Connect with us

SUMATERA

KPK Minta Riau Gunakan Anggaran Pandemi Sesuai Peruntukan

Published

on

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Lili Pintauli Siregar. (Foto : Instagram @lipinsir49)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar meminta Provinsi Riau untuk segera menggunakan anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk program percepatan penanganan pandemic Covid-19. Peruntukan anggaran tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

Hal itu disampaikan Lili saat bertemu dengan Gubernur Provinsi Riau Syamsuar di Pekanbaru (21/7/2020) bersama jajaran Kepala Dinas Provinsi Riau dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK.

“Anggaran itu harus sesuai dengan rencana peruntukkannya,” kata Lili. Berdasarkan data KPK, sampai dengan Juni 2020, alokasi APBD Provinsi Riau untuk penanganan Covid-19 adalah Rp400 miliar, baru terealisasi sebesar Rp182 miliar atau  hanya 30%.

Selain mengingatkan terkait penggunaan anggaran, Lili juga menanyakan perkembangan tindak lanjut keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial  di Riau. Hingga Juni 2020, tercatat 20 keluhan yang disampaikan masyarakat Riau melalui aplikasi JAGA Bansos.

Ada empat topik keluhan yang disampaikan, yakni pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, pelapor mendapat bantuan lebih dari satu program, aparat tidak membagikan bantuan, dan besar dana bantuan kurang dari yang seharusnya.

Dia berharap agar pemda mewaspadai sejumlah hal yang berpotensi membuka peluang tindak pidana korupsi dalam upaya penanganan wabah Covid-19 di Provinsi Riau. “Surat edaran yang dikeluarkan KPK itu bisa digunakan sebagai panduan untuk Pemda.”

“Pertama, adanya kelonggaran dalam pengadaan barang dan jasa di tengah wabah Covid-19. Namun demikian, harus tetap dipastikan untuk menghindari praktik-praktik koruptif, seperti kolusi dengan penyedia, mark-up harga, kickback, benturan kepentingan, kecurangan dalam pengadaan, serta tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat Covid-19,” jelas Lili.

Lili juga menggarisbawahi terkait pengelolaan sumbangan pihak ketiga yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Demikian juga dalam hal penyelenggaraan bansos, untuk memastikan tepat guna dan tepat sasaran. 

Menanggapi anjuran KPK, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau sudah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota, di luar program bansos pemerintah pusat. Dari bantuan tersebut, pemkab/pemkot kemudian menyalurkan kepada penerima bansos berupa uang Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.

“Untuk keperluan pengawasan data bansos di Provinsi Riau, pada Juni 2020, kami bersama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau, telah meluncurkan aplikasi Mata Bansos untuk memantau penyaluran bansos kepada masyarakat terdampai Covid-19 di seluruh kabupaten/kota di wilayah Riau. Khususnya bansos yang bersumber dari anggaran keuangan Provinsi Riau,” kata Syamsuar. (kpk)


SUMATERA

Polda Sumut Ciduk Tukang Parkir yang Sempat Viral di Medsos

Published

on

Polda Sumatera Utara meringkus seorang juru parkir. (Foto : Leodepari)

Mediaemiten.com, Medan – Unit 4 Subdit III/Jahtanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumatera Utara telah berhasil meringkus seorang juru parkir (jukir) yang telah memeras wanita pengendara sepeda motor di Jalan Brigjen Katamso Medan yang sempat viral di media social pada Minggu (16/8/2020) sekira pukul 16.00 WIB lalu.

“Kita bersama tim Resmob telah berhasil menangkap seorang jukir karena melakukan pemerasan dan perasaan tidak menyenangkan terhadap seorang wanita yang sempat viral,” jelas Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Irwan Anwar melalui Kasubdit III/Jahtanras, Kompol Taryono Raharja saat didampingi Kanit III Jantanras AKP Poltak , Selasa (18/8/2020).

Kata Kasubdit III, bahwa tersangka Erwinsah Hasibuan (38), warga Jalan Brigjen Katamso Gang Lori, Kecamatan Medan Maimun dijerat pasal 368 dan 335 ayat 1 KUHPidana. Dia ditangkap atas dasar SPT Nomor Sprin-Gas / 1359/ VIII/ 2020 / Ditreskrimum tanggal 01 Agustus 2020 dan video viral pada Minggu, 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB.
Ketika itu, korban Evy Siska Damanik (40), warga Jalan Bendungan II Gang Famili 1, Bangun Mulia, Medan Amplas dimintai uang secara paksa oleh tersangka di Warung Es Campur Nana Kampung Baru Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Medan Kota.

Permintaan diduga disertai dengan kekerasan itu membuat ibu rumah tangga tersebut tidak terima. Dalam video berdurasi 1,2 menit itu, terlihat terdakwa menendang sepeda motor yang dinaiki wanita sambil mengucapkan kata-kata kasar. Sedangkan wanita tersebut mengatakan, akan memviralkan perbuatan tersangka.

Video itu kemudian viral di media sosial sehingga polisi melakukan penyelidikan.

Berbekal keterangan korban dan video tersebut akhirnya tersangka berhasil ditangkap di Jalan Brigjen Katamso pada Senin (17/8) sekira pukul 16.30 WIB.

“Korban mengaku telah dimintai uang parkir secara paksa oleh seorang laki laki sebesar Rp.4.000. Personel mempelajari ciri-ciri pelaku dan akhirnya berhasil diamankan,” terang Taryono.

Kepada penyidik, tersangka mengaku meminta uang kepada pengemudi sepeda motor dan mobil sejak Januari 2020 hingga sekarang.

“Adapun besar uang yang diminta tersangka sebesar Rp.2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp 3.000 untuk roda 4,” pungkas mantan Waka Polres Tanjung Balai tersebut.

Dari tersangka disita barang bukti uang kutipan parkir sebesar Rp35.000, 1 baju putih, rekaman video, 1 lembar kartu tanda pengenal jukir atas nama Erwinsah Hasibuan.

Tersangka pemerasan wanita viral diamankan di Mapoldasu,’ Ungkap Kompol Taryono ,SIK. (leo)


Continue Reading

SUMATERA

Tiga Kapal Ikan Asing Kembali Diringkus KKP di Laut Natuna Utara

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (Foto : Instagram @edhy.prabowo)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kapal Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP-KKP) kembali melakukan penangkapan terhadap kapal ikan asing ilegal di Laut Natuna Utara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Benoa-Bali Rabu (12/8/2020). Di depan awak media Edhy membeberkan operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Orca 03, KP. Hiu 11 dan KP. Hiu Macan Tutul 02.

“Tiga kapal jenis purse seine ditangkap oleh Kapal Pengawas KKP dan sebanyak 26 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam juga diamankan”, ujar Edhy.

Menteri Edhy menyampaikan bahwa ilegal fishing yang dilakukan kapal-kapal menggunakan alat tangkap purse sein tersebut tergolong modus operandi baru, karena umumnya kapal yang ditangkap di Laut Natuna Utara adalah jenis pair trawl atau trawl yang dioperasikan oleh dua kapal.

Hal tersebut menunjukkan potensi illegal fishing di laut natuna masih tinggi dan harus terus diwaspadai. Edhy juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada Awak Kapal Pengawas yang dengan sangat sigap berhasil melumpuhkan kapal-kapal ilegal tersebut.

“Ini armada purse seine yang cukup lengkap, ada kapal lampu (KH 95758 TS), kapal penangkap (KH 98168 TS) dan kapal penampung (KH 91558 TS)”, jelas Edhy.

Menteri Edhy menegaskan bahwa penangkapan kapal-kapal ilegal tersebut menunjukkan bahwa KKP sangat serius dalam pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia. Selama periode kepemimpinannya di KKP, sebanyak 69 unit kapal telah ditangkap yang terdiri dari 52 kapal ikan asing dan 17 kapal berbendera Indonesia.

“Untuk kapal ikan asing yang sudah ditangkap terdiri dari 25 kapal berbendera Vietnam, 14 kapal berbendera Filipina, 12 kapal berbendera Malaysia dan 1 kapal berbendera Taiwan”, beber Edhy. (inf)


Continue Reading

SUMATERA

Pemda Diminta Proaktif Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Sinabung

Published

on

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, M. Azis Syamsuddin. (Foto : Instagram @azissyamsyuddin.korpolkam)

Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan para pihak terkait lainnya dapat segera bertindak cepat dan proaktif membantu masyarakat terkena dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

“Saya meminta Gubernur, Bupati, aparat keamanan, BNPB dan pemangku kepentingan lainnya dapat segera membantu dan memberhentikan aktifitas warga dengan radius tertentu demi keselamatan jiwa mereka, terlebih saat pendemi Covid-19,” kata Azis dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (10/8/2020).

Azis mengimbau agar pihak berwenang, khususnya BNPB, dapat membagi konsentrasinya di saat pandemi Covid-19 untuk segera membantu warga di sekitar Gunung Sinabung. Menurut dia, BNPB saat ini sedang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19, namun lembaga tersebut harus lebih mengutamakan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) sebagai badan penanggulangan bencana.

“Karena itu, jangan sampai BNPB lupa akan tupoksinya sendiri meskipun saat ini sedang menjadi garda terdepan penanggulangan COVID-19,” ujar politisi Partai Golkar tersebut. Selain itu, ia meminta agar masyarakat sekitar Gunung Sinabung dapat mematuhi anjuran dari aparat keamanan jika memang perlu diungsikan agar terhindar dari abu vulkanik jika status siaga Gunung Sinabung meningkat.

“Masyarakat diimbau taat dan patuh untuk difungsikan jika memang status siaga dinaikkan, jangan sampai ada warga yang bertahan di rumahnya karena harus menjaga ternak ataupun lahan,” kata Azis. Sebelumnya, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus pada Senin, pukul 10.16 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 5.000 meter di atas puncak atau 7.460 meter di atas permukaan laut. (dpr)


Continue Reading

Trending