Connect with us

EKONOMI

Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021, Terkait Insentif

Avatar

Published

on

Anggota Banggar DPR RI, Muhammad Nasir Djamil. (Foto : Instagram @dpr_ri)

Mediaemiten.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun 2021. Berdasarkan catatan dari Panitia Kerja (Panja) Banggar yang dikemukakan oleh Anggota Banggar DPR RI Muhammad Nasir Djamil, Pemerintah perlu mengevaluasi dampak insentif perpajakan supaya tidak berimplikasi pada tax ratio di tahun berikutnya dalam penetapan target pajak.

“Pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan sektoral dalam menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi,” ungkap Nasir saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemerintah juga perlu menyampaikan kendala yang dihadapi dengan jenderal pajak dalam membangun basis data dan sistem administrasi perpajakan core tax administration system serta sistem pendukung operasional administrasi perpajakan.

Selain itu, pihaknya juga meminta Pemerintah mempertimbangkan kembali rencana penaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Pasalnya, hal itu akan mempengaruhi industri maupun petani yang saat ini terdampak pandemi Covid-19. “Kami menyampaikan agar Pemerintah mempertimbangkan kembali mengingat keadaan sedang pandemi Covid-19 yang tentu berpengaruh terhadap kehidupan petani tembakau,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa salah satu tantangan terberat dalam melakukan perkiraan target perpajakan tahun 2021 adalah ketidakpastian dan dinamika perekonomian tahun 2020 yang menjadi baseline perhitungan target perpajakan.

Dengan tingginya risiko tersebut, penyusunan target penerimaan perpajakan tahun 2021 akan mempertimbangkan dua factor, yakni kinerja penerimaan 2020 dan besarnya insentif yang dikucurkan buat korporasi dan konglomerat pada tahun ini.

“Penghitungan ini menjadi baseline perhitungan penerimaan perpajakan tahun 2021 yang juga mencakup kebijakan insentif perpajakan yang akan diberikan, dan strategi optimalisasi penerimaan yang akan dilakukan,” kata Sri Mulyani. Mantan petinggi Bank Dunia ini juga menekankan bahwa kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat.

Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai. “Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap di masa yang akan datang,” jelasnya.

Seperti diketahui, penerimaan pajak periode Januari-Mei 2020 sebesar Rp 444,56 triliun. Dengan target APBN 2020 sebesar Rp 1.254,11 triliun, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 35,45 persen dari target. Penerimaan pajak mengalami kontraksi seiring dengan mulai terlihatnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, sehingga bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 10,82 persen. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

EKONOMI

Begini, Cara Pemerintah Selamatkan UMKM Saat Pandemi Covid-19

Avatar

Published

on

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. (Foto : Instagram @kemenkopukm)

Mediaemiten.com, Jakarta – Kabar itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pertengahan Juli lalu. Kata dia, program “Bangga Buatan Indonesia” yang diluncurkan pemerintah Mei lalu berhasil mendongkrak penjualan UMKM secara online.

“Sejak saat itu, lebih dari satu juta UMKM masuk ekosistem digital,” katanya saat konferensi pers secara virtual, Jumat (17/07/2020).

Presiden Joko Widodo memang menargetkan tahun ini ada 10 juta UMKM yang bisa masuk ekosistem digital. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, sampai saat ini tercatat ada 13 persen atau 8 juta pelaku UMKM yang sudah go digital. “Keyakinan kami bisa lampaui dari itu (10 juta),” kata Teten.

Pandemi Covid-19 memang telah memaksa sejumlah layanan, termasuk UMKM untuk mengalihkan model transaksi yang semula dilakukan offline menjadi online. Pengalihan model ini karena pemerintah meminta warga untuk melakukan jaga jarak fisik.

Teten mengakui, pandemi Covid-19 mengakibatkan sebagian (50 persen) UMKM terkena dampaknya, baik dari sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply). Karena penjualan menurun, mereka kesulitan membayar kredit modal kepada lembaga keuangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menyebut, jumlah UMKM dari 2010 hingga 2018 terus meningkat. Jika pada 2010 ada 52,8 juta unit, pada 2018 jumlahnya mencapai 64,2 juta unit.

Dari jumlah tersebut, dalam data Bank Indonesia menyebut sebanyak 72,6 persen usaha mikro kecil dan menengah terdampak pandemi Covid-19. Para pengusaha tersebut mengalami penurunan penjualan, hingga kesulitan modal dan bahan baku.  

Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Budi Hanoto, menyampaikan bahwa berdasarkan sektornya, untuk UMKM pertanian yang terpukul mencapai 41,5 persen, usaha kecil eksportir terkena dampak sebanyak 95,4 persen, dan UMKM kerajinan serta pendukung pariwisata mencapai 89,9 persen. “Rata-rata penurunan omzet mereka mencapai lebih dari 50 persen,” ujarnya. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

DPR Kritik soal Pemulihan Ekonomi Covid-19 dalam Omnibus Law

Avatar

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto: Instagram @anis.byarwati)

Mediaemiten.com, JakartaOmnibus Law disebut Pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona (Covid-19). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis tentang hal ini, terutama mengenai seberapa besar Omnibus Law ini dapat membantu ekonomi Indonesia pulih setelah tertekan pandemi Covid-19.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan. Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan tentang arah Omnibus Law. Pemerintah sering mengumandangkan istilah perbaikan iklim investasi, namun tidak menerangkan secara detail bagaimana Omnibus Law berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia.

“Kedua, Pemerintah mengganggap Omnibus Law diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi. Namun perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar,” kata Anis melalui keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Minggu (10/8/2020).

Ketiga, di antara permasalahan ekonomi Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141 negara dengan skor 64. Peringkat ini kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di peringkat ke 30 dengan skor 72.5, walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 73 dan 93. 

Sementara, RUU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Berdasarkan data ini, ia menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan. Keempat, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental.

“Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja,” imbuh Anis. Kelima, jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini maka ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi. RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk  mempermudah investasi. Tetapi dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan, ini adalah diagnosis yang keliru.

Mengutip data World Economic Forum, permasalahan utama penghambat investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya. Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi Perception Index 2019 yang dirilis Transparency International. 

Menutup pernyataannya, legislator daerah pemilihan DKI Jakarta ini menekankan, “Dengan memperhatikan poin-poin diatas, agaknya kita tidak bisa berharap Omnibus Law akan menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19,” tutup Anggota Badan Legislasi DPR RI itu. (dpr)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Satgas PEN Telah Siapkan Subsidi Gaji Bagi Pekerja, Cara Dapatnya?

Avatar

Published

on

Mediaemiten.com, Jakarta – Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (PEN) telah menyiapkan Program Bantuan Subsidi Gaji. Kriteria penerima manfaat tenaga kerja formal yang menerima penghasilan di bawah Rp5 juta yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk pegawai yang di-PHK sudah dibuatkan paketnya dalam bentuk kartu pra kerja namun masih ada satu segmen yang masih perlu dibantu.

“Tenaga kerja formal yang masih tercatat bekerja di perusahaannya, masih secara resmi membayar iuran BPJS Tenaga Kerja, tetapi karena kondisi perusahaannya sudah kurang baik, sudah dirumahkan, sebagian dari mereka sudah dipotong gajinya,” ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin, di Istana Kepresidenan, DKI Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Jumlah pekerja yang ada di segmen ini menurut Budi cukup banyak. Dari penyisiran data yang dilakukan bersama BPJS TK, pekerja yang menerima bantuan adalah mereka yg memiliki gaji di bawah 5 juta atau sebanyak 13,8 juta tenaga kerja. Penerima bantuan juga diluar pegawai BUMN dan pegawai negeri.

Program itu akan diwujudkan dalam bentuk bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan tahun 2020 yang disalurkan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan disalurkan dalam kuartal ketiga dan tahap kedua akan disalurkan di kuartal keempat.

“Bantuan akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang tedaftar di BPJS TK,” katanya. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp33,1 triliun. (inf)


Media Emiten menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : mediaemiten@gmail.com, dan redaksi@mediaemiten.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

WhatsApp chat