Connect with us

BISNIS

Kementerian BUMN Minta Anggaran Rp 155 Triliun, Komentar JPMI Pedas

Avatar

Published

on

Menteri BUMN Erick Thohoir dan Menkeu Sri Mulyani. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Permintaan anggaran negara dari APBN oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Dana Talangan, dinilai tidak tepat. Apalagi permintaan anggaran tersebut dilakukan ditengah kondisi APBN yang defisit, akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih merasa aneh dan janggal. Pasalnya, menurut Deni, ditengah APBN Defisit seharusnya BUMN sebagai jantung negara, bisa tampil berperan membantu negara, dengan cara memberikan semua deviden dari perusahaan yang dikelola oleh BUMN.

“Justru saya merasa heran dengan kehadiran BUMN saat ini, postur APBN kita saat ini kan defisit akibat kebijakan PSBB, kalau defisit artinya negara kekurangan anggaran. Kemudian negara punya usaha kan, seharunya usaha-usaha itu memberikan untung, apalagi ini usaha negara, potong kuping gw kalau semua usaha-usaha negara di BUMN itu rugi semua. Gak mungkin rugi semua,” kata Deni, Senin (13/7/2020) dalam keterangan persnya.

Mantan Ketua HMI Cabang Ciputat Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah yang akrab dipanggil Goler itu juga menegaskan, postur APBN Tahun 2020 yang defisit itu bisa ditutupi, apabila Menteri BUMN, Erick Thohir serius mengelola semua perusahaan negara yang dinaungi Kementerian BUMN itu.

“Kondisi APBN yang defisit saat ini sebenarnya sangat bisa diatasi, jika Erick Thohir serius mengurus BUMN, banyak caranya, salah satunya dengan cara, memberikan semua deviden perusahaan yang dikelola oleh BUMN untuk negara. Baik itu dari deviden perusahaan, aset perusahaan maupun pajak perusahaan BUMN,” tegas Deni.

Ia menambahkan, cara tersebut sesuai dengan amanat UU No 19 Tahun 2003 Tentang Kementerian BUMN. Dimana dalam pasal (2) dijelaskan, maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah untuk “Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya, dan penerimaan negara pada khususnya”.

Menurut Deni, saat ini kehadiran Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir, amanat dalam UU No 19 Tahun 2003 itu tidak dijalankan.

“Faktanya hari ini fungsi BUMN dalam UU tidak dijalankan oleh Erick Thohir. Justru yang ada Menteri BUMN ini meminta anggaran dari APBN yang defisit ini, sebesar 155 Triliun. Maksudnya apa, dan dimana menopang perekonomian negaranya, ini jelas sangat membebani negara. Menteri BUMN, Erich Thohir ini seharusnya jadi Super Hero untuk negara, bukan malah jadi lintah darat buat negara ini,” pungkas Deni.

PMN Untuk BUMN Tidak Layak

Informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 72 Tahun 2020, pemerintah saat ini telah mengucurkan anggaran dari APBN 2020 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 155,60 Triliun untuk Kementerian BUMN. Kucuran anggaran tersebut, diberikan Kementerian BUMN kepada 17 Perusahaan.

Adapun Dana tersebut, diberikan kepada Kementerian BUMN dalam bentuk pencairan utang pemerintah sebesar, Rp 108,48 Triliun, Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 15,5 Triliun, dan pencairan anggaran dalam bentuk lainnya sebesar Rp.19,65 Triliun.

Direktur Kajian Bidang Ekonomi, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), Muhamad Yusuf saat di konfirmasi terpisah, Senin (13/7/2020) mengatakan, langkah Kementerian Keuangan memberikan anggaran negara kepada Kementerian BUMN ditengah kondisi APBN defisit dianggap kurang tepat, dan tidak mengedepankan resiko investasi.

“Pemberian anggaran yang diminta Kementerian BUMN dari APBN ini, menurut pandangan saya, justru aneh. Contohnya, untuk PT Bahana Pembina Usaha Indonesia atau BPUI, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Hutama Karya ini, jelas sangat tidak layak, karena memang tidak urgent untuk diberikan anggaran,” kata Yusuf.

Misalnya, tambah Yusuf, pemberian anggaran negara untuk PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (BPUI) jelas tidak urgent, sebab pemberian anggaran tersebut untuk penanganan kasus korupsi Jiwasraya.

“Sekarang begini, itu pemberian anggaran negara untuk PT BPUI dalam bentuk PMN sebesar Rp. 11,8 Triliun itu untuk membayar klaim asuransi Jiwasraya yang dikorupsi. Sekarang yang salah ini siapa, ko jadi negara yang nanggung. Jiwasraya itu mutlak kesalahan management internal perusahaan BUMN, kenapa bebannya diberikan ke negara,” tambah Yusuf.

Selain itu, Yusuf juga mempertanyakan soal suntikan dana sebesar Rp.3 Triliun, yang diberikan untuk PT Krakatau Steel Tbk. Menurutnya, pemberian anggaran tersebut tidak layak dan tidak mengedepankan management resiko investasi.

Berdasarkan data analisis, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), selalu berkutat diangka rugi. Pada tahun 2015 angka kerugian PT Krakatau Steel berada diangka sebesar Rp USD 326,514 Juta, kerugian ini adalah angka tertinggi. Sementara pada semester 1 tahun 2019, PT Krakatau Steel mengalami kerugian diangka sebesar USD 137,6 Juta.

“Disinilah anehnya, kalau memang PT Krakatau Steel ini rugi terus, yang salah bukan negara, tapi pengelolaannya, dan itu yang harus dievaluasi adalah management internal perusahaan itu sendiri. Kalau bicara terdampak, semua bisa bilang terdampak, termasuk tukang tempe dan tahu juga terdampak. Kan Krakatau Steel perusahaan yang bergerak di bidang produksi Baja, dimana terdampaknya, kan pembangunan pemerintah jalan terus meskipun ada Covid-19,” pungkas Yusuf. (psp)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Mohon Maaf, Pindad Saat Ini Belum Buka Pemesanan Maung Versi Sipil

Avatar

Published

on

DeskripsiPT Pindad adalah perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial. (Foto : pt_pindad)

Mediaemiten.com, Bandung – Pindad saat ini belum membuka pemesanan Maung untuk versi sipil dikarenakan fokus untuk menyelesaikan Kendaraan Taktis Ringan Maung versi militer terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan Kementerian Pertahanan. Adapun untuk adanya informasi yang beredar saat ini bahwa Pindad sudah membuka pemesanan untuk versi sipil adalah tidak benar. Pindad baru akan membuka pemesanan Maung versi sipil nanti setelah memenuhi pesanan tipe militer.

Hal ini sejalan dengan statement Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose di berbagai media bahwa Pindad fokus memenuhi pesanan tipe militer terlebih dahulu. 

“Kita masih konsentrasi atau fokus untuk produksi yang military type untuk mendukung tugas pokok dan operasi di lapangan. Kita masuk civilian type itu nanti setelah military type,” jelas Abraham falam siaran pers humas Pindad, Jumat (14/8/2020)

Sementara itu Wakil Sementara Sekretaris Perusahaan, Kaka T Rohana menjelaskan terkait viralnya pemberitaan mengenai Maung saat ini.

“Sebelumnya kami mengapresiasi atensi dari rekan-rekan media maupun dari berbagai kalangan masyarakat yang berminat memesan Maung tipe sipil. Viralnya pemberitaan Maung ini terutama setelah Menhan mencoba langsung performanya di Sentul beberapa waktu lalu dan mengeluarkan statement untuk memesan ke Pindad,” ujar Kaka.

Kaka juga menjelaskan bahwa dari viralnya pemberitaan terkait Maung juga terdapat beberapa yang tidak akurat dan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada perusahaan. Contohnya yaitu Maung versi sipil sudah bisa dipesan melalui website perusahaan.  Hal ini kurang tepat karena yang dikutip dari website www.pindad.com tentang prosedur pemesanan produk industrial adalah untuk produk eksisting yang memang sudah dijual seperti berbagai produk alat berat, peralatan industry dan jasa, infrastruktur perhubungan serta layanan pertambangan. Pemesanan Maung versi sipil nantinya akan diinformasikan melalui rilis resmi perusahaan.

Saat ini Maung sedang dalam proses pembuatan first article atau produk pertama yang nantinya akan melalui proses sertifikasi terlebih dahulu dengan Badan Kelaikan di Kementerian Pertahanan. Setelah lulus sertifikasi baru memasuki proses produksi massal tentunya untuk memenuhi kebutuhan militer terlebih dahulu. (jbr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Kelangkaan Pupuk dan Minimnya Irigasi Harus Segera Diatasi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI Nur'aeni. (Foto : Instagram @nur.aeni_official)

Mediaemiten.com, Jakarta – Petani masih menghadapi banyak permasalahan. Mulai dari kelangkaan pupuk, serta minimnya saluran irigasi dan permodalan. Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni menyebut bahwa persoalan subsidi pupuk ialah karena kurangnya anggaran, dan juga timing distribusi pupuk yang tidak tepat. Di saat musim tanam, pupuk malah tidak ada. Kementerian Pertanian pun telah merealokasi anggaran subsidi pupuk.

Hal ini Agar tidak ada lagi kelangkaan pupuk yang terjadi. “Semoga dengan adanya realokasi ini, pupuk Indonesia segera mengupayakan dan bisa menjawab masalah kepada kelompok pertanian (poktan). Jadi jangan terlalu kaku untuk merealokasi ini, jangan menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan petani untuk saat-saat ini sangat membutuhkan,” katanya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan kelompok tani di Desa Singarajan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (11/8/2020).

Nur’aeni menambahkan, Komisi IV DPR RI bersepakat, bahwa Pemerintah harus bisa memberikan insentif maupun bantuan-bantuan lain, sehingga bantuan tidak melulu dalam bentuk pupuk, walaupun ke depan meminta subsidi pupuk juga harus ditingkatkan. Di sisi lain, pihaknya juga terus mendorong Pemerintah untuk meningkatkan harga gabah petani agar harga nilai tukar petani (NTP) meningkat.

“Sampai saat ini, harga gabah di saat panen tidak mengalami lonjakan yang signifikan, karena harga dan juga petani kita lebih mengandalkan sistem bayar panen. Petani sendiri tidak dapat apa-apa untuk mendapatkan nilai lebih dari sisi ekonomi. Ke depan akan dipikirkan kembali, bagaimana tidak hanya memikirkan subsidi outcome saja, tetapi output-nya ke petani itu sendiri,” papar politisi Partai Demokrat ini.

Legislator dapil Banten II itu berharap ke depan insentif dan subsidi yang diberikan Pemerintah untuk petani sifatnya bisa langsung diberikan kepada petani tersebut, tidak ada lagi melalui perantara ataupun calo-calo liar yang akhirnya merugikan petani. “Ke depan harus tepat sasaran,” tutup Nur’aeni. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

DPR Tegas Larang Masukkan BUMN Pariwisata ke Holding Aviasi

Avatar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. (Foto : dpr.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menyarankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pariwisata sebaiknya tidak dimasukkan ke holding BUMN penerbangan atau aviasi. Ia menilai bahwa kedua sektor industri BUMN penerbangan dan pariwisata memiliki perbedaan, karena tidak seperti Holding Pupuk atau Perkebunan atau Semen yang relatif seragam.

“Saya berpendapat sebaiknya BUMN pariwisata tidak digabungkan dengan (holding Aviasi) sebab implementasi kerjanya berbeda,” ujar Evita dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (12/8/2020).

Industri pariwisata memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia, posisinya merupakan sektor terbesar kedua dalam menghasilkan devisa maupun total revenue. “Alangkah baiknya (BUMN) pariwisata dijadikan holding tersendiri, kita butuh konsolidasi, kita butuh pariwisata tetap di depan. Alasannya pariwisata adalah lokomotif pembangunan ekonomi dan sektor lainnya,” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut legislator dapil Jawa Tengah III tersebut mengatakan bahwa dengan demikian sektor pariwisata harus didukung semua sektor transportasi, termasuk oleh sektor penerbangan mengingat hal ini memang diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang memang mengandalkan pariwisata.

Ia  juga mengatakan bahwa salah satu alasan untuk menggabungkan BUMN pariwisata masuk Holding Aviasi adalah untuk menggaet pasar yang lebih luas, namun dengan menjadi holding tersendiri pun upaya BUMN pariwisata meraih pasar yang lebih luas bisa dilakukan. Evita juga berharap BUMN pariwisata bisa makin bebas bergerak dan inovatif dalam menghadapi tantangan regional dan global yang makin kompetitif.

Hal ini tentu bertentangan dengan pendapat para pakar. Sebelumnya Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai positif wacana untuk menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata. Menurut Direktur Eksekutif Core itu, sektor penerbangan mempunyai implikasi yang penting bagi perkembangan pasar wisata.

Penerbangan juga membuka peluang bagi peningkatan sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan kepariwisataan. Maka itu, lanjutnya, sektor penerbangan dan pariwisata harus dapat lebih terintegrasi agar dapat saling mendukung mengingat hubungan sektor itu berlaku dua arah dimana keduanya saling mempengaruhi. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat