Connect with us

EKONOMI

Utang BUMN Bisa Picu Krisis Finansial yang Lebih Besar, Hati-hati

Avatar

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir. (Foto : Instagram @erickthohir_)

Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengingatkan ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998, yaitu gagal bayar utang korporasi, turunnya modal masuk, dan sistem keuangan yang rentan. Menurut Fadli, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kini sedang menghadapi risiko gagal bayar yang serius akibat kesalahan Pemerintah dalam lima tahun terakhir.

“Saya khawatir, kita sedang menghadapi kondisi yang sama saat ini. Salah satunya adalah terkait krisis utang dan risiko gagal bayar BUMN kita,” kata Fadli dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Kamis (9/7/2020). Menurut data Bank Indonesia (BI), dalam lima tahun terakhir total utang luar negeri seluruh BUMN terus mengalami kenaikan.

Hingga April 2020, nilai utang luar negeri BUMN mencapai 55,3 miliar dollar AS, atau setara Rp775 triliun (kurs Rp14 ribu). Jumlah mencapai lebih dari seperempat total utang luar negeri swasta yang mencapai 207,8 miliar dollar AS. Padahal, pada 2014, total utang BUMN masih ada di angka 30,7 miliar dollar AS.

Fadli menuturkan, pandemi Covid-19 membuat kondisi tadi jadi lebih buruk, pendapatan hampir seluruh BUMN pasti tergerus, sementara jumlah utang jatuh tempo jumlahnya tak sedikit. Sebagai catatan, antara Mei hingga Desember 2020, ada 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo. Yang paling besar nilainya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu Rp 5,4 triliun, disusul Pupuk Indonesia, senilai Rp4,1 triliun. Kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi Indonesia akan kian sulit.

“Kasus paling mencolok adalah Garuda Indonesia. Pada 3 Juni lalu mereka seharusnya membayar utang sukuk global 500 juta dollar AS, namun terpaksa harus merestrukturisasinya. Covid-19 telah membuat Garuda harus memarkir 70 persen armadanya, padahal pemasukan dari penumpang berkontribusi 80 persen terhadap pendapatan perusahaan. Bayangkan, bagaimana berdarah-darahnya perusahaan tersebut saat ini?” tanyanya.

Politisi Partai Gerindra itu melihat hal serupa juga terjadi pada BUMN karya, yang pertumbuhan utangnya jauh lebih besar dari labanya. Adhi Karya, misalnya, tahun 2019 lalu pertumbuhan utangnya mencapai 20 persen, sementara labanya hanya naik 3,1 persen. Artinya, kenaikan utang tersebut tidak seimbang dengan pertumbuhan laba perseroan.

Tak heran jika kemudian BUMN terpaksa harus menjual aset untuk menutupi utang. Waskita Karya, misalnya, yang memiliki utang mencapai Rp 89 triliun, akan melepas empat ruas jalan tahun ini, yaitu Tol Becakayu, Tol Kanci-Pejagan, dan Tol Pejagan-Pemalang. Sedangkan satu lagi, Tol Cibitung-Tanjung Priok, akan dijual dengan mengurangi kepemilikan saham dari mayoritas menjadi minoritas.

“Semua itu, sekali lagi, akibat kesalahan tata kelola utang Pemerintah dalam lima tahun terakhir. Sebagaimana saya ingatkan sejak lima tahun lalu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat negara tak punya duit sangat berbahaya. Dulu Orde Baru membangun infrastruktur saat kita sedang menikmati rejeki nomplok “Oil Boom”. Begitu juga di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan infrastruktur dilakukan saat Pemerintah menikmati ‘booming’ harga komoditas,” jelas Fadli.

“Nah, Presiden Joko Widodo ingin membangun berbagai infrastruktur fisik, yang sebagian besarnya berupa infrastruktur konsumtif seperti jalan tol dan bandara, saat negara tak punya pemasukan. Akhirnya, BUMN kita yang dijadikan korbannya. Mereka dipaksa untuk membangun dengan jalan mencari utangan,” sambung legislator dapil Jawa Barat V itu.

Menurut Fadli, fakta ini juga dicatat oleh Bank Dunia. Dalam laporan “Infrastructure Sector Assessment Program” (2018), Bank Dunia menilai pemicu terjadinya peningkatan utang BUMN adalah pengerjaan proyek-proyek Pemerintah. Mereka dipaksa untuk mengerjakan proyek Pemerintah yang tidak punya uang. Karena BUMN juga kekurangan dana, akhirnya BUMN terpaksa berutang.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu mengingatkan, jangan sampai BUMN justru jadi katalis, bahkan menjadi pemicu bagi terjadinya krisis yang lebih besar. Apalagi, selain risiko gagal bayar korporasi yang meningkat, sebagaimana tercermin dari kondisi keuangan sejumlah BUMN tadi, arus investasi yang masuk juga mencatatkan penurunan.

Sepanjang Triwulan I 2020, misalnya, PMA (Penanaman Modal Asing) yang masuk turun 9,2 persen dari periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi di berbagai sektor. Di sektor minerba, misalnya, realisasi investasi tahun ini diprediksikan turun hingga 20 persen. Selain secara nominal turun, kualitas investasi kita juga terus memburuk. Menurut catatan Apindo, pada 2010 tiap Rp1 triliun investasi yang masuk mampu menyerap sekitar sekitar 5.014 tenaga kerja. Tetapi, pada 2019, setiap Rp1 triliun investasi yang masuk hanya mampu menyerap 1.200 tenaga kerja saja. Jadi, dalam kurun satu dekade terakhir, investasi yang masuk didominasi oleh investasi padat modal.

“Saya kira, ke depan Pemerintah tak boleh lagi menjadikan BUMN sebagai “kuda Troya” untuk berutang, terutama utang luar negeri. Selama lima tahun kemarin, pengawasan DPR atas utang Pemerintah ini telah di-‘bypass’ lewat pengalihan utang ke BUMN. Perusahaan plat merah ditugasi untuk membangun proyek-proyek Pemerintah, tapi duitnya disuruh cari sendiri. Model pembangunan yang manipulatif semacam itu seharusnya tak diteruskan. Terbukti, BUMN kita saat ini akhirnya terjebak dalam pusaran utang yang bisa memperburuk krisis,” tandasnya. (dpr)


EKONOMI

Pemulihan Ekonomi Hanya Mengandalkan Fiskal dan Moneter?

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter tetapi menggunakan semua instrumen termasuk salah satunya Omnibus Law.

“Dalam masa krisis ini, Presiden dan DPR setuju memiliki Omnibus Law yang akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja,” katanya ketika menjadi panelis dalam CNBC ‘Debate on Global Economy’ secara virtual di Jakarta, Jumat dini hari (16/10/2020).

Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural yang diharapkan berkontribusi bagi pertumbuhan.

Tak hanya itu, menurut Menkeu, dukungan komunitas internasional juga dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi untuk mendukung khususnya negara miskin agar mereka tidak hanya bertahan dari krisis tapi juga bisa pulih.

“Bagi kami, dukungan berkelanjutan oleh komunitas internasional tidak hanya dalam pemulihan, tapi juga akses vaksin akan sangat kritikal,” katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyatakan untuk pulih dari dampak pandemi, ia juga mendorong restorasi perdagangan dan aliran modal khususnya investasi asing langsung (FDI) yang lebih penting dibandingkan aliran modal jangka pendek.

Sri Mulyani menambahkan dalam mendesain pemulihan ekonomi juga tidak hanya bicara pertumbuhan namun harus melihat dari sisi gender khususnya peran wanita harus mendapat dukungan.

“Kebanyakan jaring pengaman sosial dan dukungan UMKM, mereka akan membantu wanita. Jangan lupa COVID kebanyakan memberi dampak kepada wanita, banyak tenaga kesehatan juga wanita,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, desain pemulihan ekonomi juga harus berkaitan dengan perubahan iklim agar bisa bertumbuh mengurangi karbon melalui pemberian stimulus fiskal atau insentif.

“Menyediakan yang lebih terbarukan dan proyek lebih hijau. Ini salah satu yang sekarang Indonesia lakukan. Jadi kami menggunakan krisis ini dalam hal untuk mentransformasi ekonomi, saya harap negara lain mengambil langkah yang sama,” ucapnya.

Selain Sri Mulyani, dalam sesi interaktif yang dipandu pembawa acara Geoff Cutmore dan disiarkan dari London, Inggris itu juga menghadirkan tiga panelis lain di antaranya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.

Selain itu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan Kepala Gavi, Aliansi Vaksin yang juga mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi Okonjo Iweala. (rad)


Continue Reading

EKONOMI

Soal Utang, Kemenkeu Sebut Relatif Kecil Dibanding Negara G-20

Avatar

Published

on

Indonesia menempati posisi 10 besar negara berpendapatan rendah-menengah dengan hutang terbesar. (Foto : Idx.co.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Keuangan menilai utang Indonesia masih relatif kecil dibanding negara anggota G-20 yang lain karena pemerintah telah mengelolanya dengan hati-hati dan akuntabel.

“Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur,” demikian kutipan keterangan tertulis dari Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Hal tersebut menanggapi rilis laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020 yang berisikan data dan analisis posisi utang negara di dunia.

Dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar termasuk Indonesia.

Di sisi lain, laporan perbandingan itu tidak menyertakan negara maju melainkan negara kategori berpendapatan kecil dan menengah sehingga posisi Indonesia masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,88 persen dari total ULN.

Pada paparan perbandingan terlihat utang Indonesia di antara negara-negara lain terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16.

Menurut Kemenkeu, dengan ekonomi yang besar maka utang pemerintah yang tanpa BUMN dan swasta masih relatif rendah yakni 29,8 persen pada Desember 2019.

Kemenkeu menyebutkan jika dilihat dari daftar 10 negara maka posisi Indonesia jauh di bawah negara lain yang sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen.

Negara-negara tersebut adalah China 46,8 persen, Brazil 76,5 persen, India 68,3 persen, Rusia 13,5 persen, Mexico 46 persen, Turkey 30,4 persen, Indonesia 29,8 persen, Argentina 86 persen, Afrika Selatan 56,7 persen, dan Thailand 41,2 persen.

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) maka utang LN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan swasta.

Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar 199,88 miliar dolar AS atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia.

Kemenkeu menjelaskan data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut.

“Pemerintah berulang kali menjelaskan data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta,” tulis Kemenkeu.

Kemenkeu memastikan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

“Tentunya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tulis siaran pers Kemenkeu. (ant)


Continue Reading

EKONOMI

Hilirisasi Nikel Dinilai Berdampak Positif bagi Ekonomi

Avatar

Published

on

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin. (Foto : maritim.go.id)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan,  hilirisasi nikel akan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, melalui keterangannya, Rabu (14/10/2020).

Menurut Ridwan, kebijakan itu juga meningkatkan nilai rantai pasok produksi, serta menyelamatkan komoditas bijih nikel dari gejolak harga.

“Di hulu pertambangan itu praktis lebih mudah dilakukan dengan keuntungan yang lebih besar. Namun, ketika ditarik di hilir, muncul istilah keekonomian bahwa nilai tambah keuntungannya tidak seimbang dengan investasi (yang besar). Inilah sedang kita coba, sehingga keseimbangan itu terjadi,” kata Ridwan.

Aspek keekonomian, sambungnya, merupakan aspek krusial atas keputusan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

“Ketika keekonomian itu dikaitkan dengan pohon industrinya atau rantai pasok dari produk-produk hilir, belum berjalan sesuai harapan,” ungkapnya.

Ridwan menambahkan, perencanaan keberadaan kawasan industri nikel selama ini tumbuh berkat dorongan dari pelaku industri.

Sebelumnya,  Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan konsep hilirisasi tidak berhenti ketika mineral diproses menjadi setengah jadi (intermediate product).

“Hilirisasi harus lebih dikembangkan lebih jauh lagi sampai produk menjadi bahan dasar atau pelengkap tahapan paling akhir dalam pohon industri,” katanya.

Menurut Irwandy, konsep nilai tambah itu juga bukan semata rasio antara harga produk terhadap bahan baku. “Jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berbagi kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan proses bijih nikel menjadi FeNi atau konsentrat, lalu diolah menjadi Ni-sulfat dan Co-sulfat. Setelah itu, bisa diproses lagi menjadi precursor yang menjadi bahan dasar material baterai. (inf)


Continue Reading

Trending