dedi Ruslan.

Dedi Ruslan merupakan salah satu kandidat sebagai bakal calon Bupati /Wakil Bupati Sukabumi yang lolos dalam fit and proper test  di DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Jawa Barat. Demikian, seperti dikutip Hallosukabumi.com(*/suk)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Museum Sangiran Sragen Masuki Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Avatar

Published

on

Kemenparekraf gelar Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Museum Sangiran. (Foto : Instagram @kemenparekraf.go.id)

Mediaemiten.com, Sragen –  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Komisi X DPR/RI menggelar Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Museum Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pada 3 hingga 4 Agustus 2020. Kegiatan ini sebagai upaya menyiapkan destinasi wisata serta para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitar lokasi untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. 

Sekitar 100 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dibekali peralatan penunjang kebersihan, keindahan, kesehatan dan keamanan, untuk kemudian menerapkan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. 

Gerakan BISA merupakan kegiatan padat karya yang melibatkan pelaku pariwisata, ekonomi kreatif, hingga masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam menunjang kualitas dan daya saing destinasi pariwisata Indonesia. 

Direktur Manajemen Strategis Kemenparekraf/Bapareraf, Harwan Ekon Cahyo Wirasto dalam sambutannya, Senin (3/8/2020), mengatakan Gerakan BISA yang diselenggarakan di Museum Sangiran diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing pariwisata, khususnya pada indikator Health and Hygiene serta Safety and Security di lingkungan Museum Sangiran, Kabupaten Sragen. 

“Gerakan BISA bertujuan untuk mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Serta mendukung destinasi pariwisata untuk mengantisipasi tatanan kehidupan baru pascapandemi COVID-19 sesuai prinsip higiene dan sanitasi yang baik,” ujar Harwan. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Agustina Wilujeng Pramestuti, Tenaga Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kemenparekraf/Baparekraf Arief Budiman, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Untung Wibowo Sukowati, Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sragen I Yusep Wahyudi serta Kepala BPSMP Sangiran, Sukronedi.  

Harwan mengharapkan dengan adanya Gerakan BISA, dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata Sangiran, Kabupaten Sragen. Destinasi wisata ini merupakan salah satu kawasan prasejarah terkemuka di dunia dan telah diakui UNESCO sebagai “situs kunci” yang dapat memberikan gambaran tentang proses evolusi manusia, budaya, dan lingkungan selama dua juta tahun tanpa terputus.

“Dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat dan sukses kepada semua yang terlibat dan berpartisipasi pada Kegiatan Gerakan BISA, dan saya harapkan acara ini dapat memberikan manfaat dan dampak dalam peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan di destinasi pariwisata Sangiran, Kabupaten Sragen dalam mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan,” ujarnya. 

Sebagai panduan standar operasional prosedur, Kemenparekraf/Baparekraf juga telah mengeluarkan buku panduan penerapan protokol kesehatan untuk berbagai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Buku panduan tersebut merupakan turunan dari Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini sebagai wujud sinergitas dan kepedulian pemerintah bersama-sama wakil rakyatnya dalam mendorong kesiapan destinasi. 

“Sehingga para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat kembali produktif dengan segera menerima kunjungan wisatawan, namun tetap aman COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Agustina. 


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

PT KAI Daop 2 Tambah Lagi Perjalanan Kereta Api Bulan Agustus Ini

Avatar

Published

on

Kereta Api Jarak Jauh yang kembali dioperasikan pada Bulan Agustus oleh KAI PT KAI. (Foto : Instagram @kai121_)

Mediaemiten.com, Bandung – PT KAI Daop 2 kembali mengoperasikan KA Jarak Jauh secara bertahap untuk melayani masyarakat. Pengoperasian kembali perjalanan KA reguler ini sebagai komitmen KAI untuk melayani masyarakat yang ingin bepergian ke luar kota menggunakan kereta api.

Terdapat 4 Kereta Api Jarak Jauh yang kembali dioperasikan pada Bulan Agustus oleh KAI setelah sebelumnya dihentikan sementara operasionalnya. KA tersebut diantaranya:

  1. KA 47A Argo Parahyangan relasi Bandung – Gambir jadwal keberangkatan pukul 18.20 WIB berjalan tanggal 2, 9, 17, 23 dan 30 Agustus 2020
  2. KA 37A Argo Parahyangan relasi Bandung – Gambir jadwal keberangkatan pukul 05.25 WIB berjalan setiap hari mulai tanggal 3 Agustus sampai 31 Agustus 2020
  3. KA 130 Harina relasi Bandung – Cirebon – Semarang – Surabaya Pasarturi jadwal keberangkatan dari Stasiun Bandung pukul 21.40 WIB berjalan tanggal 7, 14, 21, dan 28 Agustus 2020
  4. KA 296C Pasundan relasi Kiaracondong – Surabaya Gubeng jadwal keberangkatan dari Stasiun Kiaracondong pukul 10.15 WIB berjalan tanggal 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, dan 30 Agustus 2020

“Di bulan Agustus 2020, ada beberapa perjalanan tambahan untuk KA Jarak Jauh di Daop 2. Kereta-kereta tersebut adalah dua perjalanan KA Argo Parahyangan tujuan Jakarta, satu KA Harina tujuan Surabaya Pasarturi melalui Cirebon dan Semarang dan satu perjalanan KA Pasundan relasi Kiaracondong – Surabaya Gubeng,” ujar Noxy.
Sehingga total perjalalan KA Jarak Jauh di Daop 2 pada bulan Agustus menjadi 9 perjalanan. Setelah sebelumnya PT KAI Daop 2 telah mengoperasikan KA Turangga (Bandung-Surabaya Gubeng), KA Turangga (Bandung-Gambir), KA Serayu Pagi (Pasar Senen – Kiaracondong – Purwokerto), KA Serayu Pagi (Purwokerto-Kiaracondong-Pasar Senen), dan KA Kahuripan (Kiaracondong-Blitar).
“Kereta Api tersebut kami jalankan kembali setelah melihat minat masyarakat yang terus tumbuh untuk menggunakan transportasi kereta api,” ujar Noxy.

Protokol Kesehatan dan Rapid Test
Layanan Rapid Test di stasiun hasil kerja sama KAI dan Rajawali Nusindo sangat diminati oleh calon pelanggan. Terbukti sampai dengan 2 Agustus, terdapat 612 calon pelanggan yang menggunakan layanan rapid test di Stasiun Bandung.

Meski terjadi peningkatan perjalanan kereta api, KAI tetap berkomitmen menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan menggunakan kereta api dengan aman, selamat, nyaman, dan sehat sampai di stasiun tujuan.

Pelanggan yang naik kereta api diharuskan memakai masker, suhu tidak melebihi 37,3 derajat, dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, flu, dan sesak napas), serta mengimbau pelanggan untuk memakai pakaian lengan panjang.

Khusus untuk pelanggan KA Jarak Jauh diminta untuk menunjukkan Surat Bebas Covid-19 (Tes PCR/Rapid Test) yang masih berlaku (14 hari sejak diterbitkan) atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Tes PCR dan/atau Rapid Test , mengenakan face shield selama dalam perjalanan hingga meninggalkan area stasiun tujuan. Bagi pelanggan dewasa, face shield akan disediakan KAI. Sedangkan pelanggan dengan usia dibawah 3 tahun (infant) agar membawa face shield pribadi. Serta mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat seluler.

Tiket dapat dipesan mulai H-7 keberangkatan secara online melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, dan mitra resmi penjualan tiket KAI lainnya. Sedangkan loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api.
Untuk informasi lebih lanjut tentang perjalanan KA di bulan Agustus, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 021-121, email cs@kai.id, dan sosial media KAI 121.

“Penambahan kereta api di bulan Agustus ini kami harap dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tutup Noxy. (*/tim)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat