Connect with us

BISNIS

Pemerintah Sampaikan Tiga Poin Usulan Terkait RUU Ciptaker

Avatar

Published

on

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, Baleg DPR RI menggelar rapat kerja guna mendengarkan penjelasan dari pemerintah yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

“Kita mendengarkan penjelasan pemerintah terkait Bab III RUU Cipta Kerja tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha,” ungkap Supratman di ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Dalam pembahasannya, ada tiga poin yang diusulkan pemerintah terkait RUU Ciptaker.

Pertama, mengembalikan pelaksanaan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan 26 Undang-Undang yang telah ada. Kedua, mencabut pasal 87 dan mengembalikan pada UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Ketiga penyelarasan RUU Ciptaker dengan UU No 3 Tahun  2020 tentang Minerba. “Pada prinsipnya kami menyetujui hal ini, pembahasannya akan kami lanjutkan Senin depan,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menyampaikan, RUU Ciptaker diharapkan menjadi pendorong dalam pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Salah satu yang perlu diatur adalah terkait perizinan, berdasarkan survei ease of doing business (EoDB), kemudahan memulai usaha di Indonesia berada di peringkat 140 dari 190 negara. 

“Tidak ada perbedaan skala izin usaha, ini perlu diatur namun dengan pendekatan berbasis resiko. Perlakuan perizinan sesuai resiko, kalau resiko kecil yang dipermudah, tapi kalau resikonya besar komplikasi mempengaruhi hajat hidup banyak pengawasannya harus ketat,” kata Bambang.

Selain perizinan, Bambang juga menyampaikan tiga poin yang menjadi usulan pemerintah. Pertama terkait pengaturan kewenangan untuk pejabat PPNS yang aturannya dikembalikan kepada 26 Undang-Undang yang sudah ada. Kemudian mencabut pasal 87 tentang Penanaman Modal dan Sanksi dan dikembalikan ke UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Serta menyelaraskan RUU Ciptaker dengan UU No 3 Tahun  2020 tentang Minerba. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Tinjau Proyek Pelabuhan Patimban, Menhub Optimis Beroperasi 2020

Avatar

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. (Foto : Instagram @budikaryas)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi optimis proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat dapat diselesaikan untuk tahap I pada bulan Oktober 2020, sehingga bisa dilakukan soft launching pada November 2020.

“Kami berharap semua pihak kerja keras agar Pelabuhan Patimban ini mulai dapat beroperasi pada November 2020,” kata Menhub Budi usai meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, Minggu (9/8/2020) bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Beberapa pekerjaan saat ini masih dalam proses yang harus segera difinalisasi seperti ramp on/ramp off dari jalan akses, penetapan alur pelayaran dan perairan pandu, pemilihan operator, dan sejumlah hal lainnya. Diharapkan semuanya dapat selesai tepat waktu ,” ungkap Menhub.

Terkait dengan dukungan aksesibilitas, nantinya pelabuhan Patimban akan dilengkapi dengan akses jalan tol dan jalur kereta api. Dengan adanya kemudahan akses dan fasilitas ini diharapkan ke depan akan dapat menjadikan kawasan Pelabuhan Patimban ini menjadi kawasan logistik yang sangat besar.

Pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap. Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3.75 juta peti kemas (TEUS). Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7 juta TEUS (ultimate).

Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor (Car Terminal) yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar. Car Terminal ini nantinya memiliki kapasitas tampung hingga 600 ribu kendaraan per tahun pada kondisi ultimate (sudah selesai seluruhnya)

Dengan adanya Car Terminal di Pelabuhan Patimban ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas khususnya untuk ekspor-impor produk kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok. Selama ini, kendaraan berat termasuk angkutan ekspor-impor kendaraan menyumbang pada kemacetan lalu lintas khususnya ruas antara Bekasi-Tanjung Priok, Jakarta.

Keberadaan Pelabuhan Patimban secara umum diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas dari dan menuju Jakarta. Diharapkan juga, pelabuhan ini dapat mendorong ekonomi masyarakat sekitar dan juga secara nasional.

Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati atau yang lebih dikenal dengan Rebana diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbesar di Indonesia dengan dukungan konektivitas Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. (hub)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Tekan BBM untuk Listrik, Badan Litbang ESDM Kaji CPO untuk PLTD

Avatar

Published

on

P3TKEBTKE mulai kajian kelayakan pemanfaatan minyak nabati murni untuk pembangkit listrik tenaga diesel. (Foto : Instagram @p3tek_kebtke)

Mediaemiten.com, Jakarta – Badan Litbang ESDM melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) memulai kajian kelayakan pemanfaatan minyak nabati murni (Crude Palm Oil-CPO) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) hingga Desember 2020.

Pada kick off meeting kegiatan ini di Bogor (7/8/2020), Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Yudo Dwinanda Priaadi menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk migrasi BBM ke bahan bakar nabati. Jika 50 persen jumlah PLTD milik PLN atau lebih dari 2.000 PLTD dapat dialihkan menggunakan CPO, tentunya PT PLN (Persero) dapat menekan biaya BBM cukup besar.

“Pemerintah juga diuntungkan, karena dapat menghemat anggaran subsidi listrik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun” kata Yudo.

Lebih lanjut dijelaskan Kepala P3TKEBTKE Chrisnawan Anditya, kajian ini dilatarbelakangi masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk PLTD dan PLTMG (pembangkit listrik tenaga minyak dan gas). Data statistik menunjukkan bahwa pemakaian BBM di pembangkit PLN pada tahun 2018 sekitar empat juta kilo liter.

“Pemakaian BBM tersebut diperkirakan akan meningkat 960 ribu kilo liter per tahun, dengan tambahan PLTMG baru dengan total kapasitas sebesar 520 MW selama 2019 hingga 2028”, sambung Chrisnawan.

Penggunaan BBM pada PLTD ini berdampak cukup besar pada biaya operasional PLN. Data statistik PLN tahun 2018 mencatat biaya bahan bakar di PLTD mencapai 26 triliun rupiah atau 16% dari total biaya bahan bakar PLN, sedangkan listrik yang dihasilkan PLTD hanya 6% dari total listrik yang diproduksi PLN.

Walaupun begitu penggunaan PLTD masih diperlukan, terutama untuk daerah terisolir. Pemerintah mencoba mengurangi pemakaian BBM di PLTD dengan membangun pembangkit listrik EBT di beberapa PLTD, namun jumlahnya belum banyak. Penggunaan minyak nabati murni di PLTD ini diharapkan dapat mengurangi pemakaian BBM secara signifikan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Bulan Mei 2020, terdapat 4.984 unit PLTD dengan total kapasitas 4.780,8 MW di Indonesia. Penyusunan database PLTD dilakukan dengan memetakan sebaran PLTD beserta karakteristiknya (pola operasi, usia, dan efisiensi), proyeksi suplai dan permintaan listrik di sistem setempat, pengkelompokan PLTD berdasarkan kelayakan konversi, serta identifikasi kebutuhan infrastruktur seperti tangki CPO, jalur pipa, dan heater.

Uji operasi diterapkan pada dua genset kapasitas 20 kW 4 silinder selama 500 jam. Ada lima jenis bahan bakar yang akan dianalisis, yaitu B30, CPO 100%; deminerallized CPO, industrial vegetable oil (IVO), dan degummed CPO. Sistem pemanas CPO dilakukan pada suhu 85 oC. Tim secara terus menerus akan memantau emisi, efisiensi pemakaian bahan bakar, filter, cylinder head, nozzle, dan lain-lain.

Tahap selanjutnya adalah pemetaan sebaran lokasi industri CPO dan kapasitas produksi, pemetaan moda dan jasa transportasi, pemetaan distribusi CPO eksisting, proyeksi suplai dan permintaan CPO, hingga penentuan rute pengiriman CPO.

Ketiga tahap tersebut akan menentukan penyusunan kebijakan dan regulasi terhadap konversi bahan bakar PLTD. Tim akan menyampaikan rekomendasi terkait jadwal konversi PLTD, baik dari sisi jumlah, lokasi, serta kebutuhan investasi yang dibutuhkan. Tim juga akan menyusun syarat kualitas CPO yang dapat digunakan pada PLTD dan uji sampel CPO sebagaimana pada SNI 01-2901-2006 & SNI 8483:2018. Terakhir adalah analisis skenario pembiayaan/pendanaan investasi termasuk pola insentif, subsidi dan skema pembiayaan lainnya.

Selain menggandeng BPDPKS, kajian ini juga melibatkan beberapa mitra lain, yakni Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, PLN Litbang, dan Teknik Mesin – Institut Teknologi Bandung. (sdm)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Pembukaan Wisata Bali, Pemerintah Klaim Tetap Berhati-hati

Avatar

Published

on

Bali dikenal di dunia sebagai destinasi alam dan budaya yang banyak difavoritkan wisman. (Foto : kemenparekraf.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Terkait dengan rencana Provinsi Bali yang akan membuka gerbang wisata tahap 3 pada 11 September 2020 mendatang, namun upaya tersebut dinilai masih terganjal oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PerMenkumham) no 11 tahun 2020, tentang pelarangan sementara kedatangan orang luar negeri masuk wilayah Indonesia.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Kosmas Harefa lantas menyatakan, pemerintah tetap akan melihat dinamika yang terjadi, senantiasa melalui kajian mendalam dan terus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam membuat kebijakan.

“Permenkumham 11/2020 masih tetap berlaku, tetapi ada pengecualian tertentu, seperti medical urgent dan urusan penting yang lain, kita ikuti dinamika, tetapi kita masih akan pertimbangkan, yang pasti Kemenkumham akan merevisi sesuai dinamika. Kami bersama lintas kementerian/lembaga terkait tidak akan gegabah, dan saat ini pun lintas kementerian/lembaga lebih solid,” ujarnya dalam acara Bincang Media, dihelat secara virtual, Jumat (7/8/2020).

Sebelumnya, pada Jumat 31 Juli 2020, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Provinsi Bali, menggelar Deklarasi Program Kepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Adapun, Bali dan pariwisata adalah dua entitas yang saling melekat dan tak terpisahkan. Dan, pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah. Hal ini dikarenakan penerimaan negara melalui pariwisata sangat tinggi, juga dapat menciptakan lapangan kerja.

Lebih lanjut, perihal kesiapan Labuan Bajo sebagai bakal lokasi venue KTT G20 dan Asean Summit 2023. Dari data yang dimiliki oleh ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). Pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur dasar dan juga sudah menyelesaikan penyusunan master plan.

“Ini sudah sangat siap untuk kita bangun, investor akan segera bangun dua hotel bintang lima, kemudian marina dan dermaga publik, berikut juga convention center dan komodo sanctuary and discovery center,” ujar Edwin DS, perwakilan dari ITDC yang turut hadir sebagai salah seorang narasumber.

Masih terkait Labuan Bajo, Shana Fatina dari Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo menambahkan, target pada tahun 2021 pengelolaan Bandara komodo, pun akan ditangani Bandara Changi Singapura.

“Marina Labuan Bajo juga akan disiapkan tahun ini, KTT G20 kita akan sinergikan dengan target jumlah kunjungan, namun setelah acara bisa tetap dipertahankan segala sesuatunya, karena tema Labuan Bajo adalah premium eco wisata yang berkelanjutan,” jelasnya.

Sebagai syarat mutlak untuk pembukaan wisata adalah penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata. Seperti misalnya, Badan Otorita Borobudur (BOB) yang telah melaksanakan program pelatihan dan pendampingan, khusus penerapan protokol kesehatan di sektor parekraf. (mar)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat