Connect with us

POLITIK

Pancasila Perekat Keberagaman dan Perdamaian Merauke-Sabang

Avatar

Published

on

Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono. (Foto : Instagram @nono_sampono)

Mediaemiten.com, Timika – Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono menegaskan, Pancasila merupakan way of life bangsa Indonesia. Sehingga, tingkah laku dan tindak tanduk para pemimpin serta seluruh rakyat Indonesia harus mencerminkan semua sila yang ada di dalam Pancasila. Hal itu disampaikan Nono Sampono dalam rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) di Papua, Rabu (22/7/2020).

“Kita harus terus mengingat dasar negara Pancasila yang merupakan landasan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa,” ujar Nono.

Keberagaman secara natural merupakan karakteristik dari keindonesiaan. Demikian pula secara antropologis dan sosiologis keberagaman ras, etnis, agama, kepercayaan dan budaya yang ada di Indonesia sudah ada sejak masa pra aksara hingga sekarang. Kita Indonesia hidup dan bahagia dalam keberagaman.

Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Walaupun kita sebagai bangsa masih belum secara sempurna berhasil merealisasikan nilai-nilai Pancasila, kita akui bahwa eksistensi keindonesiaan baik sebagai bangsa maupun sebagai Negara masih dapat bertahan hingga kini berkat Pancasila.

“Bayangkan kalau kita tidak memiliki Pancasila, bangsa akan berantakan tidak karuan. Bukan hanya di Papua bermasalah tetapi di Jawa pun juga ribut tentang Pancasila. Oleh karena itu, kita wajib berterima kasih kepada pendiri bangsa yang telah mewariskan Pancasila sebagai pemersatu wilayah  dan bangsa di Nusantara ini dalam wadah NKRI,” jelas Nono Sampono.

Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan. Keberagaman kondisi geografis, flora, fauna hingga aspek antropologis dan sosiologis masyarakat hanya dapat dirajut dalam bingkai kebangsaan yang inklusif. Proses internalisasi sekaligus pengamalan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dan diperjuangkan secara terus menerus. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berkat Pancasila yang berkelindan dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi dan gotong royong keberagaman yang ada menjadi suatu berkah. Berkat Pancasila sebagai bintang penuntun keberagaman yang ada dapat dirajut menjadi identitas nasional dalam wadah dan slogan “Bhinneka Tunggal Ika”.

“Kita harus mewaspadai segala upaya yang merusak ideologi Pancasila untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Mari bersama jaga dan junjung tinggi Pancasila dari berbagai serangan ideologi lain yang tak senafas dengan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Indonesia,” pungkas Nono Sampono. (dpd)


POLITIK

Pegawai KPK yang Tak lolos ASN, Lebih Baik Mengundurkan Diri, Jangan Bikin Gaduh

Avatar

Published

on

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram.com/@m.kapitraampera

MEDIA EMITEN – DR Kapitra Ampera SH MH menyebut alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi kegaduhan.

Test Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan BKN adalah dalam rangka melaksanakan Undang Undang No 19 th 2019 yg mensyaratkan pegawai KPK adalah ASN.

Maka dengan amanat UU tersebut dilaksanakanlah seleksi bekerjasama dengan BKN.

Terkait pegawai KPK tidak lolos tes, Kapitra, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan juga seharusnya tak perlu memantik kegaduhan..

Kapitra juga merasa yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Sebelumnya Firli menyakan tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Apa lagi saya baca Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak ada pemecatan pegawai di Lembaga Antikorupsi itu, kurang apa lagi,” kata Kapitra.

“Nah harus bagaimana lagi? Kalau saya sih lebih baik mengundurkan saja, masa sudah senior tidak lolos tes,” katanya.

Menurut Kapitra, negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang melawan pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan KPK mengambil sikap tegas menjalankan aturan secara maksimal. (tim)


Continue Reading

NASIONAL

AHY: KLB Partai Demokrat Ujian Bagi Masa Depan Demokrasi

Avatar

Published

on

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Dok. Twitter AHY.

MEDIA EMITEN – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

KLB serta upaya mengganti pucuk pimpinan partai menurut AHY merupakan ujian dan tantangan bagi masa depan demokrasi serta keadilan di Indonesia.

“Sekali lagi saya tegaskan di sini, ini bukan hanya ujian terhadap kedaulatan dan kehormatan Demokrat, tapi juga tantangan dan ujian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” kata AHY.

Ia mengatakan itu saat memberi sambutan di depan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat pada pembukaan rangkaian rapat konsolidasi partai, di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021, yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

AHY mengatakan upaya mengganti pimpinan partai bukan masalah yang hanya menyangkut kepentingan dirinya sendiri.

“Kalau ada yang mengatakan ini permasalahan AHY semata, terlalu kecil seorang AHY,” tuturnya.

Tapi, kata putera mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ini permasalahan ataupun ujian bagi semua, seluruh pemimpin dan pengurus, serta kader Partai Demokrat di manapun (mereka, red) berada.

AHYmenambahkan KLB bukan sekadar masalah internal partai, karena itu melibatkan pihak luar, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat kongres luar biasa (KLB) partai di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

AHY dalam sambutannya mengatakan Moeldoko berupaya mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional.

Upaya itu sebagai perbuatan yang “memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladanan”.

Untuk itu menurutnya, pihaknya akan melawan hasil KLB di Deliserdang.

“Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita,” ucap AHY.

Partai Demokrat pimpinan AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus pusat, daerah, dan cabang di kantor pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi No.41, Jakarta.

Kegiatan tersebut yang untuk internal partai, berlangsung sejak pukul 10:00 WIB dan dijadwalkan rampung pada malam hari.

Di samping rapat dengan pengurus, Partai Demokrat juga mempersilakan masyarakat untuk memberi dukungan di atas mimbar.

Acara pemberian dukungan lewat orasi dan mimbar bebas rencananya akan digelar di halaman dalam kantor pusat Partai Demokrat.

Dalam rangkaian konsolidasi partai, AHY juga akan menggelar apel siaga bersama ketua dewan pengurus cabang (DPC) Partai Demokrat di 514 kabupaten dan kota hari ini, 7 Maret 2021. (wan)


Continue Reading

NASIONAL

AHY Masih Ketum Partai Demokrat, Mahfud: KLB Bermasalah Jika Didaftarkan ke Kemenkum-HAM

Avatar

Published

on

Menko Polhukam, Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat./Dok. Mediaemiten.com

MEDIA EMITEN – Konflik internal di tubuh Partai Demokrat dan terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, mendapat tanggapan dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Poliik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di sisi lain, Mahfud berkata, KLB Partai Demokrat akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM).

Dalam akun Twitter Mahfud MD @mohmahfudmd yang dikutip Mediaemiten.com, Sabtu, 6 Maret 2021, ia mengatakan KLB Partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB itu didafarkan ke Kemenkum-HAM.

Menurut Mahfud, saat ini pemerintah akan meneliti keabsahan berdasarkan UU dan AD/ART parpol.

Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan.

“Jadi, pengadilanlah pemutusnya, Dus, sekarang tidak/belum ada masalah hukum di Partai Demokrat,” ucap Mahfud dalam akun Twitter-nya.

Jadi, sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menganggap independensi parpol.

Menurutnya, risikonya, pemerintah dituding cuci tangan.

“Tapi kalau melarang atau mendorong, bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya,” kata Mahfud.

Bagi pemerintah, sekarang ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Bukan (minimal) belum menjadi masalah hukum.

Sebab, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat.

Mahfud mengatakan pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai.

Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan KLB di Deliserdang yang diklaim sepihak tidak sah.

SBY mengatakan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKP-PD) gagal memenuhi persyaratan.

Menurut SBY, ada empat ketentuan dalam pasal 81 ayat 4 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat untuk dapat menggelar KLB.

Ketentuan pertama yaitu atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat, kedua direstui satu per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD), ketiga direstui satu per satu Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan terakhir disetujui majelis tinggi partai.

“Majelis tinggi yang saya pimpin yang terdiri dari 16 orang tidak pernah meminta KLB, DPD tak satu pun yang mengusulkan, DPC hanya tujuh persen, dan saya sebagai ketua majelis tinggi tidak pernah menyetujui,” kata SBY yang dikutip Mediaemiten.com dari laman antaranews.com.

Menurutnya, upaya mengubah AD/ART yang dilakukan oleh GKP-PD tidak sah karena dilakukan pada forum yang ia anggap tidak sah. (wan)


Continue Reading

Trending